Oleh: Agus Sudibyo | Maret 28, 2008

DAULAT PUBLIK ATAS PENYIARAN

Oleh: Agus Sudibyo

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.” Membaca pasal 33 Konstitusi ini, ingatan kita serta-merta akan tertumbuk pada minyak bumi, gas alam, emas, batubara, dan hasil-hasil tambang lainnya. Inilah tafsir yang selama ini berlaku secara taken-for-granted, umum, bahkan resmi. Persoalannya adalah, mengapa kita membatasi kekayaan alam hanya pada apa yang tertanam di bumi dan air ? Benarkah sama sekali tidak ada yang berharga pada langit, pada cakrawala kita misalnya ?

Interpretasi dan bunyi pasal di atas layak dipertimbangkan kembali. Teknologi telah cukup lama berhasil mengidentifikasi satu sumber daya alam pada langit di atas kita, yakni gelombang elektromagnetik atau frekuensi. Sebuah kekayaan publik yang terbatas, dengan nilai guna ekonomi sangat besar, namun sejauh ini cukup meragukan telah ”dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat”.

Konsekuensi dari cara-pandang ini sangatlah serius. Pertama, bisnis media penyiaran yang berbasis pada pemanfaatan gelombang elektromagmentik sesungguhnya telah berhutang budi kepada publik. Oleh karena itu, menjadi relevans untuk senantiasa mempertanyakan apakah eksistensi media penyiaran telah benar-benar relevans bagi kemaslahatan publik ? Apakah watak-watak kepublikan telah tercermin dalam praktek penyiaran dalam berbagai dimensinya ? Ataukah praktek penyiaran itu berlangsung sekedar sebagai enterprise dengan karakter privat dan komersial yang sangat dominan?

Kedua, pendidikan sadar media (media literacy) tak bisa dipisahkan dari pendidikan politik, persisnya pendidikan tentang hak-hak ekonomi-politik warga negara. Media literacy tidak memadahi jika hanya mengajarkan bagaimana publik merespon tayangan televisi, kecenderungan pemberitaan, dan semacamnya. Media literacy secara ontologis harus bisa menjelaskan duduk-perkara media penyiaran sebagai institusi sosial dengan segala konsekuensinya terhadap nilai-nilai dan kepentingan publik.

* * *

Pendekatan public good ini menempatkan publik pada posisi otoritatif untuk turut menentukan tujuan, fungsi, kecenderungan dan kualitas praktek penyiaran. Sungguhpun bukan sesuatu yang benar-benar baru, pendekatan ini sangat relevans untuk merespon perkembangan terkini media penyiaran di Indonesia. Setelah menyaksikan bagaimana media penyiaran secara meyakinkan turut berkontribusi pada momentum reformasi 1998, kita kini menyaksikan bagaimana karakter kepublikan media penyiaran menuju titik-rendah. Proses komersialisasi dan komodifikasi ranah penyiaran diikuti trend imagologi dan banalisasi ruang publik.

Hampir seluruh representasi kebudayaan (politik, ekonomi, sosial, hukum, sastra dll ) direduksi ke dalam dimensi citra, direproduksi dalam formula yang serba parsial, menghibur dan miskin esensi. Dengan menimbang dampak eksesif media penyiaran, muncul kekhawatiran trend pendangkalan ruang publik ini berujung pada pudarnya determinasi nilai-nilai kewargaan dalam evolusi watak sosial masyarakat, tergusur oleh orientasi pemujaan citra, kecenderungan self-interested dan hasrat konsumsi.

Persoalannya, pada saat yang sama sulit menemukan cara efektif untuk mengevaluasi media penyiaran. Kritik masyarakat hampir selalu terbentur dinding-tebal ketinggihatian pengelola televisi. Kritik menjadi sekedar gerundelan karena esensinya tidak direspon dengan perubahan. Media penyiaran selalu lihai berkelit dari tuntutan perubahan. Opsi bagi program tayangan yang kontroversial bisa berupa : penghentian untuk sementara waktu dan putar lagi jika kontroversi telah reda, pemindahan program ke televisi lain, atau memroduksi program yang serupa tapi tak sama. Maka tayangan “Smack Down” yang telah memantik kritik masyarakat pun tiba-tiba muncul pada stasiun televisi lain. Ketika sebuah tayangan menuai kontroversi, lazim terdengar respon seperti ini, “ Jika tak suka acara kami, pindah saja ke channel lain”. Ketika sebuah program televisi dianggap membahayakan perkembangan mental anak-anak, muncul jawaban, “Tanggung-jawab atas anak ada pada orang-tuanya, bukan pada stasiun televisi”.

* * *

Terjadi debat-kusir yang tak produktif tentang siapa yang bertanggung-jawab atas dampak tayangan televisi. Pengelola televisi atau pemirsa ? Debat kusir ini menunjukkan pendekatan dampak semata kurang efektif untuk mengevaluasi media penyiaran. Selain terbentur pada ukuran-ukuran dampak media yang bersifat kualitatif-subyektif, pendekatan ini juga cenderung mereduksi relasi media penyiaran dan khalayak sekedar sebagai relasi produsen-konsumen. Dalam kerangka relasi produsen-konsumen, media penyiaran merasa terikat kepada publik sebatas produk yang diproduksi dan diakses oleh khalayak. Di luar masalah itu, media penyiaran merasa otonom.

Pendekatan dampak menegasikan relasi yang lebih fundamental dalam domain penyiaran, yakni relasi publik-institusi sosial. Bahwa pemanfaatan kekayaan publik dalam penyiaran mengandung konsekuensi bagi eksistensi media penyiaran. Bisnis penyiaran tidak bisa dipandang sepenuhnya sebagai bagian dari privat sector. Sejauh ketergantungan terhadap pemanfaatan gelombang elektromagnetik belum dapat diurai, media penyiaran harus terus dibedakan dari institusi bisnis pada umumnya. Di sini, pendekatan public good menjadi penting sebagai basis evaluasi media penyiaran.

Pemanfaatan kekayaan publik melahirkan daulat publik atas domain penyiaran. Namun daulat publik ini tidak harus diterjemahkan dengan intervensi langsung publik atas manajemen media penyiaran. Sesuatu yang sulit dibayangkan realisasinya. Yang lebih ditekankan di sini adalah kesadaran etis para pengelola penyiaran komersial bahwa mereka telah berhutang publik kepada publik. Mereka telah mengeksploitasi kekayaan publik untuk maksimalisasi akumulasi keuntungan pribadi.

Tidak semestinya “hutang budi” ini dibalas dengan ‘air tuba” : program-program siaran berkualitas rendah, kurang mengindahkan realitas keberagaman masyarakat, bahkan destruktif terhadap perkembangan keadaban publik. Dominasi karakter kepublikan dalam praktek penyiaran komersial mungkin kurang realistis. Namun setidak-tidak karakter itu tidak tenggelam sama-sekali oleh dimensi komersial dan komoditas ruang penyiaran. Sesuatu yang terbukti bisa diwujudkan di negara-negara maju pada mana industri penyiaran kita berkiblat.

Keberagaman budaya memang harus dirayakan. Namun perayaan itu harus tetap menimbang kepelbagaian minat, nilai dan kepentingan. Jika demikian adanya, dan jika publik berdaulat atas langit di atas kepalanya, maka etiskah terus-menerus memaksa rakyat Aceh menonton tayangan Bay Watch, orang Papua menonton Ketoprak, orang Ternate menonton Wayang Orang ? Di sini, penghargaan terhadap prinsip-prinsip lokalitas, desentralisasi dan diversitas adalah sebuah imperatif. Dan memberi ruang bagi eksistensi lembaga penyiaran lokal, komunitas dan publik, adalah sebentuk kesadaran etis atas keterbatasan kemampuan televisi komersial nasional untuk melayani seluruh masyarakat dalam suatu bangsa yang begitu besar dan majemuk.

Agus Sudibyo, Deputi Direktur Yayasan SET Jakarta


Responses

  1. Willkommen. RUU ITE kenapa ember bocor gitu sih Mas? Kalau sikapi porno, pendapatku tetap sama. Btw, soal ITE, di satu sisi orang canggih di Indonesia banyak, tapi yang canggih terarah produktif: susah! Bawannya porno melulu. Di pojok lain, kok jadi pemasungan terselebung ya? Persis seperti ramalan Mas Dib dkk. Tabik!


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: