Oleh: Agus Sudibyo | Maret 26, 2008

Radikalisme Petani dan Hegemoni Negara

Oleh : Agus Sudibyo

Bentrok berdarah antara polisi dan massa petani di Perkebunan Branggah Banaran Kecamatan Doko Kabupaten Blitar 18 Juni yang lalu benar-benar mengejutkan masyarakat. Kondisi sosial-politik Kabupaten Blitar yang sebelumnya dikenal adem-ayem dan tak menunjukkan potensi konflik horisontal maupun vertikal, mendadak sontak diwarnai aksi radikalisme massa petani yang frustasi dalam memperjuangkan hak-hak mereka atas lahan-lahan perkebunan di daerahnya. Ironisnya aksi itu dihadapi dengan moncong senjata oleh polisi sehingga jatuhlah 2 korban dari pihak petani.

Peristiwa itu menunjukkan meningkatnya keberanian masyarakat petani untuk menggugat keberadaan perkebunan-perkebunan swasta di daerahnya. Realitas ini ternyata tidak dimbangi kemampuan negara untuk menjadi mediator sekaligus fasilitator yang  adil. Merasa gagal memperjuangkan hak “adat” mereka atas lahan-lahan perkebunan tersebut, petani pun pada gilirannya tak dapat menahan diri untuk melakukan aksi-aksi perlawanan. Tulisan ini membahas peristiwa Perkebunan Branggah dalam perspektif historis dan hegemoni negara dalam memaknai kasus-kasus radikalisme petani.  

Perspektif Historis Perlawanan Petani

Sosiolog Hotman Siahaan (1998) pernah menghubungkan  aksi-aksi penjarahan oleh massa petani di Jawa Timur beberapa tahun terakhir dengan gerakan perbanditan di era kolonial. Gerakan perbanditan ini merupakan bentuk protes sosial petani menentang dominasi ekonomi, sosial dan politik negara di pedesaan. Selain perbanditan, protes sosial petani juga terwujud dalam gerakan “pembegalan”. Pembegalan merupakan tindakan protes petani terhadap perusahaan perkebunan yang banyak merugikan mereka. Di era kolonial, pembegalan dianggap sebagai gangguan keamanan di pedesaan, khususnya di perkebunan tebu, tembakau dan kopi.

Gerakan perbanditan bertujuan untuk menghilangkan ketidakadilan, penekanan dan eksploitasi terhadap kaum petani pedesaan yang hidup di bawah tekanan pajak, kerja paksa, dan tekanan politik. Meminjam penjelasan James C. Scott (1985:241), perlawanan petani yang berupa gerakan perbanditan dimaksudkan untuk meruntuhkan hegemoni negara dan kaum kaya. Sebab dua kelompok inilah yang telah bekerja sama mengambil surplus ekonomi dan menyerobot hak-hak  milik petani secara paksa.

 Perlawanan ini diistilahkan Scott sebagai perlawanan sehari-hari petani (everyday forms of resistance). Sebuah perlawanan yang tidak dapat disejajarkan dengan  pemberontakan. Seperti dikatakan Hotman, perlawanan ini lebih tepat jika dimaknai sebagai pergulatan yang prosais namun tetap antara kaum petani dan mereka yang berusaha menghisap tenaga kerja, pangan, pajak-pajak, sewa-sewa, dan kepentingan mereka. Perlawanan ini bukan untuk menggulingkan atau mengubah sistem dominasi, melainkan lebih merupakan usaha petani untuk tetap bertahan hidup dalam sistem dan meminimalisir kerugian-kerugian mereka akibat sistem dominasi  yang berlangsung.

Latar-belakang aksi penjarahan oleh kaum miskin pedesaan terhadap lahan-lahan perkebunan,  seperti yang terjadi di Perkebunan Branggah Banaran, tampaknya tidak jauh berbeda dengan latar-belakang perbanditan di era kolonial. Sumber persoalannya adalah komersialisasi lahan pertanian yang telah lama digalakkan negara untuk meningkatkan pendapatan non-migas. Namun komersialisasi ini menimbulkan persoalan yang sewaktu-waktu bisa meledak menjadi konflik yang anakhis. Pengambilalihan lahan pertanian dari petani oleh negara banyak dilakukan dengan pemaksaan, intimidasi dan status yang tidak jelas.  Negara bahkan terkesan memanfaatkan keluguan dan ketidaktahuan petani terhadap aspek hukum pengambilalihan lahan itu. Akibatnya, petani selalu dihadapkan pada banyak kendala ketika berusaha mendapatkan kembali hak-hak mereka atas lahan perkebunan yang telah berpuluh-puluh tahun beroperasi. 

 Dalam konteks ini, masalah utama dalam kasus Perkebunan Branggah mungkin bukan status perkebunan ini. HGU perkebunan ini bisa jadi tidak menyalahi aturan dan secara prinsipil pihak perkebunan  tidak mempunyai masalah dengan masyarakat. Namun yang menjadi masalah –dan yang dipermasalahkan masyarakat– adalah bagaimana negara dahulu melakukan pengambilalihan terhadap lahan-lahan yang digarap oleh penduduk sekitar untuk kemudian diserahkan kepada swasta sebagai lahan perkebunan.

Perlu diperhatikan bahwa komersialisasi lahan pertanian pada gilirannya dapat menyebabkan petani menjadi lebih kritis dan revolusioner terhadap berbagai bentuk penghisapan yang mereka alami (Donald Zagoria 1974:29). Demikian juga dengan penindasan negara atas masyarakat petani selama Orde Baru juga telah menumbuhkan  sensibilitas kolektif di kalangan petani. Seiring dengan gelombang reformasi, semangat perlawanan mereka terhadap hegemoni negara pun semakin menguat. 

Krisis ekonomi membuat kaum petani dihadapkan pada pahitnya realitas harga pupuk yang semakin tak terjangkau, harga jual hasil panen yang mengecewakan serta biaya hidup yang melambung tinggi. Sementara itu daya dukung alam telah lama tidak dapat mereka nikmati dengan leluasa –salah satunya karena keberadaan perkebunan di sekitar mereka. Kaum petani semakin frustasi manakala protes-protes mereka tidak berhasil dijembatani secara baik oleh negara. Akibatnya, mereka pun berani mengambil resiko dengan melakukan konfrontasi langsung melawan hegemoni negara para “kolega” swastanya, sehingga terjadi bentrokan berdarah yang tidak dinginkan semua pihak.

Hegemoni Makna

Bagaimana negara mewacanakan dan memaknai aksi radikalisme petani dalam kasus Branggah ? Dalam hal ini, apa yang disebut Stuart Hall (1987) sebagai “hegemoni makna”  menjadi suatu keniscayaan. Menurut Hall, suatu benda atau entitas tidaklah mengandung makna yang integral dan tunggal. Makna adalah hasil dari suatu produksi atau transformasi sosial yang dilakukan melalui bahasa. Oleh karena itu, peristiwa yang sama dapat dimaknai secara berbeda. Dalam suatu wacana, pihak-pihak yang dominan berusaha menonjolkan konstruksi makna tertentu dan menenggelamkan konstruksi atau definisi makna alternatif yang muncul sehingga terwujudlah makna yang hegemonik.

Dalam wacana tentang peristiwa Branggah, tampaklah bahwa aparat negara cenderung menonjolkan konstruksi makna atau tafsir realitas yang legitimate bagi pihaknya. Bahasa yang mereka gunakan  bukanlah bahasa yang netral. Melainkan bahasa yang meneguhkan relasi dominasi negara atas masyarakat, serta yang meneguhkan ambisi negara untuk menguasai kesadaran publik tentang peristiwa tersebut.

Konstruksi makna pertama yang ditonjolkan aparat negara adalah masyarakat petani yang melakukan penyerbuan adalah adalah massa yang brutal dan anarkhis. Kepada pers, kepala pemerintahan setempat menegaskan bahwa tindakan massa petani melawan aparat keamanan, membabati 200 hektar kebun cengkeh terbaik di Indonesia, dan membakar gedung perkebunan adalah tindakan anarkhis yang tidak bisa ditolerir. Oleh karena itu, aksi penembakan oleh aparat yang menewaskan 2 warga dibenarkan.

Pemaknaan ini jika dibiarkan begitu saja dapat menegasikan fakta-fakta dibalik peristiwa Branggah. Perlu dipersoalkan misalnya, sejauhmanakah masyarakat sekitar telah menerima dampak-dampak buruk keberadaan perkebunan Branggah. Benarkah perkebunan itu menguntungkan atau memberikan efek positip terhadap kemakmuran warga sekitar ? Ataukah justru menimbulkan berbagai kerugian dan kecemburuan ? Masyarakat yang sudah turun temurun tinggal di daerah tersebut mempunyai kepekaan yang tinggi untuk merasakan dampak-dampak ekologis, ekonomis dan sosial dari keberadaan perkebunan itu. Hal-hal ini seharusnya juga dipertimbangkan untuk memahami dan memaknai radikalisme petani yang telah terjadi. 

Yang lebih disayangkan, perbincangan tentang peristiwa Branggah juga cenderung digiring ke persoalan teknis. Aparat negara berkali-kali menegaskan aksi penembakan massa telah sesuai prosedur. Bahwa pasukan  keamanan yang di lapangan memang diinstruksikan menggunakan peluru tajam dan melakukan penembakan untuk melindungi diri. Diskursus yang bersifat teknis ini sebenarnya sangat menyakitkan bagi para bentrokan. Bentrokan berdarah itu telah menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan dan trauma yang serius bagi korban yang selamat. Ironisnya,  aparat negara hanya melihatnya sebagai persoalan prosedur keamanan, bukan sebuah peristiwa kemanusiaan yang benar-benar disesali.

Di sisi lain, aparat negara juga mengembangkan diskursus tentang provokator dalam peristiwa itu. Dengan kata lain, aparat negara berusaha memaknai peristiwa Branggah sebagai hasil dari ulah pihak-pihak luar yang sengaja memperkeruh suasana. Diskursus semacam ini sudah terlalu sering dimunculkan negara dalam berbagai peristiwa amuk massa, dan konon tujuannya adalah untuk mencari kambing hitam.

Jika mau jujur, aspek dominan dalam peristiwa Branggah sebenarnya adalah ketidakmampuan atau keterlambatan aparat pemerintah setempat untuk memahami psikologi masyarakat yang sedang berhadap-hadapan dengan pihak perkebunan. Lebih jauh lagi, peristiwa itu menunjukkan bahwa pemerintah telah gagal menjadi mediator yang cakap untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara kedua belah pihak.

Aparat negara juga cenderung memaknai peristiwa Branggah sebagai semata-mata kesalahan warga yang melakukan aksi massa. Hal ini tercermin dari himbauan-himbauan mereka agar masyarakat menahan diri, tidak main hakim sendiri dan mengedepankan penyelesaian hukum. Persoalannya adalah bukankah masyarakat selama ini sudah berusaha menyelesaikan konflik melalui jalur hukum. Selain itu, sungguh tak adil jika himbauan-himbauan hanya ditimpakan kepada masyarakat sementara duduk persoalan belum jelas bagi semua pihak. Sungguh mengherankan bahwa aparat negara tidak memberikan himbauan-himbauan untuk  pihak perkebunan, seakan-akan pihak perkebunan tidak turut berperan dalam menciptakan  peristiwa berdarah itu.

Pemaknaan-pemaknaan yang dilakukan negara seperti di atas sangat mungkin  penuh bias dan tidak menggambarkan realitas yang sesungguhnya. Diperlukan usaha-usaha untuk memunculkan konstruksi makna alternatif tentang aksi-aksi radikalisme petani yang terjadi. Jika tidak, konstruksi makna yang dimunculkan negara akan semakin menghegemoni dan mendominasi pemahaman publik. Perlu diperhatikan bahwa hegemoni melalui operasionalisasi bahasa dan wacana dapat lebih berpengaruh  daripada hegemoni yang terjadi melalui penguasaan perangkat-perangkat kekuasaan.

 
Penulis adalah Staf Peneliti pada Program Media Watch ISAI Jakarta

             

Iklan

Responses

  1. sekarang pun kemungkinan besar akan terjadi lagi radikalisme besar2an di wilayah perkotaan,dimana warga di bebani dengan pajak PBB yang sangat mencekik dan selalu ditakut2i akan disita dan lain2,serta tidak adanya tenggang rasa dari pemda terhadap warganya.mari,kita tunggu saja tanggal mainnya….


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: