Oleh: Agus Sudibyo | Maret 26, 2008

Konflik Irak dan Paradoks Kebebasan Pers

 

Oleh: Agus Sudibyo

Apakah kaidah-kaidah profesional dan etika jurnalistik semakin dihormati? Apakah pers telah menjadi entitas yang otonom, atau tetap menjadi alat dari ideologi dan kekuasaan di luar dirinya? Apakah media telah benar-benar merepresentasikan ruang publik dan  prinsip-prinsip multikulturalisme? Invasi Amerika Serikat dan sekutunya ke Irak Maret-April 2003 menjadi momentum yang tepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini.

Perang, ternyata tetap menjadi sesuatu yang problematis bagi pers. Kemelut di medan perang menguras habis energi dan emosi para jurnalis sehingga pada akhirnya muncul tindakan-tindakan diluar koridor profesional. Perang bisa mengondisikan suatu media mengambil suatu pilihan diluar pilihan  untuk semata-mata berpihak kepada kebenaran.

David Beetham dan Kevin Boyle (1995) merumuskan kontradiksi antara  demokrasi dan nasionalisme. Kedua gagasan ini sesungguhnya sama-sama menekankan pengakuan hak untuk menentukan nasib sendiri. Perbedaannya, demokrasi adalah doktrin yang universal dan tidak mengenal konteks waktu dan ruang.

Sementara dalam nasionalisme, hak-hak untuk menentukan nasib sendiri diakui dalam konteks negara bangsa. Nasionalisme mempermasalahkan perbedaan budaya, tradisi dan kepercayaan. Watak partikularistik  nasionalisme ini dapat menimbulkan pengingkaran atas hak-hak untuk menentukan nasib sendiri hanya karena perbedaan yang ada. Dengan kata lain, nasionalisme cenderung berbicara dalam konteks “kita” dan “mereka”. Betapapun ada persamaan di antara keduanya, demokrasi adalah ideologi yang inklusif, sementara nasionalisme lebih bersifat ekslusif.  

Kontradiksi antara demokrasi dan nasionalisme ini menyeruak dalam liputan media terhadap perang di Irak. Atas nama demokrasi, atas nama kebebasan pers, pers dituntut untuk senantiasa mengambil jarak dengan realitas konflik, berdiri di tengah-tengah, dan memberi akses yang sama terhadap mereka yang bertikai.

Hal ini sulit terwujud karena media Barat tidak sepenuhnya  menanggalkan sensibilitasnya sebagai “Barat”. Bagaimana mungkin mengharapkan keberimbangan, jika perang diliput dari dalam tank-tank pasukan sekutu yang sedang menghabisi musuh di zona perang?

Pertengahan Maret 2003, sejumlah jurnalis senior dan akademisi komunikasi Amerika membuat surat terbuka untuk mengritik liputan pers Amerika tentang perang Irak. Pers mainstream di Amerika dianggap tidak bisa membedakan antara semangat nasionalisme dan penyerahan buta menjadi juru bicara Pentagon. Nasionalisme sempit ini membuat media mengabaikan realitas-realitas perang yang sesungguhnya : invasi ke sebuah negara berdaulat, penduduk sipil yang menjadi korban, dan hancurnya sebuah peradaban. Aneh tapi nyata, semangat patriotisme justru muncul dalam dada para jurnalis yang di luar momentum perang selalu mengklaim dirinya sebagai kaum profesional. 

Di sinilah letak paradoks kebebasan pers di Barat, yang dalam banyak hal direpresentasikan oleh Amerika Serikat dan Inggris. Mereka selalu membanggakan dirinya sebagai kiblat demokrasi, kiblat kebebasan pers. Namun perang Irak menunjukkan, kebebasan pers itu hanya berlaku untuk isu-isu yang tidak terkait dengan sentimen nasionalisme mereka. Sejauh berkaitan dengan nasionalisme, pers Barat cenderung akan berpihak.

Dalam konteks yang sama, pers Barat juga sering membenarkan prasangka-prasangka yang berkembang di masyarakatnya.  Sebagai contoh, keterlibatan Inggris dalam konflik Irak  sesungguhnya mempunyai latar historis. Sejak Perang Dunia I, Inggris selalu berusaha menancapkan supremasinya di Irak. Inggris menginvasi Irak tahun 1942, 10 tahun setelah negara ini merdeka, dan berhasil menundukkan pemerintahan  yang pro Jerman. Inggris kemudian mempengaruhi setiap suksesi di Irak dan berusaha mengendalikan para pemimpinnya. Dalam konteks inilah, kebencian dan permusuhan antara Irak dan Inggris sesungguhnya mempunyai sejarah yang panjang. Namun pers Inggris gagal merekonstruksi sejarah itu dalam liputan perang Teluk 1991 (Philip Knightley, 2000). Kegagalan ini terulang lagi dalam liputan perang Irak 2003.

Lalu apa yang terjadi? Media selalu ingin dekat dengan pembacanya. Karena itu, dalam kasus Irak, pers Inggris pertama-tama memberitakan apa yang ingin didengar oleh publiknya, bukan apa yang benar-benar terjadi. Dorongan untuk memenuhi keinginan bawah sadar khalayak inilah yang menurut Knightley membuat media tidak kritis, bahkan cenderung mengarfimasi prasangka-prasangka di sekelilingnya. Termasuk prasangka rasial tentang Islam dan Arab yang tumbuh subur dalam publik Inggris.

Meskipun demikian, nasionalisme dan prasangka-prasangka rasial bukan satu-satunya problem yang muncul dalam liputan pers tentang perang Irak. Pada sisi lain, sejumlah kasus menunjukkan etika profesional jurnalistik semakin sering dilanggar. Bukan rahasia lagi bahwa persaingan antar koresponden perang untuk mendapatkan liputan terbaik dari medan perang tak kalah sengitnya dengan perang itu sendiri. Menjadi problematis karena pada titik ekstrim tertentu, koresponden perang tergoda untuk menghalalkan segala cara.

 Sembilan April 2003,  London Evening Standard, sebuah media bersirkulasi  400,000 eksemplar, memuat foto rekayasa guna mendramatisasi sambutan publik Irak atas kejatuhan Saddam Husein. Seorang wartawan foto Amerika juga dipecat medianya setelah merekayasa foto tentang perlakukan militer Amerika terhadap pengungsi Irak. Tindakan media-media ini bukan hanya membohongi publik, namun juga merusak citra  profesi jurnalis itu sendiri. Apa bedanya kemudian antara karya jurnalistik dan karya fiksi?

Teori prasangka akan melihat kasus di atas sebagai contoh bekerjanya mekanisme stereotip: menggiring seseorang untuk menggambarkan diri sendiri secara positip, dan menggambarkan pihak lain secara negatif. Namun teori lain menjelaskan bahwa yang lebih berperan dalam hal ini adalah ideologi pasar. Ideologi pasar memaksa media berlomba-lomba menyajikan yang terbaik ke khalayak. Jurnalis dalam hal ini tak ubahnya mesin produksi yang bekerja berdasarkan pesanan. Tekanan-tekanan struktural kerap membuat mereka mengabaikan aspek-aspek moral ketika menjalankan tugas.

Bagaimana dengan pers Indonesia meliput perang Irak? Problem utama pers kita dalam hal ini adalah tidak banyak media mengirimkan reporternya ke Irak. Dari seikit wartawan yang dikirim pun mengalami kesulitan mengakses kota-kota penting seperti Baghdad dan Basra. Sebuah paradoks kita temukan di sini, bahwa liputan media-media kita tentang Irak hampir seluruhnya didasarkan pada sumber-sumber media lain. Sulit menemukan berita yang merupakan liputan sendiri. Memang mengirim wartawan ke medan perang bukan hal yang mudah. Membutuhkan dana besar, wartawan yang berkualitas dan berpengalaman, serta akses yang memadahi. Namun teori jurnalistik sejauh ini tetap menyatakan bahwa berita yang didasarkan pada kutipan dari media lain, adalah jenis berita dengan kualifikasi  yang rendah.

 

Penulis : Agus Sudibyo, Peneliti Media dari Institut Studi Arus Informasi (ISAI) Jakarta

 


Responses

  1. masak sihhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: