Oleh: Agus Sudibyo | Maret 28, 2008

Deppen Baru, Malu-Malu Tapi Mau !

Kompas, 12 April 2006

Oleh : Agus Sudibyo

Mengapa kita selalu terlambat mengantisipasi bencana demi bencana itu yang terjadi di negeri ini : busung lapar, gizi buruk, flu burung, bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi berulang-ulang di negeri ini? Banyak jawaban bisa diajukan di sini. Namun ada satu aspek yang hampir selalu dilupakan sebagai penyebab buruknya dampak dari berbagai peristiwa tersebut : kelangkaan informasi.

Masyarakat tidak mempunyai informasi memadahi untuk memprediksi dan mengantisipasi bencana yang mungkin terjadi. Masyarakat tidak mendapatkan penerangan yang cukup tentang bagaimana menghindari situasi krisis, bagaimana berkordinasi menghadapi bencana, dan kepada siapa meminta bantuan. Lembaga-lembaga pemberi bantuan juga tidak mendapatkan informasi cukup untuk menentukan bantuan-bantuan yang paling mendesak dan prioritas-prioritas tindakan ketika dalam kondisi darurat. Gambaran paling ekstrim adalah kala bangsa ini kalang-kabut menangani maha bencana tsunami Desember 2004.

Siapa yang paling bertanggung-jawab atas “kelangkaan informasi” itu? Tak lain dan tak bukan adalah pemerintah. Pemerintah bertanggung-jawab atas penyebaran informasi yang dibutuhkan masyarakat untuk mengantisipasi bencana, wabah penyakit dan masalah-masalah sosial lain. Namun di sini pula letak kelemahan pemerintah selama ini : lalai terhadap fungsi-fungsi “diseminasi informasi”. Bahkan pemerintah bersikap reaktif ketika fungsi itu bisa dijalankan dengan baik oleh pers, seperti ketika media berhasil mengungkapkan puluhan warga mati kelaparan di Papua beberapa bulan lalu.

Regulator Media

Pengabaian fungsi diseminasi informasi juga terlihat dari pelembagaan Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo). Melihat fakta-fakta di atas, Pemerintah semestinya merumuskan kompetensi-kompetensi Depkominfo sebagai information apparatus. Membangun kapasitas sosialisasi kebijakan dan diseminasi informasi, sehingga kita bisa berharap pemerintah tidak terlambat lagi dalam mengantisipasi masalah-masalah sosial yang terjadi. Fungsi diseminasi informasi ini pula yang dijanjikan pemerintah ketika menaikkan status Kementerian Kominfo menjadi Depkominfo.

Namun fakta berbicara lain. Depkominfo sejauh ini belum berfungsi sebagai juru penerang yang baik buat masyarakat. Kelangkaan informasi masih terus terjadi. Masyarakat praktis hanya tergantung pada informasi media untuk mengetahui seluk-beluk flu burung, gizi buruk, kelangkaan pekerjaan, pengangguran, kenaikan harga-harga dan seterusnya.

Keberadaan Depkominfo juga belum mengubah fakta pemerintahan SBY berjalan tanpa strategi komunikasi politik yang solid. Hampir setiap kebijakan atau rencana kebijakan menuai kontroversi : RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi, PP Penyiaran dan penentuan tarif daftar listrik dan seterusnya. Pemerintah merasa legitimate dengan keputusan-keputusannya, sementara unsur publik merasa diciderai kepentingan dan rasa keadilannya. Kita menghadapi saluran komunikasi yang macet. Di luar media massa, tidak ada ruang antara untuk bernegosiasi dan berdialog secara demokratis dan egaliter. Belum ada lembaga yang secara efektif menjadi public relation pemerintah dan menjalankan peran mediasi.

Lalu apa saja kegiatan Depkominfo ? Melalui paket PP Penyiaran, Depkominfo justru melembagakan fungsi baru : lembaga regulator media penyiaran. Pekerjaan ini bukan hanya tidak mendesak, namun juga kontraproduktif dalam konteks demokratisasi. Tidak ada negara demokrasi yang memberikan otoritas kepada pemerintah untuk mengurusi media penyiaran, yang notabene merupakan urusan publik. Bangsa Indonesia juga mempunyai sejarah panjang betapa buruknya kebijakan semacam itu bagi ranah kebebasan berekspresi.

Ego Sektoral

Pada awalnya, memang berlebihan mencurigai Depkominfo sebagai Deppen baru. Namun dengan melihat betapa keras ikhtiar politik Depkominfo untuk menjadi regulator penyiaran, meskipun DPR dan kalangan masyarakat tegas menentangnya, kecurigaan itu menjadi beralasan. Apalagi jika menyimak proyeksi Depkominfo untuk membuat standard perilaku media, mengordinasikan lembaga-lembaga media watch, serta merevisi UU Pers dengan penekanan pada pengaturan tentang moralitas dan profesionalitas media. Kabar terakhir yang sangat mengejutkan sekaligus mencemaskan, Depkominfo meminta kepada seluruh penerbitan pers untuk mendaftarkan diri. Depkominfo telah menegasikan kedudukan KPI, Dewan Pers dan asosiasi-asosiasi media.

Langkah-langkah Depkominfo mensiratkan upaya sistematis untuk mengembalikan otoritas pemerintah dalam mengontrol kehidupan media dan penyiaran. Depkominfo kelihatan canggung dalam memposisikan dirinya layaknya Deppen di masa lalu. Mungkin karena mempertimbangkan reaksi keras kalangan masyarakat sipil. Namun perilaku politik yang diperlihatkan sesungguhnya sebangun dengan perilaku Deppen di masa lalu : menempatkan pemerintah sebagai pembina dan pengontrol kehidupan media.

Pertanyaan kemudian, benarkah Presiden SBY mempunyai agenda sejauh itu? Dalam sejarahnya SBY sesungguhnya berhutang popularitas kepada media. Kemenangan SBY memperebutkan kursi presiden di satu sisi adalah cermin kemenangan media dalam melahirkan tokoh alternatif.

Fakta ini memang tidak otomatis membuat seseorang menjadi lebih empathi terhadap masa depan demokratisasi media. Namun bisa jadi pula langkah zik-zak Depkominfo dalam mengendalikan media dan penyiaran sesungguhnya lebih mencerminkan improvasi dan ego sektoral lembaga atau pejabat publik bersangkutan, tanpa merujuk pada garis-politik Presiden sendiri sebagai seorang demokrat.

Deputi Direktur Yayasan Sains Estetika dan Teknologi (SET) Jakarta,


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: