Oleh: Agus Sudibyo | Maret 27, 2008

Tiga Agenda Di Bidang Pers Untuk Pemerintahan Baru

Oleh: Agus Sudibyo

Bagaimana agar pemerintahan baru tidak selalu identik dengan masalah baru bagi kehidupan pers? Di sini kita berharap, pemerintahan baru di bawah pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono akan terdiri dari individu-individu yang lebih apresiatif terhadap perbedaan pendapat, fungsi kritik dan publik scrutiny yang dalam banyak hal terjadi melalui ranah media. Individu-individu yang menyadari benar bahwa jati-diri pers profesional adalah tidak berpihak kepada siapapun kecuali kepada kebenaran, tidak menjadi alat siapapun kecuali menjadi alat bagi publik untuk mengontrol kekuasaan.

Kasus-kasus kriminalisasi pers yang marak belakangan, menunjukkan bahwa masih ada masalah serius dalam konteks hubungan antara pers dan pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono perlu merumuskan program yang jelas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setidaknya ada empat masalah yang harus diprioritaskan SBY di bidang pers, seperti dijelaskan berikut ini.   

1. UU Pers Sebagai Lex Specialis

Vonis pidana kurungan 1 tahun yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Pemimpin Redaksi Tempo, Bambang Hary Murti beberapa saat yang lalu menunjukkan bahwa UU Pers No. 40 1999 bukan satu-satunya produk hukum yang menentukan hitam-putihnya kehidupan pers di Indonesia hingga saat ini. Reformasi yang telah berlangsung sekian lama ternyata belum menyentuh sejumlah produk hukum yang menghambat kinerja pers dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Yang dihadapi media dalam hal ini bukan hanya 20 pasal KUHP yang mengatur ketentuan tentang pencemaran nama baik, namun juga UU Perbankan, UU tentang Rahasia Dagang, UU Kearsipan, dan UU Peradilan Umum. Dalam undang-undang ini, secara general dan elastis diatur informasi-informasi yang dianggap rahasia dan dilarang disebarluaskan, termasuk hukuman-hukuman yang berat bagi pelanggarnya.

Tak pelak, UU Pers kehilangan efektivitasnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi kerja-kerja jurnalistik. Para pejabat publik dan pengusaha bermasalah sengaja  menggunakan sejumlah undang-undang itu sebagai tameng untuk melindungi diri dari jerat hukum dan investigasi pers. Berbagai produk hukum itu juga sangat berpotensi untuk menyeret jurnalis masuk bui. Dan  penegak hukumlah  yang akhirnya menentukan dengan produk hukum mana yang akan digunakan untuk mengadili sengketa-sengketa pemberitaan.

Individu/institusi pers yang melakukan kesalahan tetap layak untuk dihukum. Namun hukuman apa yang paling tepat buat mereka? KUHP di sini jelas tidak memadahi untuk menangani sengketa-sengketa pers. Karena KUHP sebagai ketentuan hukum yang bersifat umum (lex generali) tidak sensitif terhadap kepentingan publik di balik praktek-praktek jurnalistik, menyamakan jurnalis dengan pelaku kriminal pada umumnya. Dalam konteks ini, posisi UU Pers sebagai lex spesialis dalam perkara-perkara pers harus diperkuat.

Ada beberapa cara untuk memperkuat kedudukan UU Pers sebagai lex spesialis. Pertama dengan amandemen UU Pers untuk memperjelas mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan, serta untuk mempertegas posisi dan peran Dewan Pers. Namun opsi ini mengandung kelemahan karena hierarkhi hukum kita yang tidak jelas dalam mengatur hubungan antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain. Cara kedua adalah dengan amandemen konstitusi, dengan memasukkan klausul seperti yang ada pada Amandemen Pertama Konstitusi negeri Paman Sam : “Kongres tidak boleh membuat undang-undang…yang membatasi kebebasan berbicara, atau pers”. Ini pilihan paling ideal karena konstitusi menduduki posisi tertinggi dalam sistem hukum kita : tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan dengan konstitusi. Namun opsi ini membutuhkan waktu lebih lama dan perjuangan yang lebih berat.

Langkah yang lebih praktis adalah pemerintah mendesak Mahkamah Agung untuk menyusun Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang menginstruksikan kepada jajaran penegak hukum di bawahnya untuk menggunakan UU Pers dalam mengadili perkara-perkara pers. Ketua Mahkamah Agung, Profesor Bagir Manan telah memulainya dengan langkah yang sangat simpatik, ketika beberapa saat yang lalu menyerukan agar para hakim tidak memasung kebebasan pers. Seruan tersebut harus segera diikuti  dengan langkah-langkah konkrit yang mengikat semua jajaran-jajaran di bawahnya.

Langkah yang juga perlu ditempuh pemerintah adalah menghindari lahirnya ketentuan hukum yang bertentangan dengan semangat kebebasan pers atau kebebasan berekpresi. Kita sesungguhnya telah kecolongan ketika DPR RI 1999-2004 terlanjur mengesahkan undang-undang yang berpotensi menghambat praktek kebebasan pers seperti UU Rahasia Dagang dan UU Anti Terorisme. Kedua produk hukum ini lahir melalui proses politik yang elitis, tertutup dan tidak partisipatoris. Potensi belenggu terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi misalnya bisa muncul dalam RUU Kerahasiaan Negara dan RUU Intelijen yang sekarang sedang berada di DPR-RI. Kalaulah pembahasan terhyadap kedua RUU ini akan diteruskan, harus dilakukan secara transparan dan memperhatikan benar masukan-masukan dari kalangan masyarakat sipil yang berkompetens.

2. Memberdayakan Dewan Pers dan KPI

Jika reformasi telah disepakati sebagai konsensus nasional, praktek kebebasan pers harus dilihat sebagai ranah publik sehingga campur-tangan pemerintah sebagai yang lazim terjadi di masa lalu harus diminimalisir. Fungsi kontrol terhadap kehidupan media kemudian akan diserahkan kepada lembaga negara non pemerintah seperti Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Persoalannya kemudian, dua lembaga ini hingga kini belum berjalan efektif karena belum mendapatkan bantuan dana dari pemerintah.

Jika mengacu pada UU Pers No. 40 Tahun 1999, pemerintah seharusnya membantu pendanaan Dewan Pers. Pasal 15 ayat 7 UU Pers No. 40 tahun 1999 menyebutkan “Sumber Pembiayaan Dewan Pers dari: (a) organisasi pers; (b) perusahaan pers; (c) bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat”.

Sejauh ini sudah ada berbagai upaya untuk mempertanyakan dana tersebut kepada pemerintah, termasuk ketika Dewan Pers audiensi dengan Presiden Megawati akhir Desember 2001. Namun hingga kini dana dari pemerintah tetap belum mengucur. Muncul kesan,  pemerintah sengaja memperlambat proses pengucuran dana tersebut.

Presiden baru mempunyai tanggung-jawab untuk menyelesaikan masalah ini.  Presiden harus segera memangkas segala hambatan untuk mengalokasikan dana untuk Dewan Pers. Baik hambatan yang muncul karena mekanisme birokrasi di tingkat presiden, sekretaris negara, Kominfo dan Dirjen Anggaran.

Hal yang sama perlu dilakukan berkaitan dengan kedudukan KPI. KPI sejauh ini belum mendapatkan dana dari pemerintah, meskipun UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 telah memutuskan KPI sebagai lembaga negara yang didanai dengan dana negara. Sungguh ironis jika KPI sudah sejak akhir 2003 terbentuk, namun hingga kini mereka belum mempunyai kantor sekretariat, belum mempunyai staf administrasi dan para anggotanya belum mendapatkan fasilitas penunjang apapun.  Sementara ada begitu banyak masalah di bidang penyiaran yang harus segera ditangani oleh KPI.  Pemerintah yang baru harus segera menyelesaikan masalah ini, dengan memangkas segala kendala birokrasi dan kendala psikologis-politik yang muncul, baik di tingkat presiden, setneg, Kementerian Kominfo dan lain-lain.

Memperjelas Status TVRI dan RRI

UU Penyiaran No. 32 tahun 2002 secara tegas menetapkan status TVRI dan  RRI sebagai lembaga penyiaran public dengan status badan hukum milik negara (BHMN). Persoalan muncul karena sebelumnya ada upaya untuk untuk mengubah   TVRI dan RRI menjadi lebih provit oriented. Perubahan ini dianggap tak terelakkan karena TVRI dan RRI tidak bisa selamanya tergantung pada subsidi pemerintah dan harus bisa bersaing dengan lembaga penyiaran komersial. 16 April 2003, Pemerintah meresmikan perubahan status TVRI dari perusahaan jawatan (perjan) menjadi perseroan terbatas (PT).  Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 9/2002 tentang alih status TVRI dari  perusahaan jawatan menjadi perseroan terbatas.

Pemerintah meloloskan dua kebijakan yang saling bertentangan dalam mengatur status TVRI. Dualisme ini tidak segera diakhiri karena Menteri Negara BUMN dalam berbagai momentum tetap menegaskan tekadnya untuk memproyeksikan TVRI sebagai salah-satu BUMN andalan pemerintah. Di sisi lain, Menegkominfo tetap membayangkan masa depan TVRI dalam skema yang telah digariskan UU Penyiaran No 32/2003, sebagai televisi publik.

Di sinilah Pemerintah yang baru mempunyai pekerjaan rumah untuk memperjelas status TVRI sebagai lembaga penyiaran public. Tanggung-jawab serupa juga berlaku untuk RRI, yang hingga saat ini statusnya juga masih belum jelas. Transformasi dari radio pemerintah menuju radio publik dalam diri RRI tidak berlangsung dengan mulus, sebagaimana yang juga terjadi pada TVRI. Menjadi lembaga penyiaran public adalah pilihan ideal bagi TVRI dan RRI. Sungguh ironis jika di masa depan institusi ini harus melayani kepentingan pasar, sementara di masa lalu mereka melayani kepentingan negara. Lalu kapan melayani kepentingan publik?

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: