Oleh: Agus Sudibyo | Maret 28, 2008

Determinasi Pemerintah Dalam Kehidupan Pers, Sebuah Ancaman

 

Oleh: Agus Sudibyo

Beberapa tahun belakang, bertolak dari perubahan besar menuju iklim politik yang lebih terbuka dan egaliter Indonesia pasca 1998, orang percaya bahwa dinamika kehidupan pers tidak lagi ditentukan oleh relasi-relasi antara pers dengan negara. Era otoritarianisme kekuasaan sudah berakhir, dan negara tak lagi menjadi faktor determinan dalam kehidupan pers. Dinamika kehidupan pers lebih ditentukan oleh relasi horizontal antara pemodal, kelompok profesional dan unsur-unsur masyarakat sipil.

Kita begitu yakin, pendulum ancaman-ancaman bagi kebebasan pers telah bergeser dari negara menuju masyarakat. Yang kita identifikasi sebagai musuh kebebasan pers kemudian adalah satgas PDIP, Banser NU dan kelompok-kelompok sipil lainnya.

Namun kesimpulan ini tampaknya perlu segera direvisi. Negara, melalui kecenderungan politik yang ditunjukkan belakangan, tetap menjadi factor determinan dalam menentukan kehidupan pers ke depan.  Negara tidak sungguh-sungguh hendak menciptakan kondusifitas bagi iklim kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Negara tetap menunjukkan kecenderungan yang kian lama kian kuat untuk mengendalikan dinamika dalam tubuh pers dan masyarakat sipil pada umumnya. Dengan kata lain, negara tidak sepenuhnya hendak menyerahkan urusan publik kepada publik.

Kita bisa melihatnya dari sejumlah perundang-undangan yang diintrodusir pemerintah beberapa tahun terakhir. Dengan menggunakan jargon dan prosedur-prosedur demokrasi, pemerintah banyak mengajukan inisiatif legislasi perundang-undangan yang berpotensi untuk menimbulkan masalah serius pada proses demokratisasi itu sendiri. RUU KUHP, RUU Intelijen dan RUU Kerahasiaan Negara bisa menjadi contoh yang menarik di sini.

Ketiga RUU ini memuat klausul-klausul yang bersifat sumir dan multiinterpretatif tentang ruang-lingkup : rahasia negara, kepentingan intelijen, pencemaran nama baik, penistaan dan lain-lain. Ini tak ubahnya pasal-pasal karet yang semasa Orde Baru dapat digunakan secara semena-mena untuk memidanakan individu/penerbitan pers dan kelompok-kelompok kritis yang berusaha mengorek penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam  tubuh pemerintah. Pasal-pasal karet yang cukup efektif untuk membungkam kritisisme public dan public scrutiny.

Hampir dapat dipastikan bahwa komunitas pers  akan menanggung resiko paling berat jika produk hukum di atas berhasil diundangkan. Pers yang sejauh ini banyak berurusan upaya-upaya akses informasi ke berbagai badan public, dan begitu sering pada tuduhan-tuduhan pembocoran rahasia negara, pencemaran nama baik, penghinaan terhadap kepala negara dan semacamnya.

Pada sisi lain, kita juga perlu mencermati keputusan pemerintah untuk membentuk Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo). Yang terjadi disini bukan sekedar naik statusnya sebuah kementerian menjadi departemen, namun juga transformasi fungsi yang jauh melampau fungsi-fungsi public service, sebagaimana lazim diperankan oleh departemen/kementerian informasi dan komunikasi.

Depkominfo bukan hanya diproyeksikan sebagai public relation pemerintah, dengan tanggung-jawab mensosialisasikan program dan kebijakan pemerintah. Depkominfo juga bukan hanya mendapatkan limpahan fungsi Pos dan Telekomunikasi (postel) dari Departemen Perhubungan.

Departemen baru ini juga diproyeksikan menjadi lembaga regulator di bidang media. Hal ini bisa dilihat dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Penyiaran yang sedang disiapkan Pemerintah. RPP ini memberikan wewenang yang sangat besar kepada Menkonminfo untuk memegang kendali atas regulasi bidang penyiaran. Menkominfolah yang akan memegang otoritas izin penyiaran, alokasi frekuensi radio dan televisi, pembatasan siaran asing, kepemilikan modal asing dan lain-lain.

Padahal  UU Penyiaran No. 32/2002 dengan sangat jelas telah menentukan bahwa funsgi-fungsi regulator penyiaran diserahkan kepada sebuah lembaga baru, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Pembentukan KPI sendiri dilatarbelakangi untuk melakukan proses check and balance terhadap kekuasaan eksekutif yang sedemikian besar terhadap urusan-urusan public, termasuk di antaranya adalah urusan media dan penyiaran. Reformasi penyelenggaraan pemerintahan menuntut peninjauan kembali, bahkan pengurangan otoritas pemerintah pada urusan-urusan public. Pemerintah juga harus menerima lahirnya lembaga-lembaga baru yang mengambil bahkan menggantikan sebagian peran mereka pada bidang tertentu.

Namun pemerintah sesungguhnya tidak siap menghadapi perubahan itu. Pemerintah tidak siap untuk berbagi peran dengan lembaga semacam Dewan Pers dan KPI. Lebih dari itu, kebebasan pers dalam prakteknya selalu menjadi sumber masalah bagi pemerintah: instabilitas kekuasaan, melemahnya legitimasi politik, serta munculnya kelompok-kelompok penekan yang sulit dikendalikan.  Membungkam kebebasan pers kemudian menjadi pilihan tak terhindarkan untuk  mempertahankan struktur politik yang sentralistik dan tertutup. Maka negara pun menunggu momentum serta mengais setiap peluang untuk menegakkan supremasi terhadap kehidupan pers, termasuk di antaranya dengan melahirkan  regulasi-regulasi yang bersifat kontra kebebasan pers.

 Persoalannya kemudian adalah, unsur masyarakat sipil tidak cukup kritis terhadap upaya-upaya negara untuk melakukan “pembalikan sejarah” itu. Unsur masyarakat sipil, tanpa terkecuali pers sendiri, tidak memberikan respon yang signifikans terhadap isu-isu di seputar RUU KUHP atau RUU Kerahasiaan Negara. Keputusan Presiden untuk melahirkan Depkominfo juga direspon secara ala-kadarnya. Seakan-akan tidak ada yang istimewa dari keputusan tersebut.

Mungkin energi dan perhatian unsur-unsur masyarakat sipil terkuras pada agenda-agenda sektoral yang juga membutuhkan perhatian mereka, sehingga perkembangan spesifik, seperti kemunculan Depkominfo itu luput dari perhatian mereka. Namun tanpa respon yang berarti dari masyarakat sipil, khususnya komunitas pers, upaya pemerintah untuk kembali menegakkan supremasinya terhadap kehidupan pers akan berjalan terus.

Depkominfo niscaya akan menjadi departemen baru dengan lingkup-kerja dan otoritas yang hampir tak ada bedanya dengan Departemen Penerangan pada jaman Orde Baru.  Selanjutnya, pemerintah mungkin akan semakin bersemangat untuk melanjutkan rencananya merevisi UU KUHP dan UU Pers dengan materi revisi yang justru  lebih merusak bagi iklim kebebasan bers dan kebebasan bereskpresi.

Jika semua ini terjadi, maka kita harus menerima negara kembali menjadi factor yang sangat determinan dalam kehidupan pers. Dan cita-cita demokratisasi dan liberalisasi kehidupan media dan penyiaran akan semakin sulit diwujudkan.

 

Penulis : Agus Sudibyo, peneliti ISAI, Koordinator Loby Koalisi Untuk Kebebasan Informasi.

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: