Oleh: Agus Sudibyo | Maret 26, 2008

Kriminalisasi Pers dan Rejim yang Tak Berubah

 

Oleh: Agus Sudibyo

Pelembagaan kebebasan pers dan demokratisasi media di Indonesia sudah berlangsung sebelas tahun. Sejak reformasi Mei 1998, banyak perubahan monumental terjadi : pembubaran Departemen Penerangan, penghapusan SIUPP, lahirnya UU Pers No 40/1999 dan UU Pers No. 32/2002 yang cukup demokratis, serta terciptanya iklim politik yang kondusif bagi pelembagaan kebebasan pers. Namun sungguh mengejutkan bahwa problem otoritarianisme ternyata belum sepenuhnya memudar. Dalam 3 tahun terakhir, kita menghadapi trend negatif pelembagaan kebebasan pers. Indonesia yang sebelumnya pernah menjadi salah-satu negara dengan indeks kebebasan pers terbaik di Asia, tiba-tiba merosot ke dalam kelompok negara yang bermasalah dengan kebebasan pers.

Hal ikwalnya terutama sekali adalah kekerasan demi kekerasan terhadap jurnalis, dan praktek kriminalisasi terhadap individu atau institusi media yang terus terjadi. Sepanjang Januari – Desember 2007, Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) mencatat terjadi 20 kasus kekerasan fisik dan 23 kasus kekerasan non-fisik terhadap jurnalis. Kekerasan fisik ini berupa penganiayaan, pemukulan, pelemparan atau pengeroyokan. Sedangkan kekerasan non fisik berupa intimidasi, pelarangan peliputan, pengusiran dan perampasan alat kerja pers, pelaporan secara hukum dan lain-lain.

Tahun 2007 bahkan menjadi tahun yang fenomenal dalam konteks kriminalisasi terhadap insan media. Tahun inilah untuk pertama kali sejak reformasi 1998, jurnalis masuk penjara karena laporan jurnalistik yang dibuatnya. Risang Rimbatmaja, wartawan Radar Yogya divonis 6 bulan penjara dengan dakwaan pencemaran nama baik. Demikian juga,  wartawan Surat kabar Mingguan Oposisi Medan, Darhi Uhum Nasution, divonis 1 tahun penjara dengan dakwaan yang sama.

Merujuk pada fakta-fakta kriminalisasi pers di atas, sungguh mengherankan jika masih ada yang menilai bahwa pers Indonesia telah sepenuhnya memasuki era kebebasan, atau telah memasuki era kebebasan yang “kebablasan”. Pers Indonesia masih berkutat dengan problem freedom from. Fakta demi fakta di atas menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya melindungi kerja-kerja jurnalistik. UU Pers belum sepenuhnya efektif dalam menjamin hak atas informasi bagi komunitas media. 

Bahkan bisa dikatakan bahwa pers Indonesia kini sedang menghadapi gejala reorganising power kekuatan-kekuatan politik konservatif yang menempatkan kebebasan pers sebagai ancaman bagi establismen kepentingan ekonomi dan politik “lama”. Gejala reorganising power ini bukan hanya melibatkan unsur birokrasi yang selalu bermimpi mengembalikan supremasi pemerintah vis a vis pers, namun juga para pengusaha bermasalah yang senantiasa terancam oleh kritisisme pers.

Di sisi lain, lembaga peradilan yang pada awal reformasi kurang diperhitungkan sebagai faktor determinan dalam pelembagaan kebebasan pers, tiba-tiba muncul sebagai sumber masalah utama. Para penegak hukum enggan menggunakan UU Pers, dan lebih memilih KUHP sebagai rujukan hukum dalam penyelesaian sengketa pemberitaan. Tak pelak, Lembaga Peradilan terus mengriminalisasi kerja-kerja jurnalistik, memenjarakan wartawan dan menjatuhkan sanksi yang membunuh eksistensi perusahaan media.  Dengan hanya merujuk pada KUHP, lembaga peradilan cenderung memperlakukan  sengketa pers layaknya sengketa hukum biasa, dan sama sekali tidak memperhatikan nilai-nilai universal kebebasan pers, serta keberadaan kepentingan publik di balik bekerjanya sebuah media.

Jika jurnalis direnggut haknya untuk menyebarluaskan informasi, maka yang dirugikan bukan hanya pribadi sang jurnalis, tetapi juga masyarakat yang terlayani oleh informasi dan berita yang ditulis sang jurnalis. Jika sebuah media bangkrut karena harus menanggung ganti rugi material yang tak masuk akal, maka yang dirugikan bukan hanya pemilik dan karyawan media itu, tetapi juga masyarakat yang kehilangan sebuah institusi sosial penyuplay informasi dan wacana publik deliberatif.

Apakah Mahkamah Agung mempertimbangkan nilai universal ini ketika menjatuhkan sanksi ganti rugi sebesar 600.000 U$ kepada Jawa Pos Group dalam perkara perdata dengan Kedaulatan Rakyat ? Apakah Mahkamah Agung mempertimbangkan nilai universal ini ketika menolak kasasi dalam Risang Rimbatmaja dan Darhi Uhum Nasution yang berujung pada vonis pemenjaraan untuk kedua jurnalis ini ?

Jaman memang sudah berubah. Kondisi politik sudah jauh lebih terbuka. Namun tidak demikian dengan persepsi kalangan birokrasi dan penegak hukum terhadap pers. Belum terjadi  transformasi kultural yang membuat mereka lebih apresiatif terhadap hak-hak publik atas informasi, perbedaan pendapat dan fungsi kritik yang sejauh ini sangat identik dengan praktek kebebasan pers. Aparat resmi tetap kurang peka terhadap kepentingan publik di balik praktek jurnalistik. Bahwa pers secara prinsip  bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak : hak-hak publik atas informasi, hak-hak setiap warga negara untuk mengontrol jalannya pemerintahan.

Maraknya praktek kriminalisasi pers belakangan sekali lagi menunjukkan kita sedang berada pada transisi dari pers otoritarian menuju pers yang bebas. Dalam situasi transisi, berbagai anomali bisa saja terjadi. Kita dihadapkan situasi yang kontingen,  penuh dengan ketidakpastian kelanjutan transisi itu. Semoga tahun 2008 adalah tahun yang lebih baik bagi komunitas pers Indonesia.

 

Penulis : Agus Sudibyo, Penerima Penghargaan Press Freedom Award Tahun 2007, Deputi Direktur Yayasan SET Jakarta.

 

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: