Oleh: Agus Sudibyo | Maret 26, 2008

Pers Membutuhkan Sensibilitas Kolektif

 

Oleh: Agus Sudibyo

Yang juga tak kalah penting bagi kalangan pers saat ini adalah sensibilitas kolektif untuk menghadapi berbagai kemungkinan perubahan relasi antara negara dan pers. Sensibilitas bukan hanya diperlukan untuk menggalang solidaritas untuk media-media yang sedang menghadapi tekanan-tekanan massa, namun  terlebih-lebih untuk mengantisipasi gejala menguatnya negara beserta seluruh perangkat kekuasaannya. Dengan kata lain, dibutuhkan sensibilitas kolektif untuk mencegah menjelmanya negara menjadi –meminjam istilah Mochtar Lubis– mesin kekuasaan yang hegemonik-represif.

Jika belajar dari sejarah, akan terlihat bahwa kemungkinan tersebut besar sekali. Kebebasan pers di Indonesia hanya terwujud pada saat pers sedang berbulan madu dengan kekuasaan. Bulan madu ini selalu mewarnai setiap pergantian kekuasaan yang pernah terjadi di Indonesia, dimana negara merasa perlu memperlonggar kontrol terhadap pers untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi legitimasi kekuasannya.  Sikap akomodatif terhadap pers ditunjukkan Soekarno di era perang kemerdekaan hingga era Demokrasi Parlementer, serta ditunjukkan oleh Soeharto di awal era Orde Baru.

Namun sejarah menunjukkan bahwa dua pemimpin itu tidak membiarkan kritisisme dan egalitarianisme pers bertahan lama dan mempengaruhi opini publik tentang kepemimpinan mereka. Ketika mereka dihadapkan pada kebutuhan untuk melindungi legitimasi kekuasaannya dan untuk melakukan law enforcement,  dilakukanlah langkah-langkah untuk “menertibkan” pers. Bulan madu pun berakhir, dan negara kehilangan watak demokratis dan akomodatifnya. “Mesin kekuasaan yang represif-hegemonik” pun menggilas semua media yang tetap memposisikan diri sebagai watch dog. Maka merebaklah aksi-aksi pembredelan pers di era Demokrasi Terpimpin, serta di era Orde Baru pasca peristiwa Malari 1974.  Pendek kata, pers bebas hanya menjadi “hiasan” yang menyemarakkan transisi kekuasaan.

 Dapat diibaratkan, “bulan madu” antara pers dan negara pasca Orde Baru sudah berakhir. Belakangan, pers menjadi sedemikian kritis terhadap realitas-realitas di seputar presiden Gus Dur. Pers begitu tajam dan lugas menyoroti isu-isu KKN orang-orang dekat Gus Dur serta  kebijakan-kebijakan Gus Dur yang dinilai tidak profesional dan tidak memecahkan masalah.  Eskalasi kritisisme terhadap negara itu pada saatnya bisa jadi akan menjadi bumerang bagi pers. Yaitu ketika mereka yang berada dalam struktur kekuasan telah kehilangan kesabarannya terhadap kritik-kritik pedas pers, dan kemudian tergoda untuk menggunakan kekuasaannya untuk melakukan represi terhadap pers.

Pada titik inilah dibutuhkan sensibilitas kolektif untuk menghadapi setiap setiap kemungkinan berubahnya sikap dan kebijakan negara terhadap pers. Kalangan media tidak seharusnya berasyik-masyuk dengan agendanya masing-masing. Sudah selayaknya jika mereka bergerak dan bertindak dengan agenda yang lebih besar, dengan sebuah sensibilitas kolektif. Yaitu sensibilitas untuk mencegah menguatnya kecenderungan negara untuk mengembangkan pola hubungan yang bercorak hegemonik-represif antara negara di satu sisi dan pers di sisi lain.

*   *   *

Penulis adalah Alumnus Fisipol UGM, Staf Peneliti pada Program Media Wacth ISAI.

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: