Oleh: Agus Sudibyo | Maret 28, 2008

Memperkuat Negara atau Memperluas Otoritasnya?

 

Oleh: Agus Sudibyo

Liberalisasi ekonomi bukan hanya membutuhkan deregulasi dan debirokratisasi, namun juga pemerintahan yang kuat, otoritatif sehingga mampu menciptakan stabilitas dan kepastian hukum. Syarat yang sama juga berlaku untuk demokratisasi. Tanpa pemerintahan yang kuat dan stabil, transisi dari rejim  otoritarian di berbagai negara justru bermuara pada kondisi-kondisi “gagal negara”. Negara yang telah sedemikian lemah sehingga tak mampu menegakkan supremasi hukum, mewujudkan tertib sosial, menjamin kesejahteraan serta melindungi warganya dari aneka rupa kekerasan. 

Dalam konteks inilah, Francis Fukuyama (2004) mengajukan gagasan “memperkuat negara”. Gagasan yang sepintas lalu berseberangan dengan gagasan liberalisasi dan demokratisasi sebagaimana didukung  Fukuyama sebelumnya. Liberalisasi ekonomi mensyaratkan reduksi derajat campur-tangan negara dalam urusan-urusan ekonomi, sementara demokratisasi bertendensi mengurangi intervensi negara pada urusan-urusan publik. Namun jika dicermati lebih seksama, gagasan “memperkuat negara” justru bersifat komplementer terhadap gagasan liberalisasi dan demokratisasi. 

Lingkup dan Kapasitas Negara

Fukuyama membedakan antara lingkup dan kapasitas negara. Dan yang dibayangkan bukanlah gerak pembalikan sejarah menuju statisme Negara, melainkan sistem pemerintahan dengan lingkup otoritas negara yang terbatas, namun dengan kapasitas penyelenggaraan  pemerintahan yang kuat dan stabil. Gagasan “memperkuat negara” lebih berurusan dengan upaya peningkatan kapasitas lembaga-lembaga publik,  kecakapan administratif para pegawai, serta akuntabilitas dan transparansi birokrasi pemerintahan. Tanpa bermaksud melahirkan lembaga-lembaga negara sebagai super body dengan lingkup otoritas yang sangat luas dan sulit dikontrol publik. Fukuyama berbicara tentang proses penguatan negara sekaligus perampingan negara.

Namun dalam prakteknya memang muncul kerancuan antara gerak penguatan negara dan gerak perampingan negara itu.  Proses perampingan negara di berbagai kawasan yang baru lepas dari rejim otoritarian berlangsung secara ekstrim sehingga bukan sekedar lingkup fungsi negara yang semakin menyempit, namun juga pelemahan kapasitas negara secara berlebihan.

Deviasi yang lain adalah ketika reformasi penyelenggaraan pemerintahan tidak benar-benar difokuskan untuk memperkuat kapasitas negara, namun terutama sekali untuk memperluas otoritas  negara hingga menjangkau area-area di mana intervensi negara sesungguhnya tidak relevans lagi. Deviasi ini sangat menggejala di Indonesia belakangan, khususnya dalam konteks reformasi kebijakan yang sedang berlangsung.

Reformasi Kebijakan

Dalam mayoritas  draft Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan pemerintah kepada DPR, sangat terasa tendensi pelebaran fungsi-fungsi negara. Melalui berbagai RUU itu, fungsi negara hendak diperluas dengan pelembagaan aktivitas dan otoritas baru, atau peneguhan kembali aktivitas dan otoritas lama yang telah dihapuskan  atas nama reformasi.

RUU Intelijen bisa menjadi contoh pertama. Yang tercermin dalam RUU Intelijen inisiatif pemerintah (seperti halnya UU Anti Terorisme) bukan hanya keinginan untuk membangun kapasitas intelijen negara, namun juga tendensi untuk memperluas otoritas mereka. Dengan alasan memerangi terorisme, lembaga intelijen hendak diijinkan melakukan intervensi jauh ke urusan-urusan pribadi warga negara. Hukum hendak melembagakan wewenang alat negara untuk mengontrol secara ketat kehidupan sipil, dengan menegasikan hak warga negara untuk sebaliknya :  melakukan “counter-intelligence” terhadap penyelenggara negara.

Tendensi pelebaran otoritas dan aktivitas negara juga terasa dalam RUU Kerahasiaan Negara dan RUU Pelayanan Publik. Namun catatan khusus perlu diberikan pada RUU KUHP. RUU ini bukan hanya bermaksud memperkuat kapasitas negara dalam mewujudkan tertib hukum dan keadilan sosial, namun juga bertendensi melegalkan intervensi negara yang terlalu jauh terhadap urusan publik dan privat. RUU KUHP berusaha melakukan over-kriminalisasi atas begitu banyak aspek kehidupan individu : sikap politik, pandangan intelektual, keyakinan beragama, gaya hidup dan bahkan perilaku  seksual.

Apa benar negara berwenang menyempurnakan moral warganya?  Pertanyaan yang sama harus diajukan pada RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi. RUU ini juga bertendensi meneguhkan otoritas negara terhadap moralitas masyarakat, dengan mengakomodasi pandangan moral kelompok tertentu, yang kebetulan mayoritas, dengan mengabaikan perlindungan atas hak-hak individu (civil liberties).

Contoh yang tak kalah menarik adalah 4 Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyiaran. Yang perlu dilakukan Pemerintah berkaitan dengan Depkominfo adalah merumuskan kompetensi-kompetensi information apparatus,  membangun kapasitas  sosialisasi kebijakan dan diseminasi informasi. Agar kita tidak terlambat lagi mengantisipasi dampak buruk busung lapar, gizi buruk, flu burung dan bencana lain karena terbatasnya informasi. Juga agar setiap kebijakan tidak selalu menuai kontroversi karena lemahnya komunikasi politik pemerintah.

Namun PP Penyiaran justru menambah pekerjaan baru buat  Depkominfo : lembaga regulator media penyiaran. Pekerjaan yang bukan hanya tidak mendesak, namun juga kontraproduktif dalam konteks  demokratisasi. Tidak ada negara demokrasi yang memberikan otoritas kepada pemerintah untuk mengurusi media penyiaran, yang notabene merupakan urusan publik. Bukankah bangsa Indonesia juga mempunyai sejarah panjang betapa tak idealnya kebijakan semacam itu?

Namun, memperluas otoritas negara tampaknya lebih menarik bagi pemerintahan SBY daripada meningkatkan kapasitas negara. Mereka abai pada prinsip penting dalam ilmu politik: “Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang tidak banyak memerintah”.

 

Agus Sudibyo, Deputy Direktur Yayasan SET

 

 

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: