Oleh: Agus Sudibyo | Maret 27, 2008

Malaysiakini dan Reformasi Setengah Jalan

Oleh: Agus Sudibyo

Pemilihan umum (pemilu) Malaysia Maret 2004 berakhir dengan meninggalkan persoalan pelik. Barisan Nasional dan Partai Islam Se Malaysia (PAS), dua kekuatan politik yang bersaing keras selama pemilu, mengajukan 5 petisi kepada Mahkamah Pilihan Raya (The Election Court) atas kekalahan masing-masing dalam perebutan kursi legislatif negara bagian. PAS kalah atas Barisan Nasional di negeri Terengganu, sementara Barisan Nasional kalah atas PAS di negeri Kelantan. Namun ketika perseteruan kedua belah pihak semakin meruncing, sebuah skandal memalukan terjadi. Para pemimpin Barisan Nasional and PAS mencapai ‘gentleman’s agreement’ untuk tidak melanjutkan petisi masing-masing. Mereka khawatir keputusan Mahkamah Pilihan Raya justru akan mengancam establishmen kemenangan politik kedua belah pihak di negeri Kelantan dan Terengganu. Katakanlah jika harus dilakukan pemungutan suara ulang. Orientasi kekuasaan di sini telah mengalahkan penghargaan terhadap suara publik.

Apa signifikansi pemilu bagi demokrasi jika perolehan suara bisa dinegosiasikan? Menariknya, publik Malaysia pertama-kali mengetahui skandal ini bukan dari media-media mainstream, melainkan dari online media yang kecil tapi progresif, Malaysiakini. Malaysiakini bahkan telah memberitakan skandal itu 21 Juni 2004, 2 hari sebelum pengumuman penarikan petisi PAS dan Barisan Nasional. Meskipun Malaysiakini telah memberikan sinyaleman, dan meskipun banyak sumber mau memberikan informasi, media lain sangat terlambat dalam memberitakan skandal itu. Media oposisi yang terkenal kritis, HarakahDaily online memberitakan skandal itu dengan perspektif yang sama sekali tidak kritis. HarakahDaily online tak melihat bahwa kebohongan publik telah terjadi, bahwa demokrasi telah digadaikan untuk kepentingan praktis elit partai. Siapakah sesungguhnya Malaysiakini?

Gerakan Reformasi

Krisis politik September 1998 menjadi tonggak lahirnya websites reformasi di Malaysia. Websites reformasi menjadi medium konsolidasi horisontal unsur-unsur civil society dan oposisi untuk menuntut reformasi politik, sebagaimana yang sedang bergemuruh di negeri tetangga, Indonesia. Mayoritas dioperasikan partai oposisi atau aktivis NGO, seperti : Aliran Online (Aliran), Harakah Daily (PAS), Berita Keadilan (FAC, Adil, Keadilan), the Free Anwar campaign (FAC), Suaram (Suaram). Pada perkembangannya website reformasi bukan hanya menjadi alternatif dari media mainstream, namun juga menyebabkan media Malaysia terbelah menjadi dua: pro pemerintah dan anti pemerintah. Jika media mainstream tidak kritis terhadap pemerintah, media/website reformasi cenderung tidak kritis terhadap kelompok oposisi.

Pada titik inilah Malaysiakini kemudian lahir. Berangkat dari kebutuhan media yang benar-benar independen, non-partisan, profesional dan berbasis harian, beberapa jurnalis mencoba merintis online newspaper Nopember 1999. Malaysiakini lahir pada saat yang tepat, ketika terjadi pertumbuhan pesat minat publik Malaysia terhadap sumber informasi alternatif. Bertahun-tahun dihadapkan pada mainstream media yang pro pemerintah, publik akhirnya jenuh. Perlahan-lahan muncul sikap kritis terhadap bias dan distorsi liputan media mainstream.

Dan signifikansi Malaysiakini sebagaimana terlihat pada kasus di atas adalah, dalam situasi politik yang penuh tekanan, ketika mayoritas media tak berani melakukan kritik, publik negeri Ziran masih mempunyai sumber informasi alternatif yang independen dan non-partisan.Tetap ada medium bagi publik untuk melihat kenyataan dibalik tindakan para politisi yang penuh sandiwara dan kebohongan. Publik menjadi tahu praktik-praktik politik kotor yang selama ini menjadi uncovered story, karena media pro pemerintah atau media oposisi tak memberitakannya. Meminjam istilah Zaharom Nain (2004), Malaysiakini adalah medium untuk melakukan wacana tandingan (counter discourse) terhadap wacana-wacana dominan.Sejauh ini memang ada wilayah yang tabu bagi pers Malaysia. Wilayah yang bersentuhan langsung dengan citra pemerintah dan UMNO.

Namun wilayah tabu itu tak berlaku buat Malaysiakini. Sikap kritis terhadap segala bentuk abuse of power ditunjukkan dengan liputan intensif dan bernas tentang kasus-kasus illegal logging, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, perlakuan buruk terhadap buruh migran, dan isu-isu korupsi di seputar pemerintah. Malaysiakini mengimbangi wacana dominan media mainstream yang selalu one side story dalam meliput pemerintahan dan kelompok-kelompok oposisi. (Siong, 2004:272).

Dilema Pemerintah

Januari 1999, rejim Mahathir mengharuskan semua pengelola cybercafes mendaftarkan diri dan melaporkan keberadaannya kepada polisi. Mahathir juga meminta polisi melacak sumber dana dan pengelola dari begitu banyak websites anti pemerintah. Keputusan yang segera memantik protes para investor asing dalam proyek Multimedia Super Corridor (MSC). Sebuah proyek yang diluncurkan Mahathir Muhammad Agustus 1996 untuk mengembangkan Malaysia sebagai high-tech zone, atau sebagai Asia’s sillicon valley, dengan membangun serat optik berkapasitas tinggi yang akan mensejajarkan Malaysia dengan negara maju seperti Jepang, Amerika Sirekat, Eropa dalam pengembangan teknologi informasi. Pemerintah Malaysia memang sangat serius mengembangkan sektor teknologi informasi. Beberapa proyek ambisius diluncurkan untuk mewujudkan ambisi Mahathir mentransformasikan Malaysia dari negara agraris menuju negara industri tahun 2002 (Mahathir’s Vision 2020). Untuk menarik investor asing, pemerintah merilis MSC’s Bill of Guarantees’ sebagai jaminan tak ada kebijakan yang menghambat pengembangan teknologi internet, termasuk jaminan bebas sensor. Keputusan di atas dianggap sebagai pelanggaran terhadap MSC’s Bill of Guarantees.

Para investor asing mulai resah dengan sikap pemerintah. Namun pemerintah Malaysia ternyata tidak berani mengambil resiko lebih jauh. Takut para investor asing meninggalkan proyek MSC, Mahathir segera mencabut keputusan itu 16 Maret 1999. Satu hal yang terlihat di sini, ketika sebuah negara mengintegrasikan diri ke dalam pasar global informasi dan teknologi, semakin terbatas otoritas pemerintah untuk membuat keputusan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pasar bebas. Ketika pemerintah melibatkan pihak asing untuk mengembangkan industri dalam negeri, pemerintah harus menghapuskan pembatasan-pembatasan yang merupakan barrier to entry terhadap industri.

Pemerintah Indonesia juga menghadapi problem ini ketika membuat kebijakan yang sebenarnya tidak dikehendakinya : membuka pintu bagi lahirnya televisi swasta pertengahan 1980-an. Pemerintah Orde Baru dihadapkan dilema antara kepentingan memelihara struktur politik otoritarian dan kebutuhan untuk memenuhi tuntutan liberalisasi ekonomi. Integrasi Indonesia ke sistem kapitalisme internasional selain memperkuat pertumbuhan ekonomi, juga menempatkan ekonomi nasional rentan terhadap “sudden shange of heart” para investor besar atau terhadap tekanan-tekanan negara kreditor serta lembaga keuangan internasional seperti IMF.( Borsuk, 1999)

Pemerintah Malaysia sebenarnya menyadari dampak-dampak buruk internet bagi pemerintah. Namun mereka harus menahan diri untuk tidak membuat kebijakan-kebijakan yang tidak populer. Berbeda dengan media cetak dan elektronik yang diatur secara ketat oleh pemerintah, online media mendapat pengecualian, bahkan tidak secara eksplisit diatur dalam Press and Publications Act. Hal ini seperti ”durian runtuh” bagi para pengelola websites dan online media. Sekaligus menjelaskan mengapa pemerintah Malaysia tidak pernah benar-benar serius mau mengakhiri riwayat Malaysiakini, kecuali dengan membiarkan aksi-aksi penyerbuan sporadis massa pendukung UMNO atau polisi sebagai semacam psywar.

Kelompok Minoritas

Fenomena online media seperti Malaysiakini memunculkan optimisme bahwa teknologi internet membawa kontribusi besar dalam proses mobilisasi politik dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun ada optimisme, ada pula spesimisme. Indrajit Banerjee (2004: 32) misalnya berpendapat, potensi demokrasi internet mengandaikan publik yang sadar politik dan mempunyai daya beli, serta pemerintah yang concern terhadap hak-hak sipil. Kenyataannya, di berbagai negara Asia, termasuk Malaysia, partisipasi politik lemah, public scrutiny tidak berkembang, dan masyarakat tak mempunyai budaya kritik. Rata-rata rejim di Asia masih otoriter dan anti kebebasan pers.

Kritik Banerjee sangat relevans untuk konteks Malaysia. Publik Malaysia secara umum masih apolitis dan tak mengenal budaya kritik. “Image malaysiakini sebagai media oposisi menjadi kendala serius, karena kita menghadapi publik yang masih alergi dengan stigma-stigma anti pemerintah,” kata chief editor Malaysiakini, Steven Gan.Seperti di negara Asia umumnya, tingkat penggunaan internet di Malaysia masih rendah. Orang Malaysia kebanyakan juga menggunakan internet untuk kebutuhan pribadi: kirim email, chating dan lain-lain. “Masyarakat kami tidak mau bayar untuk mengakses online media. Kalau membutuhkan informasi, mereka akan membaca surat kabar atau majalah, bukan online media,” kata Oon Yeah, pengamat media dan teknologi Malaysia.

Observasi lapangan menunjukkan masyarakat awam : sopir taksi, pedagang di pasar, pekerja kasar, kalangan pebisnis profesional tidak mengakses atau bahkan sama sekali tidak mengetahui Malaysiakini. Media ini hanya diakses kelompok minoritas: akademisi, mahasiswa, aktivis, politisi dan orang pemerintah.(Siong, 2004: 312) Ketika Malaysiakini memperkenalkan sistem subscriber Februari 2002, jumlah pengakses menurun. Jumlah pelanggan Malaysiakini saat ini 5000 orang. Jumlah yang tak memadahi untuk sekedar menutup biaya operasional, sehingga Malaysiakini masih tergantung pada lembaga donor asing.Media yang bagus dan berkualitas seperti Malaysiakini ternyata tidak otomatis mempunyai pembaca yang signifikans.

Namun fakta ini menunjukkan fenomena umum negara yang sedang dalam transisi demokrasi. Bahwa gerakan pembaharuan politik, memang tidak melibatkan banyak orang. Perubahan politik di Philipina dan Indonesia misalnya, pada awalnya dan pada akhirnya adalah gerakan yang “elitis” yang hanya melibatkan kelompok minoritas : mahasiswa, intelektual, tokoh masyarakat, aktivis non pemerintah, pemimpin oposisi dan komunitas media. Persis seperti gambaran segmen pembaca Malaysiakini.

Problem Paradigmatik

Untuk menjangkau segmen pembaca yang lebih luas, Malaysiakini sebenarnya ingin menanggalkan image media oposisi. Namun secara faktual pembaca Malaysiakini justru belum beranjak dari kelompok oposisi dan kelompok kritis. Menjadi problematis karena mereka berharap Malaysiakini tetap menjadi bagian dari gerakan perlawanan terhadap rejim otoriter. “Peran Malaysiakini baru sebatas berperan sebagai penyeimbang media-media mainstream. Yang lebih kita butuhkan adalah media sebagai bagian dari social movement melawan tirani kekuasaan,” kata Tian Chua, Vice President Partai Keadilan Rakyat.

Jika memilih menjadi media profesional, Malaysiakini harus berdiri di tengah-tengah. Sementara fakta menunjukkan, pemerintah dan partai penguasa mempunyai akses jauh lebih besar untuk mendirikan media, mempengaruhi pemilik media dan untuk mempengaruhi policy pemberitaan media, dibandingkan dengan agen-agen sosial non pemerintah. Akses ke media yang timpang dan struktur wacana yang monolitik, seharusnya mendorong Malaysiakini meleburkan diri dalam kelompok oposisi. Namun opsi ini juga mengandung resiko yang tak kecil. Menjadi bagian dari gerakan oposisi, bisa membuat Malaysiakini menjadi tidak kritis terhadap kelemahan gerakan oposisi. Deal politik antara PAS dan Barisan Nasional di atas menunjukkan, bahwa media bukan hanya perlu menjadi watch dog terhadap pemerintah, namun juga terhadap kelompok oposisi. Dilema inilah yang saat ini dihadapi malaysiakini. Sebuah dilema paradigmatik yang memang sulit untuk dipecahkan.

Penulis : Agus Sudibyo, Peneliti dari ISAI, peserta SEAPA Fellowship 2004.

Iklan

Responses

  1. sip dan mantafff

  2. terima kasih, Mas Angga


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: