Oleh: Agus Sudibyo | Maret 28, 2008

DILEMA AMANDEMEN UU PERS

 

Oleh: Agus Sudibyo

Kabar kurang sedap kembali menghampiri komunitas pers. Awal Desember 2003, Pemerintah dan DPR sepakat untuk segera melakukan revisi terhadap UU Pers No 40 Tahun 1999. Sebuah gagasan yang sangat kontroversial. Dewan Pers secara resmi telah menyatakan keberatannya, demikian pula dengan unsur-unsur masyarakat pers lainnya. Kondisi-kondisi seperti apa sesungguhnya yang mendasari gagasan revisi UU Pers, dan dilema apa yang muncul jika revisi dilakukan?

Sebagai negara yang baru merangkak dari sistem otoritarian, Indonesia dihadapkan pada realitas dialektika hubungan antara pers, negara dan masyarakat yang sangat kompleks dan rumit. Oleh karena itu, yang dibutuhkan bukan hanya pengakuan hukum atas prinsip-prinsip kebebasan pers, namun juga regulasi yang mampu menjawab kompleksitas permasalahan pers itu secara komprehensif dan tuntas. Hal inilah yang  belum tergambar dalam UU Pers No. 40/1999. Dengan hanya memuat 21 pasal, UU Pers terkesan terlalu ramping, sederhana dan hanya memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat umum. UU pers telah mewadahi semangat  kebebasan dan egalitarianisme pasca 1998, namun belum menjabarkannya dalam satu aturan-main yang spesifik, mandiri dan tidak multiinterpretatif.

*   *   *

Berkaitan dengan posisi Dewan Pers, UU Pers tidak secara tegas menyatakan bahwa lembaga ini adalah lembaga negara yang harus mendapatkan subsidi dari negara. Pada awalnya  muncul kekhawatiran bahwa subsidi ini akan mengganggu independensi Dewan Pers. Kenyataannya, tanpa subsidi dari negara, dan tanpa disiapkan benar alternatif pendanaan lainnya, Dewan Pers selama ini tidak mampu berfungsi efektif.

Subsidi dari negara sangat dibutuhkan karena tanpa didukung dengan  sistem, organisasi dan SDM yang memadahi, Dewan Pers tak akan dapat memberikan kontribusi signifikans dalam menyelesaikan  kompleksitas problem-problem kebebasan pers.

Pemberdayaan Dewan Pers semestinya dimaknai dalam konteks ini. Bagaimana membuat Dewan Pers bisa berfungsi efektif sebagai jembatan penghubung antara pers, publik dan pemerintah, serta bagaimana menyelesaikan kasus-kasus pemberitaan media  dengan cara-cara yang produktif bagi masa depan kebebasan pers. Pemberdayaan Dewan Pers bukan dengan menjadikannya sebagai lembaga regulator dengan wewenang  membuat aturan-aturan baru serta memberikan sanksi atas pelanggaran yang terjadi.

Reformasi 1998 diikuti dengan lahirnya ratusan perusahaan penerbitan pers baru. Banyak diantara mereka yang tidak menggaji wartawan secara layak, tidak menerapkan prinsip-prinsip jurnalistik dengan benar, mengembangkan pola pemberitaan yang bombastis dan sensasional, mengobarkan semangat kebencian dan permusuhan, serta menonjolkan aspek-aspek pornografi. Tak pelak, dari sinilah muncul tuduhan pers telah kebablasan dalam menerjemahkan kebebasan yang didapatkan. Tuduhan yang merugikan citra pers secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, berbagai pihak menuntut agar diberlakukan standart minimal kelayakan penerbitan pers. UU Pers tidak mengatur aspek ini karena syarat-syarat pendirian perusahaan pers disepakati merujuk pada UU Perseroan Terbatas. Persoalannya, UU Perseroan Terbatas hanya mengatur pendirian perseroan secara umum. Padahal perusahaan pers jelas berbeda dengan  perusahaan pada umumnya. Di dalam diri perusahaan pers, melekat fungsi-fungsi institusi sosial yang menempatkannya sebagai alat  publik untuk mengontrol berbagai bentuk penyelenggaraan kekuasaan. Pada titik inilah muncul usulan agar standard kelayakan perusahaan pers  diatur dalam UU Pers.

Problem yang lebih serius, hingga saat ini UU Pers belum secara efektif  melindungi insan pers dalam menjalankan kerja jurnalistik. Pasal 18 UU Pers mengancam siapapun yang menghambat dan menghalangi kemerdekaan pers dengan ancaman hukum pidana penjara maksimal dua tahun dan pidana denda maksimal Rp 500 juta. Namun klausul ini menjadi sia-sia karena proses hukum terhadap sengketa pemberitaan pers belakangan lebih banyak mengacu pada undang-undang lain, khususnya KUHP yang memuat 35 pasal yang justru bisa menjerat pekerja pers dengan pasal-pasal pidana. Bagaimana menjadikan UU Pers sebagai lex spesialis (pengecualian) berkaitan dengan perkara-perkara pers? Mempertegas jaminan terhadap kebebasan pers di dalam UU Pers menjadi alternatif solusi. Alternatif yang lebih baik adalah dengan memasukkan jaminan terhadap kebebasan pers itu ke dalam  undang-undang dasar. Di Amerika Serikat, perlindungan terhadap kinerja pers sangat kuat karena jaminan terhadap prinsip-prinsip kebebasan pers ditegaskan secara eksplisit dalam konstitusi.

Di sisi lain, juga perlu dipikirkan bagaimana merumuskan perlindungan terhadap  kepentingan publik dari pemberitaan pers yang bersifat merugikan. Pasal 5 UU Pers menegaskan bahwa perusahaan pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi. Namun bagaimana mekanismenya, hak jawab dan hak koreksi seperti apa yang harus diberikan, bagaimana jika hak tersebut tidak dilayani, kapan sanksi bisa diterapkan dan seterusnya belum diatur dengan jelas. 

*   *   *

Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa revisi UU Pers adalah gagasan yang masuk akal dan mendesak. Tanpa adanya kepastian bahwa UU Pers adalah lex spesialis dari perundang-undangan yang lain, perusahaan penerbitan pers akan terus disibukkan oleh gugatan-gugatan yang mengancam kelangsungan hidup mereka, dan para jurnalis tidak akan nyaman menjalankan tugas-tugasnya.

Namun menjadi kontraproduktif karena gagasan itu dilontarkan ketika komunitas pers nasional dalam suasana batin yang tertekan akibat merebaknya kasus-kasus gugatan terhadap pers belakangan ini. Kekuatan modal dan kekuatan politik yang merasa terganggu oleh praktek kebebasan pers beberapa tahun terakhir tampak melakukan langkah-langkah sistematis untuk menyudutkan pers. Mereka merongrong kebebasan pers dengan aksi-aksi kekerasan, propaganda negatif dan gugatan ke pengadilan. Ketika langkah-langkah ini dianggap belum cukup, bisa jadi target  selanjutnya adalah mengembalikan fungsi pemerintah dalam mengontrol kehidupan pers. Pengalaman Orde Baru menunjukkan, mengontrol pers melalui tangan pemerintah jauh lebih efektif daripada represi yang bersifat langsung. Gagasan merevisi UU Pers perlu diwaspadai dalam konteks ini. Niat baik di balik gagasan itu bisa jadi tereduksi oleh hasrat politik untuk kembali menempatkan pers  di bawah kontrol pemerintah dan kroni-kroninya.

Proses-proses politik di DPR beberapa tahun terakhir dapat dilihat sebagai arena pertarungan untuk memperebutkan momentum menuju keterbukaan atau menuju ketertutupan. Dari sisi penyelenggara kekuasaan muncul gagasan untuk mengegolkan RUU Kerahasiaan Negara, RUU Pertahanan dan Keamanan Bangsa, RUU Intelijen, UU Anti Terorisme. Di sisi masyarakat sipil muncul gagasan untuk memperjuangkan RUU Anti Korupsi, RUU Kebebasan Informasi, UU Perlindungan Saksi, RUU Penyiaran  dan lain-lain. Konstelasi ini bisa menunjukkan bahwa isu revisi UU Pers sesungguhnya tidak berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari upaya kelompok-kelompok pro status quo untuk memperkuat posisi negara dan memperlemah posisi masyarakat sipil.

Suasana internal DPR sendiri juga kurang kondusif bagi revisi UU Pers. Beberapa anggota DPR khususnya di Komisi I memang mempunyai ithikat untuk memberikan landasan lebih kuat bagi kebebasan pers ke depan. Namun mereka bagaimanapun adalah kelompok minoritas. Konservatisme politik masih sangat kuat di DPR. Banyak anggota DPR yang masih phobia terhadap gagasan-gagasan keterbukaan. Dari mereka, sering terdengar suara-suara miring seperti : “pers telah kebablasan”, “kebebasan pers menimbulkan anarkhi”, “keterbukaan menghancurkan kepentingan nasional” dan seterusnya.


Penulis : Agus Sudibyo, Peneliti ISAI, Koordinator Loby Koalisi Untuk Kebebeasan Informasi

Iklan

Responses

  1. Bagaimana dengan pendirian usaha penerbitan pers yang hanya bermodalkan CV?

    Lantas bagaimana jika sebuah usaha pers yang telah berjalan apakah perlu untuk mendapat pengakuan dari Dewan Pers?

    Jadi bingung dengan kum negara sendiri.

  2. PERS sekarang makin baik…


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: