Oleh: Agus Sudibyo | Maret 26, 2008

PP Penyiaran, Langkah Mundur Bagi Demokratisasi Media

Oleh: Agus Sudibyo

“Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang tidak banyak memerintah.” Prinsip terkenal dalam ilmu politik ini sangat penting untuk membahas kecenderungan yang terjadi di berbagai negara yang sedang dalam proses transisi demokrasi. Di mana transisi yang terjadi pada akhirnya diwarnai usaha-usaha untuk memperkuat posisi negara vis a vis masyarakat dengan merumuskan otoritas-otoritas baru yang sesungguhnya tidak relevans lagi.

Teori demokrasi menyatakan, negara adalah lembaga subsidier, lembaga pelengkap masyarakat. Dalam kerangka ini, negara hanya perlu mengatur hal-hal yang memang tidak bisa diatur atau diurus sendiri oleh masyarakat. Oleh karena itu kemudian dibedakan mana ranah privat, ranah publik, ranah negara. Dalam perkara-perkara apa saja negara boleh campur tangan, dan dalam perkara-perkara mana negara tidka diijinkan campur tangan.

Kekuasaan negara harus dibatasi dan harus diarahkan untuk benar-benar melayani kemaslahatan publik. Meminjam istilah Fukuyama, “kekuasaan negara harus ramping, namun efisien dan kuat”. Negara tidak boleh mempunyai kepentingan pada dirinya sendiri, yang terlepas dari kepentingan-kepentingan masyarakat. Kemudian dibutuhkan proses check and balance terhadap kekuasaan negara, dengan lebih banyak melibatkan unsur-unsur publik.

Demokratisasi Penyiaran

Dalam konteks ini pulalah diskursus tentang demokratisasi media dan penyiaran beberapa tahun terakhir bergulir. Isu utama dalam diskursus ini adalah ranah media dan penyiaran adalah ranah publik. Kegiatan penyiaran menggunakan spectrum frekuensi yang merupakan kekayaan public. Kegiatan jurnalistik dan penyiaran juga merupakan wahana bagi masyarakat untuk menyalurkan kebebasan berpendapat, berekspresi dan menjalankan komunikasi politik dengan negara.

Oleh karena itu, intervensi pemerintah harus dibatasi pada ranah media dan penyiaran. Atas nama demokrasi, masyarakat harus diberi peran lebih besar untuk mengatur dan menggerakkannya. Oleh karena itu, dalam era reformasi lahir lembaga-lembaga baru seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai independent state regulatory body. Sebagai representasi perwakilan masyarakat yang mengambil alih peran negara khusus dalam mengawasi dan mengatur kehidupan media dan penyiaran. Lembaga ini adalah lembaga negara non departemen, yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan dipilih oleh DPR.

Dengan kata lain, fungsi KPI sesungguhnya adalah melakukan check and balances terhadap kekuasaan eksekutif. Sejarah membuktikan, betapa tidak ideal dan merusak jika fungsi regulator media diserahkan kepada pemerintah. Maka dari itu, UU Penyiaran No 32/2002 mencoba melembagakan KPI sebagai pemegang fungsi regulator tersebut. Di sini prinsip check and balances, yang juga dilembagakan di sini adalam partisipasi publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Namun Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Penyiaran nomor 49,50,51,52 tahun 2005 membalikkan proses tersebut. PP kembali menempatkan departemen pemerintah, Depkominfo sebagai lembaga regulator penyiaran, dan mengambangkan status KPI. Depkominfo diberi otoritas untuk mengatur perijinan penyiaran. Sebuah otoritas yang dimasa lalu begitu efektif digunakan pemerintah untuk mengontrol kehidupan media, membunuh atau menghalangi lahirnya media yang kritis terhadap pemerintah.

Perlu digarisbawahi bahwa diskusi soal PP Penyiaran, dalam hal ini jauh lebih luas dari sekedar diskusi soal pertempuran antara KPI dan Depkominfo dalam merebut fungsi regulator penyiaran. Karena KPI sesungguhnya merupakan representasi publik yang mencoba membatasi dan membalance kekuasaan pemerintah dalam mengatur media dan penyiaran. Pelembagaan KPI sesungguhnya bagian dari upaya untuk merumuskan pola hubungan yang setara dan demokratis antara masyarakat, negara (serta industri).

Pelembagaan Depkominfo sebagai regulator penyiaran adalah sebuah titik balik menuju sistem media yang sentralstik-otoritarian. Jika perkembangan seperti dibiarkan, jika kehidupan media dan penyiaran dibiarkan dicamputangani oleh pemeritah, cepat atau lambat ini akan berpengaruh buruk terhadap agenda-agenda reformasi di Indonesia secara keseluruhan. Anehnya, titik pembalikan sejarah itu terjadi hanya selang kurang-lebih 7 tahun setelah reformasi berlangsung.

Desentralisasi Atau Re-Sentralisasi ?

Salah satu capaian penting dalam UU Penyiaran 32/2002 adalah terakomodasinya prinsip-prinsip desentralisasi ekonomi di bidang media. UU Penyiaran mengubah sistem penyiaran nasional, sebagaimana yang berlangsung selama ini, menjadi sistem penyiaran lokal. Pada prinsipnya, televisi dan radio adalah lokal. Sebuah terobosan penting dan berorientasi ke depan. Faktanya, hampir seluruh negara demokrasi modern memang menganut sistem penyiaran lokal.

Perubahan ini menumbuhkan semangat dan optimisme baru tentang perkembangan radio dan televisi lokal, berikut damapk-dampak positipnya bagi perkembangan ekonomi daerah. Selama ini, daerah hanya dilihat sebagai pasar, hanya diperhitungkan dalam kerangka rating. Namun faktanya, surplus ekonomi yang tercipta dalam bisnis media penyiaran hanya dinikmati para pebisnis Jakarta dan sekitarnya.

Namun semangat desentralisasi ekonomi itu pula yang hendak dipangkas oleh PP Penyiaran Tahun 2005. Gerak desentralisasi ekonomi media itu hendak dibalikkan dengan gerak sentralisasi lagi, di mana bisnis media penyiaran (by the law) lagi-lagi hanya diproyeksikan untuk sebesar-besarnya keuntungan para pelaku penyiaran yang besar dan establish, yang sudah barang tentu berbisnis area di Jakarta.

Bias Kepentingan Lembaga Penyiaran Komersial

Pada sisi lain, pada banyak segi, PP Penyiaran sangat berpihak kepada lembaga penyiaran komersial, khususnya lembaga penyiaran komersial besar yang sudah establish. Dasar filosofis pada UU penyiaran juga adalah untuk memperkuat persaingan antar lembaga penyiaran agar tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. Situasi real saat ini adalah terjadi pemusatan kepemilikan di tangan beberapa konglomerasi media. UU 32/2002 berusaha mengurai pemusatan kepemilikan media itu, dengan memberi landasan hukum bagi pengembangan media penyiaran berbasis lokal, baik dari sisi permodalan maupun sisi content. Namun dengan PP Penyiaran, upaya mengurai pemusatan kepemilikan media penyiaran ini berusaha dimentahkan dengan memberikan sejumlah kemudahan bagi lembaga-lembaga penyiaran yang sudah establish terlebih dahulu. Misalnya saja, pembatasan siaran nasional tidak berlaku bagi lembaga penyiaran televisi komersial yang jangkauan siarannya sudah terlebih dahulu menjangkau lebih dari 80 % wilayah Indonesia.

Selain itu, PP Penyiaran juga melemahkan kedudukan dan eksistensi lembaga penyiaran komunitas. Bagaimana tidak, lingkup komunitas hanya dibatasi pada ukuran desa atau dusun.PP Juga membatasi jangkauan siaran radio komunitas hanya radius 2,5 KM, dengan daya 50 watt. Ini mengasumsikan radio komunitas di wilayah yang padat penduduk seperti di Jakarta dan kota-kota besar lainnya, di mana pada radius 2,5 kilometer bermukim ribuan penduduk. Pertanyaannya, bagaimana dengan daerah-daerah di luar Jawa yang untuk tingkatan desa atau dusun, penduduknya sedikit dan tersebar melebihi radius 2,5 kilometer. Bagaimana dengan realitas bahwa pada radius 2,5 kilometer tersebut, yang ada notabene bukan hanya pemukiman jarang penduduk, tapi juga hutan, ladang atau pesawahan ?

Pembatasan jangkauan siaran, alokasi frekuensi untuk radio komunitas menunjukkan bahwa pemerintah hanya berorientasi pada pengembangan dan pengaturan radio-radio komersial. Pemerintah hanya mengakomodasi masukan-maskan bisnis radio yang memang sejak dari awal cendeurng melihat perkembangan radio komunitas sebagai ancaman atau kompetitor. Pemerintah lupa bahwa maksud dari pelembagaan lembaga penyiaran komunitas sebagaimana terjadi dalam UU Penyiaran adalah upaya mewujudkan diversity of content pada dunia radio. Sesuatu yang terbukti tidak dapat terwujud ketika dunai radio hanya didominasi oleh dua jenis lembaga penyiaran radio : radio pemerintah dan radio swasta.

Ego Sektoral

PP Penyiaran menimbulkan kerumitan yang lebih serius dalam proses demokratisasi di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan desentralisasi ekonomi penyiaran. PP Penyiaran juga mengaburkan kedudukan KPI, lembaga yang justru dibutuhkan dalam kerangka check and balance dalam penyelenggaraan kekuasaan di bidang media dan penyiaran.

Namun Pemerintah, dalam hal ini Depkominfo terus bersikukuh memberlakukan PP Penyiaran. Depkominfo terus memperkokoh posisinya sebagai regulator penyiaran dan mengesampingkan keberadaan KPI semakin menemukan kebenarannya. Meskpun paket PP Penyiaran itu telah mendapatkan reaksi penolakan dari DPR (Komisi I DPR dan Ketua Umum DPR) dan unsur-unsur masyarakat Depkominfo tetap tak bergeming. Bahkan meskipun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meminta KPI dan Depkominfo duduk bersama menyelesaikan perbedaan yang muncul.

Langkah-langkah untuk mengambil-alih peran dan kedudukan KPI sebagai regulator penyiaran terus dilakukan. Perkembangan terakhir, Menkominfo mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) No 17/ 2006 yang lagi-lagi mendudukkan Depkominfo sebagai regulator penyiaran. Depkominfo selalu berlindung di bawah argumentasi bahwa peraturan-peraturan itu harus mereka keluarkan karena industri penyiaran menuntut kepastian hukum soal-soal penyiaran.

Dalam konteks ini, Depkominfo perlu diingatkan bahwa produk perundang-undangan semestinya menjamin kepastian hukum bagi semua pihak. Utilitarianisme moral menyatakan “kebahagiaan yang menjadi norma etis adalah kebahagiaan semua orang yang terlibat dalam suatu perkara, bukan kebahagiaan seorang/sekelompok orang saja yang barangkali bertindak sebagai pelaku utama” (Mill, 1864)

Di sini, kita mempertanyakan legitimasi etis produk hukum yang secara faktual bukan hanya menguntungkan satu pihak saja, namun juga mendapatkan reaksi penolakan dari masyarakat. Tanpa mengindahkan legitimasi etis itu, PP Penyiaran dan turunanya hanya mencerminkan egoisme politik : Pemerintah dan pendukungnya tidak merasa berkewajiban moral membuat sesuatu yang lain daripada yang terbaik bagi diri mereka sendiri. Egoisme yang menegasikan prinsip bahwa di mata hukum, semua pihak harus diperlakukan sama, selama tak ada alasan untuk perlakuan yang berbeda.


Responses

  1. salam kenal…
    mas, saya mahasiswa jurnalistik fikom unpad. saya sedang membuat tugas tentang “peranan ekonomi politik media dalam perkembangan jurnalisme di Indonesia”. bisakah saya minta no kontak mas agus untuk wawancara, memberikan pandangan tentang tema yang saya angkat. kalo bisa, mohon di email ke email saya.

    iffahrachmi@yahoo.com

    makasi sebelumnya

    -iffah-

  2. terima kasih atas tulisan anda. cukup membantu saya dalam memahami masalah ini.
    sekali lagi terima kasih. salam

  3. As al wr wb., Tulisan Anda sangat membantu saya, terima kasih banyak. Apa boleh saya minta tolong diberi penjelasan tentang “Kerangka Demokratisasi Media Indonesia? Terima aksih banyak atas bantuannya. Wslam!


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: