Oleh: Agus Sudibyo | Maret 28, 2008

DUDUK PERKARA RAHASIA NEGARA

Oleh: Agus Sudibyo

 

“The first act of any dictatorship is to suppress freedom of information.  If they can’t make a frontal attack against the press, they try by indisious ways to capture and restrict that freedom of information (Alberto Gainza Paz, 1953)

Apakah sesungguhnya kebebasan informasi? Sejumlah pakar tak segan-segan menyebutnya  sebagai “oksigen demokrasi”. Perwujudan pemerintahan yang bersih dan tranparans, pemberantasan korupsi, serta partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan dan pengawasannya hanya mungkin terjadi jika sebuah negara telah memberikan prioritas lebih terhadap institusionalisasi kebebasan yang satu ini.

Agak hiperbolis memang. Namun fakta bahwa kebebasan informasi selalu  menjadi sasaran tembak rejim-rejim diktatorial represif, seperti dikemukakan Paz di atas, setidaknya memberikan verifikasi. Kebebasan informasi ingin menempatkan publik sebagai subyek dari penyelenggaraan negara.  Kebebasan informasi berangkat dari asumsi dasar bahwa entitas negara selalu mengandaikan adanya publik yang berdaulat dan pembentukan pemerintahan yang tidak mempunyai tujuan lain kecuali untuk melayani kepentingan bersama. Konsekuensinya, hak-hak publik atas informasi harus menjadi bagian integral dari proses penyelenggaraan pemerintahan.

Namun bagi rejim-rejim diktator, kebebasan informasi dalam prakteknya selalu menjadi sumber masalah : instabilitas kekuasaan, melemahnya legitimasi politik, serta tumbuhnya kelompok penekan yang sulit dikendalikan. Membungkam kebebasan informasi kemudian menjadi pilihan tak terhindarkan untuk  mempertahankan struktur politik yang sentralistik dan tertutup. Struktur politik di mana berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dapat terus-menerus dilakukan tanpa konsekuensi hukum memadahi.

Indonesia kini disebut-sebut sebagai negara dengan perkembangan demokratisasi yang paling mencengangkan di kawasan Asia. Namun tidak  berarti bahwa peringatan di atas tidak relevans buat kita. Bukan rahasia lagi bahwa banyak yang tidak bahagia dengan iklim keterbukaan informasi yang berkembang belakangan. Bagi mereka yang terbiasa dengan realitas birokrasi yang tertutup dan penuh sekat-sekat kerahasiaan, keterbukaan informasi adalah sebuah masalah. Apalagi bagi mereka yang merasa menjadi bagian dari lingkaran setan problem korupsi dan  pelanggaran HAM di negeri ini. 

Gejala yang muncul kemudian adalah sebentuk neurosis : ketakutan, kecurigaan dan reaksi yang berlebihan terhadap praktek kebebasan  berpendapat dan kebebasan informasi. Kasus terakhir yang bisa disebut di sini adalah klaim Mendiknas Bambang Sudibyo bahwa informasi tentang skema pembagian jalur pendidikan formal menjadi jalur mandiri dan jalur standar, seperti yang tertuang dalam draf Rencana Strategis Depdiknas Tahun 2005-2009 adalah rahasia negara. Maka bagi media yang menyebarluaskan informasi itu bisa dikenai tuntutan hukum (Kompas, 14/4/5).

Sulit dipahami bahwa untuk informasi yang jelas-jelas berkaitan langsung dengan kepentingan publik, klaim rahasia negara bisa dijatuhkan. Namun ini bukan pertama kali terjadi di era reformasi. Perilaku pejabat publik kita tampaknya belum berubah. Mereka begitu latah melontarkan klaim rahasia negara jika merasa tersudutkan oleh pemberitaan media terhadap informasi-informasi tertentu yang berkaitan langsung dengan nama baik lembaga atau pribadi pejabat bersangkutan.

Reaksi yang berlebihan itu tentu saja mengecewakan. Kita sebagai bangsa mempunyai pengalaman panjang dan kaya tentang bagaimana rahasia negara ditafsirkan secara sepihak oleh aparatus negara. Orde Baru adalah periode panjang di mana klaim-klaim rahasia negara notabene digunakan untuk menghapus jejak-jejak korupsi dan aib birokrasi yang lain. Tidak ada kepastian hukum tentang perkara mana yang bisa dibuka kepada publik dan perkara mana yang harus dirahasiakan oleh pemerintah. Tak pelak, rahasia negara yang bersifat politis (political secrecy) serta rahasia untuk kepentingan birokrasi (bureaucratic secrecy) dalam prakteknya jauh lebih dominan daripada rahasia negara yang murni (genuine national security secrecy).

*   *   *

 “Informasi adalah milik publik. Tanpa jaminan hukum terhadap hak publik atas informasi, yang ada hanyalah demokrasi yang mati,” begitu kata para aktivis pejuang hak-hak informasi. Alih-alih mau melembagakan hak-hak publik atas informasi, pemerintah justru lebih serius mendorong legislasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerahasiaan Negara, yang secara paradgimatik berlawanan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi.

Upaya ini jangan-jangan merupakan bagian dari agenda untuk kembali menegakkan supremasi negara terhadap ranah publik, dengan menghidupkan kembali rambu-rambu yang membatasi praktek kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Merujuk pada peringatan Paz di atas, membungkam kebebasan informasi di sini menjadi pilihan strategis karena iklim politik yang lebih terbuka dan egaliter tidak memungkinkan negara melakukan represi yang bersifat langsung dan frontal terhadap pers dan kelompok-kelompok kritis.

 Pelembagaan prinsip-prinsip “Rahasia Negara”  sesungguhnya memang dibutuhkan. Bahkan negara yang paling liberal pun telah menempuhnya. Term “rahasia negara” berangkat dari  asumsi bahwa keterbukaan informasi berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kepentingan nasional. Pemerintah  kemudian menerapkan sistem klasifikasi informasi : sistem penyimpanan informasi pemerintahan berdasarkan klasifikasi kerahasiaan tertentu. Sejumlah rambu-rambu diciptakan untuk menentukan informasi yang tidak dapat diakses publik. Kerahasiaan informasi lazim diberlakukan pada informasi-informasi operasi militer, teknologi persenjataan, kegiatan diplomatik, kegiatan intelijen, kegiatan pengembangan kriptografi. 

Akan tetapi, pengalaman di berbagai negara juga menunjukkan proses perahasiaan informasi kerap didasarkan pada interpretasi  subyektif pemerintah. Tidak semua klaim rahasia negara yang  dilontarkan pejabat pemerintah merujuk pada informasi yang benar-benar dapat membahayakan kepentingan negara jika dibuka kepada publik. Perahasiaan informasi lebih didasarkan pada pertimbangan untuk  melindungi reputasi pemerintah daripada untuk melindungi kepentingan negara dalam arti sesungguhnya.

 RUU Kerahasiaan Negara yang sedang diproses DPR, berusaha mengatasi persoalan itu dengan menghadirkan rumusan baru tentang ruang-lingkup rahasia negara. Namun sejauh ini RUU tersebut masih tetap menawarkan klausul-klausul yang bersifat sumir dan elastis tentang batas-batas informasi rahasia negara, bagaimana sistem klasifikasinya dan siapa yang mempunyai otoritas untuk menentukannya.

 Persoalan lain yang tak kalah penting, bagaimana mensinkronkan antara “kerahasiaan negara” dengan “kebebasan informasi”. Bagaimana agar upaya   “perahasiaan informasi” tidak merugikan hak-hak publik atas informasi. Sebuah persoalan yang sangat pelik, karena di sini kita harus mendamaikan 2 prinsip yang secara diametral saling menegasikan. 

Persoalannya terletak pada sistem informasi nasional macam apakah yang kita bayangkan? Sistem informasi nasional itu harus mengakomodasi hak-hak publik atas informasi, tanpa mengesampingkan kebutuhan-kebutuhan perahasiaan informasi. Dalam kerangka demokrasi, prinsip keterbukaan informasi semestinya menjadi “domain utama” sistem informasi nasional itu, sementara perahasiaan informasi hanya menjadi sub-sistem. Sistem informasi nasional harus merujuk pada prinsip maximum access & limited exemption.  

Jika bicara skala prioritas, pelembagaan prinsip-prinsip “kebebasan informasi “ juga lebih mendesak. Problem utama kita sebagai bangsa saat ini bukanlah tidak adanya perlindungan memadahi terhadap rahasia negara. Problem utama kita justru sebaliknya, proses penyelenggaraan pemerintahan yang secara umum masih tertutup dan penuh kerahasiaan, serta kultur birokrasi yang tak kondusif bagi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas,  seperti yang terlihat pada klaim-klaim rahasia negara yang dilontarkan para pejabat publik di atas. Problem ini juga menjelaskan mengapa kita banyak mengalami kegagalan dalam memerangi korupsi belakangan.

UU Kerahasiaan Negara memang diperlukan. Namun bagi negara yang sedemikian terengah-engah dalam memerangi korupsi, undang-undang ini jelas tidak kontekstual. UU Kerahasiaan Negara juga tidak kompatibel bagi upaya transformasi menuju kultur dan sistem pemerintahan yang mendukung bagi perwujudan good and clean governance, sebagaimana yang selalu dikampanyekan oleh pemerintahan SBY.

Penulis : Agus Sudibyo, Aktivis Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, Peneliti ISAI


Responses

  1. Halo Mas Agus, saya punya pertanyaan Mas, kalo uu rahasia negara inggris itu dikenalnya dengan sebutan apa ya?

    terima kasih


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: