Oleh: Agus Sudibyo | Maret 28, 2008

Dualisme Regulator Penyiaran dan Dampaknya Terhadap Demokratisasi Penyiaran*

Oleh: Agus Sudibyo

Dugaan berbagai pihak bahwa Depkominfo akan terus memperkokoh posisi sebagai regulator penyiaran dan mengesampingkan keberadaan KPI semakin menemukan kebenarannya. Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Penyiaran No 49, 50, 51, 52 Tahun 2005 yang telah memposisikan Depkominfo sebagai regulator penyiaran telah mendapatkan reaksi penolakan dari DPR (Komisi I DPR dan Ketua Umum DPR) dan unsur-unsur masyarakat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga telah meminta KPI dan Depkominfo duduk bersama menyelesaikan perbedaan yang muncul.

Namun Depkominfo tak bergeming. Langkah-langkah untuk mengambil-alih peran dan kedudukan KPI sebagai regulator penyiaran terus dilakukan. Perkembangan terakhir, Menkominfo mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) No 17/ 2006 yang lagi-lagi mendudukkan Depkominfo sebagai regulator penyiaran. Apa dampak dari keluarnya Permen ini ? Dan mengapa depkominfo begitu keras dalam mengambil alih kedudukan KPI sebagai regulator penyiaran ?

Ketidakpastian Hukum

Peraturan Menkominfo No 17/2006 semakin memperumit silang-sengkarut dan ketidakpastian hukum tentang regulator penyiaran. Siapa yang sesungguhnya mendapat mandat sebagai regulator penyiaran ? UU Penyiaran No 32 Tahun 2002 menyatakan bahwa KPI adalah lembaga negara independen yang berfungsi mengatur masalah-masalah penyiaran. Klausul ini yang menjadi dasar bagi DPR dan masyarakat sipil untuk mendesak pemerintah mengakui keberadaan KPI sebagai regulator penyiaran. Pada sisi lain, Pemerintah berusaha mengambil kembali otoritas regulator penyiaran tersebut dan menyerahkannya kepada Depkominfo melalui berbagai peraturan di bawah undang-undang.

Untuk mengurai kerumitan ini, tanggal 16 Mei 2006, Presiden mengadakan pertemuan dengan KPI dan Menkominfo. Presiden merasa prihatin dengan konflik yang terjadi, dan memberi waktu kepada Menkominfo dan KPI untuk duduk bersama menyelesaikan konflik tersebut. Namun forum bersama yang dibayangkan Presiden ternyata tidak terjadi. Depkominfo tetap dengan skema politiknya sebagai regulator penyiaran, tanpa mengindahkan perintah UU Penyiaran.

Semakin pekatlah dualisme regulator penyiaran di Indonesia. Dualisme yang menimbulkan dampak serius berupa ketidakpastian hukum soal prosedur perizinan penyiaran. Kepada siapa izin penyiaran diajukan ? Kepada siapa masalah-masalah penyiaran harus dikonsultasikan oleh lembaga penyiaran ? Sangat mungkin terjadi, pengelola lembaga penyiaran yang dekat ke KPI akan berurusan dengan KPI, dan yang dekat dengan Depkominfo akan berurusan dengan Depkominfo. Lantas Menkominfo tidak mengakui eksistensi lembaga penyiaran yang berurusan dengan KPI, demikian juga sebaliknya.

Pada gilirannya, suasana ketidakpastian juga terjadi pada level reformasi penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Apakah akan mengadopsi sistem penyiaran modern yang berbasis pada pelembagaan kontrol publik dan reduksi intervensi pemerintah dalam bidang penyiaran ? Ataukah kembali pada model-model developmentalis di mana intervensi pemerintah diperkuat kembali atas nama nasionalisme yang sempit dan konservatisme politik dalam memandang hubungan antara negara dan masyarakat ?

Orientasi Kekuasaan

Peraturan Menkominfo No. 17/2006 lebih jauh lagi menunjukkan bahwa prioritas Depkominfo bukanlah pelembagaan sebuah public service information apparatus. Begitu banyak peristiwa nasional : tsunami di Aceh, bencana busung lapar, gizi buruk, flu burung, dan terakhir gempa bumi di DIY-Jawa Tengah yang luput dari keterlibatan Depkominfo sebagai information apparatus.

Lembaga ini justru sibuk memmperlebar rentang otoritasnya, hingga menjangkau ranah media dan penyiaran yang sesungguhnya sudah tidak relevans lagi diatur pemerintah. Semakin lama semakin jelas prioritas utama Depkominfo adalah bagaimana mengembalikan otoritasnya sebagai regulator media. Di sini, kita bukan hanya berbicara upaya untuk mengambil alih otoritas regualtor penyiaran dari KPI. Dalam kaitannya dengan pers cetak, ada indikasi-indikasi untuk mengambil fungsi-fungsi Dewan Pers sebagaimana diatur dalam UU Pers No. 40 1999.

Posisi sebagai regulator media memang mengandung potensi politik-ekonomi yang sangat besar dan patut diperebutkan. Dari posisi inilah dahulu Departemen Penerangan secara efektif dan otoriter mengontrol sikap politik media. Dari sisi ekonomi, izin penyiaran dapat diperlakukan layaknya komoditas yang bisa diperjualbelikan tanpa prosedur yang transparans dan fair. Dan bukan rahasia lagi bahwa praktek ini telah menghasilkan keuntungan ekonomi bagi para pejabat publik di departemen teknis pemerintah yang memegang otoritas izin penyiaran.

Melihat dimensi ekonomi-politik otoritas perizinan penyiaran ini, masuk akal jika Depkominfo lebih tertarik untuk mengambil fungsi regulator penyiaran. Depkominfo menunjukkan sikap terbuka terhadap semua masukan, kritik dari dewan pakar, konsultan independen, atau unsur-unsur masyarakat, sejauh masukan dan kritik itu tidak bersinggungan dengan prinsip-prinsip demokratis tentang hubungan negara, pemodal dan masyarakat.

Pada akhirnya, sebuah pertanyaan paradigmatik perlu diajukan, apakah Indonesia akan konsistens dengan pengembangan sistem media liberal yang bertanggung-jawab sosial atau hendak kembali kepada sistem media bercorak otoritarian ? Pertanyaan ini bukan hanya perlu diajukan kepada pemerintah, namun juga kepada para pengelola media penyiaran dengan ambiguitas sikapnya. Pada satu sisi mereka ingin mengembangkan prinsip-prinsip media liberal, namun pada sisi lain mereka justru mengundang kembali intervensi pemerintah kepada urusan-urusan penyiaran yang kontraproduktif bagi liberalisasi media.

(*TOR Diskusi)

Iklan

Responses

  1. Menurut saya depkominfo hanya selalu ingin menjadi supremasi regulator untuk dapat mengambil keuntungan baik dari penyiaran ataupun dari campanye yang dilakukan oleh pejabat atau tokoh politik yang ingin menaikkan posisinya dengan memanfaatkan media untuk menunjukkan perilaku mereka yang baik selama menjelang pemilu.Padahal belum tentu kegiatan baik yang dilakukan selama kampanye juga dilakukan dalam kehidupan keseharian mereka.Padahal media juga harus berbuat adil,masih banyak calon dalam pemilu yang memiliki kualitas yang justru lebih baik dan pro rakyat.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: