Oleh: Agus Sudibyo | Maret 28, 2008

Depkominfo dan Lupa Sejarah

Oleh: Agus Sudibyo

“Departemen Penerangan adalah perangkat negara yang harus melindungi kepentingan-kepentingan negara….Sudah menjadi tugas kami untuk membela apapun tindakan yang diambil pemerintah.”

Ali Murtopo melontarkan pernyataan ini ketika ia diangkat menjadi Menteri Penerangan RI, selang beberapa minggu setelah pembredelan pers besar-besaran tahun 1978. Ali Murtopo kemudian menjadi arsitek utama di balik proses transformasi fungsi Departemen Penerangan (Deppen) yang jauh melampaui batas-batas fungsi information aparatus sepeti lazim dikenal dalam khasanah negara demokrasi modern.

Jika konsisten dengan konsep information aparatus,  peranan Deppen semestinya terbatas pada fungsi membangun dan menggerakkan sistem akses informasi timbal-balik antara pemerintah dan publik. Dengan kata lain, Deppen tak akan beranjak jauh dari fungsi-fungsi public service pada ranah informasi dan komunikasi.

Namun sejarah mencatat, di bawah kendali Menteri Mashuri dan Ali Murtopo, Deppen  secara sistematis mengalami reinkarnasi menjadi perangkat ideologis-represif negara Orde Baru. Lingkup-kerjanya bukan sekedar membangun komunikasi politik pemerintah dengan publik, namun juga mensukseskan program-program pemerintah, menjaga legitimasi kekuasaan dan ketertiban umum. Pada tataran praksis, wewenang Deppen mencakup tindakan-tindakan represif yang dianggap perlu terhadap institusi/individu pers yang “anti-pemerintah” serta unsur-unsur sipil yang berani menentang konsensus-konsensus nasional yang telah ditetapkan negara.

Deppen dilahirkan untuk menjadi pusat indoktrinasi negara Orde Baru tentang “pembangunan nasional”, “cita-cita Orde Baru”, “semangat nasional Pancasila”, serta “kepribadian nasional”. Dengan sikap tinggi-hati, Deppen memposisikan dirinya sebagai “juru penerang” yang akan membawa  bangsa Indonesia menjadi bangsa yang “optimis, bersikap mental positip, serta mempunyai kesadaran bernegara”. (Dhakidae 1991)

Dalam kerangka indoktrinasi itu, Negara Orde Baru kemudian mengintrodusir terminologi “jurnalisme pembangunan”, “jurnalisme Pancasila” serta “pers yang bebas dan bertanggung jawab”. Pers  ditempatkan sebagai bagian integral dari sistem penerangan nasional dan harus bertekuk lutut di bawah kontrol Menteri Penerangan (dan Menkopolkam). Pers tak pernah leluasa menjalankan fungsi kritik karena selalu dibenturkan pada tanggung jawab menjaga ketertiban umum, menjaga wibawa pemerintah dan turut “meletakkan dasar-dasar bagi stabilitas dan keamanan nasional”.

Sebagai pemegang otoritas penuh untuk mengeluarkan dan mencabut izin terbit (SIUPP) dan  akreditasi wartawan, Penasehat Dewan Pers, serta penentu kebijakan distribusi kertas, Menteri Penerangan secara efektif dapat menjalankan fungsi “polisional” terhadap pers. Pembungkaman terhadap institusi/individu pers yang kritis terhadap kebijakan pemerintah dapat dilakukan kapan saja, tanpa melalui proses peradilan dan tanpa mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar.

Alih-alih membangun proses komunikasi timbal-balik antara negara dan masyarakat,  sepanjang Orde-Baru Deppen terus-menerus memperagakan aksi-aksi sepihak negara dalam “menertibkan” ruang-publik. Tak pelak Orde Baru menjadi periode panjang dimana tindakan “penerangan” secara radikal mengalami transformasi makna dari sekedar tindakan “memberitahukan” menjadi tindakan “memaksakan tafsir kebenaran”, dari sekedar tindakan “mengkomunikasikan” menjadi upaya untuk “menyeragamkan pikiran”.

*     *     *

Pertanyaannya kemudian, apakah makna fakta-fakta sejarah itu bagi bangsa Indonesia ke depan? Mengutip filsuf Th. Adorno, “Membuka kembali lembaran-lembaran masa lalu yang sarat  dengan pengalaman pahit merupakan keharusan imperatif. Ingatan kolektif yang terbentuk harus menjadi sandaran bagi setiap keputusan  agar pengalaman-pengalaman pahit di masa lalu tidak terulang.”

Merujuk pada pemikiran Adorno, fakta sejarah itu semestinya menjadi dasar bagi proses-proses perumusan kebijakan pada tataran komunikasi politik. Fakta sejarah juga menjadi pelajaran berharga bagi unsur-unsur masyarakat sipil dalam mensikapi perilaku kekuasaan yang sering kali sulit ditebak dan cenderung ahistoris.

Dengan perspektif inilah keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menaikkan status Kementerian Kominfo menjadi Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) seharusnya disikapi. Bukan hendak serta-merta mengafirmasi tuduhan-tuduhan bahwa Depkominfo akan menjadi reinkarnasi dari Deppen. Bukan mau menganggap sepi janji Menteri Kominfo bahwa dirinya sama sekali tidak punta niatan untuk menjadi The next Harmoko.

Persoalannya adalah, meskipun janji-janji telah diucapkan, tetap tidak ada jaminan bahwa sejarah  tidak terulang: institusi semacam Depkominfo lebih difungsikan sebagai represive-ideologis state aparatus daripada sebagai information aparatus. Pada awal pemerintahan Orde Bar, Pemerintah juga mengubah status Kementerian Penerangan menjadi Departemen Penerangan. Sebuah keputusan politik yang kemudian menjadi titik awal dari lahirnya sebuah super body yang sangat kuat, represif dan selalu menjadi sumber masalah bagi praktek kebebasan berpendapat dan kebebasan pers.

Mengapa pengalaman sejarah semacam ini begitu mudah luput dari perhatian kita? Mungkin benar diagnosis yang selama ini diungkapkan para ahli sejarah: sebagai bangsa kita punya persoalan serius dalam soal ingatan. Bukan saja ingatan terhadap sesuatu yang telah lampau, namun juga terhadap pengalaman-pengalaman yang belum lama berlalu. Begitu sempit ingatan kita, sehingga kita sudah mulai lupa  terhadap apa yang terjadi selama 32 kekuasaan Orde Baru yang  berakhir hanya beberapa tahun yang lalu. “Masa lalu tak pernah diperiksa, dan kita mengalami amnesia sejarah,” ungkap Eep Saefullah Fatah (2004).

Lupa sejarah! Kesan inilah yang kemudian melekat pada  keputusan politik  untuk membentuk Depkominfo itu. Pemerintah berusaha mengisolir keputusan politik yang mereka ambil dari pengalaman-pengalaman sejarah yang sesungguhnya mempunyai relevansi langsung dengan keputusan tersebut. Pengalaman sejarah itu diperlakukan sekedar sebagai rentetan peristiwa di masa lalu yang tidak ada maknanya bagi proses-proses untuk merancang masa depan.

Gejala lupa sejarah itu juga tercermin dari sikap-sikap Kementerian Kominfo sebelumnya. Kita bisa menyaksikan betapa keras “ikhtiar politik” Kementerian Kominfo untuk merebut kembali  fungsi regulator penyiaran. Padahal UU Penyiaran No. 32/2002 telah mengamanatkan fungsi tersebut kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Hasrat Kementerian Kominfo untuk “membina” kehidupan media cetak juga tidak pernah surut, meskipun UU Pers No. 40/1999 dengan tegas telah melimpahkan peran itu kepada Dewan Pers.

Dengan kata lain, pembentukan Depkominfo sesungguhnya merupakan titik kulminasi dari upaya-upaya sistematis untuk mengembalikan kontrol pemerintah terhadap kehidupan pers dan penyiaran. Yang terlupakan di sini adalah catatan sejarah bahwa Pemerintah sendiri selama ini tidak berhasil membuktikan diri sebagai regulator yang baik. Ketika otoritas tertinggi di bidang pers dan penyiaran dipegang oleh Deppen, yang terjadi justru monopoli kepemilikan media oleh orang-orang pemerintah dan pengusaha kroni, monopoli kertas, praktek jual-beli frekuensi radio sebagai lahan korupsi, serta mobilisasi dukungan media untuk partai pemerintah (Golkar).

Upaya untuk mempertanyakan keberadaan Depkominfo dengan demikian bisa dilihat sebagai perjuangan “melawan lupa”. Jejak-jejak otoritarianisme Deppen belum sepenuhnya hilang. Demikian juga trauma-trauma yang ditimbulkannya pada unsur-unsur  masyarakat sipil, belum sepenuhnya tersembuhkan. Tiba-tiba kita dihadapkan pada lahirnya institusi baru dengan kecenderungan dan lingkup kerja yang mengingatkan kita pada sepak-terjang Deppen di masa lalu.

Satu hal yang pasti, pembentukan Depkominfo tidak didahului dengan mekanisme debat publik yang terbuka dan komprehensif. Tidak ada opsi buat keterlibatan  publik. Keputusan itu sepenuhnya menjadi hak prerogratif presiden. Inilah fakta politik yang harus kita terima. Meskipun dalam prakteknya, publik jugalah akhirnya yang paling potensial untuk menanggung resiko-resiko dari keberadaan departemen baru semacam itu.

 

Penulis : Agus Sudibyo, Peneliti ISAI Jakarta

 
 

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: