Oleh: Agus Sudibyo | Maret 26, 2008

Kebebasan Pers, Quo Vadis ?

 

Jawa Pos, 20 Juni 2000

Oleh : Agus Sudibyo

Rosihan Anwar pernah menyatakan kegembiraannya terhadap kehidupan pers di tanah air belakangan. Dalam sebuah seminar yang diselenggarakan Habibie Center  5 Juni yang lalu, wartawan senior itu menyatakan bahwa saat inilah untuk yang pertama kali ia merasakan kebebasan pers dalam arti yang sesungguhnya. Rosihan adalah wartawan yang hidup di empat era yang berbeda : era kolonial, Orde Lama, Orde Baru dan era reformasi sekarang ini. Di tiga era yang pertama, Rosihan melihat– bahkan merasakan sendiri– bahwa negara sangat otoriter dan represif terhadap pers, sehingga pembredelan dan berbagai bentuk kekerasan terhadap insan pers menjadi gambaran yang dominan. Namun, Rosihan tidak melihat gambaran-gambaran kelabu itu dalam kehidupan pers di era reformasi sekarang ini.

Apa yang dikatakan Rosihan Anwar banyak benarnya. Kejatuhan rejim Soeharto memang membawa banyak berkah bagi segenap insan pers. Di bawah pemerintahan Habibie, regulasi dan kontrol terhadap pers benar-benar diperlonggar. SIUPP tak lagi menjadi suatu hal yang mahal dan disakralkan. Mekanisme bredel tak lagi menjadi momok yang selalu menghantui insan pers manakala mereka berusaha mengembangkan kritisisme terhadap kekuasaan. Tonggak kebebasan pers semakin kuat manakala Departemen Penerangan dihapuskan di era pemerintahan Gus Dur.

Euforia reformasi juga menstimuli lahirnya banyak media massa baru dengan corak yang egaliter dan kritis terhadap realitas kekuasaan. Egalitarianisme dan kritisisme ini  ternyata juga tidak direspon dengan represi oleh negara. Seiring dengan perkembangan ini, diskusi-diskusi tentang berbagai persoalan dalam kehidupan pers sangat semarak — sebuah pertanda semakin besarnya kesadaran bahwa pers adalah bagian tak terpisahkan dari gerakan demokratisasi. Perkembangan yang juga tak kalah menggembirakan adalah hadirnya institusi-institusi media-watch yang melakukan pemantauan terhadap kinerja dan produk pers, serta berusaha memberikan kritik-kritik yang membangun.

Namun perkembangan positip kebebasan pers ini ternyata masih dipersoalkan. Berbagai pihak menuduh bahwa pers telah kebablasan dalam mengejawentahkan ideologi “kebebasannya”. Pers dianggap telah salah-kaprah dalam memahami kebebasan pers. Pers dituduh terlalu berasyik masyuk dengan sensasi, isu dan prasangka, serta mulai mengabaikan kaedah-kaedah jurnalistik yang baku dalam menjalankan tugasnya. 

Bersamaan dengan munculnya tuduhan-tuduhan ini, berbagai bentuk protes masyarakat harus dihadapi oleh kalangan media. Protes tersebut sering diwujudkan dalam bentuk aksi-aksi pemaksaan, teror dan kekerasan yang mengganggu kinerja masing-masing media. Pihak media banyak yang tidak berdaya menghadapi aksi main hakim sendiri yang dilakukan kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang merasa dirugikan oleh pemberitaan mereka.   

Data yang dikumpulkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menunjukkan bahwa pada periode 1 Januari 2000-15 Mei 2000 telah terjadi 43 kasus teror dan kekerasan terhadap wartawan dan media. Dari 43 kasus itu, 24 diantaranya dilakukan oleh masyarakat, 17 kasus oleh polisi, tentara dan pejabat pemerintah, sedangkan 2 kasus yang lain tidak teridentifikasi pelakunya. Menurut Sekjen AJI, Didik Supriyanto, jumlah kasus yang sebenarnya mungkin lebih besar lagi.  

Membangun Profesionalisme

Kebebasan pers yang belum lama terwujud ternyata masih sarat dengan persoalan — atau lebih tepatnya banyak dipersoalkan. Akan tetapi, kebebasan pers bagaimanapun memang perlu senantiasa “dicurigai”. Sebab seperti dikatakan  Yacob Oetama, kebebasan pers bisa berakibat baik, namun bisa pula berakibat buruk. Betapapun kebebasan pers selalu lebih baik dari ketidakbebasan pers, kebebasan pers tidak identik dengan tatanan sosial-politik yang lebih baik. Oleh karena itu kebebasan pers dan bagaimana kalangan media mengimplementasikannya tetap perlu dipantau dan diarahkan.

Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana agar kebebasan pers yang terlanjur terwujud tetap berada pada relnya, dan tetap  memberikan kontribusi yang berarti bagi  gerakan reformasi dan demokratisasi ? Baik-buruknya kebebasan pers di suatu negara, menurut Yacob tergantung pada kinerja dan komitmen kalangan wartawan sendiri. Dalam konteks inilah tampaknya ada kebutuhan mendesak untuk membangun dan mereaktualisasikan nilai-nilai profesionalisme di kalangan wartawan. Pendek kata, kebebasan pers telah ada dalam genggaman, apresiasi masyarakat terhadap pentingnya kebebasan pers telah terbangun, maka yang perlu dilakukan kalangan media adalah menata diri sesuai dengan kaedah-kaedah profesionalisme jurnalistik.

Kebutuhan untuk memupuk nilai-nilai profesionalisme jurnalistik ini sangat terasa terutama sekali jika dipertimbangkan bahwa media-media baru yang lahir seiring dengan euforia reformasi notabene belum sempat mempersiapkan SDM-nya secara matang. Padahal, realitas menunjukkan bahwa tidak banyak tersedia SDM di bidang jurnalistik yang berkualitas dan siap pakai. Media-media tersebut tidak mempunyai banyak waktu dan biaya untuk melatih calon wartawannya. Mereka harus berpacu dengan isu-isu sosial-politik yang terus bergulir kencang dan senantiasa mengusik keingintahuan   masyarakat.

Tak pelak lagi, kondisi itu memicu lahirnya wartawan-wartawan “kagetan”. Dengan kemampuan jurnalistik yang serba terbatas, para anak muda dari berbagai tingkat dan latar belakang pendidikan menceburkan diri menjadi wartawan. Mereka belum sempat mempelajari seluk-beluk kerja jurnalistik secara komprehensif dan bisa jadi hanya dibekali petunjuk untuk menghadapi konferensi pers dan seminar. Namun apa boleh buat,  kasus-kasus yang sensitif dan krusial menjadi santapan sehari-hari mereka.

Para wartawan “kagetan” itu sudah terlanjur menyatu dengan kehidupan pers di tanah air. Mereka ada karena memang dibutuhkan, sehingga sungguh tak realistis untuk menggugat kualifikasi mereka. Dalam konteks ini, yang perlu digalakkan barangkali adalah pelatihan-pelatihan jurnalistik yang diproyeksikan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang seluk-beluk kerja jurnalistik, serta aneka-rupa permasalahan dalam kehidupan pers di Indonesia. 

Berbagai persoalan mendasar yang sering muncul dalam praktek jurnalistik kita belakangan. Di antaranya adalah masalah perbedaan antara fakta dan opini, masalah keberpihakan media, cover both side dan penggunaan bahasa jurnalistik yang baik dan benar. Diperlukan perhatian terhadap aspek bagaimana seorang wartawan harus memahami fakta, memahami psikologi narasumber dan khalayak, membuat laporan yang berkualitas dan berguna bagi pembaca. Masing-masing media tentu saja mempunyai persoalan sendiri-sendiri berkaitan dengan profesionalisme para awak medianya. Selain itu, kendala profesionalisme ini bukan hanya dihadapi media-media baru, namun juga media-media yang telah lama eksis. 

Di sisi lain, kalangan media perlu memikirkan perlunya keberadaan institusi media yang lebih percaya diri. Aksi-aksi penghakiman terhadap pers oleh pihak-pihak tertentu tidak seharusnya dihadapi dengan perasaan takut dan inferior. Sejauh dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan pelanggaran, pers seharusnya berani menghadapi berbagai tekanan dan teror yang muncul dari masyarakat.  Pers tidak harus tunduk pada tekanan massa, dan perlu memberi contoh bagaimana mekanisme hukum harus menjadi  pilihan utama untuk menyelesaikan setiap persoalan yang muncul dalam hubungan antara pers dan masyarakat. 

Sensibilitas Kolektif

Yang juga tak kalah penting bagi kalangan pers saat ini adalah sensibilitas kolektif untuk menghadapi berbagai kemungkinan perubahan relasi antara negara dan pers. Sensibilitas bukan hanya diperlukan untuk menggalang solidaritas untuk media-media yang sedang menghadapi tekanan-tekanan massa, namun  terlebih-lebih untuk mengantisipasi gejala menguatnya negara beserta seluruh perangkat kekuasaannya. Dengan kata lain, dibutuhkan sensibilitas kolektif untuk mencegah menjelmanya negara menjadi –meminjam istilah Moctar Lubis– mesin kekuasaan yang hegemonik-represif.

Jika belajar dari sejarah, akan terlihat bahwa kemungkinan tersebut besar sekali. Kebebasan pers di Indonesia hanya terwujud pada saat pers sedang berbulan madu dengan kekuasaan. Bulan madu ini selalu mewarnai setiap pergantian kekuasaan yang pernah terjadi di Indonesia, dimana negara merasa perlu memperlonggar kontrol terhadap pers untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi legitimasi kekuasannya.  Sikap akomodatif terhadap pers ditunjukkan Soekarno di era perang kemerdekaan hingga era Demokrasi Parlementer, serta ditunjukkan oleh Soeharto di awal era Orde Baru.

Namun sejarah menunjukkan bahwa dua pemimpin itu tidak membiarkan kritisisme dan egalitarianisme pers bertahan lama dan mempengaruhi opini publik tentang kepemimpinan mereka. Ketika mereka dihadapkan pada kebutuhan untuk melindungi legitimasi kekuasaannya dan untuk melakukan law enforcement,  dilakukanlah langkah-langkah untuk “menertibkan” pers. Bulan madu pun berakhir, dan negara kehilangan watak demokratis dan akomodatifnya. “Mesin kekuasaan yang represif-hegemonik” pun menggilas semua media yang tetap memposisikan diri sebagai watch dog. Maka merebaklah aksi-aksi pembredelan pers di era Demokrasi Terpimpin, serta di era Orde Baru pasca peristiwa Malari 1974.  Pendek kata, pers bebas hanya menjadi “hiasan” yang menyemarakkan transisi kekuasaan.

 Dapat diibaratkan, “bulan madu” antara pers dan negara pasca Orde Baru sudah berakhir. Belakangan, pers menjadi sedemikian kritis terhadap realitas-realitas di seputar presiden Gus Dur. Pers begitu tajam dan lugas menyoroti isu-isu KKN orang-orang dekat Gus Dur serta  kebijakan-kebijakan Gus Dur yang dinilai tidak profesional dan tidak memecahkan masalah.  Eskalasi kritisisme terhadap negara itu pada saatnya bisa jadi akan menjadi bumerang bagi pers. Yaitu ketika mereka yang berada dalam struktur kekuasan telah kehilangan kesabarannya terhadap kritik-kritik pedas pers, dan kemudian tergoda untuk menggunakan kekuasaannya untuk melakukan represi terhadap pers.

Pada titik inilah dibutuhkan sensibilitas kolektif untuk menghadapi setiap setiap kemungkinan berubahnya sikap dan kebijakan negara terhadap pers. Kalangan media tidak seharusnya berasyik-masyuk dengan agendanya masing-masing. Sudah selayaknya jika mereka bergerak dan bertindak dengan agenda yang lebih besar, dengan sebuah sensibilitas kolektif. Yaitu sensibilitas untuk mencegah menguatnya kecenderungan negara untuk mengembangkan pola hubungan yang bercorak hegemonik-represif antara negara di satu sisi dan pers di sisi lain.

*   *   *

Penulis adalah Alumnus Fisipol UGM, Staf Peneliti pada Program Media Wacth ISAI.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: