Oleh: Agus Sudibyo | Maret 28, 2008

DILEMA MEN OF ACTION

Oleh: Agus Sudibyo

Kontroversi tentang Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R) mengabarkan kepada publik  adanya masalah dalam koordinasi antara Presiden dan Wakil Presiden. Kontroversi itu juga sedikit menyingkap bagaimana relasi antara unit-unit kerja di bawah presiden, yang di masa Orde Baru bisa  sangat kuat posisinya, dengan berbagai departemen dan kementerian terkait.

Namun ada yang luput dalam perdebatan yang terjadi, namun sangat penting untuk diperhatikan. Kasus  UKP3R bisa menjadi titik-tolak untuk melihat  bagaimana kontribusi dan peranan kaum cerdik-pandai, opinion leader, dan aktivis yang selama ini terserap dalam berbagai struktur pemerintahan : menjadi juru bicara atau penasehat  presiden/wakil presiden/menteri, anggota lembaga-lembaga negara independen dan seterusnya  ? Sejauhmana signifikansi keterlibatan mereka dalam proses penyelenggaraan pemerintahan bagi agenda-agenda perubahan politik ?

Demokrasi Realistis

Walter Lippman dalam buku Public Opinion (1922) mengajukan gagasan tentang demokrasi realistik. Gagasan ini berawal dari analisis bahwa setiap individu atau warga negara pada dasarnya bersifat irasional, distorsif dan dependen. Mereka tidak pernah secara langsung mengenali dunia realitas, senantiasa terkungkung dalam aneka praduga, stereotipe dan fiksi realitas yang datang dari luar. Mereka tidak pernah bisa membangun opini dan keterlibatan yang mandiri atas permasalahan bersama, sehingga selalu menjadi obyek manipulasi dan mobilisasi. Individu-individu juga tidak pernah benar-benar mencapai status publik. “Dalam irasionalitas dan pandangannya yang kabur tentang dunia, bagaimana individu-individu dibayangkan dapat  mampu melakukan self-goverment dan mencapai konsensus bersama ?” Bagi Lippman, publik tak ubahnya sebuah fiksi.  

Solusi atas irasionalitas individu dan kemustahilan publik itu, menurut Lippman adalah dengan membebaskan individu dari beban untuk terlibat dalam proses pemerintahan. Beban ini tidak dihapuskan, melainkan dilimpahkan kepada men of action : sekelompok cerdik-cendekia, pakar, opinion maker yang dianggap lebih cakap, rasional dan mumpuni untuk menutupi kelemahan-kelemahan warga negara di atas. Mereka terlibat atau sedang berusaha melibatkan diri dalam proses penyelenggaraan  pemerintahan. Publik selanjutnya cukup menjadi penonton dari  orkestra opini publik, diskursus politik dan pemerintahan yang sepenuhnya dikendalikan men of action. 

Lippman membayangkan proses pengalihan peran politik dari the ill-informed mass of citizen menuju men of action. Proses inilah yang kiranya terjadi pada proses “rekrutmen politik” pada berbagai lembaga pemerintah dan lembaga negara independen yang menyerap banyak kaum intelektual, tokoh masyarakat dan aktivis belakangan ini. Meskipun dibentuk dengan dasar hukum yang berbeda, UKP3R dapat dikaji dalam konteks yang sama dengan  lembaga semacam :  KPI, KPK, KPU, Komnas HAM, KPKPN, Ombudsman Nasional dan lain-lain, yang eksistensinya belakangan juga banyak dipersoalkan.

Kata “realistik” yang disematkan Lippman pada demokrasi, sangat masuk akal. Kecuali dalam konteks negara kota, mustahil melibatkan seluruh warga negara dalam proses pemerintahan. Sebagai unsur utama demokrasi, partisipasi publik pada prakteknya memang harus disimbolisasikan, direpresentasikan. Dan berkat peranannya dalam advokasi isu-isu publik, kaum cerdik-pandai, opinion leader dan aktivis memang layak untuk dipilih sebagai representasi publik dalam berbagai  proses rekrutmen politik.

Aristokrasi Baru ?

Persoalannya kemudian, sebagaimana diperingatkan John Dewey, bagaimana menjamin para men of action tidak terjerembab dalam self-interest ? Bagaimana memastikan mereka dapat mengeliminir subyektivitas, parsialitas dan irasionalitas (jika irasionalitas dianggap gejala setiap individu) ? Lippman tidak memberikan jawaban tegas disini. Dan tanpa adanya jaminan mekanisme untuk mengeliminir potensi self-interest, parsialitas dan subyektivitas itu, Dewey khawatir fenomena men of action akan mengarah pada lahirnya aristokrasi baru atas nama ilmu-pengetahuan, atas nama kepakaran, popularitas dan seterusnya.

Kekhawatiran ini sangat relevans untuk mengevaluasi kiprah para cerdik-cendekia dan aktivis masyarakat sipil yang terserap dalam struktur kelembagaan resmi, khususnya di lembaga-lembaga negara independen.  Tak mudah untuk menyimpulkan bahwa problem self-interest, parsialitas, dan subyektivitas telah menggerogoti komitmen mereka. Namun berbagai indikasi rapuhnya konsistensi mereka sebagai motor agenda-agenda perubahan  juga tak bisa dikesampingkan.  

Perlu senantiasa diingatkan bahwa para men of action  ada bukan karena dirinya sendiri. Mereka ada karena sesuatu yang lebih substanstial dari sekedar kapasitas dan kecakapan pribadi, yakni legitimasi etis-politik yang hanya mungkin terbentuk melalui berbagai praksis sosial, pergulatan intens dengan permasalahan-permasalahan publik yang memfasilitasi mereka meraih modal sosial dalam bentuk status tokoh masyarakat, pakar, atau aktivis masyarakat sipil dan seterusnya.

Dengan “genealogi” yang seperti ini, sesungguhnya tak ada alasan bagi men of action untuk mengambil jarak dari nilai-nilai publik, dari kepentingan-kepentingan publik. Tak ada alasan untuk tunduk pada kondisi-kondisi dalam struktur  kekuasaan yang membuat orang menjadi “nyaman duduk lupa berdiri”, larut dalam kemapanan aristokratis pejabat publik dan hanya berorientasi untuk mempertahankan kemapanan itu.  

 

Agus Sudibyo, Koordinator Lobi Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, Deputi Direktur Yayasan SET

           

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: