Oleh: Agus Sudibyo | Maret 27, 2008

Dibutuhkan : Masyarakat Yang Sadar Media

Oleh: Agus Sudibyo Dalam sejarah kita sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, kita telah dipimpin oleh lima presiden yang berbeda. Menariknya, kelimanya sama-sama memiliki catatan buruk dalam hubungannya dengan praktik kebebasan pers. Tidak ada presiden kita yang tidak “bermasalah” dengan pers. Soekarno, pemimpin besar revolusi itu di masa mudanya notabene adalah seorang wartawan. Dia menggunakan pena sebagai alat perjuangan melawan pemerintahan kolonial. Namun ketika berada ditampuk kekuasaan, ia tak segan-segan membreidel penerbitan pers dan memenjarakan wartawan. Soekarno memenjarakan Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar karena karya jurnalistiknya yang membongkar aib pemerintah. Soeharto setali tiga uang dengan pendahulunya. Bapak Pembangunan ini juga mempunyai perangai kurang lebih sama terhadap institusi dan individu pers. Pembreidelan pers dalam skala massal tahun 1974 dan 1978 dengan jelas menunjukkan betapa tak ramahnya Soeharto terhadap kebebasan pers, demikian juga dengan aksi pemenjaraan wartawan yang kerap terjadi pada masanya.Ketika Habibie menjadi pucuk pimpinan tertinggi di negeri ini, mekanisme SIUPP dihapus. Hak untuk mendirikan penerbitan pers tak lagi menjadi privilese segelintir orang. , UU Pers No. 40 Tahun 1999 yang lebih demokratis dan kosmopolit juga lahir pada era Habibie. Namun Habibie jugalah aktor dibalik pembreidelan Tempo, Detik, Editor Juni 1994. Habibie marah terhadap pemberitaan Tempo tentang proyek pembelian kapal bekas dari negara eks-Uni Soviet, dan mendesak  Soeharto untuk mengambil tindakan tegas. Sebuah desakan yang bukan hanya menjadi pemicu pembreidelen terhadap Tempo, namun juga terhadap Editor dan tabloid Detik.Tak lama setelah terpilih sebagai presiden RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) melakukan gebrakan fenomenal dengan membubarkan Departemen Penerangan. Gus Dur tak mau Departemen Penerangan menjadi alat pembodohan masyarakat dan menjadi kepanjangan tangan pemerintah untuk membelenggu kebebasan informasi. Sayang, pada masa-masa akhir kekuasaannya, Gus Dur juga menjadi anti kritik. Gus Dur begitu sering mengecam pers secara  tidak proporsional, bahkan disertai dengan ancaman.Sikap yang sama juga ditunjukkan Megawati Soekarnoputri. Kenaikan Megawati sebagai presiden, untuk sebagian sebenarnya berkat kontribusi media yang terus mengritik kinerja presiden Gus Dur dan mewacanakan pentingnya pemimpin baru. Namun ketika berkuasa,  Megawati hampir selalu menanggapi kritik media dengan sikap yang emosional, spontan dan defensif. Megawati menuduh pers telah “kebablasan”, tidak konstruktif dan hanya bisa mengritik   pemerintah. Pernyataan ini begitu sering disampaikan, sehingga menimbulkan efek delegitimasi terhadap komunitas pers di mata publik.Jika dicermati lebih seksama, fakta demi fakta di atas sesungguhnya menunjukkan sebuah pola yang sama. Pada masa awal kekuasaannya, setiap presiden merasa perlu menjalin hubungan yang harmonis dengan pers. Mungkin ada rasa berhutang budi kepada pers yang telah menaikkan popularitasnya sebagai calon pemimpin. Mungkin juga karena anggapan bahwa berhubungan baik dengan pers dapat meminimalisir potensi kritisisme pers terhadap pemerintahan yang baru.Maka berlangsunglah bulan madu antara presiden dan pers. Presiden butuh legitimasi dan suasana politik yang kondusif, sementara pers butuh figur pemimpin baru setelah pemimpin yang lama dianggap gagal memenuhi harapan publik. Namun layaknya bulan madu, hubungan harmonis itu tak bertahan lama. Pers tak bisa tinggal diam ketika pada perkembangannya indikasi korupsi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan yang lain mulai menjangkiti tubuh pemerintah.  Pers juga merasa gerah ketika presiden membiarkan orang-orang yang tidak kredibel berkeliaran di sekitarnya dan coba mempengaruhi jalannya pemerintahan. Pada titik inilah pers kembali pada khittah-nya  sebagai anjing penjaga (watch dog) terhadap pemerintah.Di lain pihak, pemerintah mulai melihat pers bukan sebagai kawan lagi. Pers telah menjadi orang lain bagi pemerintah. Inilah saatnya melakukan power enforcement terhadap pers. Pemerintah menggunakan aparaturnya (Deppen/Kominfo, TNI, Polisi, Pengadilan dll) untuk mendeligitimasi pers, dengan tuduhan-tuduhan tidak nasionalis (era Bung Karno), anti stabilitas dan anti pembangunan (era Soeharto), tidak profesional dan melakukan pencemaran nama baik (era Gus Dur dan Megawati). Jika praktek delegitimasi belum cukup, diambil langkah-langkah yang lebih mematikan : breidel atau pemenjaraan. Bahkan dalam kondisi yang ekstrem, jika perlu dilakukan pembunuhan terencana terhadap wartawan, seperti pada kasus Udin. Tak pelak, hubungan pers dengan pemerintah menjadi hubungan yang sangat menarik. Penuh dinamika dan pasang surut. Pada akhirnya terlihat bahwa pers tidak pernah sepenuhnya tunduk kepada kemauan pemerintah. Pers menjadi kelompok yang pertama kali gelisah melihat realitas-realitas kekuasaan yang sarat penyimpangan dan pembusukan. Betapapun kuatnya kecenderungan kooptasi politik terhadap pers, hati nurani insan media selalu terketuk untuk meneriakkan apa yang dianggap perlu dan harus diketahui oleh publik. Sebaliknya, pemerintah senantiasa menempatkan pers dalam kerangka kepentingan politiknya sendiri. Pemerintah tidak pernah sepenuhnya mempunyai niat baik untuk membiarkan iklim kebebasan pers tumbuh secara alami. Sebab iklim kebebasan pers itu hanya akan menyebabkan para perjabat pemerintah tidak pernah tidur nyenyak karena selalu dibombardir oleh tuduhan-tuduhan korupsi, kolusi, penyalahgunaan jabatan dan lain-lain.Kerangka berpikir ini sangat penting untuk mensikapi setiap momentum pergantian kekuasaan, siapapun figur yang akan menjadi presiden. Harus digarisbawahi bahwa problem mendasar dalam hubungan antara pemerintah dan pers sejauh ini bukanlah problem figur.  Pemimpin baru yang peduli terhadap kebebasan pers, belum menjamin lahirnya regulasi dan praktek pemerintahan yang kondusif bagi iklim kebebasan pers. Prof. Bagir Manan sebagai pribadi mungkin orang yang menyadari benar pentingnya kebebasan pers bagi proses demokratisasi di negeri ini. Namun suaranya yang lantang dalam menyerukan agar lembaga peradilan tidak mengriminalkan pers, belum tentu akan diikuti dengan tindakan-tindakan riil dari segenap jajaran penegak hukum  di bawahnya.Problem mendasar tersebut adalah problem kultur dan sistem. Apakah telah lahir cara pandang baru dalam melihat fungsi pers pada sistem  pemerintahan demokratis? Apakah telah terjadi transformasi kultural yang membuat jajaran pemerintah lebih menghargai hak-hak publik atas informasi, perbedaan pendapat dan kritik? Apakah telah lahir sistem hukum baru yang lebih kondusif bagi terciptanya ruang publik yang otonom dan  terbebas dari intervensi negara? Jaman memang sudah berubah. Kondisi politik sudah jauh lebih terbuka. Namun tidak demikian dengan ekspetasi dan preferensi pemerintah, termasuk lembaga legislatif dan yudikatif terhadap kebebasan pers.  Jangan-jangan mereka tetap memandang pers dengan paradigma lama : pers sebagai alat pemerintah.  Jangan-jangan masih bertahan ilusi tentang pers sebagai “mitra” pemerintah, perekat kesatuan bangsa, pengabdi kepada nasionalisme dan seterusnya.Jika demikian faktanya, apa yang paling dibutuhkan untuk menjaga iklim kebebasan pers yang telah tercipta selama ini? Tidak realistis jika kita berharap kepada itikhiad baik pemerintah. Berdasarkan hasil pengamatannya terhadap penyelenggaraan pemerintahan di berbagai negara,  Article19 (2001) pernah menyimpulkan, “Bahkan pemerintah yang demokratis sekalipun, punya kecenderungan untuk  menutup-nutupi apa yang dilakukannya dari pengetahuan publik.” Pesan dibalik peringatan itu adalah, kita patut curiga bahwa setiap pemerintahan sesungguhnya mempunyai perangai yang kurang lebih sama. Jika secara politik memungkinkan, mereka akan menggunakan kesempatan sekecil apapun untuk mengontrol kehidupan pers. Sebab jika tidak, media akan memfasilitasi publik untuk mengetahui kebenaran di balik ketertutupan dan ketidakjujuran pemerintah dalam berbagai hal. Dengan kata lain, masa depan kebebasan pers di Indonesia pertama-tama  tergantung pada  “rasa memiliki” masyarakat sendiri. Kita membutuhkan masyarakat sipil yang secara politik terentaskan sehingga sanggup menempatkan pers sebagai bagian yang integral dari kehidupannya sebagai warga negara dan sebagai individu yang senantiasa dihadapkan pada kebutuhan informasi. Kita membutuhkan masyarakat yang menyadari benar bahwa tanpa kebebasan pers, proses perubahan politik menuju sistem demokrasi mustahil dilakukan. Masyarakat masih melihat media massa sebagai entitas tersendiri yang lepas dari kepentingan-kepentingan publik. Hubungan antara pers dan masyarakat hanya dilihat sebagai hubungan antara produsen dan konsumen. Dan kesadaran itu akan diwujudkan dengan tindakan-tindakan konkrit. Misalnya, dengan menggelorakan solidaritas masyarakat sipil untuk menghentikan aksi-aksi kriminalisasi pers yang terus terjadi. Atau dengan membuat gerakan masyarakat sipil yang mendesak pemerintah dan parlemen untuk menjaga institusi keebbasan pers dalam berbagai kebijakan yang akan muncul.  Penulis : Agus Sudibyo, Koordinator Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, Peneliti ISAI Jakarta. 


Responses

  1. 🙂


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: