Oleh: Agus Sudibyo | Maret 28, 2008

DAULAT PUBLIK ATAU DAULAT RATING ?

Koran Tempo, Rabu, 26 Desember 2007


Oleh: Agus Sudibyo

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.” Pasal 33 Konstitusi ini mempunyai implikasi sangat serius bagi media penyiaran. Sejauh ketergantungan praktek penyiaran terhadap penggunaan gelombang elektromagnetik belum bisa direduksi, media penyiaran jelas bukan murni entitas bisnis. Media penyiaran adalah institusi sosial yang harus bertumpu pada nilai-nilai publik. Hubungan antara stasiun televisi dengan pemirsa bukan hanya hubungan produsen-konsumen, tetapi juga hubungan antara ”pemilik” dan penyewa” kekayaan publik.

Maka selalu menjadi kewajiban para pemilik dan profesional media penyiaran untuk menjawab apakah eksistensi media penyiaran telah relevans bagi pembentukan watak kultural masyarakat ? Apakah karakter-karakter kepublikan telah tercermin dalam program dan tayangan yang secara reguler mereka sajikan kepada publik, serta pada praktek-praktek kepemilikan media yang berlangsung ?

Di sini, kita menemukan bahwa problem utama media penyiaran kita sesungguhnya adalah problem pemenuhan konstitusional warga negara atas pengelolaan ranah publik secara adil dan demokratis. Eksploitasi gelombang elektromagnetik sebagai kekayaan publik sejauh ini belum benar-benar dipergunakan ”untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Praktek penyiaran nyaris sepenuhnya diperlakukan sebagai privat sector dalam rejim bisnis yang melulu bersandar pada matra komersialisasi dan komodifikasi.

* * *

Ada berbagai aspek yang perlu dikaji di sini. Salah-satunya adalah keberadaan institusi rating sebagai faktor pemicu proses-proses pelapukan daulat publik atas ranah penyiaran oleh imperatif-imperatif bisnis. Orientasi berlebihan para pengelola media penyiaran terhadap hitungan-hitungan rating secara signifikans telah berdampak pada corak, karakter dan kualitas tayangan-tayangan televisi. Bukan dalam arti yang positip, tetapi dalam konteks akselerasi proses pendangkalan dan pembanalan ruang publik penyiaran.

Jika berlebihan disebut sebagai otoritas satu-satunya, bisa dipastikan rating adalah otoritas utama dalam moralitas dan kadar kepantasan penyiaran televisi. Rating bagaikan the impartial spectator, ”hakim agung” yang menentukan program apa yang harus diproduksi atau yang dibutuhkan oleh pemirsa. Industri penyiaran bisa reluctan terhadap kritik masyarakat, mengabaikan keputusan KPI sebagai regulator resmi atau mendeligitimasi evaluasi lembaga-lembaga pemantau media. Namun terhadap rekomendasi rating, industri penyiaran tunduk-patuh.

Persoalannya kemudian, dari beberapa segi rating sesungguhnya tidak memadahi sebagai the impartial spectator. Pertama, siapakah publik atau pemirsa yang dimaksud dalam penyelenggaraan rating ? Jangan-jangan terjadi reduksi ”publik” menjadi ”pemirsa televisi”, reduksi ”pemirsa televisi” menjadi ”pemirsa televisi di beberapa kota besar”, dan seterusnya. Secara metodologis, rating tidak bisa dipadankan dengan survey. Ini menyangkut siapa respondennya, populasi yang dipilih, bagaimana penarikan sampel, bagaimana metode pengumpulan data. ”Responden” dalam rating bersifat anonim. Kita tidak tahu pasti siapa yang berperan aktif dalam proses penyelenggaraan rating, apakah para pembantu rumah-tangga yang lebih banyak waktu untuk menonton televisi atau anggota keluarga yang lain.

Kedua, rating mendekati pemirsa dari sisi partikular kepentingan bisnis komersial. Dalam mekanisme rating, terjadi reduksi atas ”apa yang dibutuhkan publik” sebagai ”apa yang ditonton publik”. Apa benar yang ditonton pemirsa segmented di 10 kota sungguh menggambarkan kebutuhan publik ? Apa yang layak bagi publik belum tentu sama persis dengan apa yang diminati publik yang terjangkau rating. Apa yang paling banyak ditonton pemirsa juga bukan otomatis berarti apa yang pantas ditonton pemirsa. Benarkah yang paling banyak ditonton itu bermanfaat bagi publik ? Benarkah yang diminati pemirsa televisi itu substansial bagi publik ?

Media penyiaran harus peduli atas permasalahan ini karena sekali lagi, hubungan antara media penyiaran dan publik bukan murni hubungan produsen-konsumen, melainkan juga hubungan antara peminjam dan pemilik kekayaan-publik. Eksploitasi gelombang elektromagnetik sebagai kekayaan-publik menuntut tanggung-jawab lebih dari sekedar memberikan tayangan yang digemari sebagian pemirsa.

Ketiga, Rating memicu industri penyiaran berlomba-lomba memproduksi program dengan rating tertinggi dalam suatu logic produksi budaya populer : serba cepat, efisien, aktual, instans. Aspek kedalaman, kualitas dan relevansi bukan prioritas utama. Dalam konteks inilah terjadi transformasi simpati yang bercorak voluntaristik menjadi simpati instrumentalistik terhadap pemirsa televisi. Simpati instrumentalistik mengondisikan industri penyiaran untuk tidak sungguh-sungguh bersimpati kepada pemirsa karena alasan kebaikan hati : pemberdayaan, pencerdasan, pencerahan, pengembangan ruang demokrasi. Tetapi lebih karena pertimbangan-pertimbangan bisnis: menyuguhkan hiburan untuk mendapatkan rating atau share tinggi sebagai sarana untuk mendapatkan income yang lebih besar. Rasionalitas komunikasi yang mensyaratkan kualitas informasi, mutual-understanding dan resiproksitas interaksi tergeser oleh rasionalitas sasaran yang melulu berorientasi kepada raihan rating dan share audience.

* * *

Rating barangkali tetap perlu sebagai sebuah parameter. Namun rating bukanlah otoritas tertinggi dalam moralitas penyiaran. Rating bisa memfasilitasi media penyiaran untuk keluar dari ”dunia kehidupan”, menjadi subsistem yang benar-benar digerakkan rasionalitas ekonomi. Lalu pencapaian kebaikan atau kesejahteraan bersama (bonum publicum) hanya dianggap sebagai hasil sampingan dari kinerja pelaku bisnis mengejar kepentingan partikular, bukan buah dari komitmen untuk mewujudkan keutamaan-keutamaan media.

Media harus tetap didudukkan sebagai institusi perwujudan hak-hak politik warga negara secara diskursif dan deliberatif, serta sarana pembentukan watak kultural masyarakat. Tanpa menafikan orientasi profit making, media penyiaran tetaplah sebuah ruang publik tempat bersemainya nilai-nilai kewargaan, persamaan, pelayanan dan kepentingan umum. Rasionalitas komunikatif dan rasionalitas ekonomi dunia penyiaran semestinya tidak saling menundukkan, tetapi saling mengandaikan dan menenggang. Maka diperlukan parameter lain untuk rating yang selama ini secara formatif dan eksesif telah menentukan corak dan kualitas tayangan televisi di Indonesia.

Tahun 2007, sebagaimana tahun sebelumnya, masih berakhir dengan catatan negatif tentang tayangan-tayangan televisi yang kontraproduktif bagi prinsip-prinsip keutamaan publik. Semoga, tahun depan komunitas penyiaran semakin sadar betapa besar harapan masyarakat akan peran positip media penyiaran dalam membentuk watak kultural masyarakat.

Agus Sudibyo, Deputi Direktur Yayasan Sains Estetika dan Teknologi Jakarta


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: