Oleh: Agus Sudibyo | Maret 27, 2008

Pergeseran Ancaman-Ancaman Kebebasan Pers (Refleksi Hari Pers Sedunia)

 

Oleh: Agus Sudibyo

Kebebasan pers, sebagaimana juga kebebasan berbicara, bisa jadi adalah capaian tertinggi dari gerakan reformasi di Indonesia sejak Mei 1998. Pada bidang lain, gerakan reformasi mengalami stagnasi, bahkan kemunduran.  Praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) masih terus terjadi. Hanya sedikit unsur-unsur KKN Orde Baru yang bisa dijerat secara hukum, bahkan sebagian dari mereka masih berkecimpung di dunia politik, pemerintahan dan bisnis. Upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM juga mengalami banyak kegagalan. Agenda  reformasi hukum dan perubahan kultur birokrasi terbentur oleh iklim konservatisme politik dan watak pro status quo.

Namun tidak demikian halnya yang terjadi pada ranah kebebasan pers. Kita kini mempunyai pers yang mendekati ideal : sangat bebas dan independen dalam melakukan kritik terhadap kekuasaan, serta secara efektif mampu menjalankan fungsi check and balance terhadap penyelenggaraan kekuasaan.

Persoalannya kemudian, memelihara iklim kebebasan pers bisa jadi jauh lebih problematis dari upaya mendapatkannya. Ada begitu banyak kelompok di negeri ini  yang tidak bahagia dengan iklim kebebasan pers yang terwujud belakangan.  Upaya-upaya perlawanan yang mereka lakukan senantiasa menjadi ancaman serius bagi komunitas pers. Tak pelak, kebebasan pers di Indonesia belum sepenuhnya establish hingga kini.

Pergeseran Pendulum

Dua tahun lalu, masih berkembang kuat asumsi bahwa kelompok massa, ormas, dan satgas parpol adalah musuh utama bagi kebebasan pers di Indonesia. Aksi-aksi sepihak yang cenderung anarkhis terhadap  penerbitan pers memang sering terjadi sejak Mei 1998.  Dalam catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pusat, Satgas PDIP dan Banser NU sempat menduduki tempat teratas sebagai “musuh” kebebasan pers di Indonesia.

Namun situasi bergerak dengan cepat,  perkembangan demi perkembangan segera mengubah kontestasi kebebasan pers di Indonesia. Pendulum ancaman kebebasan pers kini telah bergeser dari unsur-unsur massa  menuju kelompok elit politik, bisnis atau militer. Aksi sepihak terhadap terhadap penerbitan pers masih  terjadi, namun frekuensi dan kualitasnya menurun secara signifikans dua tahun belakangan. Aktor utama kekerasan terhadap pers bukan lagi kelompok massa, satgas parpol atau unsur paramiliter, melainkan pejabat bermasalah, pengusaha bermasalah, serta unsur militer. Mereka disatukan oleh perasaan yang sama : merasa terancam  oleh perubahan-perubahan yang terjadi, termasuk perubahan iklim kebebasan pers.

Fokus mereka bukan lagi melawan kebebasan pers dengan kekerasan, melainkan dengan pendekatan yang bersifat legal-formal. Kekerasan-kekerasan fisik tak lagi dominan, tergeser oleh kekerasan struktural yang memanfaatkan kelemahan-kelemahan pada ranah regulasi dan penegakan hukum, serta dengan mempengaruhi public dengan wacana-wacana resmi versi pemerintah.

Unsur-unsur pemerintah berulang-kali berusaha mendiskreditkan pers dengan menggunakan wacana dan jargon-jargon resmi (nasionalisme, etika publik, ketertiban sosial, stabilitas nasional dll). Dalam kasus Aceh misalnya, pers disudutkan dengan tuduhan tidak nasionalis. Dalam kasus-kasus korupsi, pers dituduh melanggar privasi dan asa praduga tak bersalah. Pers juga disudutkan dengan tuduhan memprovokasi konflik, menyebarkan fitnah dan kebencian, serta merusak moral bangsa dengan pornografi.

Di sisi lain, kelompok-kelompok yang tidak bahagia dengan iklim kebebasan pers juga menggunakan pendekatan legal-formal untuk melawan kebebasan pers.  UU Keadaan Darurat Militer digunakan TNI untuk membatasi akses media ke wilayah konflik di Aceh. Sebuah keputusan yang bertentangan dengan spirit UU Pers No 40 tahun 1999. Yang lebih membahayakan adalah upaya-upaya untuk memejahijaukan  institusi atau individu pers yang begitu semarak belakangan ini.  

Perubahan pendekatan ini menimbulkan dampak yang jauh lebih serius bagi komunitas pers. Kasus-kasus pengaduan terhadap institusi/individu media  benar-benar menguras energi dan konsentrasi komunitas media. Sanksi hukum yang memberatkan pihak media bukan hanya menimbulkan kerugian material, namun juga kerugian moral yang jauh lebih memukul.  Kalangan media menjadi sangat berhati-hati dalam memberitakan kasus-kasus KKN dan pelanggaran HAM. Mereka selalu ketakutan diperkarakan ke pengadilan.

Langkah-langkah hukum itu tiba-tiba menempatkan pers sebagai terdakwa, yang secara simbolik terposisikan sebagai pihak yang ilegitimate. Sebaliknya, karena berhasil memenangkan pertepuran di pengadilan, para pengusaha dan pejabat bermasalah tiba-tiba saja muncul dalam konstruksi sosial yang sangat legitimate: sebagai hamba hukum yang baik, anti kekerasan, dan sanggup menyelesaikan masalah dengan taat asas dan taat hukum. Hal ini terjadi karena Dewan Pers sendiri sejak tahun 2000 mengampanyekan pentingnya menyelesaikan sengketa pemberitaan melalui cara-cara non kekerasan, salah-satunya melalui jalur hukum.

 Problem Hukum

Pertanyaannya kemudian, mengapa UU Pers sering tidak bisa melindungi institusi atau individu media dari jeratan hukum? UU Pers bukan satu-satunya produk hukum yang menentukan hitam-putihnya kehidupan pers pasca- Orde Baru. Reformasi yang telah berlangsung sekian lama ternyata belum menyentuh sejumlah produk hukum yang cenderung mengriminalisasi kerja-kerja jurnalistik. Dalam KUHP misalnya, setidaknya ada 20 pasal yang mengatur ketentuan hukum tentang rahasia jabatan, rahasia pertahanan negara, rahasia dagang, dan sebagainya. Ketentuan serupa juga diatur dalam UU Perbankan, UU tentang Rahasia Dagang, UU Kearsipan, dan UU Peradilan Umum. Dalam undang-undang ini, secara general dan elastis diatur informasi-informasi yang dianggap rahasia dan dilarang disebarluaskan, termasuk hukuman-hukuman yang berat bagi pelanggarnya.

Dalam konteks yang sama, aparat penegak hukum masih sangat konvervatif dalam memandang fungsi pers dalam relasinya dengan penyelenggaraan kekuasaan. Mereka belum banyak menyadari benar urgensi pers dalam melakukan check and balance, serta posisi UU Pers sebagai perangkat hukum untuk menyelesaikan sengketa-sengketa pers. Mereka masih cenderung menggunakan KUHP untuk mengadli perkara pers.  Mereka tidak menyadari bahwa sengketa pers adalah sengketa spesifik yang harus diselesaikan dengan regulasi yang spesifik pula.

Problem pemahaman ini sangatlah serius, karena ke mana sengketa pers akan bermuara sangat ditentukan pada undang-undang mana yang menjadi rujukan. Diadili dengan menggunakan pasal-pasal UU Pers tentu jauh berbeda, bahkan bertolak belakang dengan diadili berdasarkan KUHP.

Yang tak kalah memprihatinkan adalah independensi peradilan itu sendiri. Lembaga peradilan di Indonesia sangat rentan terhadap intervensi eksternal. Bukan rahasia lagi, di pengadilan, uanglah yang lebih berbicara.

Dalam konteks ini, strategi para pengusaha dan pejabat bermasalah untuk membawa kasus-kasus sengketa pers ke pengadilan sangat efektif, karena justru di pengadilan inilah mereka bisa leluasa memanfaatkan kelemahan hukum untuk melindungi diri dan menjatuhkan pers.

Konsolidasi Demokrasi

Problem hukum di atas, diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat akan makna penting kebebasan pers. Masyarakat masih belum menyadari benar bahwa pers sesungguhnya adalah alat publik untuk mengontrol praktek-praktek penyelenggaraan kekuasaan. Problem serupa juga muncul di kalangan civil society.  Tidak ada langkah-langkah konsolidasi horizontal untuk mendukung media massa menghadapi gugatan-gugatan pejabat dan pengusaha bermasalah. Tidak ada solidaritas memadahi dari kalangan pers sendiri ketika Tempo, Kompas, Rakyat Merdeka digugat ke pengadilan, atau ketika (alm.) Ersa Siregar dan Ferry Santoro tersandera di Aceh.

Problem-problem yang muncul belum dilihat sebagai problem kolektif.  Media sibuk dengan urusan masing-masing. Padahal jika kebebasan pers benar-benar terenggut lagi, semua pihak akan merasakan dampaknya. Sebab iklim kebebasan pers senantiasa menjadi tolok ukur untuk menilai sejauhmana proses demokratisasi berlangsung di sebuah negara.  

 

Penulis Agus Sudibyo, Koordinator Media Monitoring Pemilu 2004 – ISAI Jakarta


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: