Oleh: Agus Sudibyo | Maret 26, 2008

Kritik Pers dan Konsekuensi Politiknya

Koran Tempo, Sabtu, 16 Maret 2002

Agus Sudibyo


Belakangan ini begitu sering pejabat pemerintah mengkritik kinerja pers.  Dalam pertemuan dengan pengurus PWI Pusat tempo hari, Presiden Megawati Soekarnoputri pernah mengkritik pemberitaan media massa tentang bencana banjir yang kurang obyektif dan kurang berimbang. Menurut Presiden, liputan media tentang banjir masih terlalu banyak mengkritik tanpa memberikan harapan kepada masyarakat.

Akhir Desember 2001, Presiden juga mempertanyakan tanggung jawab media dalam menerjemahkan kebebasan pers, dan mengimbau agar media tidak melakukan penghakiman yang apriori. Presiden menyayangkan pemberitaan media yang tidak proporsional, kurang mendalam, kurang cek dan recheck.

Apa hikmah yang dapat dipetik dalam hal ini? Pemberitaan media harus proporsional, komprehensif, dan didasarkan pada fakta-fakta yang kuat, terutama untuk kasus-kasus yang menyangkut integritas lembaga pemerintah.  Jika tidak, hanya akan melahirkan mekanisme “serang-balik” yang merugikan citra pers sendiri.

Namun, bagaimana sesungguhnya kinerja pers dalam mengungkapkan kasus-kasus pemerintahan? Apakah kelemahan-kelemahan yang membuat para pejabat publik begitu mudah melakukan kritik balik terhadap pers?

Antara kritik dan fakta

Akhir-akhir ini muncul pendapat bahwa kebebasan pers di Indonesia sesungguhnya masih berhenti pada dataran artifisial. Kebebasan yang berkembang baru kebebasan untuk memberitakan kasus-kasus yang semasa Orde Baru (Orba) tabu untuk diberitakan, dengan gaya penyajian yang lugas, kritis, bahkan tak jarang bombastis dan sensasional. Suatu hal yang membedakan dengan era Orba adalah lahirnya egalitarianisme pers dalam berhadap-hadapan dengan kekuasaan.

“Desakralisasi kekuasaan”. Barangkali kata-kata ini dapat menggambarkan kontribusi positif media dewasa ini. Media membangkitkan keberanian masyarakat untuk membicarakan dan mengkritik berbagai persoalan politik yang sebelumnya tak muncul dalam perdebatan publik. Masyarakat kini tak ragu-ragu lagi melontarkan pendapatnya tentang kinerja pemerintah.

Namun, egalitarianisme pers itu tidak otomatis berkorelasi positif dengan nilai yang lebih esensial dalam jurnalisme, yaitu keberhasilan mengungkapkan kebenaran. Pers berani menelanjangi kekuasaan dengan berbagai kritik, namun umumnya belum berhasil mengungkapkan fakta-fakta di balik berbagai skandal kekuasaan.

Pendeknya, jurnalisme kita notabene masih berhenti pada jurnalisme statement. Pemberitaan media tentang Buloggate II dan kasus Tommy Soeharto, misalnya, sejauh ini masih saja riuh-rendah oleh komentar-komentar narasumber elite. Media sibuk mengutip sana-sini, dan setiap hari khalayak dihadapkan pada “debat-kusir” antara pihak-pihak yang bersengketa. Tidak terlihat terobosan-terobosan investigasi media guna mendapatkan data-data eksklusif yang sungguh bermakna untuk mengungkapkan kebenaran kasus tersebut.

Satu lagi yang menonjol adalah pemberitaan yang emosional dan bombastis, misalnya saja pada kasus banjir di Jakarta tempo hari. Beberapa media—tidak semuanya—begitu emosional mengkritik kinerja Pemda DKI dalam menanggulangi bencana banjir. Tanpa adanya investigasi-investigasi yang serius, jangan-jangan media dalam hal ini hanya—meminjam istilah Walter Lippman—melaporkan apa yang mereka bayangkan terjadi, bukan apa yang benar-benar terjadi.

Secara moral kritik media terhadap kinerja pemerintah menangani bencana banjir dapat dibenarkan, namun bukan berarti media dapat mengesampingkan elemen jurnalistik yang utama, verifikasi. Karena itu, media mestinya membuat liputan yang komprehensif, melakukan pelacakan fakta secara serius, dan tak mudah percaya pada asumsi para narasumber atau asumsinya sendiri.

Bill Kovach (2001) pernah mengatakan, “memantau kekuasaan bukan berarti melukai mereka yang sedang di tampuk kekuasaan.” Dalam hal ini, media sesungguhnya tak perlu melampiaskan kekecewaannya—atau kekecewaan publik—dengan menghujat-hujat pemerintah. Media mestinya tetap proporsional dan jernih melihat persoalan.

Berita yang didasarkan pada asumsi atau kekecewaan, akan dengan mudah dibalas dengan kritik oleh pejabat publik, seperti pada pemberitaan bencana banjir. Kritik dibalas dengan kritik. Sungguh merugi media dalam hal ini, karena tak sulit amat mengumpulkan bukti-bukti ketidaksiapan pemerintah menanggulangi banjir.

Secara keseluruhan, tampak pula media mayoritas tak punya agenda yang jelas menghadapi kasus-kasus besar. Sebuah kasus diberitakan intensif pada rentang waktu tertentu, namun hilang begitu saja ketika muncul kasus yang baru. Sekadar contoh, publik tidak tahu bagaimana perkembangan hasil pelacakan KPKPN tentang kekayaan anggota DPR yang tak masuk akal besarnya.  Kasus ini seakan menguap begitu saja ketika perhatian media beralih pada kasus-kasus baru. Masalah kekayaan pejabat ini sangat penting bagi publik.  Namun media tampaknya tidak mempunyai agenda untuk mengusutnya sampai tuntas. Pemberitaan media mengalir begitu saja, menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan terbaru.

Mekanisme serang balik

Semakin lemah validitas berita-berita media, semakin mudah pejabat publik mematahkannya dengan berbagai argumen dan tuduhan balik. Kritik-kritik yang emosional dan bombastis terhadap kinerja pemerintah, juga menciptakan situasi kondusif dan alasan bagi pemerintah untuk “menertibkan” pers.  Bukan tak mungkin, akumulasi kekecewaan terhadap kinerja pers itu pada akhirnya akan berujung pada lahirnya keputusan politik yang sangat merugikan masa depan kebebasan pers.

Kalangan media seharusnya mulai memikirkan benar mekanisme serang-balik dari pemerintah itu. Ketika pandangan negatif pemerintah terhadap pers semakin mengkristal, kesempatan sekecil apa pun akan digunakan untuk mengembangkan opini negatif tentang pers, serta wacana tentang perlunya intervensi pemerintah terhadap kehidupan pers.

Perkembangan aktual menunjukkan mood eksekutif dan legislatif sedang buruk-buruknya terhadap kebebasan pers. Mereka risau melihat pemberitaan media yang terus-menerus merugikan citra pejabat publik. Tak pelak, mereka pun menilai pers telah “kebablasan”, dan menuntut dilakukannya revisi atas UU Pers.

Merujuk pada konstelasi politik belakangan, bukan tak mungkin revisi UU Pers tersebut akan terlaksana. Sekarang tinggal tergantung pada kemauan kalangan pers sendiri untuk memperbaiki kinerjanya. Yang tak kalah penting, menentukan agenda-agenda yang jelas untuk menghadapi sikap dan preferensi penguasa yang bisa berubah setiap saat.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: