Oleh: Agus Sudibyo | Maret 27, 2008

Jurnalisme Dengan Sikap, Independen Dari Faksi

Oleh: Agus Sudibyo “Saya tak peduli jika anda tidur dengan gajah sekalipun, sejauh anda tidak memberitakan pertunjukkannya”. Demikian komentar redaktur eksekutif Times Abe Rosenthal ketika terjadi perselingkuhan antara reporter Times, Laura Foreman dengan seorang politikus yang menjadi obyek pemberitaannya. Namun Rosenthal tidak  berbicara tentang perselingkungan itu sendiri, karena skandal semacam itu sudah lazim terjadi. Sebagai contoh, Todd Purdum tetap bisa menulis berita tentang pemerintahan  Clinton untuk meskipun banyak orang tahu  reporter New York Times itu mempunyai hubungan istimewa dengan sekretaris pers Gedung Putih, Dee Dee Myers. Saat meliput konflik di  Kosovo, Koresponden CNN Christiane Amanpoyr juga menjalin hubungan istimewa dengan James Rubin, juru bicara Departemen Luar Negeri AS.Concern Rosenthal adalah pada satu nilai yang sangat esensial dalam jurnalisme : menjaga jarak dari obyek berita. Menjaga jarak dari obyek berita menjadi penting karena hampir mustahil seorang wartawan secara obyektif meliput figur yang memiliki hubungan personal, intim dan emosional dengannya. Loyalitas jurnalis adalah pada  publik. Dan loyalitas ini tak mungkin disandingkan dengan loyalitas terhadap pribadi. Mustahil menjadi seorang wartawan yang baik, jika kedekatan atau loyalitas diberikan kepada seorang figur, partai politik atau faksi tertentu. “Dengan loyal kepada sebuah partai politik, seseorang atau faksi, seseorang kehilangan kompetensi untuk berbicara soal kebenaran kepada khalayak publik. Ada konflik loyalitas yang mendasar dalam hal ini,” kata Maggie Gallagher kolumnis New York Times. Aktivis Media “Independensi dari faksi”, dan “jurnalisme dengan sikap” adalah konsep yang diajukan  Bill Kovach dan Tom Rosenthal untuk persoalan ini.  Mereka mengajukan konsep ini ketika dalam praktek jurnalisme mutakhir, keterlibatan orang-orang media dalam kehidupan politik begitu besar. Demikian juga sebaliknya upaya-upaya orang politik untuk memaksimalkan fungsi media sebagai alat propaganda. Partai politik atau kandidat presiden dapat menerbitkan media sendiri. Tim sukses kontestan pemilu dapat merancang acara talkshow di televisi atau radio, membeli blooking time, atau memasang simpatisannya pada program televisi tertentu. (Bill Kovach dan Tom Rosenstiel 2001)Di saat yang sama, semakin banyak orang media yang tak sekedar menjadi “penonton”, namun juga “pemain” dalam pertarungan politik yang terjadi. Mereka adalah  pemandu acara talkshow, komentator atau narasumber dalam berita maupun talkshow. Citra diri yang kredibel dan kompetens melekat pada status sebagai  akademisi, pakar politik, peneliti, aktivis dan wartawan senior. Namun pada sisi lain bisa jadi mereka partisan, dan cenderung favourable terhadap partai atau kandidat presiden. Bill Kovach menyebut kelompok ini sebagai “aktivis media”. Tahun 1980, terungkap bahwa kolumnis konservatif George Will adalah komentator politik ABC sekaligus pendukung kuat kandidat presiden Ronald Reagen. Will melatih Reagen untuk berdebat dengan Jimmi Carter, dan sesaat setelah debat usai, Will muncul di saluran ABC dengan pujian-pujian terhadap Reagen. Walter Lipmann dalam perkembangannya juga diketahui sebagai penulis pidato beberapa presiden, di antaranya Lyndon Johnson. Fakta ini merusak reputasi Lipmann sebagai pakar media. Dalam pemilu presiden 2000, Willian Kristol, redaktur The Weekly Standard, sering tampil sebagai komentator di televisi untuk menyampaikan penilaiannya tentang posisi, strategi, dan peluang para kandidat. Sepanjang pemilu, ia menampilkan citra diri sebagai orang media yang independen. Namun fakta kemudian berbicara lain, Kristol adalah penasehat tak resmi  kandidat presiden John Mc Cain.Sulit membayangkan seseorang menjadi  penasehat bayangan, penulis pidato seorang kandidat presiden atau senator, sementara di sisi lain ia tetap ingin dikenal sebagai praktisi media yang kredibel. Kedekatan dengan narasumber pada awalnya menjadi solusi ketika media-media berlomba-lomba untuk mendapatkan narasumber dan berita yang ekslusif. Namun kedekatan itu juga membuka peluang bagi  simbiosis antara jurnalis atau produser dengan dengan narasumbernya. Dan ketika ini terjadi, konsistensi terhadap prinsip-prinsip independensi jurnalisme menjadi problem serius.   De-ideologisasi Konsep“jurnalisme dengan sikap, independen dari faksi” sangat relevans jika melihat gejala-gejala yang muncul selama proses pemilihan presiden. Pers Indonesia sebenarnya relatif berhasil mengeliminir problem-problem partisanship dalam proses pemilu legislatif. Namun pemilihan presiden tampak lebih problematis bagi komunitas media. Pemilihan presiden secara langsung, untuk sebagian besar adalah soal citra dan preferensi publik. Tantangan terbesar bagi para kandidat adalah bagaimana secara signifikans mengatrol popularitas diri menjelang pemilihan presiden berlangsung. Tak pelak, upaya-upaya untuk menggunakan media sebagai alat propaganda dan pencitraan diri niscaya akan jauh meningkat.   Tak ada parpol atau capres yang tidak menyadari pentingnya meyakinkan stasiun televisi dan media cetak nasional untuk memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada kubunya. Maka menjelang kampanye presiden berlangsung,  para kandidat presiden dan tim suksesnya sibuk bersafari ke berbagai media. Lebih kongkrit lagi, pasangan capres/cawapres banyak melibatkan wartawan, editor senior dan eksekutif media sebagai anggota tim sukses, tim pemenangan pemilu, penasehat atau konsultan. Sebagian dari mereka masih mempunyai pengaruh, bahkan masih aktif bekerja untuk media tertentu. Tentu perlu dipertanyakan, apakah keterlibatan mereka itu tidak berpengaruh terhadap sikap editorial dan kecenderungan pemberitaan media tersebut terhadap kandidat presiden yang ada?Di saat yang sama, media-media mempersiapkan program khusus pilpres. Semua  televisi bersaing mempersiapkan sederet program talkshow kandidat, debat presiden, liputan khusus pemilihan presiden dan semacamnya. Paling tidak ada 10 stasiun televisi yang mempunyai program serupa pada saat yang sama. Muncul kebutuhan narasumber, tema, presenter yang begitu besar. Dalam konteks ini, sulit  mengharapkan televisi selektif dalam memilih narasumber dari unsur parpol, intelektual, pengamat dan komentator politik karena keterbatasan narasumber yang benar-benar berkompetens dan kredibel. Sulit pula mengharapkan acara yang sungguh-sungguh berkualitas karena praktisi media yang benar-benar bagus dan profesional yang bisa dilahirkan industri televisi kita sejauh ini masih terbatas jumlahnya. Skala kerumitan bertambah karena komunitas media sendiri juga harus  melakukan depersonalisasi dan de-idologisasi. Misalnya, sebagian dari komunitas media berlatarbelakang aktivis kampus, aktivis NGO dengan segala nilai anti-Orde Baru dan anti-militerismenya. Pertanyaannya kemudian, mampukah mereka mengendapkan sentimen pribadi sebagai mantan aktivis, sehingga muatan-muatan “anti militerisme” dalam pemberitaan media tidak muncul sendirian, namun  juga diimbangi dengan muatan-muatan yang lain. Dengan kata lain, fungsi political tracking bukan hanya ditujukan kepada capres/cawapres dari unsur militer semata, namun juga unsur-unsur yang lain. Bias aktivis, sebagaimana bias-bias yang lain, mesti diendapkan sehingga fungsi watchdog bisa ditujukan kepada semua pihak, tanpa merugikan kelompok tertentu.   Berkaca dari fakta-fakta di atas, dapat dibayangkan betapa problematisnya posisi media dalam pemilihan presiden. Inilah untuk pertama kali media dihadapkan pada pengalaman pemilihan presiden langsung dengan segala kerumitannya. Maka dari itu, perlu terus-menerus diperingatkan bahwa jurnalisme dalam berbagai bentuknya (berita, feature, talkshow) tak akan melansir agenda tersembunyi. Media harus benar-benar dapat menarik garis tegas (pagar api) juga antara opini publik, editorial, berita dan advertensi. Jurnalisme harus independen dari faksi.  Mengutip James Carey (2001), sejarah jurnalisme abad 20 adalah sejarah perjuangan bagi demokrasi dalam melawan propaganda. Semoga etika universal ini tidak terjungkirbalikkan karena begitu kuat tarikan-tarikan politik dalam tubuh media, dan begitu kuat tarikan ke arah simbiosis mutualisme antara media dan kekuatan-kekuatan politik. Penulis : Agus Sudibyo, Peneliti  ISAI Jakarta, Koordinator Koalisi Untuk Kebebasan Informasi


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: