Oleh: Agus Sudibyo | Maret 28, 2008

Lembaga Publik dan Budaya Kerahasiaan

 

Oleh: Agus Sudibyo

Para wakil rakyat kembali dipertanyakan. Kali ini menyangkut persoalan yang sensitif bagi bangsa Indonesia, persoalan korusi, kolusi dan nepotisme (KKN). Ihwal mulanya adalah ketika Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) mengumumkan bahwa 88 anggota MPR dan 67 anggota DPR belum menyerahkan daftar kekayaannya. KPKPN telah tiga kali menagih kewajiban yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme itu.

Pengumuman itu merupakan tamparan keras sekaligus hukuman moral bagi kalangan legislatif. Seakan-akan masyarakat diingatkan betapa rendahnya komitmen terhadap prinsip-prinsip keterbukaan dan kejujuran di kalangan pejabat publik. Paling tidak, peristiwa itu merupakan indikasi bahwa lembaga-lembaga publik ternyata belum menciptakan suasana kondusif bagi upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan bebas KKN.  Kultur birokrasi yang elitis, tertutup dan penuh kerahasiaan masih dipertahankan, bahkan oleh lembaga yang selama ini menjadi simbul reformasi.

Belenggu Informasi

“Rahasia Negara!” Kata-kata ini begitu menakutkan selama Orde Baru. Rahasia negara bisa menyeret wartawan masuk bui karena menyebarkan informasi yang merugikan pejabat tertentu. Rahasia negara bisa membuat aktivis LSM menjadi musuh nomor satu pemerintah karena membuka data-data yang menunjukkan kebobrokan birokrasi. Selama bertahun-tahun, rahasia negara menjadi hantu bagi siapa saja yang ingin membuat  transparan berbagai penyimpangan dalam tubuh pemerintahan.

Kini, kondisi politik telah banyak berubah. Publik tak ragu-ragu lagi membicarakan  kasus-kasus dalam pemerintahan. Pers begitu berani memberitakan pejabat yang terlibat korupsi, atau lembaga-lembaga yang sarat KKN dan pelanggaran HAM.  Namun, masyoritas kasus KKN dan pelanggaran HAM Orde Baru tetap saja menjadi misteri. Desakralisasi kekuasaan yang terjadi ternyata tak otomatis berdampak pada terungkapnya kebenaran dibalik kasus-kasus itu. 

Di era reformasi ini, budaya kerahasiaan tetap menyelimuti birokrasi pemerintahan di semua lini. Publik tetap tak diberi akses memadahi ke institusi pemerintahan. Pejabat publik yang bermasalah begitu gampang melontarkan klaim rahasia negara, rahasia lembaga, atau rahasia  jabatan atas informasi yang dimilikinya. Lembaga-lembaga pemerintah hampir selalu menutup diri dari investigasi pers dan proses penyidikan berbagai perkara.

Di negara ini memang begitu banyak urusan pemerintah yang dijauhkan dari pengetahuan publik. Publik tidak tahu bagaimana tiba-tiba anggota DPR menjadi : punya mobil mewah, rumah mewah, berpenampilan “dandy”, karena tak ada apresiasi memadahi terhadap pentingnya akuntabilitas publik di kalangan anggota DPR.  

Publik juga bingung kenapa tiba-tiba terjadi banjir, karena pemerintah selama ini tidak merasa perlu –dan terlebih-lebih tidak merasa bertanggung jawab– untuk menginformasikan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan bencana banjir. Publik juga tidak tahu mengapa tiba-tiba harga BBM naik, yang diikuti naiknya harga berbagai kebutuhan pokok. Kebijakan mengenai BBM mungkin dianggap sangat teknis dan rumit, sehingga tidak ada perlunya untuk menjelaskannya kepada masyarakat yang awam.

Dengan kata lain, untuk urusan yang jelas-jelas berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak pun, pemerintah enggan untuk transparan. Begitu banyak urusan dalam pemerintahan yang tidak diketahui publik. Tak mengherankan jika berbagai dana sosial: JPS, IDT, P2KP dan lain-lain banyak yang salah sasaran. Masyarakat miskin hanya mendengar gaungnya, dan dana sosial itu justru jatuh pada pihak-pihak yang tidak berhak menerimanya.

Kerahasiaan bukan hanya berlaku untuk masyarakat awam, namun juga untuk kalangan yang lebih well informed dan well organize. Kalangan LSM misalnya, meskipun telah  memenuhi prosedur-prosedur resmi, tetap saja kesulitan untuk mendapatkan data-data tentang kekayaan pejabat, pelanggaran HAM, kerusakan lingkungan, penyalahgunaan HPH, Rencana Tata Kota,  dan lain-lain.

Tidak jelas benar mana perkara yang boleh diketahui publik, dan mana yang tidak. Yang lazim terjadi kemudian, interpretasi tentang hal ini didominasi oleh tafsir para pemegang kekuasaan. Apalagi, perundang-undangan yang ada  juga hanya tegas dalam mengatur perkara-perkara yang tidak boleh diketahui publik, secara mendetail, lengkap dengan sanksi-sanksi berat bagi pelanggarnya.

Rahasia Pejabat atau Rahasia Negara

Budaya kerahasiaan ditopang oleh salah-kaprah kalangan pejabat publik dalam memandang kedudukan pemerintah vis a vis masyarakat. Sebagai ilustrasi, ketika sejumlah LSM mengampanyekan prinsip-prinsip kebebasan informasi dan transparansi, muncul lontaran-lontaran dari pejabat publik di daerah seperti berikut ini: “Jika masyarakat merasa berhak mendapatkan informasi, maka pemerintah juga berhak untuk tidak memberikan informasi  yang dikelolanya”, “Jangan hanya kepentingan masyarakat yang dilindungi, kepentingan pemerintah pun juga harus dilindungi”.

Dalam hal ini, pemerintah atau penyelenggara negara seakan-akan menjadi entitas yang sama sekali terpisah dengan entitas masyarakat. Kepentingan masyarakat belum tentu menjadi kepentingan pemerintah, sehingga pemerintah boleh saja mengedepankan kepentingannya sendiri.

Padahal prinsip demokrasi menyatakan kekuasaan negara berasal dari rakyat, sehingga rakyat harus bisa mengontrol penyelenggaraan kekuasaan itu. Para pejabat publik dipilih dengan mandat rakyat, sehingga harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara terbuka kepada rakyat. Prinsip inilah yang mendasari gerakan reformasi. Namun ketika berasyik-masyuk dengan kekuasaan, para pejabat publik menganggapnya bak angin lalu.

Pejabat publik juga lebih memposisikan diri sebagai “pemimpin masyarakat”, dan bukannya pelayan masyarakat. Mereka tak merasa perlu untuk membuka diri dan memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Mereka lupa atau pura-pura tidak tahu bahwa menjadi pejabat publik mengandung sejumlah konsekuensi: hilangnya sebagian privasi, keharusan untuk memilah-milah antara urusan pribadi dan urusan jabatan, keharusan terbuka untuk diperiksa dan diinvestigasi.

Lebih dari itu, pejabat publik juga sering mereduksi kepentingan negara sebagai kepentingan birokrasi. Begitu mereka melontarkan klaim-klaim rahasia negara, padahal sesungguhnya yang dimaksud adalah rahasia birokrasi. 

Steven Aftergood (1996) pernah membedakan antara rahasia negara yang murni (genuine national security secrecy) di satu sisi, dan rahasia negara yang bersifat politis (political secrecy) serta rahasia untuk kepentingan birokrasi (bureaucratic secrecy) di sisi lain. Pembedaan  ini menjadi relevans karena publik selama ini kurang menyadari bahwa tidak semua klaim rahasia negara –yang  sering dilontarkan pejabat publik atau pemerintah– merujuk pada informasi-informasi yang benar-benar dapat membahayakan keamanan dan kepentingan nasional jika dibuka.

Di Indonesia political secrecy dan bureaucratic secrecy yang justru lebih dominan. Apa perlunya merahasiakan informasi tentang kekayaan anggota DPR, data audit keuangan partai, data hasil fit and proper tes calon hakim agung, informasi tentang sejumlah RUU yang diproses  DPR, informasi tentang anggaran operasional militer? Pengungkapan informasi-informasi ini tidak akan mengganggu keamanan dan stabilitas nasional. Alih-alih, informasi itu sangat dibutuhkan agar masyarakat mengetahui sejauhmana akuntabilitas pejabat dan lembaga-lembaga publik.

Pemerintahan boleh berganti, kondisi politik boleh berubah, namun tidak demikian halnya dengan struktur hubungan antara masyarakat dan pemerintah yang timpang dan penuh ketidakadilan. Reformasi menjadi  kehilangan maknanya karena budaya kerahasiaan masih  menyelubungi langit-langit birokrasi dan masyarakat tetap tidak mempunyai akses memadahi untuk mengontrol penyelenggaraan kekuasaan. Pada titik ini, semakin sulit untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, terbuka, partisipatoris, dan relatif bebas dari segala bentuk KKN dan pelanggaran HAM.

 

Penulis: Agus Sudibyo, Peneliti ISAI Jakarta, Koordinator Loby Koalisi Untuk Kebebasan Informasi.

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: