Oleh: Agus Sudibyo | Maret 28, 2008

Menelikung Di Tengah Jalan, Pengusaha Televisi Bersekubu Dengan Pemerintah Soal RUU Penyiaran

Oleh: Agus Sudibyo

“TAK ada persekutuan yang abadi. Yang abadi hanyalah kepentingan.” Adagium ini sangat cocok untuk menggambarkan apa yang terjadi pada koalisi masyarakat sipil untuk perubahan undang-undang pers dan undang-undang penyiaran.

Saat memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pers tahun 1998, koalisi itu begitu kompak. Hampir tak ada jarak antara kalangan aktivis LSM di satu sisi, dengan asosiasi berbasis industri media seperti Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) di sisi lain. Semuanya seakan-akan berseru, “SIUPP, breidel, teror terhadap wartawan bukan jamannya lagi, semua hambatan politik dan struktural bagi kebebasan pers harus disingkirkan.” Televisi-televisi swasta bahkan secara intensif turut mengampanyekan RUU Pers versi unsur LSM. Euforia reformasi telah menyatukan mereka.

Euforia ini pula yang menjelaskan mengapa sebagian besar anggota DPR waktu itu mendukung revisi UU Pers. Demikian juga dengan pemerintah yang dipersonefikasikan figur Yunus Yofiah, menteri penerangan kala itu. Tak pelak, Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers, melesat tanpa hambatan yang berarti.

Namun, proses yang sama tak terjadi pada advokasi RUU Penyiaran. Dengan aktor-aktor yang kurang lebih sama, advokasi ini untuk sementara waktu justru berakhir dengan silang-pendapat yang rumit dan sulit dipertemukan. Begitu banyak perbedaan antara DPR, Pemerintah, praktisi penyiaran, dan unsur-unsur LSM. Perbedaan bahkan terjadi dalam internal mereka sendiri.

Pecah kongsi pun tak bisa dihindari. Sulit menemukan kata sepakat antara aktivis LSM yang cenderung idealis dengan mereka yang bersentuhan langsung dengan industri media sehingga cenderung pragmatis. Sementara anggota DPR dan unsur pemerintah yang sedang berasyik-masyuk dengan kekuasaan, semakin lupa pada urusan-urusan publik. Masing-masing pihak menngusung kepentingan sendiri. Perbincangan tentang RUU Penyiaran dalam forum resmi maupun tak resmi senantiasa terancam dead-lock.

“BUMI dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat”. Membaca ayat tiga pasal 33 UUD 1945 ini, ingatan orang serta-merta akan tertuju pada minyak bumi, gas alam, emas, batubara, tembaga, dan hasil hutan. Benda-benda inilah yang lazim diidentifikasi sebagai kekayaan alam. Pertamina, PT Aneka Tambang, PLN, Perhutani dan BUMN yang lain selalu menjadi rujukan salah-satu pasal konstitusi yang paling sering disebut-sebut itu.

Ada satu jenis kekayaan alam yang senantiasa tak masuk hitungan: frekuensi atau gelombang elektromaknetik yang lazim digunakan untuk penyiaran komersial maupun non komersial. Frekuensi adalah kekayaan alam yang sangat terbatas jumlahnya dan mempunyai potensi ekonomi dan politik yang sangat besar.

Namun, publik selama ini tak menyadari bahwa frekuensi radio dan televisi sebagai kekayaan alam. Para pemain bisnis penyiaran dibiarkan begitu saja memanfaatkan frekuensi untuk kepentingan komersial. Pemerintah juga bisa seenaknya sendiri menggunakan frekuensi untuk kepentingan politik, propaganda, intelijen, dan lain-lain. Tidak ada kesadaran sekaligus keharusan untuk memperlakukan frekuensi berdasarkan klausul “dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat”.

Tema besar dalam advokasi RUU Penyiaran adalah bagaimana menempatkan frekuensi sebagai kekayaan alam, sebagai sumber daya publik yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Pertanyaan krusial yang digulirkan adalah siapa yang berwenang mengatur alokasi frekuensi, siapa saja pelaku dalam dunia penyiaran, siapa yang boleh duduk dalam komisi pengawas penyiaran independen, dan sejauhmana desentralisasi praktek penyiaran harus dilakukan?

Semangat yang diusung unsur masyarakat sipil dalam hal ini mengembalikan pengaturan urusan-urusan penyiaran kepada publik, dengan memangkas wewenang pemerintah sebanyak mungkin.

Persoalannya kemudian siapa sajakah publik itu? Apakah hanya pemirsa televisi atau pendengar radio? Tidak. Para pengelola dan praktisi penyiaran komersial juga menyebut dirinya sebagai publik. Ketika orang ramai menuntut perlindungan hak-hak publik dalam RUU Penyiaran, mereka juga berseru, “Tolong jangan lupakan kepentingan kami sebagai pengusaha yang bergerak dalam bisnis berbisnis. Kami juga bagian dari publik”.

Di sinilah banyak yang salah sangka: RUU Penyiaran dikira sekedar persoalan antara negara dan masyarakat. RUU Penyiaran adalah arena pertarungan yang dramatis antara kepentingan pemerintah, masyarakat sipil, dan pemodal sekaligus.

Siapakah aktor-aktor advokasi RUU Penyiaran? Kita harus menyebut MPPI dalam hal ini. Forum yang terbentuk 27 Oktober 1998 ini adalah wadah bagi beberapa aktivis yang sebelumnya memperjuangkan revisi UU Pers, dengan nama Masyarakat Pers Indonesia (MPI). Boleh dibilang, MPPI adalah motor utama advokasi RUU Penyiaran. Draft RUU Penyiaran bikinan merekalah yang kemudian diadopsi menjadi usulan inisiatif DPR, dengan berbagai perubahan.

Belakangan, MPPI memrakarsai lahirnya wadah yang lebih besar, Komunitas Penyiatan Indonesia (Kompeni). Kompeni beranggotakan 30 LSM dan asosiasi seperti SPS, PRSSNI, IJTI, Persatuan Pengusaha Periklanan Indonesia (P3I), Komunitas Televisi Indonesia (Kom TV), Asosiasi Media Luar Ruang Indonesia (AMLI), Asosiasi Perusahaan Public Relation Indonesia(APPI) dan lain-lain.

Aktor yang lain adalah Kelompok Rasuna Said (Kreasi) yang terdiri beberapa LSM seperti: Institut Studi Arus Informasi, Yayasan TIFA Foundation, Yayasan Saint Estetika dan Teknologi, Indonesia Media Law and Policy Center dan lain-lain. Kreasi lebih memfokuskan pada legalitas penyiaran komunitas dan penyiaran publik. Kelompok Pasca Komunikasi UI menaruh perhatian pada pengembangan penyiaran publik, dengan fokus utama pada masa depan TVRI dan RRI. Keanggotaan dalam kelompok-kelompok ini sangat longgar, sehingga ada beberapa orang yang aktif lintas kelompok.

Ada berbagai perbedaan di antara aktor ini. Kreasi dan Pasca Komunikasi UI kurang-lebih satu suara dalam mendukung pengakuan hukum atas tiga pemain: penyiaran publik, penyiaran komunitas dan dan penyiaran komersial. Namun tidak demikian halnya dalam internal Kompeni. Kalangan LSM mendukung penyiaran komunitas, sementara kalangan praktisi yang tergabung dalam PRSSNI dan ATVSI cenderung menolaknya.

Unsur LSM anggota Kompeni menginginkan alokasi frekuensi dipegang badan regulator yang benar-benar independen, namun unsur praktisi menghendaki praktisi penyiaran dan pemerintah menjadi bagian dari badan regulator itu.

“Ya apa boleh buat, kita tidak bisa dalam semua hal. Ada delapan isu penting, ada 30 LSM dan asosiasi. Kita bisa sepakat hanya dalam beberapa hal. Hal-hal yang tidak disepakati, seperti soal penyiaran komunitas, diputuskan untuk tidak dibicarakan atas nama Kompeni. Kita akan memperjuangkannya sendiri-sendiri di DPR,” kata Leo Batubara, Koordinator MPPI dan Ketua Pelaksana Harian Serikat Penerbit Surat Kabar Pusat.

Perbedaan pandangan juga terjadi dalam internal Kreasi. “Kreasi dibentuk dengan asumsi ada isu-isu yang bisa diperjuangkan bersama. Daripada berantem terus soal basis sosial penyiaran, batasan dan fungsi lembaga penyiaran, lebih baik kita berjuang bersama-sama pada hal yang paling riil: alokasi frekuensi, keberadaan KPI, dan persoalan diversity of ownership,” kata Muhammad Abduh Aziz aktivis Kreasi dari Komunitas Televisi Publik Indonesia (KTVPI).

APA beda media cetak dan media radio? Salah-satu jawabannya adalah proses penyampaian pesan media cetak membutuhkan proses yang rumit. Untuk sampai kepada pembaca, koran atau majalah harus melalui sirkuit distribusi yang berlapis-lapis, melibatkan banyak orang, butuh biaya besar, dan butuh waktu. Coba bandingkan dengan media radio! Tak ada teknologi percetakan yang padat modal, tak ada jaring distribusi, tak ada agen pemasaran.

Gelombang elektromaknetik atau frekuensi, memungkinkan distribusi produk media radio sampai ke khayalak dalam hitungan detik, tanpa butuh banyak tenaga dan biaya.

Frekuensi sebagai infrastruktur utama dalam industri penyiaran memungkinkan penetrasi pesan audio ke khalayak yang sangat luas dan dapat dilakukan setiap saat.

Akan tetapi, frekuensi adalah barang langka. Jumlah frekuensi di suatu wilayah sangat terbatas. Dengan kata lain, tidak semua orang bisa menjadi pemain dalam bisnis penyiaran. Singkat kata, diperlukan sistem alokasi frekuensi yang adil.

Sampai di sini, kita menemukan fakta-fakta yang paradoksal. Orde Baru mewariskan sistem alokasi frekuensi yang tak memihak kepada kepentingan publik. Peta frekuensi dikapling-kapling untuk mereka yang secara politik atau ekonomi mempunyai daya-tawar kuat.

Tidak ada seleksi yang ketat buat para calon pemegang ijin frekuensi. Tidak ada fit and proper tes. Yang ada hanyalah syarat-syarat normatif seperti harus lulus P-4, berkelakuan baik, tidak terlibat dalam G30SPKI, dan lain-lain. Tak mengherankan, ijin frekuensi bisa didapatkan dengan mudah, tentu saja oleh mereka yang mempunyai duit dan akses. Dampak berikutnya, satu orang bisa menguasai lebih dari satu frekuensi.

“Peraturannya, satu orang hanya boleh punya satu frekuensi. Tapi, peraturan normatif itu bisa dengan mudah dimanipulasi. Orang bisa saja kan mengajukan frekuensi atas nama istri, anak atau saudara. Hal ini didukung adanya ketimpangan akses, di mana hanya pihak tertentu saja yang tahu bagaimana mengurus ijin frekuensi,” ujar Bivie Arifin, Direktur Smart FM Jakarta, merangkap Marketing and Operation Manajer Smart FM Network

Arifin memberi contoh pengusaha radio RusminKusen dari Magelang Jawa Tengah. Dengan bendera Grup CPP Radio Net, Kusen saat ini menguasai lebih dari 53 radio FM dan AM di Jawa Tengah. Belakangan, Kusen melebarkan sayap bisnisnya ke Jakarta, dengan mengambilalih radio Irnusa FM, dan menangani manajemen radio PAS FM.

“Pertama-tama pak Rusmin hanya punya Radio Polaris. Namun kini semua radio di kota Magelang di bawah manajemennya. Ada yang atas nama anak, istri, atau kawan-kawannya,” kata Arifin. Arifin pernah bekerja untuk Kusen selama 15 tahun, sejak pengusaha ini masih punya lima stasiun radio.

Contoh yang lain, manajemen Hard-rock FM saat ini menguasai empat radio di Jakarta: Hard-rock FM, MTV On the Sky, Cosmo, dan I Radio. Sementara itu jaringan radio Smart FM saat ini terdiri dari tujuh radio Smart FM di Manado, Makkasar, Banjarmasin, Balikpapan, Semarang, Palembang, Jakarta.

Ketidakadilan juga terjadi dalam mekanisme perpanjangan frekuensi. Perpanjangan frekuensi radio dilakukan setahun sekali, dengan keharusan membayar pajak dan melakukan uji teknis. Jika ada radio yang tidak melakukan perpanjangan atau tidak memenuhi syarat perpanjangan, dikenai sanksi pencabutan frekuensi.

“Tapi dalam prakteknya, itu semua hanya seremonial belaka,” tandas Arifin. Senada dengan Arifin, Sys NS bercerita di Jakarta belum pernah terjadi pencabutan frekuensi radio yang lama tidak siaran.

“Peraturan lama menegaskan radio yang dalam tiga bulan tidak siaran, bisa dicabut frekuensinya. Tapi itu kan bisa disiasati. Misalnya dengan siaran saja sehari dalam seminggu. Itu kan artinya tetap siaran!,” ujar artis Film dan pemilik Radio S itu.

Di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi, saat ini ada 39 radio swasta FM. Mereka berada pada frekuensi 87,6 hingga 107,9 Mega Hertz. Jarak antara frekuensi adalah 0,35 Mega Hertz. RRI mempunyai enam frekuensi, dan sisanya dikuasai lembaga-lembaga pemerintah.

Sudah sepuluh tahun terakhir, frekuensi radio FM di Jabotabek penuh. Praktis, tak akan ada pendatang baru, kecuali ada frekuensi yang dicabut pemerintah, lalu ditenderkan lagi kepada masyarakat. Namun, tak perlu membayangkan mekanisme tender yang transparan dan memenuhi rasa keadilan. Para pemilik radio memperlakukan frekuensi bagaikan harta karun yang bisa diperjualbelikan kepada siapa pun. “Mempunyai frekuensi itu ibaratnya punya tanah, bisa dilego setiap saat kita mau,” ujar Sys NS.

Praktek jual-beli frekuensi sebenarnya melanggar UU Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999, namun sudah jamak dalam bisnis radio. Arifin memberi contoh, radio Agustina di Tanjuk Priok yang telah diambil alih Yus Nurdin, pemilik radio s a sek. “Dari perantaranya, saya dengar radio Agustina laku Rp 4,5 milyar. Tapi mereka bilang, itu bukan jual-beli frekuensi, melainkan jual-beli beli PT,” tandas Arifin. Radio s a sek sendiri kemudian dibeli oleh keluarga Beddu Amang dan berubah nama menjadi radio Music City di Cibubur.

Praktek jual-beli frekuensi semacam ini juga terjadi ketika Hardrock FM membeli radio Muara milik Sys NS dan kawan-kawan. Menurut Arifin, dengan nilai-jual Rp 3 milyar, radio spesialis dangdut itu kemudian berubah nama menjadi radio Cosmo. Hardrock FM juga membeli radio humor Suara Kejayaan, yang belakangan berubah nama menjadi MTV on The Sky. Radio Suara Irama Indah, setelah berganti pemilik juga berubah menjadi radio One. Radio Elbama setelah dikuasai keluarga Sudwikatmono berubah menjadi radio Indika FM. Tahun 1997, Rusmin Kusen dengan CPP Radio Net-nya mengambil-alih kepemilikan radio Irnusa seharga Rp 2 milyar, lalu mengubahnya menjadi Ria FM.

“Radio-radio itu dijualbelikan begitu saja. Mestinya kan melalui mekanisme yang independen, karena frekuensi adalah barang publik. Mereka pasti membela diri dengan mengatakan yang diperjualbelikan adalah PT, bukan frekuensi. Jual beli PT secara hukum memang bisa dibenarkan, namun esensinya sama saja dengan jual frekuensi” ujar Arifin.

Harga pasaran frekuensi FM di Jabotabek, saat ini sekitar Rp 4 – 5 milyar. “Saya pernah bernegosiasi dengan pemilik radio Agustina. Dia memasang harga Rp 3,5 milyar, saya menawar Rp 3 milyar. Tapi belakangan dilepas dengan harga Rp 4 milyar ke pemilik s a sek,” tandas Arifin.

Sys NS tak setuju jika UU Penyiaran yang baru mempersulit praktek jual beli frekuensi. Mempersulit jual-beli frekuensi, menurutnya sama dengan membunuh karier pengusaha radio. Keharusan untuk menyerahkan frekuensi yang tak produktif lagi kepada negara, tak memberi rasa keadilan bagi mereka.

“Misalnya saya beli radio. Sudah habis 3 milyar untuk beli frekuensi dan biaya operasional, tapi belum untung juga. Terus modal saya habis, masak saya tidak boleh menjualnya. Taruhlah radio itu laku Rp 2 milyar, saya masih rugi. Apa yang begini ini mau dilarang? Kejam sekali negara ini! ,” tandas Sys.

Persoalan juga muncul pada frekuensi yang dikuasai pemerintah. Aktivis PRSSNI, Muhammad Taufik mengatakan TNI telah menjual beberapa frekuensi yang dikuasainya kepada swasta. Taufik juga mempersoalkan frekuensi-frekuensi yang dikuasai pemerintah daerah. “Radio-radio pemerintah daerah itu sebenarnya ilegal. Mereka tidak mempunyai ijin dan persyaratan sebagaimana mestinya. Nah karena sudah banyak banget, masak sekarang mau diputihkan, dilegalkan begitu saja oleh draft RUU Penyiaran milik pemerintah,” kata Taufik dalam diskusi Radio Trijaya FM di Hotel Borobudur Jakarta, 27 Mei 2002.

Di Indonesia, saat ini ada 133 radio pemerintah daerah. Biasanya dikelola oleh pemerintah daerah (pemda) kabupaten atau kotamadya. Satu Pemda bisa menguasai lebih dari satu frekuensi. “Jangan lupa, banyak di antara frekuensi-frekuensi itu yang disewakan ke swasta selama lima atau sepuluh tahun dengan harga yang murah. Sewaktu masih bekerja buat Pak Rusmin, saya pernah mengelola radio pemda di Kudus,” ujar Arifin.

REALITAS alokasi frekuensi yang centang-perenang di atas, mendasari gagasan unsur-unsur LSM agar di masa depan, dibentuk sebuah badan regulator independen yang berwenang mengatur alokasi frekuensi. Usul ini diantaranya muncul dalam RUU Penyiaran versi MPPI. MPPI beranggapan, pemerintah tak seharusnya turut-campur lagi dalam urusan penyiaran, baik sebagai pemain atau wasit. Nama yang beredar untuk badan regulator itu adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Ketua Panitia Khusus RUU Penyiaran DPR-RI, Paulus Widiyanto sepakat dengan usulan membentuk KPI. “Istilahnya state independen regulatory body, yang berasal dari publik dan bertanggung-jawab ke DPR. Namun pemerintah masih belum rela melepaskan fungsi itu. Lembaga seperti ini sudah ada sejak 1996 di Afrika Selatan, negara yang baru pulih dari rejim otoritarian, diskriminatif, menerapkan politik apartheid. Atau sejak 1997 di Thailand, negara kerajaan, dipimpin perdana menteri, banyak partai, dan ganti-ganti pemerintahan. Apa kita tidak malu?” tandas Widiyanto.

KPI diusulkan sebagai lembaga kuasi yudisial. Ia mempunyai wewenang menjatuhkan sanksi peringatan, sanksi administratif, denda, dan pencabutan ijin penyiaran. Peran pemerintah dalam hal ini hanyalah penetap kebijakan yang dituangkan dalam UU Penyiaran.

Menteri Negara Informasi dan Komunikasi, Syamsul Muarif menentang gagasan ini. “Gagasan yang agak aneh. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan, masak tidak mempunyai wewenang. Ini menyimpang dari sistem hukum yang ada,” tandas Syamsul dalam diskusi Radio Trijaya FM di atas.

Muarif mengusulkan sistem interaksi, dimana penyiaran diatur bersama-sama oleh pemerintah dan publik. Pemerintah memegang ijin frekuensi, KPI mengatur content penyiaran. KPI menangani administrasi ijin penyiaran, tapi pemeritah yang akan memutuskan apakah ijin keluar atau tidak. Selain itu, ada unsur pemerintah yang akan duduk dalam KPI.

Ini selaras dengan gagasan departemen perhubungan. Dalam tanggapan resmi pemerintah terhadap RUU Penyiaran inisiatif DPR –tertanggal 8 Mei 2002–, menteri Perhubungan Agum Gumelar menegaskan masalah perijinan dan pengawasan penyiaran tetap merupakan fungsi dan kewenangan Pemerintah. KPI hanya berperan sebagai mitra pemerintah yang memberikan pertimbangan menyangkut isi siaran, penyusunan kode etik, dan pelanggaran peraturan.

Kalangan LSM menolak gagasan ini. “Kalau KPI hanya menjalankan fungsi administrasi saja, tidak ada gunanya, tak ada bedanya dengan dulu. KPI hanya mendapatkan getahnya, karena semua pelanggaran penyiaran dia yang harus menghadapi. Lagi pula, soal content tidak perlu diatur lagi. Dengan wewenang itu, dan dengan keberadaan unsur pemerintah dalam KPI, akan sangat mudah terjadi kooptasi,” tandas Hinca Panjaitan, Direktur Eksekutif Indonesia Media Law and Policy Center, aktivis MPPI.

Muarif menganggap kalangan LSM terlalu berprasangka.Kalau kita berangkat dari prasangka, ya susah. Saya melihat, sekarang ini memang ada semangat besar dalam masyarakat untuk memangkas habis peran pemerintah, istilahnya marginalisasi governence. Apa benar yang begini ini demokratisasi? Saya ingatkan, peralihan dari sistem sentralistik ke sistem demokratis, membutuhkan sistem antara. Jika tidak, akan bahaya, masyarakat akan shokc,” kata Muarif.

Bagaimana pendapat praktisi penyiaran? Karni Ilyas, Pemimpin Redaksi Pemberitaan SCTV lebih senang jika alokasi frekuensi tetap dipegang pemerintah. Alasannya, pemerintah lebih berpengalaman dalam pengaturan frekuensi, memiliki infrastruktur, aparat dan sistem yang memadahi.

“Kalau KPI hanya enam orang, mana bisa mengurus frekuensi yang begitu rumit. Ini bukan hanya menyangkut frekuensi televisi atau radio, tapi juga frekuensi perhubungan, telkom, hankam, dan lain-lain. Jadi lebih baik tetap dipegang pemerintah, kecuali jika KPI-nya bagus, dan memiliki infrastruktur memadahi,” tandas Ilyas.

Albert Kuhon mengajukan gagasan: pemerintah berwenang memberikan ijin penyiaran, KPI mengawasi pelaksanaannya, dan lembaga pengadilan yang berwenang untuk membatalkan ijin itu.

“KPI bisa saja memberikan sanksi administratif atau teguran, tapi kalau sampai pencabutan ijin, sama saja dengan departemen penerangan dulu. Prinsip saya, tidak boleh suatu wewenang mutlak ditangan satu pihak, entah pemerintah atau masyarakat,” kata Kuhon, mantan praktisi SCTV, kini ketua Yayasan Jurnalisme Investigasi Indonesia.

Pendapat sedikit berbeda disampaikan Gilang Iskandar, ketua Kom TV dan kepala Departemen Police dan Prosedur RCTI. “ Otoritas KPI seharusnya mengatur distribusi frekuensi sampai ke tingkat daerah. Pemerintah yang membuat peta frekuensi, lalu diserahkan kepada KPI. Peta frekuensi ini akan diumumkan secara periodik, ada sekian frekuensi yang masih free, lalu dilelang secara terbuka kepada masyarakat. Demikian juga untuk frekuensi yang tidak digunakan dalam waktu tertentu,” tandas Iskandar. Namun untuk pencabutan frekuensi, Iskandar sepakat pengadilan yang memutuskannya.

Persoalan selanjutnya, siapa saja yang layak duduk dalam KPI? Karni ilyas mengusulkan ada tiga unsur: publik, swasta, pemerintah. “Prinsipnya, kalau pemerintah masuk KPI, swasta juga harus masuk. Tapi kalau pemerintah tidak masuk, ya tidak masalah swasta tidak dilibatkan,” kata Ilyas. MPPI dan Kompeni pada awalnya juga sepakat, KPI melibatkan unsur swasta dan pemerintah. Namun belakangan, mereka berubah pikiran.

Direktur Utama Radio 68H, Santoso menganggap tak ideal jika unsur swasta masuk dalam KPI. Menurutnya, hal ini bisa menimbulkan konflik kepentingan. “Kalau swasta masuk dalam KPI, saya kira sulit untuk menghindari bias,” kata Santoso.

Ketua Umum PRSSNI, Ganjar Suwargani menentang pendapat ini. “Mestinya kita melihat hal ini dengan bijak dan obyektif. KPI yang akan mengurusi penyiaran, mana mungkin sama sekali tak melibatkan orang penyiaran. Lagi pula, unsur swasta paling satu-dua orang, tak mungkin mereka menonjolkan kepentingan sendiri. Kalau cara pandangnya arogan seperti itu, seumur-umur kita akan bertengkar,” kata Suwargani.

Dalam draft RUU Penyiaran usul inisiatif DPR, diusulkan anggota KPI sembilan orang, terdiri dari unsur-unsur yang independen dan tidak terlibat dalam kegiatan pemerintah dan swasta, dipilih dan bertanggung-jawab kepada DPR.

Sementara dalam tanggapan resminya, pemerintah tetap menghendaki unsur pemerintah dilibatkan KPI. “Tanpa keterlibatan pemerintah, KPI sama saja dengan representasi kepentingan swasta,” begitu kurang-lebih pendapat pemerintah.

“KPI itu bukan swasta. Ini yang harus diluruskan. KPI harus mengelola kekayaan publik, mana mungkin dia swasta. Di negara lain disebut sebagai non ministrial regulatory body. Untuk menghindari kesan KPI adalah kepanjangan swasta, ada baiknya KPI diisi orang-orang yang sama sekali bebas dari bisnis penyiaran. Sebaliknya untuk menghindari kesan kepanjangan tangan pemerintah seperti Komnas HAM saat ini, KPI juga harus bersih dari unsur pemerintah,” kata Soeryokusumo yang juga aktif di MPPI.

Masalah wewenang dan keanggotaan KPI belum mencapai titik temu, muncul perbedaan lain. DPR dan Pemerintah menghendaki KPI dibentuk sampai di tingkat daerah. Menurut beberapa praktisi penyiaran, hal ini tak perlu.

“Apa perlunya KPI di bentuk di daerah? Frekuensi punya petanya sendiri, yang sama sekali tidak ada urusan dengan peta geografis. KPI di daerah-daerah, hanya akan menyuburkan KKN saja. Untuk mengakomodir permintaan frekuensi ke daerah, tidak harus membikin KPI di daerah. Bikin saja mekanisme yang mudah dan dapat dijangkau dari daerah,” kata Haris Jauhari, wartawan TPI dan anggota Komunitas TV.

BONTANG adalah kota kecil berpenduduk 106 ribu jiwa di propinsi Kalimantan Timur. Terletak 250 kilometer arah utara Samarinda, Bontang selama ini lumayan terisolir. Dari Jakarta, ia harus ditempuh dengan penerbangan jalur Jakarta-Balikpapan, lalu Balikpapan-Bontang. Jika melalui jalan darat, kita harus menyusuri jalur Balikpapan-Bontang selama kurang lebih lima jam.

Persoalan hiburan, menjadi persoalan serius bagi masyarakat Bontang. Di kota kecil ini, sarana hiburan tak selengkap di kota besar seperti Samarinda atau Balikpapan. Tak ada gedung bioskop, tak ada koran pagi. Siaran televisi swasta pun hanya bisa dinikmati kaum kaya yang punya perangkat parabola.

Beruntunglah, di kota ini berdiri dua perusahaan petrokimia besar, PT Pupuk Kalimantan Timur dan PT LNG Badag. Mereka belakangan peduli dengan kebutuhan masyarakat sekitarnya akan hiburan. Pada awalnya, mereka mendirikan stasiun televisi khusus untuk para karyawan. Stasiuan televisi itu masing-masing adalah Liquefaction Natural Gas Televisi (LNG TV) dan Publik Khatulistiwa Televisi (PK TV).

Namun dalam perkembangannya, siaran dua televisi ini juga bisa dinikmati masyarakat Bontang pada umumnya. Prioritas internal pun bergeser menjadi eksternal. Interaksi antara masing-masing stasiun televisi itu dengan masyarakat sekitar semakin erat. Masyarakat semakin bungah karena dapat menikmati siaran televisi swasta nasional tanpa harus membeli parabola. “Dua stasiun televisi itu me-relay televisi swasta nasional secara kontinyu. Bahkan masyarakat Bontang banyak yang tidak tahu, mereka sejak 1978 dapat menikmati siaran TVRI berkat antena milik PT LNG Badag,” kata Muhammad Abduh Aziz.

LNG TV berdiri Agustus 1996, sedangkan PK TV setahun kemudian. Menarik untuk disimak, siaran apa saja yang mereka tawarkan? September 2001, masyarakat Bontang diributkan oleh rencana pemerintah setempat untuk memindah terminal angkutan kota. PK TV lalu berkeliling mewawancarai masyarakat yang kebanyakan ternyata menolak rencana itu. Walikota Bontang, Andi Sofyan Hasdam, kemudian dihadirkan di studio untuk berdialog. Setelah dihadapkan pada aspirasi masyarakatnya, walikota akhirnya meninjau kembali rencana itu.

Memberitakan dan mendiskusikan persoalan-persoalan riil dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal adalah sajian rutin PK TV. Kedekatan dengan masyarakat sekitar, juga dibangun dengan menayangkan siaran pendidikan, budaya, keagamaan dan tentu saja hiburan. Program-program yang sama juga dimiliki LNG TV. “Pendek kata, dua televisi ini saling berebut perhatian masyarakat Bontang,” tambah Abduh.

PK TV dan LNG TV, boleh jadi merupakan cikal-bakal lembaga penyiaran komunitas di Indonesia. Lembaga penyiaran yang berpretensi memenuhi kebutuhan komunitas tertentu. Sayang, definisi komunitas di sini memang belum dirumuskan secara gamblang. Maka batasannya bisa geografis, etnis, hoby, kepentingan dan lain-lain. Ciri lain dari penyiaran komunitas adalah melibatkan publik dalam pendanaan dan program, menolak iklan komersial atau menerimanya dengan syarat-syarat tertentu, ada pertanggungjawaban terhadap publik, dan mensyaratkan keberadaan lembaga pengawas independen.

Belum adanya rumusan yang baku, membuat bentuk televisi komunitas di Indonesia cukup beragam. “Dari sisi pendanaan misalnya, ada yang nyantol ke corporate besar seperti LNG TV dan PK TV itu. Ada yang atas nama individu, kampus, namun yang paling banyak berada di bawah Pemda,” tandas Abduh.

TV Amungtai adalah contoh televisi komunitas milik pemda. Berawal dari sisa dana proyek pembangunan jalan, Pemda Kabupaten Hulu Sungai Utara, propinsi Kalimantan Selatan, mendirikan stasiun televisi April 2001. Nama Amungtai diambil dari nama ibukota kabupaten itu.

Efek pendirian TV Amungtai segera merambat ke kabupaten lain. Pemda-pemda lain pada kegerahan. Maka berdirilah stasiun televisi baru di Kabupaten Kandangan, Muara Tewe, Kutai Kertanegara, Tanjung, dan Tarakan.

“Pemda-pemda itu latah saja. Mereka merasa gengsi kalau belum memiliki televisi sendiri. Padahal mereka tidak paham manajemen televisi, program, pengorganisasian stakeholders dan lain-lain. Jadilah kita memiliki begitu banyak penyiaran komunitas yang lahir prematur,” kata Abduh.

Pertanyaannya kemudian, sejauhmana televisi-televisi itu bisa independen terhadap kepentingan pendiri? Bisakah LNG TV atau PK TV independen jika suatu saat perusahaan pendiri bermasalah dengan masyarakat sekitar? Benarkah televisi-televisi milik pemda bisa kritis terhadap kinerja dan kebijakan pemerintah setempat?

Abduh tak mengingkari adanya potensi konflik kepentingan dalam hal ini. Belum ada kasus yang menunjukkan independensi televisi macam LNG TV dan PK TV terhadap perusahaan pendirinya. Di sisi lain, proses editing berita TV Amungtai, hingga saat ini masih dikontrol secara langsung oleh pegawai Pemda Amuntai. Terutama untuk berita-berita yang menyangkut kebijakan dan kinerja Pemda Hulu Sungai Selatan.

Kasus yang berbeda, terjadi pada TV Siantar. TV Siantar menunjukkan penyiaran komunitas yang didanai penguasa lokal sangat rentan terhadap konflik. Televisi ini didirikan Walikota Pematang Siantar, Marim Purba, 17 April 2001. Pada awalnya Purba menggunakan koceknya sendiri untuk dana operasional. Lama-kelamaan ia merasa keberatan, sehingga mencoba-coba mengajukan anggaran dana ke DPRD. Purba mengampanyekan status TV Siantar sebagai televisi komunitas masyarakat Pematang Siantar. Namun anggaran yang diajukan ditolak DPRD setempat.

“Kami tidak menerima anggaran yang diajukan walikota, karena tidak sesuai dengan budjet yang diperhitungkan. Selain itu, sender-nya kan di rumah dinas walikota, seolah-olah pendirian televisi itu hanya maunya walikota pribadi,” kata Anggota Fraksi Madani DPRD Kotamadya Siantar, Ridwan Junus.“Saya bukannya tidak setuju. Yang kita tidak suka, mengapa tiba-tiba walikota membuat anggaran Rp 500 juta tanpa ada pembahasan dengan kami” kata Josman Simanjutak, Ketua FPG DPRD Kota Siantar. Terlepas siapa yang benar dalam hal ini, yang jelas nasib TV Siantar terkatung-katung dan akhirnya mati. Masyarakat Pematang Siantar kehilangan lembaga penyiaran komunitas yang sangat potensial.

KTVPI sangat intens mengikuti perkembangan berbagai televisi komunitas di Indonesia.Pendapat-pendapat di atas terekam dalam laporan KTVPI tentang televisi-televisi komunitas di di daerah.

Betapapun di sana-sini masih banyak kelemahan, KTVPI tetap melihat sisi positip dari munculnya televisi-televisi itu. “Kita memang belum menemukan televisi komunitas yang ideal. Namun tetap perlu dipikirkan bagaimana membantu dan mengarahkan mereka menuju format ideal televisi komunitas itu. Untuk sementara, biarkan mereka hadir sebagai fakta dulu, baru setelah ada undang-undang yang bisa dijadikan acuan, kita lakukan pembenahan di sana-sini,” tandas Widjanarko mewakili KTVPI.

Widjanarko tak mengingkari ada potensi negatif dari televisi-televisi komunitas yang ada saat ini. Namun ia mengingatkan televisi komunitas menjadi sebuah keniscayaan di negeri yang luas dan kompleks seperti Indonesia. Saat ini masih ada 41.000 desa yang belum bisa menikmati siaran televisi dan radio. Desa-desa yang terpencil dan hanya bisa dijangkau dengan bantuan stasiun transmisi atau siaran gelombang pendek. Dalam konteks ini, inisiatif mendirikan penyiaran komunitas seperti di atas menjadi sangat urgens.

Problem ini sebenarnya telah terakomodasi dalam Draft RUU Penyiaran inisatif DPR. DPR mengusulkan adanya tiga pemain dalam dunia penyiaran: lembaga penyiaran komersial, publik, dan komunitas. Lembaga penyiaran publik didanai pemerintah, dan diproyeksikan untuk melakukan fungsi-fungsi pelayanan publik –bukan pelayanan komersial. Perbincangan tentang penyiaran publik, sejauh ini merujuk pada keberadaan TVRI dan RRI.

Nilai-nilai yang diidealkan dalam penyiaran publik dan komunitas sebenarnya relatif sama : pendidikan, penghargaan terhadap keberagaman, perlindungan terhadap minoritas, dialog antar agama, pelestarian budaya lokal, program anak-anak dan lain-lain. Bedanya, penyiaran publik untuk masyarakat luas, penyiaran komunitas hanya melayani komunitas tertentu.

MPPI, jaringan Kreasi, dan Kelompok Pasca UI sepakat dengan usulan DPR itu. Namun, keberatan datang dari kalangan praktisi penyiaran.

“Menurut saya, ketentuan televisi komunitas dalam RUU milik MPPI dan DPR terlalu luas. Tidak jelas benar, apa batasan-batasan komunitas, bagaimana membagi frekuensi untuk penyiaran komunitas dan swasta. Orang MPPI itu hanya bicara pada tataran wacana saja,” tandas Haris Jauhari.

Jauhari menganggap klausul-klausul penyiaran komunitas yang dirumuskan MPPI dan DPR hanya berisi asumsi-asumsi. “Misalnya soal radio komunitas. Ketika kita tanya pada mereka bagaimana konkritnya, apa batasannya, orang MPPI pada bingung sendiri. Saya ingin semuanya dikonkritkan,” tambah Jauhari.

Menarik untuk disimak, perkembangan yang terjadi dalam PRSSNI. PRSSNI di bawah Soetojo Soekomihardjo, selaras dengan MPPI dalam memandang perlunya pelembagaan penyiaran komunitas. Namun kepengurusan baru PRSSNI di bawah Ganjar Suwargani menyatakan keberatannya.

“Mengapa harus membikin penyiaran komunitas. Selama ini radio swasta bisa memenuhi prinsip-prinsip penyiaran komunitas itu: lokalitas, pendidikan, pelestarian budaya setempat dan lain-lain. Jangan asal-asalan mengesahkan penyiaran komunitas! Nanti partai politik pun bisa membikin radio komunitas,” tandas Suwargani.

Suwargani juga mempersoalkan status hukum penyiaran komunitas. “ Bagaimana aspek hukum radio-radio komunitas yang bisa didirikan oleh siapapun, dengan alasan apa pun. Rasa keadilan harus diberikan kepada pengelola radio swasta yang telah capek-capek mengurus ijin dan menanamkan modalnya. Kalau maunya demokrasi, harus adil dong dalam hal ini,” tambah Suwargani.

Suwargani mengusulkan dua lembaga penyiaran: pemerintah dan swasta. Penyiaran komunitas masuk dalam penyiaran swasta, sehingga pada akhirnya ada dikotomi, penyiaran swasta komersial dan penyiaran swasta non-komersial.

Candi Sinaga, anggota tim advokasi RUU Penyiaran PRSSNI dan General Manajer radio MSTRI, menegaskan tidak semua unsur dalam PRSSNI menolak keberadaan penyiaran komunitas. “Persoalannya adalah banyak diantara kami yang tidak benar-benar paham apa radio komunitas. Mereka khawatir radio komunitas menggusur kepentingan radio swasta, atau digunakan sebagai alat propaganda. Namun setelah diyakinkan berkali-kali, saya optimis mereka bisa menerima konsep penyiaran komunitas,” kata Sinaga.

Mengapa kalangan praktisi penyiaran cenderung menolak keberadaan penyiaran komunitas? Zainal Abidin Soeryokusumo melihat, para pengelola radio swasta khawatir radio komunitas akan menimbulkan persaingan baru dalam bisnis radio. Padahal, radio komunitas tidak akan menyentuh khalayak radio swasta. Persaingan hanya akan terjadi antar radio swasta sendiri.

“Struktur masyarakat kita seperti piramida. Penyiaran swasta hanya bisa memenuhi kepentingan puncak piramida sampai tengah, yaitu masyarakat yang punya daya jual beli, yang bisa dijangkau rating untuk konsumsi kalangan agensi periklanan. Nah masyarakat yang berada di dasar piramida adalah yang paling besar, namun selama ini belum menikmati jasa penyiaran dengan baik. Masyarakat yang terpencil secara geografis, maupun secara sosial-ekonomi. Merekalah suku ‘aborigin’ dalam dunia penyiaran kita,” kata Soeryokusumo.

Dilihat dari sudut-pandang bisnis maupun keamanan, tidak ada alasan untuk menolak penyiaran komunitas. Kekhawatiran penyiaran komunitas bisa digunakan untuk membangkitkan kebencian dan permusuhan antar kelompok adalah kurang beralasan. “Mereka yang takut itu lupa atau pura-pura tidak tahu bahwa dalam broadcasting, ada aturan-aturan, self regulation, atau kode etik yang jelas-jelas melarang kegiatan penyebaran kebencian, berita bohong, dan lain-lain,” tandas Soeryokusumo.

Bagaimana pendapat pemerintah? Dalam tanggapan resmi pemerintah terhadap RUU Penyiaran versi DPR, menteri perhubungan Agum Gumelar menegaskan penyiaran komunitas belum diperlukan. Keanekaragaman suku, agama dan budaya akan mendorong masing-masing pihak mengajukan diri membentuk lembaga penyiaran komunitas. Jika penyiaran komunitas dilegalkan, dikhawatirkan akan terjadi pemborosan frekuensi.

Menteri negara informasi dan komunikasi tak jauh berbeda perspektifnya. “Kita harus fair dalam hal ini. Di Indonesia begitu banyak radio komunitas berdiri. Harus dilihat, apakah mereka telah mengurus ijin seperti radio swasta pada umumnya. Padahal frekuensi jumlahnya terbatas. Kasihan kan pengelola radio swasta yang telah mengeluarkan banyak biaya jika tiba-tiba ijinnya dicabut untuk radio komunitas. Jangan sampai, kalangan swasta menjadi korban politik perundang-undangan ini,” kata Muarif.

Leo Batubara melihat, keberatan pemerintah terhadap penyiaran komunitas sebenarnya bukan karena keterbatasan frekuensi atau eksistensi penyiaran swasta. Alasan yang sesungguhnya, semakin banyak penyiaran komunitas, semakin sulit bagi pemerintah melakukan fungsi pengendalian.

“Dephub kan dipegang Agum Gumelar. Maka yang digunakan untuk melihat persoalan penyiaran juga pendekatan khas TNI, security approach. Atas nama stabilitas dan keamanan nasional, pers dan penyiaran harus dikontrol. Bagi militer, stabilitas nasional di atas segalanya. Demokrasi, HAM dan kebebasan pers kalau perlu tunduk kepada stabilitas nasional menurut versi mereka,” kata Batubara.

TIDAK dalam semua urusan praktisi penyiaran berbeda dengan unsur LSM, demikian juga yang terjadi antara DPR dan pemerintah. Perdebatan tentang monopoli media dan kepemilikan silang setidaknya menunjukkan hal ini.

Draft RUU Penyiaran versi DPR menyatakan, pemusatan kepemilikan penyiaran swasta kepada satu pihak dalam satu wilayah siaran atau lebih, dinyatakan dilarang. Demikian juga dengan kepemilikan silang terhadap media radio, televisi dan media cetak yang berbeda. Paulus Widiyanto menegaskan, monopoli media harus dihindari karena dapat mengarah kepada monopoli informasi. “Di Amerika Serikat misalnya, jangkauan sebuah media tak boleh melebihi 35 persen dari total audience, tidak ada yang bisa 100 persen,” kata Widiyanto.

Sementara Draft RUU Penyiaran versi pemerintah mengusulkan monopoli dan kepemilikan silang dibatasi. Untuk media radio, satu pihak hanya boleh memiliki dua stasiun radio di wilayah yang sama. Secara nasional, satu pihak hanya boleh memiliki maksimal lima radio AM/MW atau sepuluh radio FM secara nasional. Untuk media televisi, satu pemain hanya diijinkan memiliki maksimum satu stasiun televisi di wilayah layanan yang sama.

Soal kepemilikan silang, pemerintah mengusulkan pelarangan kepemilikan satu media radio dan satu media cetak, satu media televisi dan satu media cetak, serta satu media televisi dengan satu media radio oleh suatu pihak di wilayah yang sama.

Karni Ilyas lebih sependapat dengan usulan pemerintah.. “Prinsipnya kepemilikan silang tak perlu dilarang, tapi diatur. Apa salahnya sih orang punya televisi dan koran. Misalnya Kompas dengan TV7, Media Indonesia dan Metro TV. Tapi kalau satu pihak punya tiga stasiun televisi sekaligus, baru bisa dicurigai monopoli karena bisa menguasai separuh dari pemirsa. Sebaiknya dikembalikan ke UU Anti Monopoli saja,” tegas Ilyas.

Gilang Iskandar punya argumen lain. Larangan kepemilikan modal silang dalam prakteknya sulit dilaksanakan. DPR dan Pemerintah seharusnya membikin undang-undang yang bisa dipatuhi. “Jangan membikin undang-undang yang hanya dijadikan bahan bargaining saja oleh oknum-oknum tertentu untuk cari duit. Undang-undang yang hanya jadi bahan tertawaan orang-orang karena tidak realistis dan mudah diakali. Kasus Metro TV dan Media Indonesia misalnya, bagaimana DPR dan pemerintah menyelesaikan,” tandas Iskandar.

Gilang melihat, format multimedia justru sangat efisien dan solutif bagi persaingan bisnis media masa kini. Meminjam istilah Haris Jauhari kepemilikan modal silang merupakan fenomena yang wajar dalam bisnis penyiaran. Yang perlu dilarang adalah monopoli informasi, dan monopoli media belum tentu sama dengan monopoli informasi.

“Saya kira monopoli informasi saat ini mustahil. Untuk radio misalnya, berapa stasiun radio yang harus dimiliki? Begitu juga televisi, ia tidak berdiri sendiri. Televisi berhadapan dengan media cetak, online, dan radio. Enggak mungkin terjadi monopoli, kecuali pemerintahannya represif,” kata Jauhari.

Untuk soal monopoli dan kepemilikan silang ini, unsur MPPI satu suara dengan kalangan praktisi penyiaran. Mengutip UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat No. 5 tahun 1999 pasal 27 A, Batubara menjelaskan monopoli baru terjadi jika satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50 persen pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Dari sisi ini, monopoli media dianggap belum perlu dikhawatirkan di Indonesia. Problem riil saat ini menurutnya Batubara justru bagaimana meningkatkan tiras media. Total tiras media kita yang mencapai 4,8 juta eksemplar, terlalu kecil untuk jumlah penduduk di atas 200 juta jiwa. Menurut Unesco, tiras media di negara berkembang idealnya adalah 10 persen dari total jumlah penduduk.

“Persoalan ini jauh lebih penting dari kekhawatiran monopoli media. Jadi, kepentingan SPS adalah bagaimana meningkatkan oplah surat kabar, terutama untuk media lokal lokal dan comunity newspaper. Bahwa lokomotifnya Jawa Pos dan Kompas, tak masalah sepanjang tidak melanggar UU anti Monopoli,” kata Batubara.

Selaras dengan Iskandar dan Jauhari, Batubara menganggap kepemilikan silang merupakan suatu keniscayaan. Arus kemajuan teknologi tak memungkinkan satu pemain bisnis media hanya mempunyai satu jenis media saja.

Sedikit berbeda dengan koleganya, Zainal Abidin Soeryokusumo tak mengingkari adanya potensi monopoli informasi, melalui praktek monopoli media dan kepemilikan silang. Sayang, belum ada rumusan yang gamblang tentang hal ini.

“Saya kira, rumusan detailnya tidak perlu dalam undang-undang. UU Penyiaran hanya perlu menyatakan monopoli informasi dilarang, bahwa monopoli media harus dibatasi. Nah, bagaimana penjabarannya, diatur dalam peraturan pelaksana yang disusun badan regulator independen. Di sinilah fungsi KPI,” kata Soeryokusumo.

DESENTRALISASI dan otonomi daerah adalah salah satu substansi yang diperjuangkan dalam UU Penyiaran yang baru. Prinsip yang dikedepankan ada dua. Pertama, perlu diciptakan kondusivitas bagi pengembangan bisnis penyiaran di tingkat lokal. Kedua, daerah diberi otoritas untuk mengatur alokasi frekuensi dan izin penyiaran di tingkat lokal.

Draft RUU Penyiaran versi DPR mengusulkan, lembaga penyiaran terdiri dari penyiaran stasiun jaringan dan stasiun lokal. Stasiun jaringan yang ingin memperluas jangkauan siaran ke wilayah tertentu harus bekerjasama dengan stasiun lokal setempat. Dengan demikian, televisi-televisi swasta tidak boleh sembarangan lagi melakukan siaran secara nasional. Siaran nasional hanya boleh untuk media penyiaran publik.

Beragam tanggapan muncul terhadap gagasan ini. “Dalam hal ini Pemerintah sepakat dengan pemikiran dewan. Kerjasama itu dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan usaha-usaha baru di daerah berkenaan dengan penyediaan isi siaran, antara lain munculnya rumah-rumah produksi, agen-agen periklanan, serta pelestarian kesenian dan kebudayaan setempat,” kata Agum Gumelar dalam tanggapan resmi pemerintah.

Soeryokusumo juga sepakat dengan ide media jaringan. Ia melihat, selama ini belum ada mekanisme yang demokratis dalam alokasi frekuensi di Indonesia. Akibatnya, beberapa televisi swasta nasional merebut frekuensi yang sebenarnya menjadi jatah orang daerah. Asas keberagaman isi juga belum benar-benar diperhatikan.

“Sampai saat ini, kalau bicara Indonesia seolah-olah hanya bicara apa yang terjadi di Jakarta, baik untuk informasi, hiburan dan iklan. Di sinilah urgensi media networking, memberi kesempatan lebih besar kepada informasi-informasi lokal, warna-warna lokal. Kalau mau menyusun sistem penyiaran yang berkeadilan, hal ini tak bisa diabaikan,” tandas Soeryokusumo.

Batubara kurang sepakat. “Kita dari Kompeni menolak gagasan yang mengharuskan media nasional berjaringan dengan media lokal. Bisnis radio dan televisi itu bisnis profesional. Kalau di daerah tidak mempunyai modal, profesionalisme dan expertise, bagaimana orang Jakarta mau kerjasama dengan mereka,” kata Batubara.

Karni Ilyas mendukung argumen Batubara. Menurutnya, berlebihan jika televisi swasta nasional diharuskan berjaringan dengan televisi swasta daerah. Saat ini, ketika telah muncul 11 televisi swasta nasional, televisi swasta di daerah baru segelintir.

“Misalnya saja, bagaimana kita mau networking dengan Palangkaraya, sementara di sana tidak ada televisi swasta. Kalaulah dibikin aturan seperti itu, yang terjadi pasti akal-akalan. Mereka yang punya televisi swasta di Jakarta, akan mendirikan televisi swasta lagi di daerah atas nama orang lain, sekedar untuk menyiasati keharusan networking. Joint dengan orang daerah tidak gampang, ” kata Ilyas.

Albert Kuhon juga mempersoalkan batasan-batasan televisi lokal. Bagaimana memastikan modal televisi lokal adalah modal orang daerah? Bagaimana memastikan tayangan-tayangan lokal bisa dijual dan menguntungkan? Bagaimana memastikan daerah mempunyai sumber daya manusia yang siap pakai untuk bisnis penyiaran?

“Ngomong soal kearifan lokal itu ngomong hal yang sangat abstrak. Apa benar televisi lokal mau mengangkat muatan-muatan lokal, apa benar itu laku, dan ditonton pemirsa? Saya setuju televisi lokal harus ditumbuhkan. Tapi kalau caranya dengan mematok peratuan muatan lokal harus 60 persen dan sebagainya, nggak akan efektif, pasti akan dilanggar,” kata Kuhon.

Batubara mengusulkan, Indonesia memakai konsep Amerika Serikat. Konstitusi Amerika Serikat mengatur, media penyiaran hanya diijinkan menjangkau maksimal 20 negara bagian, atau 40 persen dari seluruh negara bagian. Jika ketentuan ini diadopsi untuk sistem penyiaran Indonesia, berarti siaran sebuah stasiun televisi atau radio hanya boleh menjangkau 13 dari 32 propinsi di Indonesia.

Soal media jaringan belum tercapai kata sepakat, muncul persoalan pelik berkaitan dengan alokasi frekuensi di daerah. Otonomi daerah menimbulkan kerumitan tersendiri dalam persoalan otoritas ijin penyiaran. Beberapa pemerintah daerah mengeluarkan atau mencabut ijin frekuensi, sementara produk hukum yang mengaturnya masih simpang-siur.

Kasus yang paling menyolok adalah ketika aparat kepolisian menyegel perangkat siaran Jawa Pos Televisi (JTV) pertengahan Mei 2002. Berdasarkan laporan Dinas Perhubungan dan Balai Monitoring Frekuensi, JTV dinyatakan telah melakukan siaran ilegal, dengan menggunakan frekuensi yang telah digunakan televisi lain.

PT Jawa Pos Media Televisi selaku pengelola JTV sebenarnya sudah lama mengajukan izin frekuensi kepada Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Karena izin belum turun juga, maka JTV kemudian memulai siaran dengan rekomendasi Gubernur Jawa Timur, Imam Utomo.

Pada awalnya JTV menggunakan chanel 36 UHF. Namun karena kualitas gambar tidak bagus, JTV juga siaran pada channel 38 UHF. Persoalan muncul karena Indosiar ternyata menggunakan channel yang sama di daerah Malang. Benturan siaran juga terjadi di daerah Wonokromo Surabaya. Berdasarkan laporan Badan Monitoring frekuensi, aparat kepolisian kemudian melakukan penyegelan.

Menurut Hinca Panjaitan, pemerintah dalam hal ini telah membenturkan empat perundang-undangan sekaligus, dan memenangkan undang-undang menguntungkan pemerintah sendiri. Keempat undang-undang itu adalah: UU Telekomunikasi No. 36/1999 dan UU Penyiaran No. 74/1997 yang menyatakan ijin frekuensi berada di tangan pemerintah pusat; serta UU Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 yang menyatakan pemerindah daerah berhak mengatur frekuensi di daerahnya.

“Kekeliruan pada pemerintah sendiri, mengeluarkan PP yang tidak jelas juntrungannya. Pemerintah tidak memahami semangat reformasi dari pengalokasian frekuensi. Jika peraturannya jelas, tidak mungkin pemimpin daerah mengeluarkan ijin frekuensi sendiri,” kata Widiyanto merujuk pada Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000.

TENGGAT pengesahan RUU Penyiaran sudah ditetapkan bulan Juli 2002. Namun, melihat proses pembahasan draft RUU Penyiaran dalam serangkaian rapat kerja Komisi I DPR selama bulan Mei-Juni 2002, beberapa pihak spesimis tenggat itu tercapai.Rapat kerja itu sedianya mencari titik temu antara DPR, pemerintah, dan unsur masyarakat tentang beberapa persoalan krusial dalam RUU Penyiaran. Pemerintah diwaliki Interdept yang terdiri dari elemen departemen perhubungan, departemen kehakiman dan HAM , serta menteri negara informasi dan komunikasi.

Pembahasan beberapa klausul terpaksa ditunda, karena tidak tercapai titik temu.

Pemerintah bersiteguh ingin menjadi pemegang otoritas alokasi frekuensi, menjadi bagian dari KPI, dan menolak keberadaan penyiaran komunitas. Hal ini ditentang elemen masyarakat dan beberapa unsur DPR.

Dalam internal pemerintah dan DPR sendiri muncul perbedaan. “Dalam raker-raker yang kita laksanakan, hanya meneginfokom saja yang aktif. Wakil Dephub diam saja, pasif. Mereka juga berbeda pandangan tampaknya. Jangan dikira wakil pemerintah dalam hal ini satu kata,” kata Paulus Widiyanto.

Widiyanto juga mengeluhkan perbedaan pandangan di kalangan DPR. “Banyak yang tidak paham bahwa esensi perubahan UU Penyiaran adalah semangat reformasi, desentralisasi, otonomi daerah, demokratisasi, re-eventing government. Mereka masih masih memandang pemerintah sama dengan negara sehingga frekeunsi harus dikuasi negara, dan dilaksanakan oleh pemerintah,” kata Widiyanto tentang para koleganya di parlemen.

Perkembangan menarik terjadi dalam koalisi masyarakat sipil. Pada awalnya, PRSSNI tetap bersikukuh menolak RUU Penyiaran versi DPR maupun Pemerintah. Menurut Ganjar Suwargani, dua-duanya tidak mencerminkan aspirasi kalangan penyiaran swasta. “Kalau pasal tentang penyiaran komunitas tetap diloloskan, kita akan lakukan perlawanan. Demikian juga jika pasal pembinaan dan pengendalian dalam versi pemerintah disahkan,” kata Suwargani.

Perlawanan dilakukan dengan penggalangan opini publik secara nasional lewat seribu lebih stasiun radio yang menjadi anggota PRSSNI. “Begitu undang-udang itu lolos, kita juga rencanakan silence operation, seribu radio serentak berhenti siaran. Ini sudah kesepakatan PRSSNI nasional maupun daerah, biar dunia tahu. Kalau pemerintah mau test case, silahkan, boleh dicoba. Silahkan mau menutup seribu radio sekaligus,” kata Suwargani.

Namun perubahan dramatis terjadi 29 Mei 2002. Dalam sebuah rapat di Hotel Peninsula Jakarta, PRSSNI secara terbuka mendukung konsep Kompeni dan DPR tentang legalitas penyiaran komunitas. Pada 6 Juni 2002, PRSSNI bahkan terlibat dalam rapat Kompeni untuk merumuskan strategi Kompeni mensikapi perkembangan terakhir proses politik terhadap RUU penyiaran.

“Kita terus lakukan pendekatan dengan teman-teman PRSSNI. Kita selalu mulai dengan dasar filosofisnya. Saya yakinkan mereka, tak ada gunanya menolak penyiaran komunitas. Syukurlah perbedaan itu bisa dijembatani,” kata Amir Efendy Siregar, sekretaris jenderal SPS.

Wakil PRSSNI dalam Kompeni, Muhammad Taufik mengatakan, dari dulu sebenarnya PRSSNI sudah menerima keberadaan penyiaran komunitas. “Kami hanya minta agar aturannya jelas, tidak untuk kegiatan-kegiatan berbaua SARA, provokatif dan semacamnya. Kalau untuk kegiatan pendidikan, kebudayaan, ya kami mendukung,” kata Taufik..

Penerimaan PRSSNI terhadap penyiaran komunitas, sebenarnya bukan hal yang istimewa. Penyiaran komunitas tidak akan mengganggu kepentingan bisnis penyiaran swasta. Penyiaran komunitas berada pada jalur yang berbeda, sehingga tidak akan bersaing dengan penyiaran swasta.

PRSSNI juga berhasil diyakinkan, lolosnya RUU Penyiaran versi masyarakat sipil tidak akan mengancam kepentingan penyiaran swasta. Justru RUU versi pemerintah berpotensi mengganggu kepentingan penyiaran swasta, karena masih memuat klausul tentang pengendalian dan pengawasan praktek penyiaran.

Sayang, kesadaran ini tidak tumbuh di kalangan pengelola televisi swasta. Tanggal 28 Mei 2002, sejumlah pimpinan televisi swasta yang tergabung dalam ATVSI mengeluarkan sebuah memorandum yang mendukung konsep-konsep pemerintah tentang UU Penyiaran.

ATVSI merekomendasikan pemeirntah sebagai pemegang otoritas ijin penyiaran. Fungsi KPI hanya memberi rekomendasi, sedangkan pencabutan ijin dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan.

ATVSI merekomendasikan KPI sebagai self regulatory body, lembaga yang mengatur kebijakan penyiaran nasional diluar perijinan dan isi siaran. Soal keanggotaan KPI, ATVSI mengusulkan terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat dan industri penyiaran.

Memorandum ini ditanda-tangani orang-orang top dalam bisnis televisi di Indonesia : Wisnu Hadi (RCTI), Agus Mulyanto (SCTV), Dandy Nugroho R (TPI), Anindya Bakrie (ANTV), Handoko (Indosiar), Ishadi SK (Trans TV), Surya Paloh (Metro TV), August Parengkuan (TV7), Usman Dja’far (LATIVI) dan Adji Gunawan (Global TV). Memorandum diserahkan kepada Agum Gumelar 6 Juni 2002, dan kepada Syamsul Muarif 7 Juni 2002.

“Saya kecewa sekali sama mereka, kami merasa dikhianati, mereka menelikung di tengah jalan,” kata Leo Batubara dengan mata yang sembab. “Sekarang, kelihatan bahwa pemilik media itu sebenarnya hanya mikiran kepentingannya saja, modal yang sudah dia tanam. Mau peraturannya demokratis atau tidak, bagi mereka nomor sekian, tidak prioritas,” kata Zainal Abidin Soeryokusumo.

Tak bisa dipungkiri, pengusaha televisi memang mempunyai kepentingan untuk menjalin hubungan baik dengan pemerintah. Namun yang agak mengherankan, mengapa mereka begitu yakin RUU penyiaran versi pemerintah lebih menguntungkan?

“Mereka saya kira over dalam hal ini. Sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan, mengapa dipersoalkan? Memangnya ada jaminan, RUU Penyiaran versi pemerintah akan lebih baik jika disahkan. Kalau mereka tahu peta politik, mestinya diam saja. Wait and see lebih baik. Yang pentingkan usaha mereka tak terganggu, perolehan iklan jalan terus, enggak perlu melibatkan diri dalam proses-proses politik seperti itu,” Kata Siregar.

Tanggal 7 Juni 2002, Kompeni membuat pernyataan sikap atas Memorandum ATVSI. “Pernyataan ATVSI dengan jelas menyiratkan semangat anti demokrasi…. ATVSI tidak cukup mendalam mempelajari badan negara pengatur penyiaran di berbagai negara demokrasi di dunia. …. Penyataan itu mencerminkan naif dan dangkalnya ATVSI dalam memahami perbedaan self regulatory body dan regulatory body,” demikian kutipan pernyataan sikap yang ditandatangani 30 pimpinan LSM dan asosiasi.

Sebelas Juni 2002, beberapa unsur MPPI mendatangi Surya Paloh untuk meminta klarifikasi. “Surya Paloh bilang, ia tidak menandatangani memorandum itu. Itu tanda-tangan stempelan katanya. Tapi yang penting, dalam pertemuan itu Surya tidak menarik dukungannya atas memorandum itu. Setelah dicek ke pembantunya, tanda-tangan stempelan itu telah sesuai dengan petunjuk Surya Paloh sendiri,” kata Muhammad Ridlo ‘Eisy menceritakan hasil pertemuan itu.

Paloh tetap menganggap ijin penyiaran sebaiknya dipegang pemerintah, sedangkan pencabutannya oleh pengadilan. “Kita bukannya mau memberi kekuasaan absolut kepada pemerintah. Pemerintah tetap tak mungkin mengeluarkan ijin frekuensi tanpa rekomendasi KPI. Selain itu, biarkanlah wakil pemerintah duduk dalam KPI, asal mereka tak dominan. Saya kira tak baik kalau pemerintah sama sekali tidak dilibatkan. Jangan sampai muncul kesan kita orang-orang pers meninggalkan dan memusuhi pemerintah,” demikian klarifikasi Paloh.

Paloh sebenarnya mempunyai pengalaman memperjuangkan harian Prioritas yang dibreidel pemerintahan Orde Baru. Jalur hukum yang ditempuh Paloh hingga tingkat Mahkamah Agung, akhirnya kandas karena pengadilan yang tidak steril dari kepentingan penguasa.

Unsur MPPI tak berputus-asa dalam menggalang dukungan dan melakukan lobby-lobby. Tanggal 11 Juni 2002, Siregar diundang untuk menyampaikan pikiran-pikirannya tentang RUU Penyiaran, di depan unsur Interdept. Siregar sempat berdebat panjang-lebar tentang KPI, alokasi frekuensi, dan penyiaran komunitas.

“Hasilnya positip, setelah dijelaskan runut dari dasar filosofinya, mereka bisa menerima konsep penyiaran komunitas. Mereka mulai menerima prinsip KPI sebagai alokasi frekuensi. Cuma mereka minta agar KPI mempunyai board, dimana unsur pemerintah menjadi bagiannya. Ini berarti kan sudah 80 persen usulan kita diterima. Namun kita tetap tidak menurunkan tuntutan agar KPI 100 persen independen,” kata Siregar merujuk pada usulan Syamsul Muarif.

Akan tetapi, tak ada jaminan hasil diskusi itu akan menjadi sikap politik pemerintah. Tak ada jaminan apa yang dikatakan menteri negara informasi dan komunikasi akan sama dengan sikap menteri perhubungan. Konstelasi politik bisa berubah setiap saat. ATVSI yang cenderung pro pemerintah, bisa saja tiba-tiba berbalik arah mendukung konsep-konsep Kompeni. Sebaliknya, tmungkin saja akan ada asosiasi yang menyusul ATVSI, mendukung konsep-konsep pemerintah tentang RUU Penyiaran.

Advokasi RUU penyiaran masih diselimuti diaspora pemikiran. Ibaratnya sebuah mobil berhenti di persimpangan jalan, kita tidak tahu mau advokasi itu akan melaju. Kita tak tahu, bagaimana wujud akhir UU Penyiaran yang akan lolos dari sebuah pertarungan politik yang dramatis, alot, dan melelahkan. (dibyo@isai.or.id)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: