Oleh: Agus Sudibyo | Maret 26, 2008

Menata Kembali Kehidupan Pers yang Demokratis

Kompas, Senin, 20 Januari 2003

 

Oleh Agus Sudibyo

KEHIDUPAN pers seperti apakah yang kita kehendaki pascajatuhnya rezim Orde Baru? Pertanyaan ini tetap relevan hingga kini.

Ketika reformasi telah berlangsung empat tahun, kita belum menemukan gambaran jelas bagaimana pers Indonesia ke depan. Apakah pers yang sepenuhnya mengabdi pasar? Atau akan terjadi pembalikan sejarah di mana pers kembali difungsikan sebagai organ politik penguasa?

Sama bobotnya dengan pertanyaan itu, dari manakah potensi ancaman terbesar bagi kebebasan pers di masa depan? Dari pemerintah, kekuatan militer, kelompok massa, kelompok agama, atau pemilik modal. Memang telah terjadi banyak kemajuan dalam apresiasi dan pengakuan negara atas pentingnya kebebasan pers. Namun, beberapa kondisi juga menunjukkan, pers pasca-1998 merupakan kelanjutan dari kontinum sejarah pers Orde Baru. Tidak terjadi perubahan signifikan dalam pola kepemilikan media yang monopolistik beserta dampak-dampak buruknya. Tak banyak media yang mau memberi penghargaan secara profesional atas hak-hak pekerja industri media. Pada level produksi pesan, banyak kasus menunjukkan betapa rendah penghargaan insan media atas kaidah-kaidah meliput yang benar, serta kaidah-kaidah beriklan yang etis.

SEJAK pertengahan tahun 1980-an, Pemerintah Orde Baru melakukan beberapa deregulasi ekonomi. Pemerintah tak bisa menghindar dari tuntutan kapitalisme global yang bersumber pada kaidah-kaidah neoliberal dan menghendaki liberalisasi ekonomi secara menyeluruh. State regulation mau tak mau harus dikombinasikan dengan prinsip-prinsip market regulation. Pada sector industri media, hal ini menimbulkan dilema tersendiri bagi pemerintah. Pemerintah ingin mempertahankan kontrol dan dominasinya terhadap kehidupan media, mengingat begitu strategisnya fungsi ekonomi-politik media. Sebuah kontradiksi pun lahir. Di satu sisi, pemerintah ingin mengadopsi prinsip-prinsip pers liberal, di sisi lain pemerintah mempertahankan kebijakan-kebijakan di sektor media yang bertentangan dengan semangat libertarianisme.

Kontradiksi itu mewujud dalam kapitalisme kroni (ersatz capitalism) yang diterapkan rezim Soeharto. Kapitalisme dengan sejumlah proteksi terhadap kelompok pemodal tertentu. Pada level pertama, pemerintah memproteksi para pemodal dalam negeri dari intervensi pemodal asing. Menteri Penerangan Harmoko berhasil melobi Soeharto untuk menggagalkan PP Nomor 20 Tahun 1994 yang mengizinkan investor asing memiliki 100% saham perusahaan Indonesia, termasuk media massa.

Pada level kedua, proteksi dilakukan terhadap pemodal yang bersedia melanggengkan legitimasi politik kekuasaan Soeharto. SIUPP notabene hanya diberikan kepada pengusaha kroni Cendana. Tahun 1997, Soeharto berhasil diyakinkan anak-anaknya untuk tidak menandatangani RUU Penyiaran karena memuat klausul pembatasan jangkauan siaran televisi swasta hingga 50 persen dari populasi nasional. (Pada awalnya televisi swasta dikembangkan dengan konsep televisi lokal: RCTI di Jakarta, SCTV di Surabaya dan seterusnya.)

Sejumlah proteksi menempatkan keluarga Cendana dan kroni dalam posisi amat menentukan dalam bisnis media. Mereka mendominasi kepemilikan televise swasta dan beberapa media cetak. Ersatz capitalism dalam praktiknya selalu melahirkan rent seeker, para pengusaha dan pejabat yang mendekatkan diri dengan penguasa untuk mendapat sejumlah privilese bisnis. Mereka akan memberi dukungan politik maupun finansial terhadap penguasa tanpa mempedulikan kepentingan pihak lain. Sebagai contoh, televisi swasta melakukan sejumlah kebohongan publik dan rekayasa informasi guna memberi dukungan kepada partai pemerintah pada Pemilu 1992 dan 1997.

Agenda demokratisasi di bidang pers dan media mau tak mau harus menyentuh persoalan ini. Kapitalisme kroni telah menciptakan pola kepemilikan media yang monopolistik beserta dampak buruknya terhadap monopoli dan rekayasa informasi. Bangunan kapitalisme kroni itu kini masih bertahan. Karena itu, problem kebebasan pers pascatahun 1998 tak cukup hanya dilihat dalam konteks relasi antara negara dan masyarakat, seperti telah terakomodasi dalam UU Pers Tahun 1998. Namun, harus dilihat dalam konteks relasi triangle yang timpang antara negara, pemodal, dan masyarakat.

Dalam konteks inilah apresiasi obyektif perlu diberikan kepada UU Penyiaran yang baru. Dari beberapa segi, UU Penyiaran memang jauh dari sempurna. Namun, paling tidak undang-undang ini berhasil memecah konsentrasi kapitalisme kroni yang masih eksis hingga kini. Inilah untuk pertama kalinya pemerintah dan pengusaha media harus saling berhadapan, setelah sekian lama selalu gandeng-renteng menghadapi musuh bersama: aksi-aksi protes kelompok pekerja, lembaga konsumen, LSM, intelektual, dan kekuatan politik alternatif lain.

Terlepas dari berbagai kelemahannya, UU Penyiaran menyediakan momentum bagi segenap stakeholders pers untuk duduk bersama dan merumuskan kembali “kontrak sosial” baru yang lebih demokratis dan menguntungkan semua pihak. Kelompok pekerja dan masyarakat sebagai konsumen kiranya yang amat diuntungkan dalam hal ini. Sebab mereka sebelumnya hanya menjadi obyek yang kurang diperhitungkan dalam kehidupan media yang hanya mengakomodasi kepentingan pemerintah dan pemodal besar.

RELASI industrial macam apakah yang perlu disepakati dalam interaksi antara pemerintah, pemodal, pekerja media, dan publik ke depan? Intervensi pemerintah terhadap kehidupan pers tentu harus dipangkas. Lembaga regulator independen semacam Komisi Penyiaran Independen (KPI) perlu dipertimbangkan secara kritis. Perlu didiskusikan secara komprehensif sejauh mana perbedaan karakteristik pesan media cetak dan elektronik, sebelum sampai pada kesimpulan bahwa produk media elektronik membutuhkan regulasi tersendiri. Kepada pihak media, harus terus-menerus dipertanyakan sejauh mana komitmen terhadap prinsip public sphere, ide-ide demokrasi, pluralisme, dan kebebasan sipil. Sejauh mana mereka menghargai etika dan profesionalisme? Jangan-jangan media hanya sibuk membela kepentingan sendiri, seperti dilakukan televisi swasta ketika melakukan kampanye negatif terhadap UU Penyiaran, dengan menyalahi prosedur- prosedur liputan yang benar dan prinsip keberimbangan.

Perlu ditanyakan apakah media massa telah menghargai jerih-payah karyawannya secara profesional. Apakah pekerja media telah mendapatkan gaji yang layak, saham atas jerih-payah mereka serta kebebasan untuk berserikat? Isu kesejahteraan pekerja kurang terangkat dalam perbincangan tentang pers dewasa ini. Padahal, dampaknya amat besar dan langsung terhadap moralitas dan kinerja media sendiri.

Di sisi lain, publik juga harus memberi kontribusi nyata bagi demokratisasi kehidupan pers. Cara-cara kekerasan, intimidasi, dan teror sebagai saluran untuk menyampaikan kekecewaan terhadap media harus ditinggalkan. Publik memang harus kritis terhadap kinerja media dalam memaknai kebebasan pers. Namun, kritik dan kekecewaan tetap harus diberikan dengan cara-cara elegan. Ke depan, pers harus ditempatkan pada titik keseimbangan antara kepentingan publik, pemerintah, pengusaha, dan kelompok pekerja. Pers otoritarian pasti tidak diharapkan lagi, namun bukan berarti kita akan meniadakan fungsi regulasi. Kita juga tidak menghendaki kebebasan pers yang hanya berpihak kepada kepentingan ekspansi dan akumulasi modal. Seliberal apa pun kehidupan media yang ditemukan nanti, kebebasan pers harus tetap fungsional terhadap nilai-nilai demokrasi. Sebagian dari sistem media yang kita pertahankan saat ini adalah warisan sistem lama yang tak sesuai nilai-nilai demokrasi. Dalam konteks ini, dibutuhkan kerendahan hati semua pihak untuk menerima regulasi baru, aturan main baru.

 

Agus Sudibyo Peneliti Institut Studi Arus Informasi (ISAI) Jakarta,

Koordinator Tim Lobi Koalisi Untuk Kebebasan Informasi

 


Responses

  1. thw iia info tntng persnya…
    membantu bngt dh …^_^


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: