Oleh: Agus Sudibyo | Maret 28, 2008

Dibutuhkan : Kesadaran Baru Tentang Peranan Pers

 

Oleh: Agus Sudibyo

Dalam lima tahun terakhir,  ada begitu banyak fakta yang menunjukkan  betapa sulitnya unsur-unsur pemerintah bersikap proporsional terhadap pers. Kritik pers hampir selalu ditanggapi secara emosional dan reaktif oleh para pejabat pemerintah. Jika mereka terpojokkan oleh pemberitaan media, berbagai tuduhan balik pun dilontarkan : pers telah kebablasan, menyebarkan fitnah, mencemarkan nama baik, tidak nasionalis, dan lain-lain. Jika terjadi sengketa  dengan media, mereka lazim menggunakan kekuatan massa untuk meneror kantor pemberitaan media, atau serta-merta menuntut pihak media ke pengadilan dengan mengabaikan mekanisme yang ada : penggunaan hak jawab dan pengaduan ke Dewan Pers.

Unsur-unsur Pemerintah tampak tidak sensitif terhadap kepentingan besar di balik praktek-praktek jurnalistik. Bahwa seorang jurnalis menulis berita bukan hanya atas nama dirinya sendiri, namun juga atas nama kemaslahatan umum. Praktek-praktek jurnalistik secara faktual bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak : hak-hak publik atas informasi, hak-hak setiap warga negara untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Tanpa pers yang bebas, sulit membayangkan kelompok marginal : buruh, petani, kaum miskin kota, kelompok perempuan dan lain-lain dapat mempengaruhi proses-proses pengambilan kebijakan. Tanpa pers yang bebas, pemerintah juga sulit menangkap realitas dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. 

Vonis penjara 1 tahun yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap  Pemimpin Redaksi majalah Tempo, Bambang Hary Murti beberapa saat yang lalu semakin mempertegas fakta betapa lemahnya apresiasi pemerintah terhadap signifikansi kebebasan pers. Dalam kasus ini, seorang jurnalis  dipidanakan sebagai konsekuensi dari kerja jurnalistiknya. Pengadilan tak mempertimbangkan kepentingan umum di balik praktek-praktek pemberitaan, dan memperlakukan jurnalis layaknya para kriminal yang lain.

*     *     *

Fakta demi fakta di atas menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya melindungi kerja-kerja jurnalistik. Namun problem yang tak kalah serius terletak pada cara-pandang unsur-unsur pemerintah dalam melihat  fungsi dan kedudukan pers.  Jaman memang sudah berubah. Kondisi politik sudah jauh lebih terbuka. Namun tidak demikian dengan persepsi dan ekspektasi kalangan pemerintah terhadap pers.

Belum terjadi  transformasi kultural yang membuat orang-orang pemerintah lebih apresiatif terhadap hak-hak publik atas informasi, perbedaan pendapat dan fungsi kritik yang sejauh ini sangat identik dengan praktek kebebasan pers. Kita patut waspada, jangan-jangan mereka masih memandang pers dengan paradigma lama : pers sebagai alat pemerintah. Jangan-jangan dalam alam pikir mereka, masih bertahan ilusi tentang pers sebagai “mitra” pemerintah, perangkat pembangunan nasional,  perekat kesatuan bangsa dan lain-lain.

Sementara pada saat yang sama gerakan reformasi di bidang pers justru hendak dimaknai sebagai transformasi menuju pers yang profesional. Jati-diri pers profesional kurang-lebih adalah tidak berpihak kepada siapapun kecuali kepada kebenaran, tidak menjadi alat siapapun kecuali menjadi alat bagi publik untuk mengontrol kekuasaan. Pers profesional senantiasa menjaga jarak kepada siapapun dan berusaha mengembangkan prinsip-prinsip imparsialitas. Pers profesional senantiasa kritis terhadap keadaan dan peka terhadap segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Reformasi di bidang pers juga hendak dimaknai sebagai upaya untuk mengembalikan urusan publik kepada publik, yang berarti keharusan meminimalisir campur-tangan pemerintah pada ranah kebebasan bereskpresi dan kebebasan pers. Lembaga independen seperti Dewan Pers dan KPI kemudian akan mengambil-alih peran pemerintah sebagai regulator atau lembaga kontrol di bidang media dan penyiaran.

Konservatisme dalam memandang peranan pers itu akan menimbulkan implikasi serius. Cara pandang tersebut akan menentukan kebijakan dan keputusan macam apakah yang hendak diambil pemerintahan baru di bidang pers. Apakah regulasi di bidang pers akan mencerminkan hukum sebagai medium bagi pemerintah untuk melakukan kolonisasi terhadap urusan publik (meminjam istilah Habermas)? Atau sebaliknya, hukum sebagai sistem hak, dimana pengakuan atas hak asasi manusia dan kedaulatan publik lebih dikedepankan daripada  hasrat untuk mendisiplinkan publik di bawah otoritas tunggal yang dipegang pemerintah?    

Kita juga perlu memperhatikan apakah kebijakan pemerintah (termasuk keputusan lembaga peradilan)  di bidang pers menunjukkan bekerjanya rasionalitas kognitif instrumental, dimana pejabat pemerintah diberi wewenang menentukan kebijakan-kebijakan secara sepihak. Sebagai mahkluk rasional-bertujuan, hampir pasti mereka akan bias kepentingan sendiri dalam merumuskan kebijakan itu.  Apalagi sejauh ini para pejabat pemerintah notabene mempunyai kompleks tersendiri dalam relasinya dengan pers (anti-kritik, dendam, paranoid) sehingga sulit diharapkan bisa bersikap jernih dan obyektif.

Tentu kita berharap kebijakan di bidang pers akan menunjukkan bekerjanya rasionalitas komunikatif, dimana kebijakan hanya bisa terlahir jika ada saling pengertian dan persetujuan dari unsur-unsur yang hendak menanggung konsekuensi-konsekuensi dari pemberlakuan hukum itu. Konsekuensinya, perumusan kebijakan dilakukan secara transparans, partisipatif dan  memperhatikan kepentingan publik.

*      *     *

Persepsi tentang pers sebagai mitra pemerintah atau pemerintah sebagai pembina kebebasan pers tersirat dalam peran-peran Kementerian Komunikasi dan Informasi (kominfo) sejauh ini. Pemerintahan Megawati bersikeras membentuk Kementerian Kominfo dengan alasan  dibutuhkan PR yang baik untuk mensosialisasikan program-program dan keputusan pemerintah.  Namun pada akhirnya terlihat Kementerian Kominfo lebih sibuk dengan upaya untuk mengembalikan otoritas pemerintah di bidang media dan penyiaran yang secara konstitusional telah dialihkan ke Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers. Kementerian Kominfo terus-menerus mempersoalkan keabsahan KPI sebagai lembaga regulator penyiaran, serta tidak kooperatif dalam proses-proses realisasi alokasi dana APBN untuk KPI dan Dewan Pers. Muncul kesan, Kominfo berusaha memperlemah eksistensi KPI dan Dewan Pers.

Pertanyaannya kemudian, apakah konservatisme dalam memandang peranan pers itu  akan dipertahankan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono?  Apakah mereka juga akan membayangkan dirinya sebagai “pembina” kehidupan pers ? Kemunculan SBY sebagai tokoh nasional tak lepas dari kontribusi pers yang profesional dan independen. Media massa adalah faktor determinan dalam mengatrol popularitas SBY hingga menjadi presiden.  Apa-jadinya jika beberapa tahun terakhir media tidak mencitrakan SBY sebagai pemimpin alternatif? Apa jadinya jika media tidak menggunakan figur SBY sebagai medium kritik terhadap kinerja pemerintahan Megawati dan Abdurrahman Wahid? Popularitas SBY mungkin tidak sefenomenal sekarang ini.

Dalam konteks ini, SBY dan para pembantunya semestinya menyadari benar bagaimana  pers yang profesional bekerja. Jika dulu pers kritis terhadap pemerintahan Megawati,  wajar jika ke depan pers akan kritis terhadap pemerintahan SBY. Jika dulu pers menempatkan SBY sebagai figur alternatif dari Megawati, tak lama lagi pers akan menampilkan figur lain sebagai alternatif dari SBY.

Namun bukan berarti pers tidak memberikan kontribusi apa-apa kepada pemerintah. Pers akan berperan dalam program pemberantasan korupsi sebagaimana telah dicanangkan presiden SBY. Pers akan membantu presiden dalam memantau pelaksanaan kontrak sosial yang telah dibuat  para pejabat tinggi negara. Pers juga akan membantu pemerintah  menangkap realitas-realitas yang berkembang di masyarakat sebagai dasar perumusan kebijakan-kebijakan publik.

 

Penulis : AGus Sudibyo, Peneliti ISAI Jakarta, Koordinator Koalisi Untuk Kebebasan Informasi


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: