Oleh: Agus Sudibyo | Maret 28, 2008

Harmoni Hubungan Pers dan Gus Dur: Sejarah yang Tak Terulang

 

Oleh: Agus Sudibyo

Banyak pihak menilai, salah satu unsur yang mempunyai kontribusi besar terhadap kejatuhan presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur)  Juli 2001 adalah pemberitaan Pers. Pers menciptakan kondusivitas bagi penjatuhan Gus Dur dengan terus-menerus menampilkan berita-berita yang negatif tentang pemerintahan Gus Dur. Kritik dan serangan politik melalui media yang bertubi-tubi –dan seakan-akan sistematis, tak pelak menciptakan dan membesarkan opini publik yang negatif tentang Gus Dur dan kelompoknya. Pengaruhnya sungguh terasakan kemudian. Ketika Sidang Istimewa MPR RI menjatuhkan Gus Dur, masyarakat secara umum telah siap, sehingga tidak terjadi gejolak politik dalam skala yang besar dan membahayakan.  

Namun, tetapi menarik untuk dipertanyakan mengapa hubungan antara Pers dan Gus Dur menjadi sedemikian buruk pada saat-saat akhir kekuasaan Gus Dur? Ini bukan pertanyaan sederhana yang serta-merta bisa dijawab dengan menyatakan bahwa pemerintahan Gus Dur memang tidak efisien, korup, nepotis sehingga wajar jika pers memusuhinya. Atau dengan jawaban bahwa sudah menjadi watak pers untuk selalu kritis dan oposan terhadap pemerintah, siapa pun yang memegang pemerintahan. Pertanyaan itu perlu dijawab dengan melihat beberapa segi dalam kompleksitas pada diri pers sebagai institusi sosial  di satu sisi, serta dalam kompleksitas kekuasaan yang melingkupi Gus Dur di sisi lain.

 

I. Berawal dari Pergeseran Politik

Jika menengok kembali ke belakang,  mungkin kita tak menyangka jika hubungan pers dan Gus Dur menjadi sedemikian buruk. Sejarah mencatat, Gus Dur adalah salah-satu simbul perlawanan kelompok pro demokrasi terhadap rejim otoritarioanisme Orde Baru. Gus Dur kurang-lebih adalah gabungan dari kualitas agamawan, negarawan, politisi, dan intelektual yang senantiasa memberikan sumbangan pemikiran dan peranan untuk menyemaikan nilai-nilai  demokratisasi, di bawah tekanan-tekanan politik Orde Baru. Dalam kurun waktu yang cukup panjang, sulit untuk menyangkal kepeloporan Gus Dur dalam memperjuangkan gagasan-gagasan keterbukaan politik, pluralisme, inklusivisme, pemberdayaan sipil dan kebebasan berekspresi.

Pada saat itulah hubungan antara Gus Dur dan Pers boleh dibilang sangat harmonis. Bagi Pers, Gus Dur dengan NU-nya adalah teman sepenanggungan dalam menghadapi berbagai bentuk represi negara Orde Baru.  Tercipta  hubungan yang saling menguntungkan di antara keduanya. Sebagai simbol perlawanan terhadap otoritarianisme Orde Baru, kritik-kritik pedas Gus Dur terhadap pemerintah Orde Baru menjadi “primadona” pemberitaan pers. Memuat komentar-komentar Gus Dur yang lugas, egaliter dan sering kali menentang arus, menjadi semacam katarsis bagi kalangan pers yang sumpek oleh berbagai tekanan politik.

Apalagi, di sisi lain Gus Dur juga sangat concern terhadap nasib kebebasan pers. Gus Dur adalah salah satu dari sedikit publik figur yang menyatakan keprihatinannya ketika kelompok massa Islam menghancurkan kantor Tabloit Monitor Oktober 1990. Monitor waktu itu memuat hasil pollling yang menyinggung perasaan umat Islam.[1] Gus Dur menyayangkan aksi perusakan itu, bahkan menyayangkan sikap Menteri Penerangan Harmoko yang seakan-akan membenarkan aksi perusakan itu, dengan mencabut SIUPP Monitor 23 Oktober 1990.

Gus Dur juga berdiri di antara tokoh-tokoh nasional yang menentang tindakan rejim Orde Baru membreidel tiga penerbitan, Tempo, Editor dan Detik, Juni 1994. “Ini merupakan preseden buruk bagi usaha demokratisasi di Indonesia, karena demokrasi juga berarti penghargaan atas kebebasan pers,” kata Gus Dur kepada pers saat ini.[2]

Gus Dur dan NU, bagaimana pun juga mengambil banyak manfaat dari besarnya perhatian pers terhadap dirinya. Bagi mereka, pemberitaan media menjadi alternatif yang sangat efektif untuk  mengampanyekan nilai, program dan agenda-agenda, pada saat saluran lain terkooptasi oleh negara. Berkat perhatian media, gagasan-gagasan Gus Dur khususnya, dan NU pada umumnya, menjadi dikenal dan mendapatkan perhatian besar dari kalangan yang lebih luas.

Namun hubungan yang harmonis itu sepertinya menjadi cerita masa lalu yang lambat-laun memudar ketika reformasi berlangsung tahun 1998, dan melahirkan tokoh-tokoh kritis baru. Apalagi ketika Gus Dur terpilih untuk menduduki kursi kepresidenan tahun 1999. Sejak saat itu, pers tak lagi melihat Gus Dur  sebagai satu-satunya motor penggerak demokratisasi. Pers juga tak mau ambil pusing dengan tesis yang menempatkan Gus Dur sebagai seorang negarawan dan guru bangsa. Gus Dur dilihat sebagaimana layaknya seorang pemimpin negara, yang bisa baik, namun bisa pula buruk. Dia bisa menjadi seorang presiden yang efisien, namun bisa juga menjelma menjadi seorang “raja” yang korup dan  nepotis. Pers tampaknya tetap berpegang teguh pada tesis Lord Acton bahwa “kekuasan bagaimana cenderung korup”.

Situasi menjadi lebih buruk lagi karena saat berada pada puncak piramida kekuasaan, Gus Dur kerap menunjukkan sikap dan perilaku yang sangat menjengkelkan bagi mereka  yang menginginkan terjadinya perubahan mendasar di dalam penyelenggaraan pemerintahan.  Gus Dur dalam perkembangannya juga tidak  menunjukkan keseriusan sekaligus keberhasilan dalam mentransformasikan gaya kepemimpinannya tradisional yang berwatak informal, spontan, paternalistik dan sentralistik, menuju gaya kepemimpinan formal yang mau tidak mau harus bercorak rasional, modern, profesional dan transparan.

Tingkah laku Gus Dur yang “semau gue”, acuh tak acuh terhadap kritik-kritik yang datang dari berbagai penjuru sangat tidak simpatik di mata pers. Demikian pula dengan kecenderungan Gus Dur untuk membiarkan praktek-praktek koncoisme, nepotisme merajalela di sekitarnya dan melahirkan –meminjam istilah KH Mustofa Bisri– para “punokawan” yang kemaruk kekuasaan.

Sebagai kekuatan sosial yang sedang berasyik-masyuk dengan “ideologi”  reformasi, pers tak bisa tinggal diam melihat polah-tingkah Gus Dur. Realitas-realitas kekuasaan yang centang-perenang mendorong pers untuk melakukan konfrontasi-konfrontasi yang keras terhadap Gus Dur. Tak pelak, pemberitaan pers sarat dengan  evaluasi yang kritis dan tajam, komentar-komentar yang pedas, bahkan cenderung sarkas, terhadap berbagai kebijakan dan pernyataan kontroversial Gus Dur.

Hubungan mesra antara Pers dan Gus Dur tampaknya tinggal kenangan masa lalu. Pers tak henti-hentinya menyudutkan sang presiden dengan menyajikan analisis-analisis tentang ketidakberesan pemerintahan dan gaya kepemimpinannya. Hampir setiap hari media massa menyajikan laporan-laporan tajam dan kritis tentang realitas-realitas di sekitar Gus Dur. Diskursus tentang KKN di seputar Gus Dur menjadi menu utama pemberitaan media. Silih berganti khalayak pembaca disuguhi laporan tentang Buloggate, BI-gate, Laks/Kala-gate, Bruneigate dan lain-lain. Konfrontasi media terhadap Gus Dur ini mencapai puncaknya pada akhir Juli 2001, ketika Sidang Istimewa MPR untuk menjatuhkan Gus Dur dilaksanakan.[3]

 

II. Konstruksi Media Tentang Gus Dur?

Menarik untuk dilihat, gambaran apa saja yang ditampilkan media tentang Gus Dur, ketika si Gus sedang berkuasa, dan menjadi sorotan publik karena berbagai kasus yang terjadi disekelilingnya? Konstruksi media tentang Gus Dur salah satunya dapat ditelusuri dari aksentuasi-aksentuasi visual dalam pemberitaan media. Foto, gambar dan kartun yang digunakan saat memberitakan Gus Dur, sedikit-banyak menimbulkan efek penajaman atas  kritik-kritik media terhadap Gus Dur. Oleh karena itu, menarik untuk dicermati konstruksi apa sajakah yang ada dibalik pilihan-pilihan gambar media di mana Gus Dur menjadi obyek.

Makna atau citra apakah yang tercermin dalam pilihan gambar tersebut ? Adakah pilihan foto atau karikatur yang dimunculkan mensiratkan keberpihakan atau bias  tertentu ?  Sebuah riset, telah menjawab pertanyaan ini dengan  menganalisis  cover (sampul muka) majalah Tempo, Forum Keadilan dan Garda tentang Gus Dur. Dengan menggunakan pendekatan semiotik, riset tersebut membedah  8 cover majalah Tempo, 2 cover  Forum Keadilan, dan 4 cover  Garda yang terbit antara Mei hingga Juli 2000. [4] Berikut ini beberapa gambaran yang ditemukan dalam riset tersebut.

 

a. Gus Dur Tidak Memiliki Sense of Crisis

Gambaran pertama yang banyak dimunculkan dalam cover majalah yang diteliti adalah bahwa Gus Dur sebagai presiden tidak memiliki sense of crisis yang cukup untuk merespon perkembangan sosial-politik yang terjadi. Gambaran ini muncul pada cover Tempo (8-14/5/2000). Cover ini terdiri dari foto Gus Dur mengenakan baju batik dan kaca-mata, sedang duduk santai dan tertawa rileks. Di depan Gus Dur terdapat sebuah alat ukur bertuliskan clean government. Alat ukur ini merupakan indeks dari prestasi Gus Dur dalam mewujudkan clean goverment. Digambarkan tingkat kemerosotan clean government sudah mencapai angka 50%, namun Gus Dur masih saja bersantai-santai, bahkan tertawa-tawa. Gus Dur tidak menunjukkan ithikad atau keseriusan untuk memperbaiki keadaan. Penampang alat ukur yang menunjukkan angka 50% itu –yang juga menggambarkan betapa rendah tingkat kredibilitas pemerintah — sudah setinggi leher Gus Dur. Ini untuk menunjukkan bahwa Gus Dur seharusnya segera memperbaiki kinerja dan kredibilitas pemerintahannya. Jika tidak, bisa-jadi kemerosotan kredibilitas pemerintahan akan menenggelamkan kekuasaannya.

Dengan  cover itu, Tempo tampaknya hendak memperingatkan Gus Dur bahwa  kelanggengan legitimasi kekuasaannya sangat tergantung pada keberhasilan untuk mewujudkan clean government, yang bebas dari segala bentuk praktek KKN. Kebetulan pada saat yang sama pemerintahan Gus Dur dihadapkan pada tuduhan KKN berkaitan dengan pencopotan Laksamana Sukardi dan Jusuf Kala dari jabatan masing-masing dalam kabinet Gus Dur. Gus Dur juga dituduh membiarkan orang-orang dekatnya menguasai jabatan-jabatan strategis pemerintahan dengan cara-cara yang tidak elegan. Gus Dur dianggap terlalu yakin dengan langkah-langkah yang ditempuhnya dalam menjalankan roda pemerintahan, seperti tercermin dalam caption berbunyi : “Presiden Wahid, How Low Can You Go ?”.

Tempo (12-18/6/2000), menampilkan cover karikaturis yang menggambarkan pertarungan antara presiden Gus Dur dengan Gubernur BI, Sjahril Sabirin. Cover itu  berupa karikatur Gus Dur, Sjahril Sabirin serta uang logam Rp 100,00. Uang logam adalah simbol dari  Bank Indonesia yang sedang menjadi bahan perseteruan. Ekspresi wajah yang ditampakkan dua tokoh ini menggambarkan betapa sengit pertarungan untuk memperebutkan jabatan Gubernur BI, karena kedua belah pihak bersikeras dengan keyakinan dan kepentingan masing-masing. Pertarungan digambarkan layaknya dua gajah sedang beradu kepala untuk memperebutkan sebuah uang logam. Uang logam itu sampai reyot karena menjadi media perbenturan kepala kedua tokoh itu. Reyot-nya uang logam adalah simbolisasi buruknya kondisi BI akibat konflik yang terjadi.

 Atraksi adu kepala ini digambarkan menimbulkan cahaya terang benderang memancar kesegala arah. Maknanya, konflik antara Gus Dur dan Sjahril menimbulkan dampak yang sangat luas, terutama merosotnya nilai mata uang rupiah beserta akibat-akibatnya. Dampak ini ditegaskan dengan caption berbunyi : “Gubernur BI vs Presiden : Siapa Peduli Rupiah”.

 Karikatur ini menggambarkan Gus Dur dan Sjahril seakan-akan tidak peduli dengan dampak-dampak buruk dari perselisihan mereka untuk memperebutkan jabatan Gubernur BI.  Di saat kondisi perekonomian sedang terpuruk, Gus Dur justru menciptakan permasalahan baru dengan mengintervensi kemandirian BI yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Di sisi lain, Sjahril juga tidak berlapang dada meletakkan jabatannya sehingga mempermudah pengusutan tuduhan yang dialamatkan  kepadanya. Sjahril justru menggalang dukungan dari kalangan DPR/MPR untuk mempertahankan kedudukannya.

 Kedua tokoh itu bersikeras dengan pendirian masing-masing sehingga konflik semakin berlarut-larut, demikian pula dengan dampak buruknya terhadap nilai mata uang rupiah. Dalam konteks inilah, Tempo menyindir kedua tokoh itu seperti gajah : berbadan besar dan berotak kecil ; kekuatan besar namun kearifan kecil.

Tempo (17-23/7/2000), menampilkan karikatur Gus Dur dengan baju baja sedang menghadapi serangan panah dari berbagai penjuru. Panah-panah itu ada yang menancap pada tubuh Gus Dur, namun sebagian besar jatuh berserakan di sekitarnya. Ini merupakan  simbol betapa banyaknya kritik terhadap Gus Dur. Baju baja, di sisi lain merupakan simbol kokohnya kekuatan kelompok Gus Dur dalam menghadapi berbagai serangan politik.

Uniknya, ketika para pengkritik dan pelindung Gus Dur sedang bertarung mati-matian, Gus Dur justru tertawa-tawa, seakan-akan tidak terjadi sesuatu yang genting. Di sinilah muncul  kesan Gus Dur tidak mempunyai kepekaan terhadap perkembangan yang terjadi di sekelilingnya. Gus Dur tidak memiliki sense of crisis.

Dalam pandangan Tempo, pertarungan sengit antara kubu pengkritik dan pendukung Gus Dur sebenarnya berawal dari perilaku Gus Dur sendiri. Tak lain dan tak bukan, Gus Durlah sumber dari keruwetan-keruwetan yang muncul dalam pemerintahan, seperti ditegaskan dengan caption, “Di Belakang Krisis Politik Istana : Gus Dur Vs Gus Dur”.

Gambaran Gus Dur sebagai tokoh yang tidak serius dan tidak mempunyai sense of crisis juga muncul dalam cover majalah Forum Keadilan (23/7/2000). Cover ini berupa foto empat tokoh utama nasional : Gus Dur, Megawati, Akbar Tanjung dan Amien Rais. Digambarkan Gus Dur sedang tertawa seperti yang menjadi ciri khasnya, sementara tiga tokoh lain menunjukkan mimik yang serius, tanda berpikir. Hendak dikatakan bahwa ketika Megawati, Amien Rais dan Akbar Tanjung sedang serius memikirkan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi bangsa, tanpa terkecuali pemerintahan yang masih saja belum menunjukkan kinerja yang meyakinkan, Gus Dur tetap saja bersikap santai dan terkesan bermain-main dengan keadaan. Cover itu juga menggambarkan keretakan hubungan Gus Dur dengan Megawati. Namun disisi lain, cover itu juga menunjukkan superioritas Gus Dru dibandingkan tiga tokoh yang lain.

Gambaran bahwa Gus Dur tidak mempunyai sense of crisis juga muncul dalam  cover majalah Garda (6-12/62000).  Cover ini terdiri dari foto Gus Dur sedang duduk bersila dan lembaran-lembaran uang kertas seratus-ribuan. Dengan mengenakan baju batik dan topi ala Aladin, Gus Dur digambarkan terbang beralaskan satu lembaran uang. Sebuah penggambaran yang mengingatkan kita pada kisah Aladin yang dapat terbang dengan sajadah mukjijatnya.

Cover ini merupakan kritik terhadap kunjungan presiden Gus Dur keberbagai negara. Sebab kunjungan itu dilakukan saat situasi dalam negeri sedang kacau : pergolakan di Aceh belum teratasi, Kepulauan Maluku masih membara oleh api konflik, sementara tuntutan-tuntutan untuk melepaskan diri muncul diberbagai daerah yang lain. Dalam kondisi seperti ini, seharusnyalah Gus Dur lebih memprioritaskan urusan-urusan dalam negeri.

Di sisi lain, Garda juga melihat kunjungan-kunjungan ke luar negeri itu sebagai bentuk pemborosan yang luar biasa. Garda melihat realitas ini sebagai sebuah paradoks. Di satu sisi Gus Dur bertanggung jawab untuk memperbaiki perekonomian yang sedang merosot tajam, namun di sisi lain ia justru menghambur-hamburkan uang rakyat. Cover majalah Garda juga dilengkapi dengan caption berbunyi : “Gus, Stop Hamburkan Uang Rakyat”.

 

b. Gus Dur Mempermainkan Hukum

Tempo (19-25/6/2000), menampilkan cover yang menarik. Gambar karikatur Gus Dur menggunakan pakaian bak Dewi Keadilan dengan pedangnya yang khas. Gus Dur memegang sebuah timbangan yang di satu sisinya terdapat patung setengah badan Soeharto bertuliskan 1 Kg, sementara pada sisi timbangan yang lain terdapat tumpukan uang dan miniatur gedung. Cover juga dilengkapi dengan caption berbunyi, “Politik Barter Presiden”.

Karikatur ini merupakan sindiran terhadap Gus Dur yang cenderung mengesampingkan mekanisme hukum dalam menyelesaikan kasus KKN Soeharto. Pada rubrik opini, Tempo mengatakan pihak keluarga Soeharto dan pemerintah saat itu dikabarkan sedang melakukan tawar-menawar untuk menyelesaikan kasus KKN.  Opsi utama yang dibahas adalah penyelesaian berwujud kesediaan keluarga Cendana untuk “mengembalikan” sejumlah uang kepada negara. Persoalannya kemudian adalah bagaimana dengan langkah hukum berikutnya, setelah pihak Soeharto dengan kesediaannya secara tak langsung mengakui telah mencuri uang negara ?

Dewi Keadilan bisa bermakna simbolisasi sikap yang lebih mengutamakan pertimbangan non-hukum dalam menyelesaikan suatu masalah. Selaras dengan hal ini, arah ayunan timbangan juga menggambarkan Gus Dur cenderung memilih penyelesaian politik dalam kasus Soeharto. Gus Dur tampaknya akan memberi pengampunan kepada Soeharto setelah yang bersangkutan bersedia menyerahkan hartanya. Di sinilah letak kritik Tempo. Dalam pandangan Tempo, Gus Dur seharusnya tidak mengorbankan prinsip penegakan hukum  dalam menangani kasus KKN Soeharto, meskipun disadari sangat sulit untuk menjerat Soeharto secara hukum. Penyelesaian politik dalam hal ini dipersepsi sebagai sebuah kemunduran dalam konteks reformasi hukum dan ketatanegaraan.

Kritik senada juga tercermin dalam cover majalah Garda (22-28/6/2000). Cover ini terdiri foto Gus Dur berhadap-hadapan dengan foto Tutut (Siti Hardijanti Rukmana). Di antara dua tokoh ini ada timbangan yang  pada masing-masing sisinya terdapat anak timbangan bertuliskan “Masalah Pak Harto” dan “Kepentingan Politik”. Timbangan mengindikasi posisi presiden Gus Dur yang serba sulit untuk memutuskan penyelesaian hukum atau penyelesaian politik dalam menghadapi kasus KKN mantan presiden Soeharto.

Garda secara simbolik hendak mengatakan, Gus Dur setengah hati dalam menyelesaikan kasus Soeharto dan tidak menunjukkan ithikat untuk menyelesaikannya dengan pendekatan yuridis formal. Dan seperti yang tampak pada arah ayunan timbangan, Gus Dur lebih memilih penyelesaian politik dengan mempertimbangkan untuk menerima opsi pengembalian uang Rp 200 trilyun oleh pihak Cendana. Cover ini dilengkapi dengan caption berbunyi, “Tutut Tunggu Gus Dur”.

Majalah Forum Keadilan (18/6/2000) menampilkan cover berupa  photoshop yang menggabungkan potongan foto wajah Gus Dur dengan potongan foto wajah Marzuki Darusman. Pesan yang ditampilkan kurang-lebih adalah kepentingan Gus Dur-lah yang berada di balik keputusan-keputusan yang diambil Jaksa Agung, Marzuki Darusman berkaitan dengan kasus Buloggate dan kasus Bank Indonesia. Forum Keadilan meneguhkan sinyaleman tentang adanya politisasi hukum dalam kasus-kasus besar yang mengarah pada keterlibatan pejabat negara.  Kasus Bulog dan BI yang sebenarnya dapat diselesaikan relatif mudah secara yuridis, mentok di tengah jalan karena intervensi  kekuasaan Gus Dur. Keputusan pemerintah berkaitan dengan dua kasus ini mensiratkan usaha untuk menyembunyikan kekurangan-kekurangan Gus Dur dalam menjalankan pemerintahan.

Pada edisi tersebut, Forum Keadilan mempermasalahkan kelambanan pemerintah dalam mengusut keterlibatan orang dekat Gus Dur, Suwondo dalam kasus Buloggate, serta di sisi lain  usaha-usaha Gus Dur yang terkesan diluar hukum untuk menjatuhkan Sjahril Sabirin dari jabatan Gubernur BI. Usaha Gus Dur untuk mendongkel Sjahril dilihat sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah Buloggate yang mengindikasikan keterlibatan orang-orang dekat Gus Dur. Asumsi yang digunakan,  kontroversi kasus Sjahril berbarengan dengan upaya polisi mengusut Yayasan Dana Sejahtera (Yanatera) karyawan bulog sebesar Rp 35 milyar. Pengusutan ini mengarah ke Gus Dur dan orang-orang dekatnya. Munculah kecurigaan bahwa keputusan Gus Dur untuk mencopot Sjahril merupakan upaya untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari kasus Bulog.

Kesimpulan bahwa Gus Dur telah memperalat hukum semakin kuat karena independensi Bank Sentral sebenarnya sudah diteguhkan oleh Undang-Undang. Namun berdasarkan catatan harian Sjahril Sabirin tentang keluarnya keputusan yang menjadikan dirinya sebagai tersangka kasus Bank Bali, terungkap Gus Dur telah beberapa kali berusaha mendongkel Sjahril dari jabatan Gubernur BI. Dalam catatan harian yang dibeberkan di depan DPR itu, terungkap Jaksa Agung Marzuki Darusman pernah memberikan opsi kepada Sjahril untuk mundur dari jabatannya atau menjadi tersangka. Dalam konteks inilah, Sjahril semapt menuding Gus Dur telah mengintervensi BI.

 

c. Gus Dur Otoriter dan Tidak Konsisten

Cover majalah Tempo (7-13/5/2000) meneguhkan kesan Gus Dur cenderung tidak konsisten dan otoriter dalam memimpin pemerintahan. Cover ini berupa gambar potongan lengan bawah. Pada punggung telapak tangan terdapat gambar wajah Gus Dur dengan senyum dan kacamata khasnya. Di sekitar tangan,  ada beberapa karikatur orang-orangan sebagai simbol menteri-menteri yang digusur Gus Dur dari jajaran kabinet. Dengan jari tengahnya, Gus Dur menyentil orang-orangan itu sehingga mereka jatuh satu persatu. Namun ketika sudah jatuh, mereka berusaha menebas tangan yang menjadi simbolisasi tegaknya kekuasaan Gus Dur.

Dengan cover karikaturis itu, Tempo mempersoalkan keputusan-keputusan Gus Dur dalam melakukan pergantian menteri. Tempo tidak mengingkari pergantian menteri adalah hak prerogratif presiden. Pemberhentian Hamzah Haz, Jusuf Kala dan Laksamana Sukardi dari jabatan masing-masing dalam kabinet Gus Dur memang tidak melanggar hukum.

Namun, seperti dibahas dalam rubrik Opini Tempo, yang menjadi persoalan kemudian adalah kabinet Gus Dur disusun berdasarkan “semangat parlementarian”. Gus Dur sendiri terpilih sebagai presiden berkat dukungan dari berbagai parpol. Demikian juga dengan penyusunan komposisi kabinet sesudahnya, juga melibatkan beberapa partai besar. Semangat parlementarian itu melahirkan konsekuensi adanya mekanisme kontrol terhadap subyektivitas presiden dalam memilih para pembantunya. Dalam konteks inilah seharusnya Gus Dur berkonsultasi dengan DPR, serta memperhatikan suara parpol dalam mengganti menteri-menteri.

Dengan bertindak otoriter dalam pergantian menteri, Gus Dur dianggap telah melanggar etika politik. Gus Dur telah melupakan komitmennya dengan parpol-parpol yang mendukung pencalonannya sebagai presiden. Gus Dur juga tidak memegang teguh  komitmen untuk memerangi nepotisme. Di saat semua pihak memerangi praktek nepotisme, Gus Dur justru mengangkat orang dekatnya, Rozi Munir, sebagai menteri BUMN menggantikan Laksama Sukardi. 

Sikap Gus Dur yang tidak konsisten dan otoriter itu melahirkan lawan-lawan politik. Seperti tergambarkan dalam cover Tempo, mantan-mantan menteri yang dilengserkan secara paksa oleh Gus Dur tidak tinggal diam. Mereka ini menyusun kekuatan untuk menggerogoti kekuasaan Gus Dur.

Serangan-serangan politik yang lebih berat dan serius harus dihadapi Gus Dur di lembaga legislatif. Paling tidak, hal ini tergambar jelas dalam karikatur yang menjadi cover Tempo (24-30/7/2000). Karikatur ini menggambarkan sesosok tubuh yang kecil, rapuh dan lemah sedang berhadap-hadapan dengan segerombolan harimau yang garang dan siap menerkam. Sosok tubuh itu tampaknya simbol dari Gus Dur yang secara politik posisinya sedang terpojokkan. Sedangkan harimau-harimau itu merupakan simbolisasi kekuatan para politisi anggota legislatif dengan perangai buruknya.

Dalam hal ini, kritik utama Tempo sebenarnya ditujukan kepada para anggota legislatif. Simbolisasi harimau merupakan sindiran terhadap kecenderungan para politisi di DPR yang hanya memikirkan strategi menjatuhkan lawan-lawan politiknya –khususnya Gus Dur, tanpa memperhatikan dampak-dampak buruk yang ditimbulkan. Seperti ditulis Tempo pada rubrik opini, para politisi itu tidak mempunyai hati nurani, tidak peduli terhadap kepentingan bangsa dan masyarakarat, serta hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Untuk mempertajam sindiran ini, cover tersebut juga dilengkapi dengan caption berbunyi : Harimau-harimau (Sirkus?) di Senayan”. Dalam hal ini, persidangan DPR/MPR diidentikkan sebagai arena sirkus, tempat para politisi “berwatak harimau” unjuk kekuatan, bertarung melawan musuh-musuh politiknya tanpa peduli terhadap nasib rakyat. Pada saat yang sama, Gus Dur digambarkan sebagai pemimpin eksekutif dengan legitimasi yang lemah dan sewaktu-waktu dapat jatuh oleh serangan-serangan politik di parlemen.

Cover majalah Garda (18-24/5/2000) berupa foto Gus Dur mengenakan pakaian resmi dan topi militer. Topi militer untuk menunjukkan Gus Dur telah memegang kontrol atas militer. Dengan caption berbunyi, “Batasi Intervensi Gus Dur”, Garda hendak mengkritik langkah Gus Dur melengserkan beberapa elit militer dari jabatan-jabatan strategis TNI. 

Dengan alasan untuk menyelamatkan Wiranto dari dakwaan terlibat dalam pelangggaran HAM di Timor-Timur, Gus Dur melengserkan sang jenderal dari jabatan Menhankam. Gus Dur kemudian juga mengganti Kapuspen TNI Mayjen Sudradjat, Kasum Letjen Suadi Marasaibey, serta Pangkostrad Letjen Djadja Suparman. Belakangan juga sempat muncul keinginan Gus Dur untuk menegaskan hubungan antara Presiden dan TNI dalam perundang-undangan, sesuai dengan visinya untuk memangkas pengaruh politik militer.

Garda mengakui keberhasilan Gus Dur melancarkan manuver-manuver politik  ketika citra TNI terpuruk oleh hujatan bertubi-tubi menyangkut berbagai pelanggaran HAM dan hegemoni TNI dalam kehidupan sipil. Berkat manuver itulah Gus Dur berhasil mengontrol militer dengan menempatkan sejumlah jenderal yang loyal kepadanya pada jabatan strategis TNI. Garda juga menggarisbawahi keberhasilan Gus Dur dalam  menumbuhkan demokrasi.

Namun seperti tertulis dalam rubrik “Gardatorial”, Garda menganggap Gus Dur gagal menciptakan stabilitas politik dan keamanan. Ketika kepemimpinan Gus Dur berlangsung, kehidupan masyarakat justru tidak tenteram karena kerusuhan dan anakhi terjadi di mana-mana. Padahal stabilitas politik dan keamanan itu menurut Garda merupakan prasyarat utama masuknya modal asing dan pemulihan ekonomi. Secara tidak langsung Garda mengaitkan usaha Gus Dur untuk mengendalikan militer dengan kegagalannya menciptakan stabilitas politik dan keamanan nasional. 

Dalam konteks ini, timbul kesan Garda berusaha menonjolkan ideologi militerisme. Garda hendak menyatakan hanya militerlah yang mampu mengatasi kerusuhan dan anarkhi, menciptakan stabilitas politik dan keamanan, dan menjamin ketentraman hidup masyarakat. Garda melihat intervensi Gus Dur terhadap TNI justru menimbulkan masalah-masalah serius. Garda tidak melihat intervensi ini sebagai sebuah keharusan untuk mengakhiri dominasi militer yang selama ini terbukti menimbulkan kondisi-kodisi yang tidak demokratis. Namun ideologi militerisme itu hanya tampak pada rubrik Gardatorial, dan tidak tersirat pada cover muka.

Garda (27/4 – 3/5/2000) menampilkan cover gambar Gus Dur menggunakan pakaian khas Islam tradisional, sarung dan kopiah. Gus Dur digambarkan sedang memainkan buah catur dalam suatu bidak. Buah-buah catur adalah simbol kekuatan yang dipersiapkan Gus Dur untuk melindungi dirinya dari berbagai serangan politik, sedangkan bidak catur adalah simbolisasi arena pertarungan politik di mana Gus Dur sebagai salah satu aktor utama.

Sarung dan kopiah menandakan kultur Islam tradisional, atau lebih spesifik lagi kultur NU. Pada titik ini, di satu sisi Garda sedang berusaha meneguhkan identitas Gus Dur sebagai pemimpin bercorak tradisionalis yang masih mempertahankan watak paternalistik dan feodal.Di sisi lain, tersirat pandangan stereotipis yang melihat Islam tradisional tidak memenuhi kualifikasi untuk memegang jabatan-jabatan penting pemerintahan. Watak paternalistik dan feodal itu bertentangan dengan iklim politik yang telah sedemikian rupa menonjolkan nilai-nilai modernitas, keterbukaan dan demokratisasi pada umumnya.

Di sisi lain, dengan cover tersebut Garda juga menandaskan dimensi dominan dalam diri Gus Dur adalah dimensi seorang politisi, bukan seorang negarawan. Sebagai politisi, yang dilakukan Gus Dur saat memegang kekuasaan terutama sekali adalah menggalang dukungan untuk menghadapi gerakan-gerakan oposisi. Gus Dur memperlakukan orang-orang disekitarnya tak ubahnya buah catur dalam suatu permainan yang sarat pretensi untuk saling mengalahkan. Hubungan antara Gus Dur dengan kekuatan politik yang lain dilihat sebagai hubungan untuk saling menundukkan, dan bukannya hubungan sinergis untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.

 

d. Ideologi Demokratisasi

Berdasarkan analisis representasi visual di atas, dapat dirumuskan nilai-nilai ideologi tertentu yang mempengaruhi kecenderungan masing-masing media dalam mengonstruksi kedirian Gus Dur. Namun, ada baiknya terlebih dahulu menyimak pendekatan konstruksionis dalam memandang obyektivitas pemberitaan. Menurut pendekatan konstruksionis, hasil kerja jurnalis tidak dapat dinilai dengan standar yang rigid dan kaku. Seperti dikatakan John Hartley[5], sulit membayangkan jurnalis dapat selalu membuat jarak dengan objek liputan. Aspek etika, moral dan nilai-nilai juga niscaya  akan mewarnai pemberitaan karena hal-hal itu merupakan bagian yang integral dalam diri jurnalis. Dengan kata lain, jurnalis  bukanlah robot yang dapat diprogram untuk senantiasa melaporkan fakta secara apa adanya.

Pendekatan konstruksionis menegaskan berita sesungguhnya adalah hasil dari konstruksi sosial yang selalu melibatkan pandangan, ideologi, nilai-nilai dari jurnalis  atau media.[6] Pada titik ini, ideologi jurnalis dan media bisa jadi lebih menentukan bagaimana realitas direkonstruksi daripada kaedah-kaedah baku praktek jurnalistik. Ideologi itulah yang membuat liputan media memihak satu pandangan, menempatkan pandangan satu lebih penting dibandingkan pandangan kelompok lain dan sebagainya.

Konsep ideologi itu dapat membantu menjelaskan bagaimana kecenderungan media dalam memaknai realitas-realitas sosial-politik aktual, termasuk yang tersirat dalam sampul muka majalah yang dianalisis. Dari pilihan-pilihan gambar yang ditampilkan, tampak masing-masing majalah menonjolkan ideologi demokratisasi. Ideologi ini kiranya yang telah membuat mereka menjadi sangat peka terhadap isu-isu penegakan hukum,  perwujudan clean government, pemberdayaan civil society dan penghapusan nilai-nilai militerisme. Ideologi demokratisasi juga berkelindan dengan  hasrat yang kuat untuk terus menggelindingkan roda reformasi politik, ekonomi, hukum dan pemerintahan. Hal inilah yang membuat media juga sangat sensitif dan kritis terhadap realitas-realitas yang kontraproduktif bagi jalannya reformasi.

 Pada gilirannya, ideologi demokratisasi mengantarkan kalangan media pada “konfrontasi” yang semarak dengan presiden Gus Dur. Seperti yang terlihat di atas, masing-masing majalah sangat bersemangat menampilkan citra negatif  tentang Gus Dur berkaitan dengan sikap-sikapnya yang tidak profesional dalam menjalankan pemerintahan. Dengan bahasa gambar, media mengritik kebijakan Gus Dur yang berbau KKN, koncoisme, dan tidak sesuai dengan nilai-nilai clean government. Mereka juga menyindir sikap Gus Dur yang cenderung otoriter dan tidak konsisten dalam melakukan pergantian menteri.

Sebaliknya, media terkesan tak melihat pentingnya memperhatikan hak-hak prerogratif presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Media lebih cenderung untuk menegaskan pemerintahan Gus Dur dibangun di atas pondasi dan semangat parlementarian.  Konsekuensinya, Gus Dur harus tetap mempertimbangkan suara-suara parpol dalam mengambil berbagai keputusan penting, termasuk pergantian menteri. Ada mekanisme kontrol lembaga legislatif terhadap subyektivitas presiden dalam menjalankan pemerintahan, dan untuk menegakkan etika politik Gus Dur harus menaatinya.

Atas nama ideologi demokratisasi pula media menonjolkan citra ketidakmampuan Gus Dur menciptakan kepastian hukum berkaitan dengan kasus KKN Soeharto, kasus Bank Bali, Skandal Bulog dan lain-lain. Tampak jelas, media tidak beremphati terhadap kesulitan-kesulitan pemerintahan Gus Dur dalam mengusut kasus KKN Soeharto. Media juga tidak berkompromi dengan kemungkinan untuk mengedepankan penyelesaian non-hukum dalam kasus ini, meskipun bisa jadi penyelesaian inilah yang paling realistis untuk dicapai.  Media bahkan tidak melihat uang dalam jumlah trilyunan rupiah yang hendak dikembalikan oleh keluarga Cendana kepada negara sangat bermakna untuk meringankan penderitaan rakyat yang sedang terhimpit oleh krisis ekonomi.

Pada aras yang sama, media juga menyindir para politisi yang duduk di parlemen. Media mencitrakan para anggota parlemen sebagai petarung-petarung politik yang hanya sibuk memikirkan bagaimana dapat memenang setiap pertarungan politik yang terjadi, dan mengalahkan lawan-lawan politiknya. Digambarkan ambisi-ambisi politik telah menyebabkan mereka buta, kehilangan hati nurani dan tidak mempunyai kepedulian lagi terhadap nasib bangsa.[7]

           

III. Menafikan Prinsip Ruang Publik

Setelah melihat kecenderungan media di atas, perlu ditanyakan sudahkah media mengindahkan fungsi media sebagai ruang publik, kaedah-kaedah jurnalistik, serta etika pemberitaan?[8] Merujuk pada Habermas, ruang publik adalah suatu area di mana seluruh anggota masyarakat dapat berinteraksi, bertukar-pikiran dan berdebat tentang masalah-masalah publik, tanpa perlu merisaukan intervensi penguasa ekonomi atau politik.

Potensi demokratis media terutama terletak pada penciptaan ruang publik.  Sebab konsep ruang publik menuntut perlakuan yang sama dalam memberitakan masalah-masalah publik, tanpa memandang siapa yang berbicara atau siapa yang sedang diberitakan. Media harus memberikan porsi yang setara terhadap semua tafsir, perspektif dan klaim yang muncul tentang suatu persoalan, tanpa terjebak pada pemihakan yang kasad mata. Di sinilah profesionalisme jurnalistik menemukan maknanya, bahwa kerja jurnalistik harus dilandasi semangat untuk melakukan depersonalisasi dan deideologisasi.

Namun tampaknya kita harus kecewa dengan perkembangan mutakhir. Merujuk pada pengalaman berbagai negara, potensi demokratis media itu tenggelam ketika negara atau modal (atau kombinasi keduanya) mulai mendominasi atau mengambil alih fungsi ruang publik.[9] Tanpa terkecuali, hal ini terjadi di Indonesia.

Orde Baru adalah periode panjang di mana ruang publik tenggelam oleh proyek-proyek propaganda negara. Ruang publik tak ubahnya ruang penundukan atas kesadaran kolektif masyarakat oleh hegemoni penguasa melalui berbagai praktek legitimasi-delegitimasinya. Media massa idealnya menjadi arena yang bebas nilai dan netral. Kenyataannya, sepanjang Orde Baru prinsip ini hanya berlaku bagi gagasan-gagasan yang tidak bertentangan  dengan kepentingan status quo atau pandangan kelompok dominan. Hal ini dimungkinkan karena sistem media dan komunikasi telah dikontrol sedemikian rupa sehingga menciptakan mekanisme perlindungan bagi penguasa dari berbagai bentuk kritisisme dan perlawanan masyarakat.

Rejim boleh berganti, dan kondisi politik memang berubah sedemikian rupa. Namun nasib ruang publik belakangan kurang-lebih setali tiga uang dengan era Orde Baru. Senantiasa saja ada hambatan-hambatan struktural yang membuat media sulit mempertahankan netralitas dan independensinya dalam meliput fakta-fakta konflik.

Peran media umumnya pada momentum kejatuhan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi contoh yang nyata. Tampak sekali media pada umumnya kurang proporsional dalam memberikan ruang kepada semua perspektif, pendapat dan klaim yang muncul tentang kepemimpinan Gus Dur. Mungkin benar bahwa tuntutan-tuntutan untuk menggantikan Gus Dur saat itu sangat dominan di masyarakat.  Namun bukan porsi media untuk meneguhkan atau mengeraskan tuntutan itu dengan memberikan porsi yang berlebihan kepada narasumber yang “anti Gus Dur”, dengan membuat liputan, talk show, dan telepolling yang sangat terasa bertendensi  untuk turut menjatuhkan Gus Dur. Dengan tayangan-tayangan itu, apakah media telah memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak yang terlibat dalam diskursus tentang Gus Dur? Apakah pelayanan yang setara telah diberikan kepada khalayak yang netral atau pro Gus Dur? 

Jika mau fakta yang lebih menyolok lagi, kita dapat menyimak polling-polling yang diselenggarakan televisi. Perlu ditegaskan dalam hal ini bahwa polling adalah sesuatu yang sangat serius dan rumit. Bicara tentang polling tak ubahnya bicara tentang metodologi penelitian yang menuntut kecermatan atau presisi yang tinggi. Polling berurusan langsung dengan opini publik yang harus diukur dengan cara-cara yang standart dan absah. Oleh karena itu, polling tidak bisa dipandang enteng, apalagi diperlakukan secara main-main.

Sejauh  syarat metodologisnya belum terpenuhi, sungguh  menyesatkan jika hasil polling digunakan untuk mengklaim opini masyarakat. Namun, inilah yang kerap terjadi pada televisi kita. Kurang ada kerendahan hati para penyelenggara polling untuk menyatakan bahwa polling tersebut hanya menggambarkan suara publik yang t terbatas. Alih-alih, mereka justru mengklaim bahwa hasil polling yang mereka selenggarakan menunjukkan bahwa masyarakat menghendaki “si Polan turun dari kursi kepemimpinan nasional”,  “si Ipul naik menjadi presiden”, dan lain-lain.

Dalam suasana konflik, media mau tak mau harus konsisten dengan fungsinya sebagai penjaga ruang-publik. Munculnya kesan bahwa media (terutama televisi) turut bermain dalam momentum kejatuhan Gus Dur karena media kurang mewadahi pandangan-pandangan pheriferal yang muncul. Beberapa gelintir media memang terlihat berusaha tetap berdiri di tengah-tengah. Namun suara mereka tenggelam oleh arus utama media yang begitu berpretensi mempercepat proses penjatuhan Gus Dur, tanpa mengindahkan kaidah-kaidah baku jurnalisme profesional.

Paling tidak ada dua catatan menarik dalam hal ini. Pertama, agak mengherankan bahwa perspektif dominan tentang pers bebas masih tetap menempatkan pemerintah sebagai “musuh” nomor satu media. Media akan bereaksi keras ketika pemerintah terlibat konflik dengan parlemen, mengeluarkan maklumat politik, mengganti menteri-menteri pilihan parpol, atau mengecam media yang kritis. Namun media tidak menunjukkan sensibilitas jurnalistik yang kuat untuk menembus sisi buruk lawan-lawan politik pemerintah. Lebih jauh lagi, awak media juga kurang kritis terhadap kemungkinan para pemodal media turut ambil bagian dalam permainan politik yang sedang menjadi sorotan.

Jika demikian, apakah kemudian arti profesionalisme jurnalistik? Dalam prakteknya, aktivitas jurnalistik tidak senantiasa berurusan langsung dengan kepentingan publik untuk memperoleh informasi yang obyektif, netral dan berimbang. “Jurnalisme profesional ternyata lebih sibuk mengoreksi kebusukan pemerintah dibandingkan keburukan kalangan orang-orang kaya dan para pelaku bisnis. Nampaknya ada semacam kaidah bahwa aktivitas pemimpin pemerintah lebih bernilai berita dibandingkan aktor-aktor yang memiliki kekuasaan dan kekuatan ekonomi besar,” kata Chesney.[10]

Kedua, terjadi ketimpangan kesempatan untuk mendapat perhatian dari media. Kelompok yang tidak memiliki status sosial-politik yang tinggi dan  kemampuan untuk membangun opini publik memadahi, mempunyai peluang lebih kecil untuk memperoleh akses ke media. Kelompok minoritas baru menjadi perhatian media jika dalam dirinya terjadi anakhi, chaos dan kekerasan yang menyedot perhatian publik. Ini sekaligus menunjukkan kegandrungan pers terhadap dengan  entitas konflik.

 Kecenderungan pemberitaan mengerucut pada isu-isu politik yang hangat, kontroversial dan penuh sensasi. Pada saat yang sama, isu-isu yang justru berkaitan langsung dengan problem nyata masyarakat, seperti isu kemiskinan, pengangguran, gizi rendah masyarakat, degradasi kualitas lingkungan hidup dan lain-lain cenderung dipandang dengan sepintas lalu. Isu yang ditampilkan media juga terbatas pada isu-isu yang tidak bertentangan dengan kepentingan ekspansi dan akumulasi modal di sektor industri media. Kontroversi dampak-dampak buruk industri televisi terhadap budaya lokal, rendahnya kualitas tayangan televisi, pengaruh negatif iklan televisi tidak mendapatkan tempat memadahi dalam pemberitaan media.

Analisis di atas terasa reduksionis jika tidak dilengkapi dengan penjelasan alternatif yang melihat dimensi lain dari kinerja media. Media memang cenderung memfasilitasi kepentingan kelompok yang secara ekonomi atau politik dominan. Namun yang benar-benar terjadi sesungguhnya lebih kompleks dari sekedar gambaran tentang media sebagai kekuatan jahat yang sengaja berpihak kepada kelompok dominan. Bisa jadi tidak ada kesengajaan untuk  mengelabuhi khalayak dengan menampilkan fakta yang tidak seutuhnya, berita yang seragam atau berpihak. Jika ditanya, awak media pun niscaya akan senantiasa menegaskan bahwa mereka telah menjalankan tugas-tugas jurnalistik secara obyektif dan profesional.

Lalu mengapa masih berkembang kecenderungan pemberitaan yang tidak kondusif bagi perwujudan prinsip-prinsip ruang publik? Tak pelak lagi, ada kondisi-kondisi yang tanpa disadari awak media, telah menggiring media ke arah kecenderungan itu. Misalnya saja kondisi-kondisi yang disebabkan oleh rutinitas kerja redaksional. Redaksi sebuah media lazimnya digerakkan berdasarkan sistem kerja, disiplin organisasi dan target-target tertentu. Semua itu dibikin serba standart, dan sehari-hari awak media menjalaninya sebagai sesuatu yang given dan rutin. Akibatnya, mereka tidak mempunyai cukup sensibilitas untuk mengkritisi semua yang telah menjadi rutinitas itu, serta untuk memikirkan atau mengerjakan hal-hal alternatif di luar sistem dan nilai-nilai yang ada. 

Contohnya saja berkaitan dengan nilai-nilai yang digunakan dalam menyusun berita. Setiap hari, redaksi dihadapkan pada informasi dan isu yang begitu melimpah.  Mereka juga dihadapkan pada banyak narasumber sama-sama yang potensial untuk dikutip. Tentu saja tidak semuanya bisa diintegrasikan dalam berita. Pertanyaannya, mengapa pada akhirnya hanya peristiwa tertentu yang diberitakan? Mengapa hanya sisi tertentu dari sebuah peristiwa yang ditonjolkan? Mengapa sumber tertentu saja yang diwawancarai?

Hal-hal ini ditentukan oleh apa yang disebut sebagai “nilai berita”. Nilai berita adalah ideologi profesional media yang menyediakan prosedur standart untuk menyeleksi, mengolah dan memberi porsi yang berbeda-beda pada peristiwa, informasi dan sumber yang begitu melimpah. 

Nilai berita yang berlaku secara luas meliputi prinsip prominence, contoversy/conflict, unusual, proximity, human interest. Merujuk pada prinsip-prinsip ini,  prioritas utama media kemudian diberikan pada peristiwa yang mengandung konflik atau kontradiksi, melibatkan tokoh terkenal, menimbulkan banyak korban, atau peristiwa yang menggemparkan publik. Semakin besar skala peristiwa, semakin besar dampak yang ditimbulkan, atau semakin terkenal tokoh yang terlibat, semakin besar peluang untuk mendapatkan liputan media. Dalam hal ini tak mengherankan jika bencana, perang, pertikaian dan konflik menjadi primadona pemberitaan media.  (Galtung and Ruge, 1973)

Nilai berita pada prakteknya memang mempermudah kerja redaksi media. Dengan kategori-kategori yang terkandung di dalamnya, awak redaksi dapat menyeleksi limpahan informasi, versi dan komentar dalam waktu yang serba cepat. Persoalannya kemudian, tanpa banyak disadari nilai berita itu juga telah memfasilitasi media untuk menciptakan kendala-kendala bagi perwujudan prinsip ruang publik yang ideal dalam presentasi media. Prioritas media terhadap entitas konflik secara faktual telah menenggelamkan peristiwa dan isu-isu alternatif yang bisa jadi lebih signifikans bagi publik.

Mengapa awak media terlambat menyadari hal ini? Karena nilai berita itu telah menjadi bagian yang inheren dari kehidupan sehari-hari mereka. Seperti halnya awak media terlambat menyadari bahwa pilihan-pilihan sumber berita yang mereka gunakan juga cenderung memarginalkan kelompok-kelompok minoritas dan memantapkan legitimasi kelompok dominan (status quo).

 Media selalu berusaha menyajikan laporan yang lebih “komprehensif” daripada media lain. Berpacu dengan tenggat yang ketat, awak redaksi biasanya mengambil jalan pintas dengan mewancarai sumber-sumber yang dianggap kredibel dan otoritatif ( pejabat pemerintah, pengusaha, orang yang berpengaruh). Maka ketika meletus kerusuhan SARA, yang paling dicari-cari adalah pernyataan pihak TNI dan pemerintah. Ketika seorang terdakwa atau terpidana kasus tertentu melarikan diri, lembaga peradilan-lah yang diberi kesempatan utama untuk memberi penjelasan. Asumsi tentang sumber yang kredibel dan otoritatif ini berlaku begitu saja, bahkan tetap bertahan meskipun pada gilirannya kalangan media memahami benar bahwa sumber-sumber resmi suka menutup-nutupi fakta. Lebih ironis lagi, media masih sering mempercayai lembaga seperti  kepolisian dan lembaga peradilan sebagai “penegak hukum”, “tempat mencari keadilan” dan semacamnya.

Pada titik ini, terlihat bahwa jika kelompok elit atau dominan tidak pernah absen dalam pemberitaan media, terutama sekali karena praktek dan rutinitas  kerja jurnalistik sendiri terus-menerus mencitrakan mereka sebagai sumber-sumber yang terpercaya. Media secara tidak sadar turut mempopulerkan mereka sebagai pendefinisi sekunder atas realitas atau secondary definers (Stuart Hall et.al, 1978, 74). Dalam hal ini, media pertama-tama bukanlah alat negara atau pemodal untuk memarjinalkan kelompok lain. Namun keseluruhan rutinitas dan ideologi profesional kerja media tanpa banyak disadari telah memfasilitasi dominasi kepentingan kelompok dominan terhadap kelompok marginal melalui ranah simbolik pemberitaan media

 

IV. Menegasikan Nilai-Nilai Ideal Jurnalistik

Di sisi lain, ada banyak fakta yang menunjukkan kalangan media tidak cukup memenuhi kaedah-kaedah baku jurnalistik ketika memberitakan Gus Dur. Tampak kecenderungan dominan media untuk mengakomodasi sumber-sumber yang anti atau kritis terhadap Gus Dur, ketimbang sebaliknya. Cukup meragukan pula apakah yang ditampilkan media adalah berita-berita yang dibangun berdasarkan fakta-fakta aktual dan ekslusif tentang skandal-skandal di seputar Gus Dur, atau sekedar pernyataan sumber-sumber yang kebetulan kritis terhadap Gus Dur. Dengan kata lain, perlu dipertanyakan apakah konstruksi  media tentang Gus Dur dibangun berdasarkan jurnalisme investigasi untuk mengungkap fakta dan “kebenaran”, atau jurnalisme statemen yang sarat dengan klaim, argumentasi atau kesimpulan yang boleh jadi bias sehingga memerlukan klarifikasi lebih lanjut?

Untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat melihat kecenderungan yang muncul ketika media memberitakan kasus dana bantuan dari Sultan Brunei untuk Aceh (Bruneigate).  Bulan Juni 2000, media gencar memberitakan kasus ini, disamping kasus lain yang tak kalah hebohnya, Buloggate. Saat ini, media memberitakan bahwa Gus Dur mengakui telah mendapatkan  dana sebesar 2 juta dollar AS dari Sultan Brunei untuk membantu meringankan penderitaan masyarakat Aceh. Menjadi kontroversial karena dana tersebut ternyata masuk ke rekening pribadi Gus Dur dan tidak dilaporkan ke DPR ataupun ke Departemen Keuangan.

Saya telah melakukan pengamatan tersebut dengan mengambil sampel pemberitaan empat media : Kompas, Media Indonesia, Pos Kota dan Rakyat Merdeka.  Kompas dan Media Indonesia merepresentasikan media dengan pembaca dari kelas menengah atas, sedangkan Pos Kota dan Rakyat Merdeka dianggap sebagai representasi media dengan pembaca dari kelas bawah. Selama bulan Juni 2000, Kompas memunculkan enam (6) berita berita tentang Bruneigate, Media Indonesia (3), Pos Kota (3) dan Rakyat Merdeka (5). [11]

 

a. Pos Kota

Pos Kota memunculkan tiga berita tentang Bruneigate, masing-masing berjudul “Terima 2 juta dolar AS dari Sultan Brunei, Gus Dur langgar sumpah jabatan” (Berita 1) (10/06/00) “Soal Sumbangan 2 juta dolar AS yang diterima Gus Dur, DPR khawatir tercecer di mana mana” (Berita 2) (11/06/00), “Terima 2 juta dolar AS dari Sultan Brunei, Gus Dur bisa dipidana 6 tahun” (Berita 3)(16/06/00).

Pos Kota (11/06/00) berusaha menghubungkan Bruneigate dengan kredibilitas orang-orang di sekitar Gus Dur. Mengutip pernyataan mantan anggota DPR dari Golkar, Ekky Syachruddin, Pos Kota menyatakan bahwa kredibilitas orang-orang disekitar Gus Dur sudah hancur. Pos Kota tidak menjelaskan apakah orang-orang di sekitar Gus Dur di sini apakah orang-orang dari kalangan NU, kalangan kabinet  atau yang lain. Pos Kota juga menghubungkan Bruneigate dengan Buloggate :

 

“Contoh uang Rp 35 miliar dari karyawan Bulog” tambahnya (Ekky Syachruddin–pen). Dia menjelaskan, alasan keluarnya uang sebesar Rp 35 milyar dari Bulog ditujukan untuk Aceh tapi tidak sepeser pun masuk ke bumi Aceh malah jatuh ke tangan orang dekat presiden. (Berita 2)

 

Pos Kota menonjolkan penilaian yang menyudutkan Gus Dur. Pos Kota menegaskan pengakuan Gus Dur bahwa ia telah  menerima bantuan dari Sultan Brunei sebesar 2 juta dolar AS mengindikasikan Gus Dur telah melanggar UU Nomor 20 Tahun 1997. Pasal 1 UU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini menyatakan penerimaan negara berupa hibah merupakan hak pemerintah. (Berita 3). Karena telah melanggar pasal ini, menurut Pos Kota Gus Dur dapat dikenai pidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah penerimaan negara bukan pajak berutang.  Mengutip pendapat anggota DPR dari Fraksi Reformasi, Alvin Lie, Pos Kota (Berita 3) melihat adanya kecenderungan Gus Dur menghindari mekanisme APBN dan melakukan penyalahgunaan wewenang.

Pos Kota (Berita 1) menggarisbawahi perlunya transparansi sumbangan dari luar negeri untuk presiden serta aturan hukum yang mengatur sumbangan dana dari luar negeri untuk presiden.  Dalam hal ini, mengutip Wakil Ketua Komisi II DPR-RI Ferry Mursyidan Baldan, Pos Kota menyatakan presiden Gus Dur tidak dapat begitu saja menggunakan dana bantuan dari luar negeri. Pos Kota menyarankan agar Gus Dur  membuat Kepres yang mengatur sumbangan dana dari luar negeri.

Pada tiga berita yang dianalisis, Pos Kota menggunakan empat sumber berita kontra-Gus Dur, serta satu sumber berita pro-Gus Dur, yaitu Ketua FKB DPR-RI, Taufiqurahman Saleh. Taufiq menghimbau agar semua pihak tidak berasumsi dulu tentang Bruneigate dan menunggu penjelasan Gus Dur. Taufiq tidak yakin kalau dana itu diterima langsung Gus Dur, dan pihaknya tidak keberatan DPR memanggil Gus Dur untuk memberi penjelasan.

 

b. Rakyat Merdeka

Tanggal 13 Juni 2000, Rakyat Merdeka menampilkan berita berjudul “Soal Sumbangan 2 Juta Dolar AS dari Sultan Brunei : Cek, Apa Presiden Sudah Langgar GBHN” (Berita 1) , “3 B Nodai Gus Dur” (Berita 2) , “Didesak, Klarifikasi Dana Bantuan Brunei” (Berita 3). Sedangkan sehari berikutnya, Rakyat Merdeka menampilkan berita “Benarkah Presiden langgar Sumpah Jabatan” (Berita 4) dan “Gus, Ayo Jelaskan Bantuan Sultan Brunei” (Berita 5). Dalam lima berita ini, Rakyat Merdeka menampilkan 2 sumber berita pro Gus Dur dan 12 sumber berita kontra Gus Dur. Sumber berita yang dikutip Rakyat Merdeka hampir seluruhnya adalah anggota DPR RI dan bukan sumber yang berkaitan langsung dengan pokok persoalan.

Dalam pemberitaannya,  Rakyat Merdeka berusaha mengaitkan Bruneigate dengan kinerja pemerintahan Gus Dur secara keseluruhan. Rakyat Merdeka menegaskan, rapor pemerintahan Gus Dur banyak merahnya. Penilaian ini didasarkan pada  realitas belum membaiknya kondisi ekonomi di negeri ini, ditambah dengan   mencuatnya tiga skandal yang menghebohkan, yakni Buloggate, BI-gate dan Bruneigate. Mengutip pernyataan Usep Ranawidjaja, Rakyat Merdeka menyatakan Gus Dur bisa dimosi tidak percaya dalam sidang umum tahun MPR Agustus mendatang jika tidak segera memperbaiki “rapornya”(Berita 4). Tampak, Rakyat Merdeka melihat Bruneigate dalam konteks yang sama dengan  Buloggate dan BI-gate.

Rakyat Merdeka melihat, apa yang dihadapi Gus Dur saat itu lebih berat daripada yang dihadapi Habibie. Jika Habibie hanya menghadapi satu skandal, skandal Bank Bali, Gus Dur menghadapi 3 skandal berturut-turut. Mengutip pengamat politik LIPI Alfitra Salam, Rakyat Merdeka menegaskan skandal 3 B dapat menjegal kepemimpinan Gus Dur jika sang presiden tidak serius mengklarifikasi. Jika Gus Dur tidak segera menjelaskan posisinya dalam skandal 3 B ini, anggota dewan dapat melakukan impeachment. Dengan bahasa yang lebih gamblang, posisi Gus Dur saat ini dianggap berada di ujung tanduk.  (Berita 2).

Rakyat Merdeka juga mengakomodasi suara kelompok  pro-Gus Dur. Sekretaris FKB DPR Abdul Kholiq Achmad kepada Rakyat Merdeka menyatakan pengungkapan Bruneigate adalah upaya mencari-cari persoalan baru di saat bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai  masalah yang masih dalam proses klarifikasi. Kholiq berpendapat, mengungkap suatu penyimpangan memang perlu dilakukan. Namun dia menyayangkan jika   pengungkapan soal-soal yang tidak prinsip justru memperkeruh suasana  negara yang masih belum kondusif. (Berita 1). Pembelaan terhadap Gus Dur juga dilakukan  anggota FKB Tari Siwi Utami.

Secara keseluruhan,  Rakyat Merdeka melihat Bruneigate sebagai indikasi Gus Dur telah melanggar sumpah jabatan, GBHN dan Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Alasannya, Gus Dur tidak memasukkan dana bantuan dari Sultan Brunei ke kas negara, tidak pernah melaporkannya ke DPR. Mengutip anggota DPR RI Alvin Lie, Rakyat Merdeka menjelaskan GBHN menyatakan semua  perjanjian dan kerjasama internasional yang menyangkut kepentingan dan hajat hidup rakyat banyak, harus dengan sepertujuan lembaga perwakilan rakyat. Berdasarkan ketentuan tersebut, Gus Dur dinilai telah menyalahi UU No. 20 Tahun 1997 dan GBHN.(Berita 1)

Tampak di sini kalangan DPR yang anti-Gus Dur menggunakan retorika legalistik-formalistik untuk memperkuat tuduhan-tuduhan terhadap Gus Dur. Retorika yang bertumpu pada konstitusi dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan dana sumbangan dari luar negeri untuk presiden.

 

c. Media Indonesia

Dalam memberitakan Bruneigate, Media Indonesia setidaknya menampilkan 3 laporan. Laporan itu masing-masing berjudul “Soal Bantuan Kemanusiaan Untuk Aceh, DPR Wajib Minta Penjelasan Gus Dur” (Berita 1) (07/06/00), “Gus Dur Harus Umumkan Dana Hibah dari Brunei” (Berita 2) (12/06/00), “Presiden Gus Dur Melanggar UU No 20/1997 (Berita 3) (13/06/00).

Media Indonesia menggunakan 7 sumber berita kontra-Gus Dur, dan hanya menggunakan 1 sumber berita pro-Gus Dur. Dari 8 sumber berita yang digunakan, tak satu pun dapat dikatakan sebagai sumber langsung. Mereka adalah  5 anggota DPR RI, 1 anggota DPRD Aceh dan 2 tokoh masyarakat Aceh.

Media Indonesia menjelaskan, jika dana bantuan dari Sultan Brunei tidak sampai ke tangan rakyat Aceh yang membutuhkan, kepercayaan Sultan Brunei terhadap pemerintah Indonesia bisa runtuh. Bruneigate dianggap bisa menjadi problem tersendiri bagi pemerintahan Gus Dur. Mengutip pernyataan anggota Komisi IX DPR Paskah Suzetta, “DPR bisa melakukan interpelasi atas kasus itu”. Media Indonesia cenderung menegaskan asumsi Bruneigate adalah ancaman bagi  legitimasi dan keberlangsungan pemerintahan Gus Dur di masa mendatang, seperti tergambar dalam kuripna berikut ini :

 

Paskah menilai, selama kuartal I kepemimpinan pemerintah Gus Dur masih bisa dipertahankan mengingat pentingnya recovery ekonomi dan menjaga stabilitas politik negara. “Tapi kita tidak tahu apakah memasuki kuartal II dan III Gus Dur masih bertahan dengan sejumlah kasus yang muncul belakangan ini ?”(Berita 2)

 

Menurut Media Indonesia, Bruneigate menjadi cermin bahwa Gus Dur tidak bisa memisahkan antara urusan pribadi dan urusan negara (Berita 3). Media Indonesia mensinyalir bantuan dana dari Sultan Brunei itu hanya disalurkan kepada “kroni-kroni” Gus Dur, bukan kepada rakyat Aceh yang sedang benar-benar membutuhkan. (Berita 1). Mengutip Ketua Komisi E DPRD Aceh, OK Ibrahim, Media Indonesia menulis dana bantuan kemanusiaan itu tidak diketahui Pemda Aceh dan penyalurannya tidak transparan sehingga menimbulkan kecurigaan rakyat Aceh.

 

d. Kompas

Kompas menampilkan 6 berita tentang Bruneigate. Berita tersebut berjudul : “UU Kepresidenan Perlu Segera Dibuat” (Berita 1), “Jangan Soalkan Sumbangan Sultan Brunei” (Berita 2) (12/06/00), “Gus Dur Perlu Klarifikasi Kasus Bulog dan Bantuan Brunei” (Berita 3) (14/06/00), “Ulama Inshafuddin Aceh Tak Pernah Terima Dana Sultan Brunei” (Berita 4) (16/06/00), “PWNU Aceh Minta Aswaja Jelaskan Bantuan Sultan Brunei” (Berita 5) dan “DPR Perlu Klarifikasi Gus Dur Soal Bantuan Sultan Brunei” (Berita 6) (19/06/00). 

Berbeda dengan tiga media lain yang dianalisis dalam tulisan ini, Kompas cukup  menghadirkan perimbangan perspektif dengan memberikan ruang yang relatif berimbang antara sumber berita yang pro maupun yang kontra Gus Dur. Kompas masing-masing menampilkan dua sumber berita yang pro maupun yang kontra Gus Dur, serta empat sumber berita yang netral.

Secara makro, Kompas juga meletakkan Bruneigate dalam konteks yang sama dengan Buloggate. Pada Berita 3, Kompas mendesak Presiden Gus Dur agar memberikan klarifikasi kasus Buloggate dan Bruneigate sekaligus, dalam rapat konsultasi DPR dengan Presiden. Kasus Bruneigate juga dihubungkan dengan kredibilitas Indonesia di mata dunia internasional. Mengutip pernyataan anggota Komisi XI DPR RI, Paskah Suzeta, Kompas menyatakan DPR perlu melakukan interpelasi atau meminta laporan dari Gus Dur (Berita 6). Lebih jauh, Paskah menyatakan :

 

“Ini (interpelasi-pen) perlu dilakukan untuk menjaga kredibilitas pemerintahan Indonesia di mata internasional, karena kita belum tahu persis apakah bantuan itu diberikan secara pribadi kepada Gus Dur atau atas nama pemerintah.”…. Jika tidak dilaporkan, dapat menghancurkan hubungan bilateral negara.

 

Kompas menampilkan beberapa analisis yang menuduh Gus Dur melakukan penyimpangan dalam Bruneigate. Analisis paling tajam dilontarkan oleh Alvin Lie. Secara retoris, anggota Fraksi Reformasi DPR RI ini menyatakan bahwa apabila DPR tidak segera menuntaskan secara transparan, kasus dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan keuangan negara (Bruneigate) akan sangat merugikan kredibilitas pemerintah.

Jika Gus Dur tidak dapat memberikan klarfikasi yang logis dan kredibel kepada DPR, menurut Akvin DPR sebaiknya membentuk Pansus untuk mengungkap fakta di balik Bruneigate dan memerintahkan Polri maupun Kejaksaan Agung untuk melakukan pemeriksaan. (Berita 3).

Kompas juga menampilkan pendapat pakar hukum Todung Mulya Lubis bahwa Bruneigate adalah gambaran betapa Gus Dur masih memelihara kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan posisinya sebagai kepala negara. Melihat keterbukaan Gus Dur mengungkapkan sumbangan dari Sultan Brunei, Lubis yakin Gus Dur tidak melakukan KKN. Yang terjadi dalam Bruneigate menurutnya adalah kebiasaan-kebiasaan tradisional yang masih dipertahankan Gus Durdalam praktek-praktek ketatanegaraan. Kebiasaan-kebiasaan itu menimbulkan prasangka di kalangan elite politik dan perlu ditertibkan. Oleh karena itu, Lubis mengusulkan dibentuknya Undang-Undang Kepresidenan untuk mengantisipasi kebiasaan-kebiasaan Gus Dur yang tidak sesuai dengan formalitas seorang prsidein (Berita 1)

Sementara itu pada sisi yang lain lagi, Menkumdang Yusril Ihza Mahendra menyampaikan “pembelaannya” terhadap Gus Dur. Pada Berita 2, Yusril menegaskan bahwa sumbangan pribadi Sultan Brunei untuk Aceh yang disalurkan melalui Presiden Gus Dur sama sekali terlepas dari konteks ketatanegaraan. Karenanya, secara hukum ketatanegaraan menurut Yusril lembaga DPR tidak perlu mempertajam polemik tentang Bruneigate. Yusril juga menyatakan  :

 

“Sumbangan dari Sultan Bolkiah itu tak ubahnya sebagai bantuan pribadi (dari orang kaya itu di luar negeri) yang simpati terhadap korban bencana alam di Gempa Bumi di Bengkulu. Jadi tak bisa dilihat dari konteks hukum”  (Berita 2)

           

e. Beberapa Catatan

Bagaimana media memberitakan Bruneigate, paling tidak menunjukkan beberapa kelemahan media dalam memberitakan isu-isu di seputar Gus Dur. Hal yang paling dominan dalam berita-berita Bruneigate dalam empat media yang dianalis adalah penggunaan sumber berita kalangan elit politik yang duduk di DPR RI. Selain bersifat elitis, sumber-sumber itu juga merupakan sumber berita tak langsung yang tidak mempunyai kompetensi langsung dengan persoalan Bruneigate. Dengan kata lain, pemberitaan pers tentang Gus Dur banyak bertumpu pada fakta psikologis daripada fakta sosiologis.. Hal ini tentu saja mengurangi bobot analisis atau argumentasi yang telah disajikan untuk memperkuat tuduhan terhadap Gus Dur.

Dari laporan yang disajikan, tampaklah bahwa masing-masing media belum melakukan investigasi ke lapangan untuk membuktikan benar-tidaknya tuduhan-tuduhan terhadap Gus Dur dalam Bruneigate. Akibatnya, media tidak menyajikan informasi-informasi faktual,  membuat laporan hanya berdasarkan keterangan sumber-sumber tak langsung, serta tidak mengecek ulang pernyataan sumber yang mereka kutip.

Sumber berita kalangan legislatif yang banyak dikutip pun juga tidak berimbang. Mayoritas sumber berita yang dikutip adalah anti Gus Dur. Oleh karena itu, sungguh sulit mengharapkan perimbangan perspektif tentang posisi Gus Dur dalam Bruneigate. Hanya Kompas yang menghadirkan perspektif dan sumber berita yang berimbang, karena media ini menampilkan sumber berita yang pro, netral maupun kontra terhadap Gus Dur.

Lebih jauh lagi, yang  ditampilkan masing-masing media. kebanyakan bukanlah deskripsi tentang fakta-fakta yang dapat menunjukkan benar-tidaknya peranan Gus Dur dalam Bruneigate. Media lebih cenderung menampilkan tuduhan  dan sinyalemen yang dibangun berdasarkan retorika-retorika legalistik-formalistik anggota legislatif.

 Bruneigate tentu saja merupakan kasus yang sangat penting, karena berkaitan langsung dengan legitimasi sebuah kekuasaan sekaligus kepentingan publik luas akan pemerintahan yang bersih dan transparan. Oleh karena itu, sungguh mengherankan bahwa pemberitaan atas kasus itu lebih banyak didasarkan pada jurnalisme statemen, sonder jurnalisme investigasi.

 

V. Mengesampingkan Strategi Kehumasan

Persoalannya kemudian adalah bagaimana respon Gus Dur dan kelompoknya menyikapi pemberitaan media seperti di atas? Dari berbagai respon yang muncul, tampaklah pihak Gus Dur tidak berhasil menanggapi kritisisme media yang menjadi-jadi terhadap dirinya dengan strategi dan pendekatan yang efektif. Sikap yang simpatik dan diplomatis mestinya dimunculkan ketika pemberitaan-pemberitaan media yang terus-menerus memojokkan Gus Dur. Namun yang muncul justru respon-respon yang defensif, emosional, bahkan lepas kontrol. Gus Dur dan kelompoknya terbawa arus yang di bangun media, dan terjebak dalam kontroversi yang justru semakin mempersulit posisinya.

Dalam posisi yang tak menguntungkan, Gus Dur malah beberapa kali melakukan tindakan yang tak populer terhadap media. Contohnya saja, pada bulan April 2001. Gerah oleh liputan TVRI dan RRI terhadap Sidang Parpipurna DPR yang menetapkan memorandum untuknya, Gus Dur memanggil Direktur Utama TVRI Chairul Zen. Walaupun yang terlihat di permukaan pemanggilan itu adalah membicarakan soal privatisasi TVRI, tetapi Gus Dur sesungguhnya  hendak memperingatkan pejabat TVRI itu agar segera melakukan swasensor yang ketat terhadap liputan-liputan yang dianggap sudah kebablasan. “Liputan yang penuh dengan penghujatan dan penyerangan terhadap lembaga kepresidenan,” demikian kira-kira rumusan Gus Dur saat itu.

Langkah Gus Dut itu dapat diibaratkan, “menepuk air didulang, terpecik muka sendiri.”[12] Gus Dur dengan demikian telah mengingkari apa yang telah ia tetapkan sendiri sebelumnya. Jauh hari, Gus Dur telah membubarkan Departemen Penerangan dengan alasan lembaga ini telah menjadi alat pemerintah untuk membodohi rakyat. Badan Informasi Komunikasi Nasional (BIKN) sebagai gantinya pun tak dipertahankan lebih lama.

Gus Dur dalam konteks yang sama juga pernah memanggil Direktur RRI Suryana Saleh dan Direktur TVRI Chairul Zen untuk merundingkan status kedua lembaga penyiaran ini. Gus Dur saat itu menyarankan bentuk perusahaan jawatan yang berorientasi publik untuk RRI dan TVRI. Maka terbitlah Peraturan Pemerintah No 36 dan No. 37 Tahun 2000 yang menetapkan RRI dan TVRI berstatus perusahaan jawatan.

RRI dan TVRI pada perkembangannya mengalami perubahan yang sangat dramatis dalam paradigma pemberitaan. Dua lembaga penyiaran ini mulai berani menampilkan berita-berita yang kritis terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Dan puncaknya mungkin pada saat TVRI dan RRI berani memberitakan perkembangan demi perkembangan dalam Sidang Paripurna DPR RI yang menetapkan memorandum untuk Presiden Gus Dur, termasuk mewawancarai lawan politiknya seperti Amien Rais.

Bukan sekedar itu. Pemberitaan media yang terus-meneerus memojokkan dirinya, direspon Presiden Gus Dur dengan melontarkan ide untuk membentuk Tim Pengawas Media yang dipimpin Luhut Pangaribuan dan Harun Al Rasyid. Tentu saja, rencana pembentukan Tim Pengawas ini menimbulkan keberatan dari berbagai pihak.

Ketua Dewan Pers Atmakusumah, secara tegas menolak pembentukan tim itu yang menurutnya dapat mengancam kebebasan pers. Sebab tim tersebut dimaksudkan sebagai lembaga yang akan menentukan standart pemberitaan sekaligus mempersiapkan tuntutan hukum kepada media massa yang dianggap merugikan pemerintah. “Ini merupakan bentuk kepanikan  kantor kepresidenan terhadap pemberitaan kritis terhadap presiden,” kata Atmakusumah.[13] Anggota DPR dari fraksi Reformasi, Djoko Susilo, juga senaga dengan Atmakusumah. Menurutnya, dengan membentuk Tim Pengawas Media, pemerintah telah menciptakan monster yang mengancam kehidupan pers.

Pada akhirnya, respon-respon negatif kelompok Gus Dur terhadap kritisisme media justru semakin merugikan citra Gus Dur. Dari citra sebagai pemimpin yang mempunyai komitmen terhadap kebebasan pers, mendadak sontak citra Gus Dur berubah menjadi pemimpin yang otoriter, dengan segala tendensinya untuk merepresi pers yang kritis terhadap pemerintah. Dari citra pemimpin yang dekat dan familier dengan pers, menjadi citra pemimpin yang menjadi musuh utama pers. Respon-respon defensif Gus Dur tidak efektif karena fakta menunjukkan  pers selanjutnya justru semakin keras terhadap pemerintahan Gus Dur. Kritik pers justru semakin menjadi-jadi, bahkan akhirnya turut memberi kontribusi terhadap kejatuhan Gus Dur.

Sikap yang reaktif dan emosional yang ditampakkan kelompok Gus Dur, menjaid indikasi bahwa mereka tidak mempunyai strategi yang matang untuk menghadapi segala kemungkinan sikap pers. Gus Dur bukan pemimpin yang berasal dari kelompok politik yang dominan. Bertolak dari kesadaran ini, seharusnya kedekatan Gus Dur dengan komunitas pers, sebagaimana kedekatannya dengan kalangan LSM dan intelektual—diperlakukan sebagai aset berharga yang harus dijaga, terutama untuk mempertahankan legitimasi kekuasaan Gus Dur pada kondisi kritis tertentu. Hubungan yang baik dengan pers harusnya tetap menjadi prioritas utama, dan bukannya dibiarkan memburuk begitu saja karena perubahan situasi dan konstelasi politik.

Dalam hal ini, Gus Dur kelihatannya tidak mempunyai tim yang secara khusus menyiapkan agenda dan berbagai langkah antisipasi terhadap segala kemungkinan perubahan sikap pers maupun unsur-unsur sosial lainnya. Tim inilah yang akan memberi masukan-masukan yang konstruktif jika sewaktu-waktu hubungan antara Gus Dur dan pers tidak harmonis karena sesuatu hal. Apa yang harus diucapkan Gus Dur, statemen apa yang harus dibuat, langkah-langkah pendekatan apa yang harus dilakukan, semuanya terencana dengan baik. Sehingga seharusnya tidak pernah terjadi Gus Dur melontarkan pernyataan-pernyataan reaktif yang emosional dan bernada mengancam kepada pers. Pernyataan-pernyataan yang tanpa perencanaan itu hanya akan menjadi peluru bagi pers untuk menyerang balik Gus Dur, sehari kemudian.

Alih-alih memikirkan tim khusus tentang media, orang-orang di sekitar Gus Dur terlalu sibuk mengurusi sekian banyak urusan politik yang tak ada habis-habisnya. Masalah permediamassaan diurus sambil lalu, dan tidak dilihat sebagai faktor penting untuk menyelamatkan pemerintahan Gus Dur. Ketika situasi semakin meruncing, pers bahkan disikapi tak ubahnya lawan politik Gus Dur. Jika media keras dan kritis terhadap Gus Dur, maka dibalas dengan sikap yang keras pula. Tak pelak, terjadi konfrontasi yang sama sekali tak menguntungkan antara kelompok Gus Dur dan pers. Jarak antara kedua belah pihak semakin jauh, dan tidak ada langkah konkrit dari kelompok Gus Dur untuk menjembatani. Tak pelak, pers pada perkembangannya justru semakin seiring dengan lawan-lawan politik Gus Dur. 


Daftar Pustaka

 

Barthes, Roland. “ The Photography Massage” dalam Image-Music, Text, London, Fontana, 1977, hal. 65-80.

Cobley, Paul and Litza Jansz. Semiotics: For Beginners, Cambridge, Ikon Books, 1997, hal. 27-37.

Eriyanto. “Interfet dalam Fotografi : Brutal atau Profesional”, jurnal PANTAU, Edisi 07/Desember 1999-Januari 2000, hal. 33-42.

Fiske, John. Television Culture, London and New York, Routledge, 1987, hal. 5.

Harsono, Andreas, et. al. “Kecepatan, Ketepatan, Perdebatan, Pantau, September 2001, hal. 10-19.

Hartley, John.  Undersatnding News, London and New York, Routledge, 1990, hal. 13.

Schudson, Michael. ” The Sociology of News Production Revisited”, dalam  James Curran and Michael Gurevitch (ed), Mass Media and Society, London, Edward Arnold, 1991, hal. 141-142.

Sudibyo. Agus. “Banyak Tuduhan Minus Pelacakan”, Jurnal PANTAU, edisi 10, 2001, hal. 81-88

_________“Kebebasan Pers dan Ironi Demokrasi,” Bentara Kompas, 6 Desember 2001.

 

___________“Pers, Demokratisasi dan Delegitimasi Terhadap Gus Dur : Analisis Terhadap Cover Majalah Mingguan Berita”, Jurnal Kupas, edisi 5, Oktober-Desember 2000, hal. 49-61.

 Woo, Jisuk. “Television News Discourse in Political Transition Framing the 1987 and 1992 Korean Presidential Elections,” dalam Political Communication, 13, Taylor & Francis, 1996, hal. 63-80.

 

Kompas, 12 Juni 2000.

Kompas, 14 Juni 2000.

Kompas, 16 Juni 2000.

Kompas, 19 Juni 2000.

 

Media Indonesia, 7 Juni 2000.

Media Indonesia, 12 Juni 2000.

Media Indonesia, 13 Juni 2000.

 

Republika, 15 April 2001.

Republika, 15 Mei 2001.

 

Pos Kota, 10 Juni 2000.

Pos Kota, 11 Juni 2000.

Pos Kota, 16 Juni 2000.

           

Rakyat Merdeka, 13 Juni 2000.

Rakyat Merdeka, 14 Juni 2000.

 

Forum Keadilan edisi 18 Juni 2000.

Forum Keadilan edisi 23 Juli 2000.

 

Garda edisi 27 April – 3 Mei 2000.

Garda edisi 18-24 Mei 2000.

Garda edisi 6-12 Juni 2000. 

Garda edisi 22-28 Juni 2000.

 

Tempo edisi 8-14 Mei 2000.

Tempo edisi 12-18 Juni 2000.

Tempo edisi 19-25 Juni 2000.

Tempo edisi 17-23 Juli 2000.

Tempo edisi 24-30 Juli 2000.

 




[1] Hasil polling Monitor itu dimuat dengan judul “Ini Dia: 50 Tokoh yang Dikagumi Pembaca Kita”, Nama nabi Muhammad ternyata di tempatkan rangking 11, di bawah tokoh seperti Soeharto, Habibie, Soekarno, Iwan Fals, bahkan persis di bawah Arswendo Atmowiloto, Pemimpin Redaksi Monitor. Pemuat nama nabi Muhammad pada rangking bawah ini, menyulut ketersinggungan di kalangan umat Islam, sehingga terjadi aksi demonstrasi dan perusakan yang berakhir dengan pembreidelan Monitor dan dijebloskannya  Arswendo ke bui.

[2] Lihat, Kompas, 25 Juni 1994.

[3] Beberapa pihak bahkan melihat adanya kesan kuat media by desain (dengan sengaja)  mau menjatuhkan Gus Dur.  Bagaimana perilaku media menjelang kejatuhan Gus Dur, dapat dilihat Andreas Harsono et. al., “Kecepatan, Ketepatan, Perdebatan, Pantau, September 2001, hal. 10-19.

[4] Konstruksi-konstruksi media tentang Gus Dur di bawah ini merupakan ringkasan dari tulisan berjudul “Pers, Demokratisasi dan Delegitimasi Terhadap Gus Dur : Analisis Terhadap Cover Majalah Mingguan Berita”, Jurnal Kupas, edisi 5, Oktober-Desember 2000, hal. 49-61. Tulisan ini akan menggunakan kerangka analisis Roland Barthes untuk menganalisis makna-makna di balik realitas fotografi. Inti dari gagasan Barthes adalah adanya dua tingkatan signifikansi pada sebuah gambar. Tingkatan pertama adalah denotasi— relasi antara penanda dengan petanda dalam sebuah tanda, serta tanda dengan acuan realitas eksternalnya. Tingkatan kedua ada tiga bentuk. Pertama, konotasi yang menggambarkan interaksi yang terjadi tatkala tanda bertemu dengan perasaan, emosi serta nilai-nilai kebudayaan dari penggunanya. Perbedaan antara denotasi dengan konotasi dapat dilihat dengan mudah dalam fotografi. Denotasi adalah reproduksi mekanis pada film tentang obyek yang ditangkap oleh kamera. Konotasi adalah campur tangan manusiawi dari proses itu: seleksi hal-hal yang mencakup frame, fokus, sudut pengambilan kamera, kualitas film dan sebagainya. Dengan kata lain, denotasi adalah apa yang dipotret, sementara konotasi adalah bagaimana memotretnya. Bentuk kedua adalah  mitos. Barthes mengartikan mitos sebagai cara berpikir kebudayaan tentang sesuatu, sebuah cara mengonseptualisasikan atau memahami sesuatu hal. Barthes menyebut mitos sebagai rangkaian konsep yang saling berkaitan. Sedangkan bentuk yang ketiga adalah simbol. Suatu obyek bisa menjadi tanda jika ia disepakati bersama lewat konvensi dan menggunakan makna yang memungkinkannya menyatakan sesuatu yang lain. Lebih lanjut tentang kerangka analisis Barthes, lihat Roland Barthes, “ The Photography Massage” dalam Image-Music, Text, London, Fontana, 1977, hal. 65-80. Untuk mempertegas kerangka analisis Barthes, juga akan dioperasionalisasikan tipologi tanda-tanda Paul Cobley and Litza Jansz. Dalam konteks studi semiotika, menurut mereka tanda mempunyai mempunyai tiga elemen, yakni ikon, indeks, dan simbol. Lihat Paul Cobley and Litza Jansz, Semiotics: For Beginners, Cambridge, Ikon Books, 1997, hal. 27-37.

[5] Lihat  John Hartley, Understanding News, London and New York, Routledge, 1990, hal. 13

[6] Lihat Michael Schudson,” The Sociology of News Production Revisited”,dalam  James Curran and Michael Gurevitch (ed), Mass Media and Society, London, Edward Arnold, 1991, hal. 141-142

[7] Disamping ideologi demokratisasi, cover majalah yang dianalisis juga  mensiratkan keberpihakan media terhadap ideologi pasar. Hal ini tercermin dalam cover Tempo edisi 12-18 Juni 2000 yang menggambarkan dampak perseteruan antara Gus Dur dan Sjahril Sabirin berkaitan dengan jabatan Gubernur BI terhadap nilai mata uang rupiah. Dengan cover itu, Tempo hendak menyatakan bahwa kondisi perekonomian sangat dipengaruhi oleh perkembangan politik. Oleh karena itu, seharusnya para elit politik mempunyai kesadaran untuk turut menjaga stabilitas politik dan menghindari terjadinya benturan-benturan politik yang dapat mempengaruhi sentimen pasar.

[8] Tentang ruang publik ini, dikutip dari “Kebebasan Pers dan Ironi Demokrasi,” Bentara Kompas, 6 Desember 2001.

[9] “Rich media, poor democracy”. Peringatan yang sangat terkenal ini dilontarkan  McChesney, salah-satunya dalam buku karyanya Corporate Media and the Threat to Democracy, Open Media Series, No. 1. New York: Seven Stories Press, 1997, hal. 32.

[10] Ibid.

[11] Lihat “Banyak Tuduhan Minus Pelacakan”, jurnal PANTAU, edisi 10, 2001, hal. 81-88; Studi analisis isi media ini menggunakan kerangka analisis framing yang pernah digunakan Jisuk Woo untuk menganalisis pola pemberitaan televisi Korea Selatan tentang pemilihan Presiden Korea tahun 1987 dan 1992. Dalam hal ini, Woo membagi frame media  dalam tiga tataran : makrostruktural, mikrostruktural, dan retoris. Frame makrostruktural terjadi melalui penempatan presentasi berita dalam konteks bahasan yang lebih luas sehingga frame yang muncul lebih dimungkinkan untuk mempengaruhi interpretasi khalayak. Frame mikrostruktural terjadi melalui  pemfokusan presentasi berita pada angel atau aspek tertentu dari suatu realitas,  serta pengaburan, reduksi dan penafian terhadap aspek-aspek lain. Frame retoris terjadi melalui penonjolan perangkat-perangkat retoris tertentu untuk menegasikan atau mendeligitimasi kelompok alternatif.  Lihat  pula Jisuk Woo, “Television News Discourse in Political Transition Framing the 1987 and 1992 Korean Presidential Elections,” dalam Political Communication, 13, Taylor & Francis, 1996, hal. 63-80.

[12] Republika, 15 April 2001.

[13] Republika, 15 Mei 2001.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: