Oleh: Agus Sudibyo | Maret 28, 2008

Benarkah Pers Indonesia Harus Nasionalis?

 

Oleh: Agus Sudibyo

Kepada siapa pers harus mengabdi? Sebuah pertanyaan yang sangat relevans untuk diajukan saat ini. Yakni ketika pers Indonesia dihadapkan pada sebuah  peristiwa besar,  perang di Aceh, dan muncul harapan-harapan yang sangat mempengaruhi konsentrasi dan fokus komunitas media dalam menjalankan kerja-kerja jurnalistik. Pers diharapkan bekerjasama dengan TNI dalam meliput konflik Aceh dan tidak banyak mengutip sumber-sumber GAM. Pers diharapkan turut membantu Pemerintah untuk “menyelesaikan permasalahan Aceh” sesegera mungkin. Membantu di sini berarti menyetujui dan mendukung gerakan militer (opsi perang) karena opsi ini sudah menjadi keputusan politik pemerintahan yang sah.  

Lebih jauh lagi, pers diharapkan mempertimbangkan aspek-aspek nasionalisme dalam pemberitaannya. Bahkan sebuah seminar yang membahas peranan Pers dalam “nation and character building” tiba-tiba diselenggarakan oleh Lembaga Informasi Nasional (LIN)  29 Mei 2003.

Benarkah pers harus bekerja-sama dengan militer dalam kasus Aceh? Benarkah pers harus mendukung keputusan-keputusan pemerintah, termasuk keputusan untuk perang? Benarkah pers bertanggung-jawab terhadap nasionalisme?

Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, ada pertanyaan penting yang harus dijawab terlebih dahulu. Apakah kita masih melihat pers Indonesia ke depan sebagai kontinuitas sejarah dari pers Orde Baru yang berparadigma developmentalis-otoritarian? Atau kita memproyeksikan sebuah kehidupan pers yang bercorak profesional dan egaliter terhadap kekuasaan?

Negara Orde Baru sebagaimana diketahui dalam sejarahnya selalu berusaha menempatkan pers sebagai kepanjangan tangan pemerintah. Dengan logika developmentalis-nya, pers dipaksa menjadi alat negara untuk mensukseskan program pembangunan dan keputusan-keputusan  politik pemerintah. Slogan-slogan seperti “pers Pancasila”, “pers pembangunan”, “pers sebagai pemersatu bangsa”, “pers yang bebas dan bertanggung jawab” terus menerus diintrodusir sebagai mekanisme untuk mengontrol pers. Kritisisme pers dibiarkan berkembang, hanya sejauh tidak menganggu stabilitas politik dan kepentingan penguasa.

Persoalannya kemudian, sudah menjadi “konsensus” bersama bahwa momentum reformasi 1998 adalah titik pijak untuk meninggalkan yang lama dan memulai yang baru. Dalam konteks kehidupan pers, ini berarti mengoreksi sistem pers developmentalis-otoritarian dengan segala dampak buruknya, serta menata diri untuk menjadi pers yang benar-benar bebas dan profesional. Karakter utama pers profesional adalah tidak berpihak kepada siapapun selain kepada kebenaran, serta tidak menjadi alat siapapun kecuali menjadi alat politik bagi publik untuk mengontrol kekuasaan (ekonomi dan politik). Pers profesional senantiasa menjaga jarak kepada siapapun dan mengembangkan prinsip-prinsip imparsialitas. Menjadi watak pers profesional untuk senantiasa kritis terhadap keadaan dan peka terhadap segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Jika hal-hal ini disepakati, maka harapan-harapan di atas menjadi kurang relevans. Tugas pers adalah mengontrol penyelenggaraan kekuasaan dalam penanganan kasus Aceh, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan kebohongan terhadap publik. Tugas pers adalah mempertanyakan relevansi perang itu, mengingatkan akan dampak-dampaknya, dan menyoroti setiap pelanggaran yang terjadi di medan perang.

Dengan demikian, bukan porsi media untuk mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah, meskipun dihubung-hubungkan dengan perihal nasionalisme. Selain itu, sulit membayangkan pers bisa kritis terhadap militer jika antara kedua belah pihak saling bekerja-sama di dalam konflik yang berkecamuk di Aceh.

Harapan-harapan agar pers bisa bekerja-sama dengan pemerintah hanya relevans untuk pers era Orde Baru. Atau, harapan-harapan itu relevans untuk media-media yang menjadi organ pemerintah seperti TVRI dan RRI. (Bahkan menurut UU Penyiaran No. 32/2003 harus merienkarnasi diri dari media pemerintah menjadi media publik).

Persoalannya dengan demikian bukan terletak pada pers itu sendiri, namun terletak pada ekspetasi dan preferensi tentang pers yang ternyata belum berubah. Jaman memang sudah berubah. Namun, bagaimana dengan nilai-nilai yang dianut oleh sebagian dari kita, terutama yang berada dalam struktur kekuasaan. Jangan-jangan terjadi semacam “relativisme politik”. Faktanya, masih ada yang dengan percaya diri mengatakan bahwa pers harus menjadi “mitra” pemerintah, pers harus menjadi perakat bangsa, dan seterusnya.

Harapan agar pers mempunyai semangat nasionalisme dalam meliput kasus Aceh benar-benar menunjukkan sebuah dilema. Nasionalisme adalah sebuah problem bagi kebebasan pers. Pemberitaan media AS tentang perang Irak (1991 & 2003) dengan jelas menunjukkan bahwa kebebasan pers di negeri Paman Sam itu hanya berlaku diluar isu-isu nasionalisme. Jika isu nasionalisme sudah tersentuh, maka pers Amerika menjadi berpihak dan terjebak pada nasionalisme yang sempit, dan oleh karena itu tak lagi bisa disebut sebagai kiblat kebebasan pers.

Nasionalisme juga membuat jurnalis yang meliput Perang di Balkan tercerai-berai dalam sensibilitas sebagai orang Kristen atau Islam, sebagai orang Bosnia atau Serbia atau Kroasia. Nasionalisme benar-benar membuat jurnalis lupa akan profesinya.

David Beetham dan Kevin Boyle (1995) merumuskan kontradiksi antara  demokrasi dan nasionalisme. Kedua gagasan ini sesungguhnya sama-sama menekankan pengakuan hak untuk menentukan nasib sendiri. Perbedaannya, demokrasi adalah doktrin yang universal dan tidak mengenal konteks waktu dan ruang. Demokrasi mengakomodasi perbedaan.

Sementara dalam nasionalisme, hak-hak untuk menentukan nasib sendiri diakui dalam konteks negara bangsa. Nasionalisme mempermasalahkan perbedaan budaya, tradisi dan kepercayaan. Watak partikularistik  nasionalisme ini dapat menimbulkan pengingkaran atas hak-hak untuk menentukan nasib sendiri hanya karena perbedaan yang ada. Dengan kata lain, nasionalisme cenderung berbicara dalam konteks “kita” dan “mereka”. Celakanya, jika ada nasionalisme Indonesia/nasionalisme NKRI, maka disebelah sana ada juga etnonasionalisme Aceh. Nasionalisme cenderung membenturkan dua nasionalisme itu.

Betapapun ada persamaan di antara keduanya, demokrasi adalah ideologi yang inklusif, sementara nasionalisme lebih bersifat ekslusif.  

Kontradiksi antara demokrasi dan nasionalisme ini menyeruak dalam liputan media terhadap perang di Irak. Atas nama demokrasi, atas nama kebebasan pers, pers dituntut untuk senantiasa mengambil jarak dengan realitas konflik, berdiri di tengah-tengah, dan memberi akses yang sama terhadap mereka yang bertikai.

Pers di sini harus dilihat sebagai pilar penyanggar demokrasi. Kebebasan pers bagaiamana adalah sesuatu yang paralele dengan semangat demokrasi, bukan semangat nasionalisme.

Bisa jadi sumbangan itu ada, namun tetap dewngan tidak mengorbankan yang lebih esensial dalam jurnalisme: profesionalisme dan imparsialitas. Sumbangsih pers bagi bangsa ini adalah menunjukkan kepada dunia bahwa kebebasan berbicara, keterbukaan informasi, egalitarianisme politik  dan public scrutiny mewarnai kehidupna berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Prinsip-prinsip kebebasan pers, sebagaimana juga prinsip demokrasi, adalah sebuah gugusan nilai atau sebuah ideologi yang universal, yang dalam titik dan kasus tertentu tidak relevans dikaitkan dengan nasionalisme.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: