Oleh: Agus Sudibyo | Maret 28, 2008

Menimbang Kembali Komisi Penyiaran Indonesia

Oleh: Agus Sudibyo

Perbincangan tentang Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kembali menghangat. Awal Desember 2003, Komisi I DPR RI melakukan fit and proper test terhadap calon anggota KPI Pusat. Puluhan kandidat dari berbagai unsur yang lolos dari proses seleksi awal oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi bersaing untuk menduduki 9 kursi anggota KPI Pusat. Inilah momentum yang tepat untuk kembali mendiskusikan berbagai aspek tentang keberadaan KPI sebagai lembaga regulator penyiaran.

Kita bisa memulainya dari kekhawatirkan berbagai pihak bahwa KPI akan menjadi monster baru bagi kehidupan media. Posisi KPI dianggap terlalu tinggi, dan otoritasnya yang sangat luas dikhawatirkan akan melahirkan otoritarianisme baru. Sejauhmana relevansi kekhawatiran ini?

* * *

Jika kita membaca kembali UU Penyiaran No 32 Tahun 2002, problem utama KPI sesungguhnya bukan pada otoritasnya yang terlalu kuat dan luas. Problem KPI justru karena ia tidak mandiri sebagai lembaga regulator penyiaran. KPI masih harus berbagi peran dan wewenang dengan pemerintah dalam menentukan regulasi penyiaran di bawah undang-undang, termasuk dalam memberikan izin penyiaran.

Pasal 32 UU Penyiaran (ayat 4) menyatakan : izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh (c) hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dengan pemerintah; (d) izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio yang diberikan oleh Pemerintah atas usul KPI. Ayat 5 pasal yang sama menyatakan, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara melalui KPI (ayat 5).

Belum ada kejelasan sejauhmana KPI harus berbagi otoritas dengan pemerintah dalam hal ini. Bunyi ayat 5 di atas justru mengessankan KPI hanya akan menjalankan fungsi administratif belaka, menjadi “tukang stempel” dari keputusan pemerintah.

Merujuk pada kelaziman di negara-negara demokrasi modern, independent state body semacam KPI memang mempunyai otoritas yang kuat dan luas secara sektoral. Hanya dengan demikianlah KPI bisa bekerja dengan maksimal, law enforcement bisa berjalan dan check and balance di dunia penyiaran benar-benar terwujud.

Fakta hukum bahwa KPI belum sepenuhnya mandiri dan otoritatif, seharusnya menstimuli berbagai pihak untuk memperhatikan benar proses pemilihan 9 anggota KPI Pusat. KPI membutuhkan figur-figur yang mampu meyakinkan unsur-unsur pemerintah bahwa “cetak-biru” sistem penyiaran Indonesia pasca 1998 harus dibangun diatas landasan prinsip-prinsip penyiaran demokratis. Tantangan bagi anggota KPI adalah bagaimana menuangkan prinsip diversity of ownership dan diversity of content dalam berbagai kebijakan teknis. Pemahaman tentang teori-teori komunikasi dan telekomunikasi harus diimbangi dengan kemampuan untuk bermain dalam sebuah political game, dimana strategi konfrontasi dan kompromi harus dilakukan pada waktu dan konteks yang tepat.

Komitmen terhadap perlindungan hak-hak publik atas ranah penyiaran jelas sangat dibutuhkan. Namun yang lebih relevans barangkali adalah bagaimana menempatkan kepentingan publik, kepentingan industri dan kepentingan pemerintah pada satu titik-keseimbangan. Mengabaikan kepentingan industri penyiaran jelas bukan pilihan yang realistis, karena sebagai realitas ekonomi dan realitas politik, industri penyiaran telah establish jauh sebelum UU Penyiaran No 32 lahir. Sepenuhnya mengabaikan kepentingan pemerintah juga bukan pilihan yang bijak, meskipun reformasi di bidang pers dan penyiaran pasca 1998 berangkat dari semangat untuk meminimalisir campur-tangan negara pada ranah tersebut.

Memilih anggota KPI bukan perkara mudah. DPR harus memilih mereka yang berkompetens dengan dunia penyiaran, namun atas nama independensi dan profesionalisme, para praktisi penyiaran sendiri tidak boleh masuk. Kita membutuhkan figur-figur yang memahami regulasi dan manajemen pemerintahan, namun orang-orang birokrasi sendiri tidak memenuhi kriteria dengan alasan yang sama. Di beberapa negara modern, para akademisi banyak dipercaya untuk duduk di lembaga semacam KPI. Mereka dianggap mempunyai penguasaan konseptual, kompetensi, kearifan dan moralitas yang lebih terjaga. Selain kalangan kampus, unsur-unsur lembaga media watch perlu dipertimbangkan.

Peran KPI Pusat ke depan sangat strategis karena ada begitu banyak persoalan dalam penegakan hukum atas UU Penyiaran No 32 Tahun 2002. Tugas berat KPI adalah segera menyusun Peraturan-Pelaksana UU Penyiaran karena undang-undang ini memuat begitu banyak klausul yang bersifat general dan tidak implementatif. Selain itu, ada kebutuhan jangka pendek yang sebenarnya diharapkan dapat segera direspon KPI. Yakni bagaimana merumuskan aturan main siaran iklan dan berita tentang pemilu 2004 melalui media penyiaran televisi dan radio. Tanpa aturan main yang jelas, dikhawatirkan akan terjadi penggunaan media penyiaran sebagai medium kampanye politik secara serampangan dan tanpa mengindahkan hak-hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar dan mendidik. Peran KPI Pusat juga sangat menentukan untuk mendorong pembentukan KPI Daerah yang akan jauh lebih problematis karena kendala keterbatasan SDM berkualitas, minimnya kompetensi dan partisipasi publik yang lemah. KPI Pusat diharapkan dapat memfasilitasi proses pemilihan KPI Daerah, serta membantu meningkatkan kapasitasnya.

* * *

Berdasarkan fakta-fakta yang ada, bisa dipahami jika muncul spesimisme tentang masa depan KPI. Secara hukum posisi KPI tidak cukup kuat. Memilih orang-orang yang tepat untuk duduk di KPI juga sangat problematis. Susunan KPI yang bagus juga belum tentu berkorelasi langsung dengan terciptanya regulasi dan sistem yang kondusif bagi terwujudnya kehidupan penyiaran yang lebih ideal.

Namun seperti yang terjadi di negara-negara yang baru lepas dari otoritarianisme, demokratisasi pada gilirannya adalah persoalan keberanian untuk mencoba, keberanian untuk bereksperimen. Demikian juga yang berlangsung beberapa tahun terakhir, kita sedang bereksperimen tentang demokratisasi, termasuk demokratisasi pada ranah pers dan penyiaran. Diktum yang digunakan adalah “mengembalikan urusan publik kepada publik” dan “meminimalisir intervensi negara ke urusan-urusan publik sampai pada titik kewajaran tertentu.” Lazimnya sebuah eksperimen, ada kalanya berhasil, ada kalanya gagal.

Berkaitan dengan keberadaan KPI, kita sesungguhnya hanya punya tiga pilihan : mengembalikan urusan penyiaran kepada publik, kepada negara atau kepada industri. Menyerahkan kepada negara, berarti kita kembali kepada masa lalu dimana urusan penyiaran hanya menjadi otoritas pemegang kekuasaan dan segelintir pemilik modal. Menyerahkan kepada industri, secara faktual bisa dilihat bahwa industri penyiaran kita masih bertumbuh kembang, dimana orientasi para pengelola lembaga penyiaran notabene adalah sekedar bagaimana mempertahankan hidup. Dibutuhkan tingkat kedewasaan tertentu agar sebuah industri bisa mengatur dirinya sendiri (self regulation). Andaikan self regulation bisa terwujud, belajar dari pengalaman negara lain, tetap dibutuhkan fungsi supervisi dan kontrol dari representasi masyarakat.

Pada titik ini, menyerahkan kontrol penyiaran kepada publik –dengan KPI sebagai representasinya– adalah pilihan yang paling ideal. Dalam hal ini, mau tak mau kita memang harus belajar kepada negara-negara lain. Kecuali kita mau seterusnya menjadi satu keanehan di tengah-tengah era sistem penyelenggaraan penyiaran modern.

Penulis : Agus Sudibyo, Peneliti Media dari ISAI Jakarta, Koordinator Loby Koalisi Untuk Kebebasan Informasi


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: