Oleh: Agus Sudibyo | Maret 26, 2008

Perpanjangan Darurat Militer di Aceh, Minim Evaluasi Media

 

Pada bulan Oktober 2003, pemerintah sedang mengkaji perlu-tidaknya  darurat militer di Aceh diperpanjang. Sejumlah gelagat dan kondisi yang berkembang membuat kemungkinan pemerintah mengambil opsi perpanjangan darurat militer semakin besar. Keputusan itu baru akan diumumkan secara publik bulan November 2003, ketika operasi militer di Aceh genap 6 bulan. Namun semestinya masalah ini menjadi perhatian semua pihak. Perpanjangan darurrat militer atau tidak, adalah persoalan yang terlalu besar untuk diabaikan dan tidak diangkat menjadi diskursus publik. Sejauhmana masalah perpanjangan darurat militer di Aceh ini menjadi perhatian unsur-unsur civiul society. Aceh News Watch edisi 6 ini akan melihatnya dari sisi media. Tulisan ini merupakan hasil analisis terhadap pemberitaan media Cetak tentang Aceh pada kurun waktu 3-17 Oktober 2003. Ada 12 media cetak yang dipantau ISAI dalam hal ini : Kompas, Republika, Media Indonesia, Pos Kota, Koran Tempo, Rakyat Merdeka, Indo Pos, Warta Kota, Harian Terbit, Suara Pembaruan, Majalah Gatra dan Majalah Tempo.

Bias Militer

Tema berita mengenai perpanjangan operasi militer di Aceh menghiasi pemberitaan media massa pada rentang waktu yang dianalisis.  Namun yang ditonjolkan media bukan berupa analisis komprehensif yang dilengkapi dengan  data-data dan kesaksian para pelaku. Pemberitaan soal isu perpanjangan darurat militer  didominasi oleh komentar atau tanggapan sumber-sumber elit. Realitas psikologis lebih dominan daripada realitas sosiologis dalam hal ini. Kurang terlihat rekonstruksi terhadap apa yang terjadi di Aceh selama 6 bulan terakhir, karena konsentrasi media adalah pada apa yang diperdebatkan narasumber.

Penggunaan narasumber pun didominasi oleh salah satu pihak saja, yaitu sumber-sumber resmi dari kalangan TNI/Militer, Kepolisian dan pemerintah.

Pada umumnya isi berita antara media yang satu dengan media yang lain sulit dibedakan, karena sama-sama mengutip pernyataan sumber yang sama, katakanlah yang paliang dikutip adalah Mayjen Endang Suwarya dan Menkopolkam Susilo Bambang Yudhoyono.

Hasil analisis kuantitatif menunjukkan, penggunaan sumber-sumber berita dari kalangan militer, kepolisian dan pemerintah masih menempati ranking teratas. Bahkan sejak pemantauan pemberitaan media tentang konflik Aceh, Juli 2003 lalu. Hasil monitoring  menemukan adanya pergeseran tema. Yaitu tentang kontak senjata antara TNI dan GAM  yang awalnya sangat banyak menghiasi media, beralih ke operasi penegakan hukum. Meskipun demikian, tetap tidak terjadi pergeseran pada dominasi sumber-sumber resmi.

Mudah untuk diduga, sumber-sumber militer lebih menonjolkan keberhasilan operasi militer di Aceh. Terutama klaim bahwa TNI telah banyak berhasil memporak-porandakan kekuatan GAM di berbagai lokasi di Aceh.  Serta munculnya keinginan-keinginan di kalangan masyarakat Aceh sendiri operasi militer dapat diperpanjang. Seperti dalam pemberitaan Media Indonesia, edisi 3 Oktober 2003. Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD), Mayjen Endang Suwarya secara resmi mengusulkan kepada pemerintah untuk memperpanjang operasi militer hingga Pemilu 2004. PDMD mengklaim, operasi militer perlu diteruskan karena adanya permintaan dari masyarakat.

Menariknya, pada saat yang sama media cetak juga lebih banyak menyoroti sisi-sisi keberhasilan operasi militer di Aceh. Media Massa misalnya tidak cukup kritis ketika pihak PDMD mengklaim kondisi keamanan secara umum di Aceh membaik. Namun korban dari kalangan sipil ternyata terus berjatuhan. Hingga Akhir Aoktober 2003,  masih ada 11.486 orang warga delapan kabupaten/kota di Aceh yang belum bersedia kembali ke kampung mereka karena alasan situasi keamanan belum kondusif, seperti diberitakan Kompas, 9 September. 

Miskin Evaluasi

Pendapat-pendapat yang tidak menyetujui perpanjangan operasi militer juga muncul di media cetak, namun secara kuantitatif lebih sedikit. Harian Indo Pos 4 Oktober 2003 misalnya, mengutip statemen Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Munarman. Munarman mendesak  pemerintah untuk tidak memperpanjang status darurat militer. Dia khawatir perpanjangan status darurat militer hanya akan menambah panjang daftar korban, baik dari pihak TNI/Polri, GAM dan terutama sekali penduduk sipil yang tak berdosa.

Sisi positif dan negatif darurat militer tampaknya belum diulas secara seimbang oleh media cetak. Dampak negatif operasi militer bagi kalangan sipil tak banyak diungkap. Baik dampak sosiologis maupun psikologis. Meskipun tidak dominan, tetap ada berita tentang kondisi psikologis penduduk Aceh, yang menjadi korban perang.  Harian Terbit 3 Oktober 2003, memberitakan bahwa  sebagian masyarakat Aceh mengalami trauma berat. Kondisi kejiwaan mereka umumnya dalam keadaan sangat mengenaskan. Akibat peperangan, meraka mudah merasa panik, trauma terhadap suara gemuruh yang kencang, serta selalu tercekam oleh ketakutan. Berita ini mengutip relawan medis dari MER-C, dr. Yoserizal J.

Kerugian baik fisik maupun non-fisik yang dialami masyarakat Aceh akan menimbulkan trauma berkepanjangan. Sayang, media tidak memberi porsi yang besar terhadap sisi lain dari perang di Aceh ini. Kondisi-kondisi korban perang dan masa depannya, seharusnya menjadi dasar utama untuk menentukan jadi-tidaknya darurat militer dilanjutkan. Bukan sekedar bahwa GAM masih belum sepenuhnya ditundukkan, bahwa TNI belum sepenuhnya menguasai keadaan di Aceh. Sisi-sisi kemanusiaan semestinya menjadi fokus utama, terutama bagi unsur-unsur civil society (khususnya Media Massa dan NGO) yang sesungguhnya paling diharapkan dapat menjalankan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan kekuasaan di Aceh.

Umpama darurat militer diperpanjang hingga Pemilu 2004, media semestinya dapat mempertanyakan hasil yang akan dicapai. Apa benar TNI akan bisa menguasai kondisi di Aceh tetapt sebelum Pemilu? Semudah itukah GAM akan ditundukkan? Atau yang terjadi justru berarut-larutnya tragedi kemanusiaan di sana, dengan sekali lagi menempatkan masyarakat kecil sebagai pesakitan.

Jika dikaitkan dengan pemilu misalnya, opsi perpanjangan darudat militer juga tidak kondusif bagi proses pemilu di Aceh. Jika perang terus digelar, mustahil terlaksana pemilihan yang bebas dan adil di negeri Serambi Aceh. Bagaimana mungkin orang dapat mengekspresikan kebebasan berpolitiknya jika ia sendiri masih berada dalam ancaman dan ketakutan. Dapat dibayangkan, seperti apa hasil pemilu di Aceh, dan apa makna bagi masyarakat Aceh.

Perbedaan Sudut Pandang

Ekspossure terhadap kondisi para korban tetap mendapatkan porsi yang relatif kecil dalam pemberitaan media. Dalam periode pemantauan ini, kasus penembakan terhadap Ketua Partai Bintang Reformasi (PBR) Aceh Utara, Teuku Adnansyah, mendapat tempat tersendiri di media cetak. Menariknya, media menampilkan sudut pandang yang berbeda dalam melihat kasus tersebut. Kompas edisi 4 Oktober 2003, cenderung membenarkan alasan penembakan terhadap Adnansyah, dengan mengutip pernyataan Kabid Humas Polda Nangro Aceh Darussalam, Kombes Sayed Hoesainy.  Menurut Sayed, Adnansyah memang ditangkap polisi sehubungan dengan keterlibatannya dalam sebagai penyandang dana kelompok separatis GAM. Namun saat akan dibawa ke kantor polisi, dia mencoba melarikan diri dengan melompat dari mobil, sehingga polisi terpaksa menembaknya. Demikian pemberitaan versi Kompas.

Penembakan terhadap Teuku Adnansyah ini tak bisa diterima oleh jajaran PBR  pusat. Kalangan PBR juga yakin bahwa Adnansyah bukanlah anggota GAM. Mereka mendesak Mabes Polri serius dan bijaksana menyelidiki peristiwa penembakan tersebut yang melibatkan oknum Polri di Lhokseumawe. Hali ini diungkapkan Ketua Umum PBR, H. Zainuddin MZ, pada Suara Pembaruan 4 Oktober 2003. Zainuddin meminta agar kasus penembakan ini diusut sampai tuntas dan fair.

Kronologis penembakan itu juga berbeda antara versi PBR dengan versi polisi. Majalah Gatra mempunyai waktu lebih untuk lebih mendalami kasus ini. Gatra 18 Oktober 2003 menganggap alasan polisi melakukan penembakan adalah alasan yang janggal. Paralel dengan kronologi pihak PBR, Gatra melihat kejanggalan terlihat dari bagaimana korban bisa melompat dan lari dari mobil yang membawanya. Padahal ia diapit oleh dua penculik. Gatra juga melihat  kejanggalan lain dari versi kepolisian soal penembakan tersebut.  

Perbedaan sudut pandang media ini sebenarnya sesuatu yang wajar. Namun masyarakat pada saat yang sama membutuhkan kebenaran dari peristiwa tersebut, dan tidak ingin terombang-ambing oleh simpang-siur informasi media.  (Fahmi/Dibyo)

 

                                                                                   


Responses

  1. terlalu bertele_tele penjelasanya


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: