Oleh: Agus Sudibyo | Maret 27, 2008

Jurnalisme Damai Untuk Pemilu Damai

Oleh: Agus Sudibyo “Kalau neraka distatistikkan, isinya hanya tentara dan kita para wartawan!”. Wartawan, dimanapun berada, memang suka berseloroh antar sesamanya.  Namun kalimat di atas bukan sekedar seloroh. Di dalamnya terkandung pesan yang sangat fundamental, bahwa tanpa kehati-hatian dan kearifan yang memadahi, wartawan bisa terjerumus dalam kategori sosial yang sangat antagonistic. Wartawan  tiba-tiba bisa sama buruknya dengan para serdadu yang membunuh dan membinasakan siapapun atas nama perang.  Yakni ketika mereka berlomba-lomba untuk menyajikan berita-berita yang sensasional dan menggemparkan tentang suatu perang atau konflik, tanpa banyak mempersoalkan dampak-dampak buruknya bagi perikemanusiaan. Realitas konflik  memang menjadi sangat dilematis bagi  industri media belakangan. Hukum pasar yang bertumpu pada diktum never ending circuit of capital accumulation mendorong media untuk menyajikan informasi yang terbaik dan seekslusif mungkin bagi khalayaknya. Di sinilah realitas konflik kemudian menjadi salah-satu primadona pemberitaan. “Konflik adalah oase yang tak pernah kering bagi kerja-kerja jurnalistik,” begitu kata George Wang. Konflik selalu menyajikan sensasi, magnitude, daya tarik yang sangat besar. Liputan konflik dapat secara signifikans menaikkan oplah, rating, dan leverage sebuah media. CNN mampu membangun reputasi sebagai media berita utama di dunia melalui liputan-liputan konflik dari berbagai negara. Di sisi lain sejarah juga menunjukkan, oplah tertinggi media cetak nasional di Indonesia  terjadi pada tahun 1991, tatkala meletus perang Irak-Amerika. Rekor yang tak tersentuh hingga kini. Moral Concern Media Namun ketika media lebih berkonsentrasi untuk mem-blow up fakta-fakta kekerasan dan dampak-dampak fisik suatu konflik an sich, muncul pertanyaan-pertanyaan seputar moral concern media.  Media dianggap kurang peka terhadap segi-segi kemanusiaan dari sebuah konflik karena hanya memperlakukan konflik semata-mata sebagai komoditi berita. Dalam konteks inilah Johan Galtung muncul dengan perspektif jurnalisme damai. Jurnalisme damai pada dasarnya adalah seruan kepada komunitas pers untuk turut lebih memikirkan hikmah konflik. Yaitu dengan senantiasa menggarisbawahi kerusakan dan kerugian psikologis, budaya dan ekonomi yang diderita  kelompok masyarakat yang menjadi korban. Pesan moral yang hendak disampaikan adalah konflik bukanlah suatu pemecahan masalah. Konflik adalah masalah itu sendiri, karena selalu menghadirkan  tragedy kemanusiaan yang sangat buruk.  Dengan jurnalisme damai, media diharapkan lebih peduli kepada korban-korban konflik daripada kontinuitas konflik itu sendiri. Media harus lebih menonjolkan potensi-potensi rekonsiliasi dibandingkan dengan potensi-potensi permusuhan pada kedua belah pihak. Sebuah perspektif yang mendorong jurnalis untuk menggali struktur konflik yang lebih dalam, daripada hanya berkutat dengan fakta-fakta kekerasan an sich. Terlepas dari kontroversi yang muncul, perspektif jurnalisme damai jelas sangat relevans untuk kondisi sosial-politik Indonesia yang rawan konflik. Bukan hanya merujuk pada konflik-konflik etnis dan agama, namun juga konflik yang senantiasa mewarnai suksesi kepemimpinan di negeri ini. Sejarah politik Indonesia menunjukkan, tak ada pemilu yang tak diwarnai dengan konflik. Kekerasan massa dan pertikaian antar kelompok pendukung partai politik  menjadi suatu keniscayaan dalam “pesta demokrasi” lima tahunan itu. Korban sipil pun tak pernah bias dihindari.  Pemilu 2004 Konflik horisontal dan kekerasan massa juga membayangi proses penyelenggaraan pemilu 2004 yang telah dimulai bulan ini.   Pemberlakuan sistem pemungutan suara yang baru tanpa proses sosialisasi memadahi sangat berpotensi menimbulkan kebingungan dan kekacauan di tingkat bawah yang bisa bermuara pada anarkhi. Gesekan-gesekan antar kelompok pendukung  juga tetap sulit dihindarkan karena banyak parpol mempunyai massa pendukung yang berhimpitan secara emosional atau historis : PKB dan PPP, PPP dan PPP-Reformasi, PDIP-PNBK, PDIP-Golkar dan lain-lain. Di sisi lain, masalah kemiskinan, pengangguran dan situasi ekonomi yang secara keseluruhan kurang kondusif juga semakin memperburuk potensi-potensi konflik horisontal pada penyelenggaraan pemilu 2004. Pertanyaan yang perlu diajukan kemudian, bagaimana media akan memainkan perannya? Apa yang akan dilakukan media ketika terjadi aksi serbu-menyerbu antara pendukung PKB dan PPP seperti yang terjadi di Jepara lima tahun lalu? Apa yang dilakukan media jika bentrokan antara pendukung Golkar dan PDIP mengarah pada anarkhi sosial, seperti yang sudah terjadi di Bali beberapa saat lalu? Sebuah tantangan yang harus dijawab oleh komunitas pers Indonesia. Inilah saatnya untuk menunjukkan bahwa pers benar-benar faktor determinan dalam proses demokratisasi di Indonesia. Tentu sangat disayangkan jika media lagi-lagi memposisikan diri sebagai konsumen yang “baik” bagi dari kekerasan dan pertikaian yang mewarnai penyelenggaraan pemilu. Demikian juga jika media sekedar berperan seabagi issu intensifier atas nama oplah dan rating. Semua pihak pasti mendambakan sebuah pemilu yang damai dan demokratis. Semua pihak juga paham bahwa media mempunyai potensi yang sangat besar untuk mewujudkan hal ini. Penggalangan opini public melalui media dapat mendorong upaya-upaya untuk meredam konflik antar parpol, atau bahkan mengondisikan sebuah proses conflic reconsiliaton antar pendukung parpol yang rawan gesekan.Memang harus diakui ada beberapa tantangan untuk mewujudkan hal ini. Pertama, belajar dari pengalaman 1999, pemilu akan diwarnai dengan lahirnya media-media-media baru dengan gaya pemberitaan yang bombastis dan sensasional. Media-media yang didirikan untuk mengeruk rejeki lima tahunan, dengan menyajikan sisi-sisi sensasional dari pelaksanaan pemilu.  Teramat sulit mengharapkan media-media ini memberikan apresiasi memadahi terhadap prinsip-prinsip jurnalisme damai, karena orientasi mereka memang bagaimana sedapat mungkin mem-blow up realitas konflik dan kekerasan dalam pemilu. Jika tidak demikian, mereka adalah media-media yang didesain untuk menjadi alat propaganda partai politik tertentu.Kedua, kalangan jurnalis sendiri juga sering kesulitan untuk menanggalkan sentimen dan sensibilitas kepartaian mereka. Mereka tak sepenuhnya berhasil melakukan depersonalisasi dan deidologisasi sebelum mengolah dan menyajikan fakta-fakta tentang pemilu. Wartawan yang bersimpati kepada partai x akan cenderung menulis berita yang baik tentang partai x, wartawan yang dekat dengan pimpinan partai y, akan menghindari pemberitaan yang negatif tentang partai y. Pada taraf yang lebih serius, mereka kemudian larut dalam kecendrungan untuk menggambarkan kelompok (partai) lain secara buruk  (to demonise) dan menggambarkan kelompok (partai) sendiri secara positip (to humanise).  Inilah kurang lebih dilema bagi pelaksanaan prinsip-prinsip jurnalisme dalam pemilu 2004. Meskipun demikian, tetap harus dikampanyekan.  


Responses

  1. Saya setuju dengan pemilu damai, sehingga pembangunan tetap terus berjalan ditengah pesta demokrasi

  2. ikuti poling partai pilihan anda

  3. Menjelang Pilpres, kelihatannya masyarakat kita semakin terbelah oleh pilihan politiknya. Ini semakin nampak menyusul semakin ramainya silang pendapat antar capres, yang kadang-kadang didramatisir media kita. Lihat saja diskusi yang berlangsung di DPD, tim sukse saling menyerang, menyinggung isu-isu sensitif yang jauh dari maksud diskusi. Para praktisi jurnalisme di tanah air mesti waspada dan tetap mengedepankan hati nurani dan niat baik untuk menjaga keutuhan masyarakat kita.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: