Oleh: Agus Sudibyo | Maret 27, 2008

Negara Sebagai Sumber Ancaman Utama Terhadap Praktek Kebebasan Pers

Oleh : Agus Sudibyo* Meskipun pers Indonesia telah mendapatkan kebebasannya sejak Mei 1998, namun sesungguhnya ancaman-ancaman terhadap kinerja-kinerja media masih terus terjadi setelah itu. Pada tahun-tahun awal reformasi (1999-2002), berbagai pihak menyimpulkan bahwa kelompok massa, ormas, dan satgas adalah ancaman paling serius dan musuh utama kebebasan pers pasca 1998. ancaman terhadap kebebasan pers banyak datang dari kelompok-kelompok masyarakat. Kasus penyerbuan Banser NU ke kantor Jawa Pos Surabaya, aksi-aksi sepihak kalangan satgas parpol di berbagai daerah, terutama PDIP terhadap beberapa perusahaan penerbitan pers pada periode itu, benar-benar mengganggu kehidupan pers. Berbagai analisis melihat, aksi-aksi massa tersebut adalah ekses buruk (disamping ekses-ekses positipnya) dari gerakan civil society di Indonesia.  Ketika intervensi negara terhadap pers mengalami kebangkrutannya sejak Mei 1998, ketika kontrol pers beralih dari negara ke masyarakat, di dalam masyarakat sendiri ada kelompok-kelompok yang belum bisa secara dewasa menghargai perbedaan pendapat. Serta kelompok-kelompok yang belum memahami benar posisi pers dalam proses demokratisasi, dan bagaimana publik harus memperlakukannya jika muncul masalah berkaitan dengan kinerja pers. Maka yang muncul kemudian adalah semacam paradoks. Civil society mengritik segala bentuk kekerasan dan pelanggaran yang dilakukan negara, namun di sisi lain banyak konflik horizontal, atau bahkan konflik pribadi diselesaikan dengan cara-cara kekerasan juga.  Maka reformasi pun juga menjadi era dimana aksi main hakim sendiri justru semakin semarak, tanpa terkecuali terhadap pers. 

Konsolidasi Kekuasaan

 Namun tesis ini tampaknya perlu direvisi saat ini. Pertama, apakah kita bisa membayangkan kekerasan-kekerasan massa itu terjadi secara spontan dan murni karena faktor kekecewaan massa terhadap media? Selain dikondisikan oleh kondisi-kondisi subyektif sang pelaku, kekerasan-kekerasan juga dikondisikan oleh ketimpangan-ketimpangan struktural yang terdapat dalam suatu masyarakat. Yakni ketika keuntungan-keuntungan, kerugian-kerugian, kesempatan-kesempatan dan beban-beban tidak didistribusikan secara merata (F Budi Hardiman, 2005). Ketimpangan struktural melahirkan ketegangan-ketegangan sosial yang memberikan dasar obyektif bagi krisis kemasyarakatan yang dapat mengarah pada terbentuknya massa. (Bader V.M., 1991). Dalam konteks ini, kekerasan terhadap jurnalis/institusi media dianggap sebagai bagian ntak terpisahkan dari  sirkuit negativitas : massa, teror dan trauma, yang terjadi dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Meskipun agak menggeneralisir, hal ini bisa membantu kita untuk terlepas dari problem simplifikasi pada sisi yang lain : melihat kasus-kasus kekerasan massa terhadap jurnalis/institusi media melulu sebagai problem hubungan antara masyarakat dan media. Tindakan-tindakan destruktif terhadap jurnalis/institusi media di sini hanyalah ekspresi fenomenal dari negativitas : kemiskinan, ketertinggalan dan ketertindasan politik. Maka membayangkan penyelesaian atas tindakan-tindakan destruktif itu, kita mau tak mau harus membayangkan bagaimana negativitas itu dipecahkan, termasuk dalam hal ini bagaimana mengurai struktur-struktur kekerasan dan penindasan (sosial, ekonomi, politik) yang diwariskan oleh negara Orde Baru.Kedua, kesimpulan di atas sangat “bias” terhadap masyarakat. Seakan-akan bahwa dinamika kehidupan media di Indonesia benar-benar sudah sampai pada tahapan yang sepenuhnya ditentukan oleh determinasi publik terhadap kehidupan industrial. Kita memang telah memasuki era baru dimana kebebasan pers lebih terjamin. Namun bisa menyesatkan jika kita menganggap bahwa negara bukan faktor determinan lagi dalam proses kehidupan pers. Richard Robison dan Vedi R. Hadiz tahun 2004 meluncurkan buku berjudul  Reorganizing Power in Indonesia, The Politics of Oligarchy in an age of markets (Routledge Curzon, London and New York). Buku ini, sebagaimana juga beberapa pengamat politik, mengingatkan kita bahwa  jangan-jangan reformasi yang berlangsung beberapa tahun terakhir di Indonesia belum melahirkan perubahan signifikans dalam struktur, kultur dan konstelasi politik di Indonesia. Jangan-jangan reformasi politik yang berjalan pada tataran artifisial. Hari demi hari, kita bisa merasakan betapa konservatisme politik, kecenderungan pro status quo dan anti-perubahan masih sangat kuat dalam struktur pemerintahan kita di semua lini dan semua level. Kita bisa melihatnya dari respon-respon pejabat pemerintah terhadap kritik dari masyarakat, munculnya kebijakan-kebijakan yang tidak populer (impor beras, kenaikan harga bbm, kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR di masa krisis dll), serta adanya upaya untuk menghidupkan kembali lembaga-lembaga lama (Dekominfo, Komando Teritorial TNI dll). Yang ditunggu-tunggu oleh kekuatan-kekuatan politik konservatif itu tampaknya adalah momentum untuk melakukan konsolidasi kekuasaan, untuk melakukan reorganizing power. Mereka disatukan oleh perasaan dan kepentingan yang sama : reformasi politik, kebebasan pers telah menimbulkan banyak kerugian dan penderitaan bagi kekuatan-kekuatan politik lama. 

Ancaman Terhadap Kebebasan Pers

 Ketika gerakan reformasi mengalami stagnasi, ketika masyarakat semakin tak sabar menunggu hasil-hasil reformasi dan semakin bosan dengan demokrasi, usaha reorganizing power itu tampaknya mulai dilakukan. Dalam kaitannya dengan kehidupan media, kita bisa melihat bagaimana pendulum ancaman kebebasan pers telah mengalami pergeseran. Situasi bergerak dengan cepat,  perkembangan demi perkembangan segera mengubah kontestasi kebebasan pers di Indonesia. Cukup mengejutkan bahwa hanya dibutuhkan waktu tidak lebih dari 3 tahun untuk mengembalikan pendulum problem-problem kebebasan pers Indonesia menuju ke arah kekuasaan politik dan ekonomi. Sentrum ancaman  ancaman kebebasan pers kini telah bergeser dari publik  menuju elit politik, bisnis atau militer. Pelakunya bukan kelompok massa, satgas parpol atau unsur paramiliter, melainkan pejabat publik, pengusaha kelas atas militer. Fokus perlawanan terhadap kebebasan pers bukan lagi kepada bentuk-bentuk kekerasan langsung, melainkan pada bentuk kekerasan yang bersifat simbolik dan “sistemik”, namun dengan dampak jangka panjang yang lebih buruk.  1. Ketidakpastian Hukum Soal PersUndang-Undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999 sebenarnya telah memberi landasan kuat bagi perwujudan kebebasan pers di Indonesia. Namun, dalam praktiknya hingga kini kebebasan pers belum berlangsung secara substansial. Kebebasan itu masih berhenti pada tataran artifisial, sehingga pers kurang berhasil memberikan kontribusi yang berarti bagi proses demokratisasi yang berlangsung di Indonesia.Mengapa ini bisa terjadi? Ada berbagai jawaban di sini. Penghargaan insan pers terhadap profesinya masih rendah, sehingga sering terjadi pelanggaran etika dan profesionalisme jurnalistik yang justru kontraproduktif bagi esensi kebebasan pers. Maraknya aksi-aksi massa terhadap kantor penerbitan pers, di sisi lain menunjukkan rendahnya apresiasi masyarakat terhadap kebebasan pers juga menimbulkan kerumitan tersendiri. Namun, ada masalah yang lebih serius dalam hal ini, yang sering luput dari perhatian kita. UU Pers bukan satu-satunya produk hukum yang menentukan hitam-putihnya kehidupan pers pasca- Orde Baru. Reformasi yang telah berlangsung sekian lama ternyata belum menyentuh sejumlah produk hukum yang menghambat kinerja pers dalam mengungkapkan kebenaran. Dalam KUHP misalnya, setidaknya ada 20 pasal yang mengatur ketentuan hukum tentang rahasia jabatan, rahasia pertahanan negara, rahasia dagang, dan sebagainya. Ketentuan serupa juga diatur dalam UU Perbankan, UU tentang Rahasia Dagang, UU Kearsipan, dan UU Peradilan Umum. Dalam undang-undang ini, secara general dan elastis diatur informasi-informasi yang dianggap rahasia dan dilarang disebarluaskan, termasuk hukuman-hukuman yang berat bagi pelanggarnya. Pada titik inilah UU Pers kehilangan efektivitasnya dalam melindungi kinerja jurnalis. Para pejabat publik yang terlibat KKN atau pelanggaran HAM, sengaja atau tidak telah menggunakan sejumlah undang-undang itu sebagai tameng untuk melindungi diri dari jerat hukum dan investigasi pers. Akibatnya, UU Pers menjadi tidak efektif untuk memaksa pejabat atau lembaga publik memberi informasi berkait kasus tertentu. Sebagai contoh, UU Pers tidak dapat memaksa KPU memberikan data kekayaan anggota DPR sebelum mereka menjabat. UU Pers juga tidak cukup kuat memaksa pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Buloggate II untuk memberikan informasi yang dibutuhkan guna mengungkap kebenaran kasus ini. UU yang mengatur kerahasiaan informasi di atas sangat  berpotensi untuk menyeret jurnalis masuk bui. Sebab, penguasalah yang akhirnya memegang monopoli definisi rahasia negara, rahasia militer, rahasia jabatan, dan semacamnya. Monopoli yang dimungkinkan karena klausul-klausul tentang kerahasiaan informasi adalah pasal karet yang dapat diinterpretasikan sesuai kepentingan penguasa. Pemerintah sadar benar akan kelemahan UU Pers ini. Maka pendekatan-pendekatan yang bersifat legal-formal dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan  regulasi media dan penegakan hukumnya. Sebuah strategi yang tepat, karena pada sisi inilah posisi pers lemah dan mudah diintervensi. Regulasi tentang pers sejauh ini masih centang perenang. Tidak jelas benar undang-undang mana yang mesti menjadi rujukan untuk menyelesaikan sengketa pers. UU Pers belum diakui sebagai lex spesialis, dan dalam realitasnya, KUHP lebih sering digunakan untuk mengadili individu/institusi pers. Semakin tidak menguntungkan bagi pers karena di sisi lain, kita dihadapkan pada fakta betapa lemahnya independensi peradilan, dan betapa rendahnya kesadaran mereka tentang fungsi dan kedudukan pers dalam sebuah masyarakat yang demokratis. Problem independensi lembaga peradilan ini sekaligus menunjukkan kelemahan gerakan reformasi yang berlangsung sejauh ini, yang ternyata hanya terfokus pada reformasi lembaga eksekutif dan legislatif. Praktek korupsi dan malpraktek birokrasi pada lembaga-lembaga yudikatif ternyata tidak kalah buruknya dan dalam beberapa hal bahkan lebih merusak.Pada sisi lain saya membayangkan, andai saja ada kepastian hukum tentang regulasi media dan penegakannya, mungkin kekerasan-kekerasan terhadap jurnalis bisa diminimalisir. Namun faktanya, sedikit sekali aksi kriminal terhadap jurnalis/institusi media yang diselesaikan secara hukum. Dengan kata lain, perundang-undangan kita secara defacto dan dejure memang belum memberikan perlindungan hukum yang memadahi terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Kekerasan demi kekerasan itu seakan-akan dibiarkan terjadi, untuk memberi “efek jera” terhadap komunitas media dan melemahkan daya kritis mereka.Perubahan pendekatan perlawanan terhadap kebebasan pers ini  sangat menarik untuk dicermati. Sebab dampaknya jauh lebih serius bagi institusi pers dibandingkan dengan perlawanan yang berbasis pada kekerasan fisik-langsung. Kasus-kasus pengaduan terhadap institusi/individu media  benar-benar menguras energi dan konsentrasi komunitas media. Sanksi hukum yang memberatkan pihak media bukan hanya menimbulkan kerugian material, namun juga kerugian moral yang jauh lebih memukul. Langkah-langkah hukum itu tiba-tiba menempatkan pers sebagai terdakwa, yang secara simbolik terposisikan sebagai pihak yang ilegitimate. Sebaliknya, karena berhasil memenangkan pertempuran di pengadilan, para pengusaha dan pejabat bermasalah tiba-tiba saja muncul dalam konstruksi sosial yang sangat legitimate: sebagai hamba hukum yang baik, anti kekerasan, dan sanggup menyelesaikan masalah dengan taat asas dan taat hukum. Dalam arus informasi yang belum sepenuhnya bebas dari problem ketimpangan akses dan pemahaman, sulit menjelaskan kepada publik awam bahwa realitas-realitas peradilan tidak sepenuhnya independen dan kredibel.Dampak yang tak kalah serius, media secara umum bisa menjadi trauma dan pada akhirnya sangat berhati-hati dalam memberitakan kasus-kasus KKN dan pelanggaran HAM. Beberapa media yang terjepit dan merasa tidak punya banyak pilihan, bahkan cenderung memilih jalan damai untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang kurang elegan : meminta maaf, memohon gugatan dicabut dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan lagi”. Jalan damai yang ditempuh Kompas dengan Texmaco menjadi contoh yang bagus. Di satu sisi sikap “mengaku salah dan berjanji untuk tidak mengulangi” mungkin bisa mengeluarkan institusi pers dari kondisi yang terjepit, namun di sisi lain tidak kondusif bagi proyeksi ke depan tentang pers yang berwibawa dan egaliter. 2. Kekerasan Simbolik                   Pada sisi lain, unsur-unsur pemerintah berulang-kali berusaha mendiskreditkan pers dengan menggunakan wacana dan jargon-jargon resmi (nasionalisme, etika publik, ketertiban sosial, stabilitas nasional dll).  Menarik untuk dicermati pernyataan-pernyataan politik para pejabat negara seperti Presiden Megawati, Wakil Presiden Hamzah Haz, Menegkominfo Syamsul Maarif, para pimpinan TNI dan anggota DPR yang sering memojokkan pers. Jargon bahwa “pers telah kebablasan”, “pers tidak profesional”, “pers merusak persatuan dan kesatuan bangsa”, dan semacamnya begitu sering dilontarkan para petinggi negara ini. Unsur-unsur pemerintah telah kebablasan dalam menggunakan istilah “kebablasan” untuk memfitnah pers/pekerja media. Dalam berbagai kesempatan, senantiasa muncul pernyataan-pernyataan kritis terhadap pers. Jarang sekali ditemukan statement pejabat negara yang favourable terhadap pers. Problem yang muncul di sini tampaknya lebih serius dari sekedar problem “ketidaksenangan” terhadap kinerja media. Ada problem persepsi di sini.  Jaman memang sudah berubah. Kondisi politik sudah jauh lebih terbuka. Namun tidak demikian dengan persepsi dan ekspektasi kalangan pemerintah terhadap pers. Belum terjadi  transformasi kultural yang membuat orang-orang pemerintah lebih apresiatif terhadap hak-hak publik atas informasi, perbedaan pendapat dan fungsi kritik yang sejauh ini sangat identik dengan praktek kebebasan pers. Kita patut waspada, jangan-jangan mereka masih memandang pers dengan paradigma lama : pers sebagai alat pemerintah. Jangan-jangan dalam alam pikir mereka, masih bertahan ilusi tentang pers sebagai “mitra” pemerintah, perangkat stabilisator nasional,  perekat kesatuan bangsa dan lain-lain.Maka tak mengherankan jika hingga sejauh ini, pejabat-pejabat pemerintah masih alergi terhadap kritik pers dan hampir selalu merespon pemberitaan negatif media dengan sikap yang berlebihan. Tak mengherankan pula jika TNI dengan tak malu-malu meminta bantuan pers untuk membangkitkan nasionalisme dalam kerangka NKRI ketika meliput konflik di Aceh. Ketika perang sedang berkecamuk di Serambi Mekah, muncul harapan-harapan yang mengusik konsentrasi komunitas pers dalam menjalankan kerja-kerja jurnalistik. Pers diharapkan bisa bekerjasama dengan TNI dalam meliput konflik Aceh dan turut membantu Pemerintah untuk “menyelesaikan permasalahan Aceh” sesegera mungkin. Pers juga dihimbau untuk memberitakan konflik di Aceh dengan semangat nasionalisme. Sebuah seminar bahkan telah diselenggarakan Lembaga Informasi Nasional (LIN)  untuk membahas peranan Pers dalam “nation and character building” 29 Mei 2003. Padahal disamping isu nasionalisme itu, ada yang lebih penting untuk diberitakan dari konflik Aceh : pelanggaran HAM yang terjadi, tragedi kemanusiaan, dan lain-lain.Ilusi-ilusi ini jelas sangat problematik karena pada saat yang sama gerakan reformasi di bidang pers justru hendak dimaknai sebagai transformasi menuju pers yang profesional. Jati-diri pers profesional kurang-lebih adalah tidak berpihak kepada siapapun kecuali kepada kebenaran, tidak menjadi alat siapapun kecuali menjadi alat bagi publik untuk mengontrol kekuasaan. Pers profesional senantiasa menjaga jarak kepada siapapun dan berusaha mengembangkan prinsip-prinsip imparsialitas. Pers profesional senantiasa kritis terhadap keadaan dan peka terhadap segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).Yang tak kalah merugikan adalah dampak sosial dari kekerasan simbolik para pejabat publik terhadap komunitas media. Tuduhan bahwa pers telah kebablasan, tidak profesional, tidak patriotik, provokator konflik semakin lama semakin terasa berlebihan, dan lebih menyerupai propaganda negatif yang by design. Propaganda ini jika terus-menerus dilakukan niscaya melahirkan citra buruk tentang pers di mata publik. 3. Belenggu Perundang-Undangan Yang tak kalah membahayakan adalah upaya pemerintah (eksekutif dan legislatif) untuk mengintrodusir perundang-undangan baru yang mengandung klausul-klausul yang mengancam praktek kebebasan pers. UU Antiterorisme, UU Rahasia Dagang sebagai contoh undang-undang yang lahir pasca 1998 memuat ketentuan-ketentuan yang secara luas dan elastis mengatur informasi-informasi yang dianggap rahasia dan dilarang untuk disebarluaskan plus ancaman hukuman yang berat, termasuk ancaman hukuman penjara seumur hidup, bila hal itu dilanggar. Dan bisa dipastikan, dalam prakteknya wartawanlah yang paling beresiko untuk menghadapi ancaman hukuman itu. Ketentuan tentang perahasiaan informasi itu juga terdapat dalam RUU Kerahasiaan Negara, RUU Intelijen dan RUU KUHP yang sedang dipersiapkan pemerintah dan DPR. RUU KUHP misalnya, menghadirkan ancaman serius bagi iklim kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi dan kebebasan pers yang mulai terwujud di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. RUU KUHP memuat PASAL-PASAL KARET tentang kejahatan : “Pencemaran Nama-Baik, Penghinaan Terhadap Pemerintah”, “Penghinaan Terhadap Presiden”, “Penghinaan terhadap Kepala Negara Sahabat”, “Penghinaan Terhadap Golongan Penduduk”, “Penghasutan Melawan Penguasa Umum”, dan “Penyiaran Berita Bohong dan Berita Yang Tidak Pasti”.Persoalannya adalah, jenis-jenis kejahatan itu tidak dirumuskan dengan definisi dan ruang lingkup yang jelas, sehingga dalam implementasinya akan sangat tergantung pada interpretasi sepihak para pejabat publik dan para penegak hukum. Sejarah telah membuktikan implementasi PASAL-PASaL KARET tersebut lebih banyak merugikan praktek-praktek kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi dan kebebasan pers, serta merampasa hak-hak rakyat untuk melakukan kritik dan kontrol terhadap penyelenggaraan kekuasaan.RUU KUHP menghadirkan ancaman serius bagi upaya perwujudan good governance yang harus dilakukan melalui pelembagaan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan hak-hak publik atas informasi. RUU KUHP tersebut memuat pasal-pasal tentang “Tindak Pidana Pembocoran Rahasia” dan kejahatan “Pengkhianatan Terhadap Negara dan Pembocoran Rahasia Negara”. Tanpa definisi dan ruang lingkup yang jelas, pelaksanaan pasal-pasal tersebut akan sangat tergantung pada subyektivitas para pejabat publik. Di masa lalu, Para pejabat publik begitu mudah menggunakan klaim rahasia negara, rahasia lembaga atau rahasia jabatan untuk menghindari permintaan informasi dari publik, pers atau LSM.  Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa RUU KUHP bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945, Ketetapan Majelis permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Serta Piagam PBB tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang menjamin hak-hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan pikiran, serta mendapatkan dan menyebarkan informasi.Keberadaan RUU-RUU di atas dalam jangka panjang sangat berbahaya bagi eksistensi kebebasan pers. RUU-RUU tersebut akan memfasilitasi negara dan aparaturnya untuk mengambil serangkaian tindakan yang membatasi dan memberangus prinsip-prinsip kebebasan pers. Uniknya, tindakan-tindakan tersebut bersifat legal dan atas nama hukum.  Dengan kata lain, RUU-RUU tersebut membuka kemungkinan bagi legalisasi upaya-upaya kriminalisasi pers sebagaimana telah berlangsung saat ini. 

Rekomendasi

 Berbicara tentang legislasi berbagai RUU di atas, barangkali saat ini bukan sesuatu yang menarik buat komunitas wartawan. Diskusi tentang perundang-undangan memang cenderung berlarut-larut dan menjemukan. RUU-RUU di atas barangkali baru akan menarik dan menjadi pusat perhatian media jika sudah disahkan dan berlaku, 5 atau 10 mendatang. Ketika para wartawan masuk bui karena melanggar ketentuan tindak pidana pembocoran rahasia negara, karena mencemarkan nama baik pejabat atau karena tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah.Pertanyaannya kemudian apakah keterlanjuran seperti ini yang kita kehendaki? Satu hal yang sekali lagi harus digarisbawahi oleh komunitas media, UU Pers No 40 1999 terbukti tidak cukup efektif dalam melindungi kerja-kerja jurnalistik. Maka dari itu, sudah semestinya perhatian yang memadahi terhadap proses politik atas RUU-RUU di atas diberikan oleh komunitas media. Sudah semestinya lembaga seperti AJI memberi perhatian serius terhadap proses politik tersebut. Pada sisi lain, AJI juga perlu melakukan sosialisasi dan pendidikan “media literacy” untuk kalangan pemerintah. Kalangan pemerintah perlu diberi pengetahuan tentang apa itu kebebasan pers, profesionalisme media dan etika jurnalistik? Bagaimana hubungan ideal antara pemerintah dan pers? Bagaimana pejabat pemerintah harus bersikap kepada insane media? Dan seterusnya. Pendidikan media literacy ini amat dibutuhkan untuk mengeliminir potensi kekerasan terhadap jurnalis/institusi media oleh kalangan pemerintah akibat ketidaktahuan tentang posisi dan peran masing-masing.Yang juga ingin direkomendasikan di sini adalah (mudah-mudahan sudah diprogramkan oleh AJI) training/workshop tentang “Bagaimana menghadapi situasi konflik, terror dan ancaman kekerasan” bagi para jurnalis, khususnya diwilayah-wilayah yang rawan konflik. *   *  *Daftar Pustaka : ·                     Fransiskus Budi Hardiman, Memahami Negativitas, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2005 ·                     Richard Robison and Vedi R. Hadiz, Reorganising Power in Indonesia, The politics of oligarchy in an age of markets, Routledge Curzon, London, 2004·                     The Abuse of Law Against Indonesian Press Freedom,  SEAPA< AJI,  ISAI, Jakarta, 2005.·                     Agus Sudibyo, “Kebebasan Pers dan Belenggu Perundang-Undangan”, Kompas, 21 Agustus 2003.·                     Agus Sudibyo, “Duduk Perkara RUU Kerahasiaan Negara”, Kompas, 16 Mei 2005. * Deputy Direktur Yayasan SET dan Koordinator Loby Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, makalah disampaikan pada Seminar “Peran Jurnalis AJI di tengah Perubahan Jaman”, 25 Nopember 2005.   


Responses

  1. thanks berat tulisannya


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: