Oleh: Agus Sudibyo | Maret 28, 2008

KONTAMINASI RUANG PUBLIK

 

Oleh: Agus Sudibyo

Apakah kontroversi tentang aliran dana Bank Indonesia yang mengemuka belakangan sepenuhnya urusan publik ? Apakah kemelut sidang interpelasi BLBI beberapa waktu lalu layak mendominasi ruang publik ? Pertanyaan ini perlu diajukan karena batas antara yang publik dan yang privat seringkali mengalami kerancuan. Dalam banyak kasus, ruang publik tidak benar-benar menjadi wahana untuk mendiskusikan persoalan-persoalan kewargaan, nilai-nilai kepublikan, tetapi juga secara halus dan laten dibelokkan untuk kebutuhan mobilisasi opini publik guna menopang kepentingan atau tindakan politik tertentu.

Bertolak dari prinsip akuntabilitas dana dan mandat publik, kasus aliran dana BI jelas menjadi urusan publik, layak mendapatkan prioritas dalam perdebatan media. Kasus ini menyangkut penggunaan dana publik yang sangat signifikan jumlahnya, serta berurusan langsung dengan kinerja badan dan pejabat publik yang menjalankan imperatif pemerintahan dan pelayanan publik berdasarkan mandat resmi.

Namun kasus ini juga berdimensi privat ketika kemelut yang terjadi  mengindikasikan persaingan antar kelompok politik untuk memperebutkan posisi dan benefit tertentu dari kelembagaan BI. Kontroversi aliran dana BI tidak sepenuhnya berlangsung dalam koridor pemberantasan korupsi, perwujudan good and clean governance. Seperti lazim terjadi pada masalah besar yang lain, kontroversi itu tak luput dari pertarungan kepentingan antar kelompok-kelompok politik dominan di negeri ini.

*    *     *

Kondisi serupa juga terjadi dalam diskursus publik tentang RUU Pemilu. Tidak seluruh argumentasi, kontra-argumentasi dan rekomendasi penyelesaian dalam diskursus itu berurusan dengan kehendak perubahan menuju penyelenggaraan pemilu yang lebih baik dan demokratis. Cukup mudah dipahami, para elit politik berargumentasi dan berdebat juga untuk kepentingan partikular kelompok atau pribadi. Klausul demi klausul ditimbang dan diputuskan juga untuk proyeksi pemenangan pemilu. Jika biasanya elit politik membahas rancangan kebijakan yang berurusan dengan kepentingan pihak lain, dalam RUU Pemilu mereka menghadapi rancangan kebijakan yang secara langsung mengatur diri mereka sendiri.

Disinilah problemnya ketika masalah publik dibawa ke ruang privat. Suatu kasus tidak hanya didekati dengan perspektif penyelesaian masalah, tetapi juga dengan perhitungan untuk menyelamatkan kepentingan dan posisi kelompok dalam situasi krisis. Politik tidak sepenuhnya menjadi saluran untuk merumuskan formula pemecahan masalah-masalah publik, karena meminjam istilah Carl Schmitt, politik telah terpola dalam distingsi kawan-lawan, menundukkan-ditundukkan. Politik lebih diperlakukan sebagai  metode penguasaan.

Persoalannya kemudian, bagaimana agar ruang publik (pemberitaan media, forum resmi DPR, seminar-seminar, talkshow) tidak sedemikian rupa terkontaminasi oleh tendensi menjadikan urusan politik sebagai urusan privat itu ?  Bagaimana agar ruang publik relatif terbebas dari ekspansi dimensi privat kehidupan politik : pertarungan antar parpol, perselisihan pribadi para elit ? Pers memikul beban yang berat di sini, karena hampir semua perdebatan publik  memusat pada ruang media. Tak ada unsur politik yang tidak ingin membangun opini publik melalui media. Sementara bagi publik, tak ada saluran yang lebih efektif dari media untuk mencerna realitas-realitas politik yang berkembang.

*     *     *

Tantangan media adalah bagaimana tidak terjebak dalam pertarungan politik yang secara kasad mata atau laten menyusup ke berbagai diskursus publik. Penting untuk memastikan, pilihan obyek berita, sudut-pandang, narasumber, proporsi pemberitaan sungguh-sungguh relevans bagi status media sebagai ruang publik. Yang tak kalah penting, media juga memberikan prioritas pada penyelesaian masalah. Sering terjadi, suatu kontroversi hilang begitu saja dari ruang publik seiring dengan tercapainya “resolusi” antar elit politik, seiring dengan munculnya kontroversi-kontroversi baru. Kebenaran di balik kontroversi itu tidak benar-benar terungkap. Duduk perkara dibiarkan menggantung, dan diskursus publik hanya meninggalkan tanda-tanya besar. Tak ada penegakan hukum, tak ada keadilan bagi publik, bahkan tak ada kesimpulan sama sekali.

Hal inilah yang terjadi pada histeria ruang publik tentang mantan presiden Soeharto. Beberapa catatan perlu diberikan di sini. Pertama, tidak semua urusan Soeharto adalah urusan publik. Permasalahan keluarga Soeharto, gosip tentang anak-anaknya, detail kondisi kesehatannya bukan urusan yang layak dilebih-lebihkan di ruang publik. Kedua, kalaupun masalah Soeharto adalah urusan publik, tidak cukup alasan untuk menegasikan urusan-urusan publik lain pada saat yang sama : bencana banjir, penggusuran di ibukota, event internasional anti korupsi di Bali dan lain-lain.

Ketiga, apa kesimpulan dari gegap gempita ruang publik tentang Soeharto itu ? Apa maknanya bagi kehidupan publik ? Apakah menyumbang banyak bagi proses penyelesaian masalah-masalah di masa lalu ? Sebelum sempat terjawab pertanyaan ini, kontroversi soal “bapak pembangunan” itu keburu lengser dari ruang publik, dari pemberitaan media, dari diskusi-diskusi. Seiring dengan menyeruaknya kontroversi kenaikan harga kebutuhan pokok, aliran dana BI,  juga kontroversi “poco-poco vs dansa-dansa” antara Wakil Presiden dan Mantan  Presiden.

 

Penulis : Agus Sudibyo, Deputi Direktur Yayasan SET Jakarta

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: