Oleh: Agus Sudibyo | Maret 28, 2008

Judisial Review UU Penyiaran, Kemenangan Siapa?

Oleh: Agus Sudibyo

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia akhirnya mengabulkan permohonan uji material (judisial review) terhadap UU Penyiaran No 32/2002 yang diajukan 6 organisasi penyiaran : IJTI, ATVSI, PRSSNI, KomTeve, PPPI dan PERSUSI. Dari 22 pasal yang dimintakan judicial review, hanya 2 pasal yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Namun salah-satu pasal menyangkut persoalan yang sangat penting dan sangat menentukan bagi masa depan regulasi penyiaran di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi menyatakan peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam proses penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyiaran sebagaimana diatur dalam pasal 62 UU Penyiaran No 32/2002 bertentangan dengan UUD 1945. Konsekuensinya, peran KPI itu harus dihapuskan dan selanjutnya penyusunan PP tentang Penyiaran hanya menjadi wewenang Pemerintah.

Mahkamah Konstitusi dan mekanisme judicial review adalah salah-satu produk dari reformasi hukum di negeri ini. Apa boleh buat, keputusan tersebut tetap harus dihargai, betapa pun berat konsekuensinya bagi pihak tertentu. Meskipun demikian, tetap menarik untuk didiskusikan apa makna keputusan itu bagi proses demokratisasi dunia penyiaran yang telah berlangsung di Indonesia sejauh ini.

Langkah Mundur

Seluruh diskursus dan pergulatan tentang isu-isu UU Penyiaran lima tahun terakhir dengan jelas menggambarkan sebuah eksperimen demokrasitasi dengan berbagai skala kerumitannya. Bukan demokratisasi dalam arti luas, melainkan demokratisasi pada ranah media dan penyiaran. Disebut sebagai eksperimen demokratisasi karena yang diperjuangkan nilai-nilai demokrasi : “meminimalisir intervensi negara ke ranah publik, mengembalikan urusan-urusan publik kepada publik” Dunia Penyiaran dilihat sebagai ranah publik, karena praktek-praktek penyiaran senantiasa melibatkan publik sebagai konsumen, khalayak atau stakeholder. Demokratisasi semakin urgens karena fakta empiris menunjukkan praktek-praktek penyiaran sebelumnya hanya memberi keuntungan bagi mereka yang secara politik dan ekonomi dominan, serta membuat publik teralienasi dari hak-haknya untuk mengelola ranah publik.

Salah-satu pertanyaan penting dalam diskursus tentang UU Penyiaran dengan demikian adalah: siapakah yang akan bertindak sebagai regulator penyiaran? Ada 3 opsi dalam hal ini : menyerahkan regulasi penyiaran kepada negara, industri atau publik. Menyerahkan kepada negara, berarti kita kembali kepada masa lalu dimana urusan penyiaran hanya menjadi otoritas pemegang kekuasaan dan segelintir pemilik modal. Menyerahkan kepada industri, secara faktual bisa dilihat bahwa industri penyiaran kita masih bertumbuh kembang, dimana orientasi para pengelola lembaga penyiaran notabene adalah sekedar bagaimana mempertahankan hidup. Dibutuhkan tingkat kedewasaan tertentu agar sebuah industri bisa mengatur dirinya sendiri (self regulation). Andaikan self regulation bisa terwujud, belajar dari pengalaman negara lain, tetap dibutuhkan fungsi supervisi dan kontrol dari representasi masyarakat.

Opsi terakhir, menyerahkan urusan regulasi penyiaran kepada publik. Dari berbagai negara, kita mengenal konsep independent state body, sebuah lembaga independen di bawah undang-undang dan bertanggung-jawab kepada parlemen, yang mempunyai otoritas tunggal sebagai regulator penyiaran. Relevansi independent state body terutama dalam kerangka check and balance antara publik dan penyelenggara negara. Konsep ini bukan hanya berlaku negara-negara industri modern seperti Amerika Serikat atau Inggris. Namun juga negara seperti Afrika Selatan (1996) yang baru pulih dari rejim otoritarian dengan politik apartheid-nya, serta Thailand (1997), negara berbentuk monarkhi parlementer. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagaimana dimaklumatkan dalam UU Penyiaran No 32 /2002 berangkat dari konsep independent state body.

Kekhawatiran terhadap KPI sejauh ini bertumpu pada asumsi bahwa dengan wewenangnya yang sangat besar sebagai regulator penyiaran, KPI bisa menjadi monster baru bagi kebebasan pers. Dia menjadi menjadi rienkarnasi dari Departemen Penerangan di masa lalu. Kekhawatiran yang masuk akal. KPI berpotensi menjadi ajang penyalahgunaan kekuasaan baru. Namun ini sebenarnya bukan problem KPI semata. Ini problem umum independent state body yang sebenarnya sudah lama dibentuk di Indonesia : Komisi Pemilihan Umum, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Bank Indonesia.

Seperti yang terjadi di negara-negara yang baru lepas dari otoritarianisme, demokratisasi pada akhirnya adalah persoalan keberanian untuk mencoba, keberanian untuk bereksperimen. Demikian yang terjadi dengan KPI sejauh ini, kita sedang mencoba mempercayainya sebagai wakil publik untuk mengatur dunia penyiaran. Oleh karena itu, KPI dipilih melalui mekanisme yang demokratis dan transparans, dan mempunyai status sebagai lembaga negara. Sebagai sebuah eksperimen, ikhtiar ini bisa berhasil, namun bisa pula gagal.

Dalam konteks inilah, terlepas dari kelemahan-kelemahan KPI, keputusan Mahkamah Konstitusi di atas dapat dilihat sebagai langkah mundur (set back) dalam kerangka reformasi atau demokratisasi di Indonesia. Sulit dipahami bahwa beberapa pihak lebih khawatir terhadap eksistensi KPI daripada eksistensi pemerintah. Sudah sedemikian banyakkah indikasi bahwa KPI akan memberangus kebebasan pers? Sejarah justru dengan gamblang mengabarkan, pemerintahlah yang mempunyai kecenderungan lebih kuat untuk memberangus kebebasan pers. Pemerintah tak pernah merasa nyaman melihat iklim kebebasan pers. Pemerintah selalu bermasalah dengan media, selalu mencari-cari alasan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang represif. Pemerintah selalu membayangkan pers sebagai alat pembangunan, pemersatu bangsa, state apparatus, dan bukan pers yang bebas dan profesional. Belajar dari pengalaman sejarah, sungguh luar biasa mengagumkan jika kalangan industri mau menyerahkan masa depan kebebasan pers kepada pemerintah. Sebuah langkah mundur jika pemerintah justru lebih dipercaya untuk mengontrol ranah publik daripada perwakilan publik itu sendiri.

Kemenangan Industri?

Keputusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan judisial review atas pasal tentang KPI dalam UU Penyiaran No 32 Tahun 2002 pertama-tama mesti dipahami sebagai kemenangan pemerintah. Sejak awal mula pembahasan RUU Penyiaran pemerintah memang tidak menunjukkan good will untuk menyerahkan urusan-urusan penyiaran kepada publik. Dalam berbagai forum, pemerintah juga menyatakan tekadnya untuk mewujudkan demokratisasi ranah penyiaran. Namun pada akhirnya terlihat bahwa demokratisasi itu hanyalah jargon semata. Pada akhirnya terlihat rumusan-rumusan pemerintah tentang sistem penyiaran baru masih mengandung spirit kembali ke sistem media otoritarian.

Pemerintah mempunyai kepentingan ekonomi dan politik yang sangat besar dalam dunia penyiaran. Kepentingan itu terancam ketika muncul desakan untuk melahirkan sistem penyiaran baru. Beberapa pengusaha penyiaran yang telah dimanjakan oleh sistem penyiaran yang lama juga tidak menghendaki perubahan sistem. Dengan kata lain, Pemerintah dan beberapa unsur industri di satukan oleh kepentingan yang sama : menjaga establishmen kepentingan ekonomi dan politik dengan tetap mempertahankan sistem penyiaran yang lama.

Namun sebenarnya belum terbukti pemerintah jauh lebih akomodatif dan visioner dalam memandang masa depan industri penyiaran dibandingkan dengan KPI. Tak ada jaminan pemerintah tidak akan melahirkan regulasi yang merugikan industri penyiaran. Berbagai forum menunjukkan pemerintah juga berkeinginan untuk membatasi siaran nasional, meregulasi isi siaran (terkait dengan pornografi, siaran asing, SARA dll), serta merumuskan standart perilaku penyiaran. Saya juga membayangkan pemerintah akan membebani industri penyiaran dengan tanggung-jawab menjaga keaslian budaya bangsa, serta persatuan dan kesatuan nasional. Perijinan penyiaran juga masih dihadapkan pada berbagai jenis pungutan liar seperti di masa lalu.

Mengapa kalangan industri penyiaran lebih mempercayai pemerintah daripada KPI sebagai lembaga regulator penyiaran? Untuk sebagian, bisa jadi karena masalah komunikasi. Hingga saat ini, masih ada jarak yang begitu lebar antara KPI dan industri penyiaran. Konfrontasi pada skala tertentu bahkan masih terus berlangsung. Kesempatan dan momentum untuk melakukan dialog guna mencari titik tentang berbagai hal dalam regulasi penyiaran tidak dimanfaatkan secara optimal. Jika pada akhirnya fungsi regulator penyiaran kembali ke tangan pemerintah, kedua belah pihak sebenarnya sama-sama tidak diuntungkan.


Penulis : Agus Sudibyo, Peneliti Media, bekerja untuk ISAI Jakarta.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: