Oleh: Agus Sudibyo | Maret 26, 2008

Pers, Surplus Kekuasaan dan “Biarinisme” Sang Presiden

 

Oleh: Agus Sudibyo

Dapat dikatakan bahwa pers Indonesia saat ini telah melupakan bulan madunya dengan kekuasaan. Bulan madu ini senantiasa mewarnai setiap pergantian kekuasaan dalam sejarah Indonesia. Lahirnya pemerintahan baru, senantiasa menciptakan hubungan mesra atau simbiosis mutualisme antara pers dan negara. Namun sebagaimana layaknya bulan madu, simbiosis mutualisme itu pun tak bertahan lama. Ketika menyadari bahwa pemerintahan yang baru ternyata tak lebih baik dari pemerintahan yang lama, pers pun mengambil jarak dengan pemerintah dan mulai mengoptimalkan fungsi watch dog.

Fase inilah yang saat ini sedang terjadi di Indonesia. Pers sedang giat-giatnya menunjukkan corak yang populis, kritis, egaliter dan otonom. Pers bahkan sedang mengalami surplus kekuasaan dalam hubungannya dengan negara dan –dalam batas-batas tertentu– masyarakat. Surplus kekuasaan ini sangat terasa dari keberanian pers dalam membongkar penyelewengan-penyelewengan yang terjadi di sekitar presiden Gus Dur. Tidak ada kontrol yang berarti dari negara ketika pers sedang berasyik masyuk dengan kebebasannya dan mengimplementasikannya dengan kritisisme yang telanjang terhadap negara.

Sangat menarik pula bahwa pers tak lagi melihat Gus Dur sebagai seorang tokoh demokrasi, seorang negarawan atau guru bangsa. Gus Dur dilihat sebagaimana layaknya presiden di negara dunia ketiga. Dia bisa menjadi pemimpin yang baik dan efisien, namun bisa juga menjadi pemimpin yang korup, kolusif, nepotis dan inefisien.

Kritisisme dan kecurigaan pers terhadap pemerintahan Gus Dur benar-benar mengalami eskalasi. Pers begitu lugas dalam memantau dan membongkar penyelewengan-penyelewengan yang terjadi di sekitar presiden. Pers tak henti-hentinya melaporkan dugaan-dugaan KKN di tubuh pemerintahan : Buloggate, BI-gate, Laks/Kala gate, Brunaigate dan lain-lain. Pers menjadi sedemikian galak terhadap pemerintahan Gus Dur, dan terus menurunkan laporan-laporan yang sangat ilegitimate terhadap Gus Dur.

Usaha pers untuk megungkapkan kasus-kasus penyelewengan dalam pemerintahan itu  mengingatkan kita pada kasus Pentagon Papers. Pengadilan Federal Washington DC akhirnya membenarkan keputusan harian Washington Post untuk menerbitkan isi Pentagon Papers, sebuah dokumen rahasia tentang kebijakan Pemerintah AS dalam Perang Vietnam melawan kekuatan komunis.

Pengungkapan Pentagon Papers mencoreng muka pemerintah AS dihadapan rakyatnya. Namun seperti dikatakan Wishnu Basuki (1995:161), pers Amerika lebih mementingkan keterbukaan informasi daripada legitimasi pemerintah dan ancaman komunisme –suatu hal yang paling menakutkan bagi masyarakat  Amerika.

Kecenderungan serupa tampaknya sedang terjadi dalam pers Indonesia. Keterbukaan informasi jauh lebih penting dari hubungan baik dengan negara, kondisi yang kondusif bagi perbaikan ekonomi dan membaiknya nilai tukar rupiah. Pers tak mau mengorban kekebasan informasi hanya untuk memberi kesempatan kepada Gus Dur untuk memperbaiki kinerja pemerintahannya, membersihkan lingkungannya dari para punakawan yang oportunis.

Seperti yang digambarkan Wisnu dalam kasus Pentagon Papers, pers Indonesia hanya berpegang teguh pada satu hal : bahwa masyarakat harus mengetahui pemerintahannya secara mendalam. Masyarakat perlu mengetahui lebih jauh tentang kehidupan para pejabat dan memerlukan informasi yang memadahi untuk menilai kebijakan-kebijkana pemerintah. Rakyat perlu memperhatikan proses penentuan  kebijakan agar pemerintah tidak membuat bingung masyarakat dengan spekulasi-spekulasi yang menyesatkan.

Persoalanya kemudian sejauhmana kritisisme yang telah dibangun pers mampu mempengaruhi pemerintah untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat. Sebab seperti dikatakan L.W. Wolfson (1985:6-7) masyarakat menginginkan kemampuan pers untuk tidak sekedar memberitakan kasus-kasus yang besar, membuat laporan-laporan yang menghebohkan, . 

Secara faktual, kritisisme pers itu sedang berhadap-hadapan dengan seorang pemimpin negara yang menganut falsafah “biarinisme” dalam menghadapi kegaduhan yang tercipta akibat keputusan-keputusannya yang kontroversial. Seorang presiden yang tampaknya tak mau repot-repot mensikapi suara-suara kritis yang datang dari luar, bahkan menuding para pengkritiknya sebagai “komplotan” yang mau menjatuhkannya. Seorang presiden yang sangat percaya diri sehingga begitu tak tergoyahkan dengan gaya kepemimpinannya yang unik dan tak terduga-duga.

Pada titik inilah pers dihadapkan pada pengalaman sejarah yang tak menyenangkan. Bulan madu antara pers dan negara di era Orde Baru juga diakhiri dengan eskalasi kritisisme pers terhadap realitas-realitas dalam kekuasaan. Namun seperti dikatakan oleh Soe Hok Gie (1969), kebebasan dan keberanian pers dalam membongkat dan mengkritik praktek-praktek korupsi di berbagai lembaga tinggi negara justru mengakibatkan tumbuhnya frustasi masyarakat. Melalui pers, masyarakat menjadi tahu betapa buruknya penyelewengan dan korupsi yang terjadi di pemerintahan. Namun masyarakat furtasi karena kritisisme pers hanya direspon oleh pemerintah Orde Baru denagn retorika-retorika belaka dan perubahan-perubahan yang artifisial. Meminjam istilah Zaini Abar (1995:180) Pers hanya berpengaruh pada tingkat penciptaan political will pemerintah yang bersifat retorik daripada realistik, pada tingkat pembentukan keputusan politik yang bersifat simbolik dan formalistik.

Dalam konteks inilah pers perlu mempertimbangkan kembali efektivitas usaha-usahanya untuk membongkar penyelewengan-penyelewengan yang terjadi dalam pemerintahan Gus Dur. Perlu dipikirkan agar usaha-usaha terebut tidak menimbulkan kebingungan, frustasi bahkan antipati di masyarakat. Sebab, bagaimanapun laporan-laporan media tentang kasus—kasus KKN di sekitar Gus Dur terlanjur menimbulkan ekspetasi yang besar di masyarakat agar kasus tersebut terungkap melalui pengadilan.

Dihadapkan pada kebutuhan untuk melakukan law enforcement dan meneguhkan supremasinya, pemerintah menjelma menjadi kekuasaan yang hegemonik-represif, yang tak henti-hentinya melakukan pemasungan terhadap hak hidup pers.

Pemerintahan Gus Dur belum menjadi kekuasaan yang hegemonik-represif, namun sebaliknya, pers telah melepaskan segala ikatan emosional dan kulturalnya dengan sang presiden.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: