Oleh: Agus Sudibyo | Maret 28, 2008

Dari Monopoli Informasi Menuju Sensibilitas Sosial, Problem Televisi Dalam Pemilu 2004

 

Oleh: Agus Sudibyo

Semua pihak mendambakan pemilu yang lebih berkualitas pada tahun 2004 ini. Dengan potensi yang dimilikinya, media massa mempunyai peran yang sangat menentukan dalam hal ini. Semua pihak sangat tergantung pada media massa dalam proses diseminasi dan pertukaran informasi politik, pemerintahan, ekonomi dan budaya. Media massa juga menjadi medium paling memungkinkan bagi publik untuk menyampaikan aspirasi, kritik  dan kegelisahan politiknya.

Pada sisi inilah, senantiasa menarik untuk dipertanyakan, bagaimana posisi dan peran media pada momentum pemilu. Sejauhmana diskursus yang ditampilkan media relevans dengan masalah-masalah riil publik berkaitan dengan pemilu ? Sejauhmana diskursus itu membantu publik untuk memahami realitas-realitas politik sehingga mereka dapat menentukan pilihan politik secara lebih rasional?

Perubahan Perilaku

Tulisan ini ingin menjawab masalah di atas dengan membahas kecenderungan pemberitaan media televisi pada pemilu 2004. Peran media televisi perlu mendapatkan perhatian dalam hal ini karena belajar dari pemilu sebelumnya, ada tarikan-tarikan kuat untuk melibatkan televisi dalam proses monopoli informasi dan mobilisasi suara.

Namun hasil monitoring pemberitaan televisi tentang pemilu 2004 yang dilakukan ISAI dan Koalisi Media Untuk Pemilu Bebas dan Adil menunjukkan sebuah perkembangan menarik. Secara umum, pemberitaan media televisi tentang pemilu tidak lagi terkonsentrasi pada salah-satu parpol tertentu. Pada masa kampanye pemilu 2004, belum ditemukan indikasi kuat monopoli informasi oleh parpol tertentu  melalui media televisi. Memang ada satu stasiun televisi yang berpihak pada salah-satu calon presiden tertentu, namun secara umum belum terlihat kendala partisanship yang serius pada media televisi hingga periode kampanye berakhir. 

 Monitoring dilakukan terhadap program-program berita utama di 10 stasiun televisi utama (termasuk TVRI). Hasil monitoring pada periode 11-25 Maret 2004 menunjukkan, pemberitaan terhadap Partai Golkar (444 item berita) relatif berimbang dengan pemberitaan terhadap PDIP (445 item berita). Pemberitaan terhadap partai medioker : PAN, PKB, PPP, PKS juga relatif berimbang. Meskipun media televisi kurang memperhatikan partai-partai baru atau partai kecil, telah terjadi polarisasi pemberitaan yang cukup signifikans. Tidak ada parpol yang benar-benar dominan dalam pemberitaan televisi tentang proses-proses kampanye pemilu.

 Polarisasi itu juga bisa dilihat dari dari penggunaan sumber berita. Tidak ada  parpol yang benar-benar dominan dari sisi penggunaan sumber berita. Pada periode pemantauan 11-19 Maret 2004, sumber berita dari  Golkar  adalah yang paling banyak (105 orangPDIP (64 kali), PPP (45 kali), PAN (37 kali), Partai Demokrat (kali) Sedangkan pada periode 11-25 Maret 2004, sumber berita Golkar digunakan sebanyak 150 kali, PDIP (37 kali), PAN (22 kali), PKS (11 kali), PPP (11), PKB (11 kali).  Secara keseluruhan, tidak ada perbedaan signifikans dalam penggunaan narasumber partai  Golkar dan partai-partai yang lain.

 Temuan-temuan di atas tentu saja menarik karena kecenderungan monopoli informasi melalui televisi mewarnai pelaksanaan pemilu 1997 dan 1999. Hasil pemantauan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)  menunjukkan, pemberitaan media terhadap  proses Pemilu 1997 sangat  berpihak kepada Golkar. Antara Januari – Maret 1997, ANTEVE, RCTI, TPI dan TVRI memberikan porsi pemberitaan yang jauh lebih besar untuk Golkar daripada untuk PPP dan PDIP. Media televisi bahkan tak banyak memberitakan aksi-aksi massa pendukung Megawati, fakta  yang justru ramai diberitakan media cetak dalam dan luar negeri.

Hasil monitoring ISAI dan Article19 pada masa kampanye resmi 19 Mei – 4 Juni 1999 juga menunjukkan, liputan-liputan media televisi terhadap proses kampanye pemilu 1999 sangat menguntungkan Partai Golkar. Kegiatan-kegiatan Partai Golkar mendapatkan liputan paling tinggi di antara partai lain, sumber-sumber dari partai Golkar atau yang bersimpati kepadanya juga mendapatkan porsi kutipan yang jauh lebih besar daripada sumber yang kritis terhadap Golkar. Bertolak belakang dengan opini yang berkembang, media televisi menampilkan citra Golkar sebagai partai yang toleran, cinta damai, serta partai yang pro-reformasi dan menolak status quo. 

 Sensibilitas Sosial

Meskipun problem monopoli informasi dan partisanship relatif bisa dihindarkan, di sisi lain tetap liputan televisi tentang pemilu tetap mengandung kelemahan. Hasil Monitoring ISAI menunjukkan,  media televisi belum banyak memberitakan kendala-kendala masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan pemilu. Pemberitaan media masih bertumpu pada asumsi-asumsi aktualitas dan prominence, dimana berita-berita tentang hangar bingar kampanye mendapatkan porsi liputan jauh lebih besar dari persoalan-persoalan riil pemilu, seperti masalah sosialisasi pemilu, masalah keamanan dan dampak makro dan mikro ekonomi dari pemilu.

Persiapan pemilu 2004 dari berbagai segi sangat memprihatinkan. Banyak anggota masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana sistem pencoblosan yang baru. Mereka bahkan tidak tahu secara persis nama-nama parpol baru peserta pemilu, apalagi nama-nama calon legislatif (caleg) yang harus mereka pilih. Persoalan ini notabene memang menjadi tanggung-jawab pemerintah dan kalangan parpol. Namun agak mengherankan bahwa media tidak cukup memberi perhatian pada problem-problem riil persiapan pemilu ini. Problem yang  jauh lebih menentukan kualitas pemilu itu sendiri daripada masalah hingar bingar kampanye parpol. 

Problem media televisi juga terletak pada pelibatan publik.  Penggunaan narasumber media televisi menunjukkan betapa elitisnya pemberitaan media.  The name makes news. Begitu salah-satu prinsip jurnalistik, yang tampak sekali terlihat dari kecenderungan besar media untuk mengutip sumber-sumber elit, baik dari kalangan pemerintah maupun non pemerintah. Talkshow-talkshow di televisi dalam konteks yang sama bukan hanya elitis dalam pemilihan topik dan narasumber, namun juga tidak banyak melibatkan interaksi publik secara langsung.

Liputan media media televisi tentang pemilu juga masih tersentralisasi di wilayah Jawa (756/61,2%), terutama sekali DKI Jakarta (363/29,4%). Mungkin karena faktor magnitude dalam hal ini, dimana mayoritas pemirsa televisi berada di Jawa. Namun ini juga menunjukkan kecenderungan televisi untuk menggeneralisir problem pemilu sebagai semata-mata apa yang terjadi di pulau Jawa.

Problem media televisi pada pemilu 2004 tampaknya telah bergeser dari problem-problem  monopoli informasi dan partisanship menjadi problem-problem sensibilitas sosial media terhadap masalah-masalah  publik berkaitan dengan pelaksanaan pemilu. Media televisi belum mengakomodasi heterogenitas status sosial, minat dan kapasitas politik dalam masyarakat.  Padahal, media massa idealnya mampu merefleksikan heterogenitas itu dalam berita dan diskusi yang mereka sajikan, agar kebebasan pers di negeri ini benar-benar fungsional bagi demokratisasi di negeri ini.

Penulis : Agus Sudibyo, Koordinator Program Monitoring Televisi-Pemilu 2004  yang diselenggarakan ISAI dan Koalisi Untuk Pemilu Bebas dan Adil


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: