Oleh: Agus Sudibyo | Maret 26, 2008

Mempersoalkan Profesionalisme Insan Media

 

Oleh : Agus Sudibyo

Gerakan reformasi yang mengiringi kejatuhan Soeharto dari kursi kepresidenan  telah menyebabkan kebebasan pers di Indonesia menjadi suatu keniscayaan. Hubungan antara pers dan negara telah berubah total, dari hubungan yang monolitik-represif menjadi hubungan yang kritis-egaliter. Represi negara terhadap pers merosot tajam dan regulasi pemerintah semakin kondusif bagi perkembangan pers yang bebas dan mandiri.  Pencabutan SIUPP tak lagi menjadi momok bagi penerbitan pers, demikian juga dengan berbagai bentuk intimidasi dan teror khas rejim Orde Baru yang otoriter.

Namun  euforia reformasi juga telah melahirkan beragam ironi dalam praktek jurnalistik di Indonesia yang tetap bertahan hingga era pemerintahan Gus Dur saat ini. Dalam menjalankan tugasnya, beberapa media tampaknya terlalu larut dengan paham “kebebasan”. Mereka tampaknya cenderung terpaku untuk membuat berita yang lugas, kritis dan sensasional, namun lupa bahwa mereka juga harus bekerja berdasarkan berbagai kaedah, norma dan etika. Akibatnya, keberadaan pers sebagai institusi sosial dengan sejumlah tanggung-jawab menjadi ternafikan. Pendek kata, kebebasan pers yang baru saja terwujud diartikan terlalu jauh sehingga menjadi salah-kaprah. Tak pelak lagi, hingga saat ini masih sering terjadi berbagai penyimpangan terhadap kaedah-kaedah jurnalistik, seperti diuraikan berikut ini.

“Kegamangan” Menghadapi Fakta 

Persoalan mendasar yang cukup dominan dalam pemberitaan pers di tanah air belakangan adalah pencampuradukkan antara fakta dan opini. Bisa jadi hal ini berawal dari kesulitan teknik produksi berita, dimana awak media dibebani untuk membuat sekian laporan dalam waktu yang sangat terbatas. Dalam keterbatasan inilah, mereka sering membuat berita dengan materi-materi yang sangat terbatas. Akibatnya, ditemukan banyak berita yang tidak mencerminkan atau merujuk pada fakta, seperti terlihat dari seringnya penggunaan kata “konon”, “sinyalir”, semacamnya dalam berita.

Beberapa media juga sering menggunakan sumber-sumber berita yang tak jelas : “sumber-sumber terpercaya”, “sumber-sumber di lapangan” dan lain-lain. Hal ini mengaburkan prinsip 5 W 1 H, sebagai prinsip yang paling dasar dalam praktek jurnalistik. Keterbatasan itu pula yang menyebabkan awak media sering memunculkan laporan yang sepihak. Meskipun sebuah laporan yang menyuarakan kepentingan suatu pihak telah  dibalas dengan laporan pada hari berikutnya yang menyuarakan kepentingan pihak lawan, tetap saja tidak memenuhi prinsip cover both side.

Awak media juga banyak yang cenderung menonjolkan opininya sendiri dalam laporan yang mereka buat. Mereka bukan sekedar mendeskripsikan fakta-fakta yang mereka dapatkan di lapangan, akan tetapi juga mengomentari, memberikan evaluasi bahkan “menghakimi” fakta. Hal ini banyak terjadi dalam pemberitaan kasus-kasus SARA, khususnya dalam media tabloit dan majalah. Di sini timbul permasalahan yang sangat mendasar karena kerja insan pers adalah sebatas mendeskripsikan fakta (to descript), dan bukannya menerangkan (to explain), menafsirkan atau lebih ekstrem lagi menilai fakta. Tugas insan pers sebenarnya hanya berhenti pada pemaparan fakta. Namun yang terjadi adalah para awak media memberikan penilaian atau evaluasi atas fakta, bahkan  pernyataan yang bersifat mengadili (judge) pihak-pihak yang terlibat –misalnya saja pada kerusuhan-kerusuhan SARA.

Di sisi lain, media tampaknya juga sengaja tidak menarik garis yang tegas dan cenderung mencampuradukkan antara ruang publik dan ruang personal. Fenomena hadirnya wawancara “ekslusif” Setiawan Djodi di tiga televisi swasta dan wawancara Jenderal Wiranto di RCTI beberapa waktu adalah contoh yang mencengangkan. Fenomena TV Poll ini adalah bentuk pelanggaran terhadap ruang personal terhadap ruang publik yang juga juga kerap terjadi di media cetak.  Ruang publik seharusnya hanya diisi dengan informasi-informasi yang menyangkut kepentingan publik dalam arti luas. Akibatnya, ruang publik dalam media menjadi tidak steril lagi dari kepentingan dan ambisi pihak-pihak yang secara ekonomi atau politik berpengaruh.

Persoalan lain yang juga mengemuka dalam praktek jurnalistik di Indonesia saat ini adalah ketergantungan yang terlalu besar terhadap komentar-komentar narasumber. Dengan kata lain, pemberitaan pers kita lebih banyak bertumpu pada fakta psikologis daripada fakta sosiologis.  Sebuah berita tentang kerusuhan yang terjadi di Halmahera atau di Aceh sering hanya disajikan berdasarkan komentar-komentar beberapa tokoh yang berada di Jakarta. Media tidak tidak melakukan pencarian informasi ke lapangan, tidak mewawancarai sumber-sumber langsung, dan tidak mengecek ulang pernyataan sumber yang mereka kutip. Lebih parah lagi, sumber berita yang dikutip seringkali adalah pihak-pihak yang sebenarnya tidak berkompeten dengan persoalan yang dibicarakan.

Prasangka Awak Media

Kondisi di atas diperburuk oleh kecenderungan media untuk menggunakan istilah-istilah yang bermakna konotatif, hiperbola,metafora, eufemisme, disfemisme, labelisasi yang stigmatis serta perangkat retorik lainnya. Sebuah berita yang mengandung hiperbola atau eufemisme, sudah barang tentu bukan berita yang akurat. Sebab berita tersebut  mengandung dramatisasi, dimana fakta tidak ditampilkan sebagaimana adanya, namun dilebih-lebihkan atau sebaliknya direduksi.

Perangkat-perangkat retorik itu tidak seharusnya digunakan dalam konteks kerja jurnalistik. Selain cenderung mengaburkan atau mendramatisir fakta, penggunaan perangkat-perangkat simbolik itu juga mengaburkan perbedaan antara bahasa jurnalistik dan bahasa sastra. Yang satu mengacu pada fakta dan yang satunya lagi mengacu pada dunia maya. Pada titik ini, para insan jurnalis tampaknya terpengaruh oleh utopia tentang jurnalisme baru (the new journalism). Jurnalisme baru oleh beberapa kalangan sejauh ini dimaknai sebagai jurnalisme dengan gaya bahasa yang “nyastra” dimana fakta-fakta dapat disajikan secara lebih luwes dan menarik.

Namun perangkat retorik itu juga cenderung menfasilitasi awak media untuk memunculkan prasangka-prasangka atau gambaran yang stereotip terhadap kelompok tertentu. Dalam konteks ini, menjadi suatu keniscayaan bahwa awak media cenderung berprasangka positip (oto-stereotip) terhadap kelompok-kelompok yang beridentitas sama, dan sebaliknya berprasangka negatif (hetero-stereotip) terhadap kelompok yang beridentitas berbeda. Dalam pemberitaan kasus-kasus SARA misalnya, media-media Islam cenderung berprasangka negatif terhadap kelompok Kristen dan berprasangka positip terhadap kelompok-kelompok Islam, demikian juga sebaliknya. Ditemukan adanya pemihakan media terhadap kelompok yang seagama, serta penilaian atau tinjauan media yang mendiskreditkan  kelompok yang berbeda agama.

Problem mendasar yang lain dalam praktek jurnalistik kita adalah ketidakmampuan awak media melakukan depersonalisasi ketika meliput dan menyiarkan fakta. Kegagalan depersonalisasi ini membuat awak media tidak dapat menempatkan diri sebagai pihak yang netral dan cenderung menonjolkan informasi-informasi sepihak. Awak media juga tidak  menanggalkan luapan emosi ketika mengkonstruksi sebuah berita yang berkaitan dengan nasib kelompoknya.

Luapan emosi awak media ini sangat terasa dalam pemberitaan tentang kasus-kasus SARA. Media-media Islam misalnya, tidak bisa menyembunyikan pembelaan dan simpatinya yang sangat mendalam terhadap nasib umat Islam yang menjadi korban kerusuhan Maluku. Media Islam  menggambarkan kisah-kisah tragis umat Islam di Maluku akibat kekejaman umat Kristen dengan bahasa yang vulgar, bombastis serta penjelasan-penjelasan yang sangat tendensius terhadap perangai orang Kristen. Mereka menggunakan disfemisme, hiperbola dan labelisasi yang stigmatis menggambarkan umat Kristen secara unfavourable.

Kegagalan melakukan depersonalisasi juga menyebabkan pemihakan yang kental terhadap kelompok-kelompok yang seagama. Media bercorak Islam cenderung menampilkan citra yang positip tentang kelompok Islam dan citra yang negatif terhadap kelompok Kristen dalam kerusuhan yang merugikan umat Islam. Media bercorak Kristen  cenderung menampilkan citra yang positip tentang kelompok Kristen dan citra yang negatif terhadap kelompok Kristen dalam kerusuhan yang merugikan umat Kristen. Dalam memberitakan kerusuhan yang merugikan umat Islam, media bercorak Kristen cenderung sangat berhati-hati dan  mengaburkan realitas yang secara langsung maupun tak langsung menunjukkan keterlibatan kelompok Kristen sebagai “pelaku” kerusuhan.

Pertanyaannya kemudian, mengapa awak media berprasangka atau menunjukkan keberpihakan tertentu ? Konsep Walter Lipmann tentang picture in our heads (gambaran-gambaran di kepala) sangat membantu menjelaskan kecenderungan awak media dalam mengkonstruksi berita tentang kasus-kasus SARA. Dalam pandangan Lipmann, ada sejumlah asumsi yang merasuki skema pemahaman awak media sebelum menghadapi fakta dilapangan. Asumsi ini adalah kristalisasi pengalaman dalam berbagai bidang yang telah berinteraksi dengan ideologi yang dianut. Asumsi itu lebih menentukan bagaimana fakta ditampilkan dalam presentasi media daripada kaedah-kaedah baku proses pencarian dan pemuatan informasi. Dalam menghadapi suatu realitas, yang dilakukan awak media pertama-tama bukan menyelidiki realitas itu lalu memaknainya. Sebaliknya, awak media berangkat ke lapangan dengan asumsi-asumsi –atau prasangka-prasangka– , baru kemudian memaknai realitas-realitas yang dia temukan berdasarkan asumsi tersebut.

*  *  *

Sungguh disayangkan jika euforia reformasi pada gilirannya hanya menyisakan sedikit penerbitan pers yang tetap berkomitmen tinggi untuk menjunjung asas-asas profesionalisme kerja jurnalistik. Sungguh ironis pula jika kebebasan yang telah dinikmati kalangan pers seiring dengan laju reformasi pada akhirnya justru menyisakan segelintir insan pers yang masih setia pada kaedah-kaedah jurnalistik, yang sanggup melakukan depersonalisasi dalam menghadapi fakta dan sanggup membersihkan ruang publik dari ambisi dan kepentingan pihak-pihak tertentu. Kebebasan pers yang ideal tentu saja adalah kebebasan yang dapat menyadarkan insan pers akan tanggung-jawab dan profesionalisme dalam  lingkup kerjanya, dan bukannya kebebasan yang disalahpahami.

*   *   *

 

Penulis Alumnus Jurusan Ilmu Komunikasi Fisipol UGM, Staf Peneliti  pada Media Wacth ISAI

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: