Oleh: Agus Sudibyo | Maret 28, 2008

Nestapa Aceh dan Konsistensi Kita

 

Kompas, 1 Oktober 2003

Oleh Agus Sudibyo

SATU persoalan serius yang sedang kita hadapi saat ini adalah bagaimana tetap memberi prioritas memadai terhadap masalah yang muncul di Aceh.

Boleh dikata Aceh adalah salah satu masalah terbesar yang kita hadapi kini. Ini bukan sekadar kemungkinan lepasnya satu kawasan dari negara.

Sebagai bangsa kita juga tengah diuji sejauh mana dapat menyelesaikan konflik dengan kepala dingin dengan menegasikan cara kekerasan yang berisiko tinggi terhadap perikemanusiaan serta tetap menghargai prinsip hak asasi manusia. Masih banyak aspek yang juga menyeruak dalam konflik Aceh termasuk sejauh mana kita dapat meletakkan kebebasan pers dalam proporsinya.

NAMUN, agak mengherankan, diskursus Aceh mulai ditinggalkan. Ketika intensitas perang tak kunjung reda, perbincangan publik perlahan-lahan mulai bergeser ke masalah lain. Kompleksitas masalah Aceh tidak lagi mendapatkan perhatian dan fokus memadai.

Kita melihat dari pemberitaan media, lambat-laun pemberitaan soal Aceh mengendur. Mungkin karena isu Aceh mulai mengalami kejenuhan, sementara di sisi lain ada isu baru yang lebih aktual. Tetapi bukankah telah disepakati bersama, “titah” media massa tak sekadar sebagai entitas bisnis, namun juga institusi sosial dengan sejumlah tanggung jawab moral kepada publik.

Dalam konflik seperti Aceh, media adalah faktor determinan. Bagi publik di luar area konflik, pemberitaan media hampir menjadi satu-satunya sumber informasi guna mengetahui perkembangan Aceh. Mereka yang terlibat konflik langsung, khususnya TNI, juga berkepentingan memanfaatkan media sebagai sarana propaganda guna menciptakan opini publik bagi kepentingan masing-masing. Karena itu, wajar jika muncul harapan media dapat memainkan peran positif dalam kasus Aceh.

Jika boleh berandai-andai, kita sebenarnya masih bisa berharap penyelesaian Aceh tidak berisiko seperti saat ini, kalau saja pada Maret-Mei 2003 media massa memberi perhatian serius atas opsi perang yang disiapkan pemerintah. TNI leluasa menyiapkan status darurat militer karena hampir seluruh energi dan fokus pemberitaan media saat itu terkonsentrasi terhadap perang Irak.

Ketika status darurat militer diumumkan, media tak punya cukup waktu untuk mempertanyakan. Pemberitaan media menjelang darurat militer diumumkan cenderung mengondisikan publik untuk menerima perang sebagai satu-satunya pilihan realistis bagi Aceh. Alih-alih mempertanyakan urgensi perang, hampir semua media justru memproyeksikan diri dalam persaingan keras untuk meliput perang yang bahkan belum terjadi.

ADA inkonsistensi pada pers dalam mewacanakan masalah publik. Media massa kita sering tidak tuntas dalam memberitakan kasus penting, yang menyedot perhatian publik. Begitu banyak masalah diberitakan intensif media, namun berakhir dengan “tanda tanya”. Sebuah “tanda tanya” mungkin bermakna positif dalam arti menjaga kesadaran publik untuk tetap kritis atas realitas penyelenggaraan kekuasaan.

Namun, bagi publik yang masih awam dan melihat pemberitaan media sebagai representasi kebenaran, “tanda tanya” justru bisa menimbulkan kebingungan dan frustrasi dengan aneka bentuk pelampiasannya. Mungkin akan tumbuh sikap apatis terhadap media, namun yang membahayakan jika mereka terprovokasi untuk melakukan hal-hal anarkis.

Kita bisa melihat, pemberitaan skandal BLBI, Bulog I dan II, kasus 27 Juli, dan kasus Semanggi, semuanya berakhir mengambang. Isu yang marak diberitakan media dalam kurun waktu tertentu, tiba-tiba tenggelam saat muncul masalah atau kasus baru. Pemberitaan media mengalir begitu saja, sesuai perkembangan isu dan peristiwa. Seakan-akan pers tidak memiliki agenda jelas tentang masalah besar yang sedang dihadapi publik. Memang, tanggung jawab mengungkap kebenaran di balik kasus-kasus itu pertama-tama ada pada pundak penegak hukum. Namun, saat penegakan hukum tidak bisa banyak diharapkan, publik sebenarnya berharap “kebenaran” itu datang dari media.

Kecenderungan yang sama belakangan terjadi pada pemberitaan media soal Aceh. Intensitas berita Aceh menurun, seiring munculnya kasus baru seperti pembelian pesawat Sukhoi dan bom Marriott. Namun, isu besar yang signifikan menggeser perhatian media atas Aceh adalah Pemilu 2004. Perhatian media terhadap isu pemilu amat besar, hingga agenda pemberitaan telah disiapkan jauh-jauh hari.

Perkembangan ini bukan hanya terjadi pada komunitas pers, tetapi juga pada unsur civil society umumnya. Di kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) misalnya, kini sedang terjadi konsentrasi besar atas Pemilu 2004. Momentum pemilu menghadirkan siklus lima tahunan di mana energi dan fokus komunitas LSM sedikit tersisa untuk program-program non-election. Tanpa memperhatikan ada begitu banyak persoalan lain yang juga membutuhkan perhatian serius.

Perkembangan ini amat riskan bagi penyelesaian kasus Aceh. Kian menipis perhatian civil society atas Aceh, kian besar potensi pelanggaram HAM dan segala bentuk abuse of power di sana. Kian mengecil prioritas civil society atas masalah Aceh, kian leluasa pihak-pihak bertikai menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuan. Tanpa kontrol memadai dari civil society, publik Serambi Mekkah di bawah bayang-bayang tragedi kemanusiaan lebih buruk, tidak akan berkesudahan dalam waktu dekat.

Siapa yang paling diuntungkan dalam hal ini? Mereka yang selama ini senantiasa merasa terpojokkan oleh pemberitaan media soal Aceh. Mereka yang selalu memojokkan pers dengan jargon-jargon nasionalisme dan patriotisme, dan berusaha menjadikan embedeed journalism sebagai satu-satunya saluran yang legitimate dan aman untuk meliput perang Aceh. Mereka yang juga berusaha keras membatasi akses LSM masuk ke Aceh dengan kedok Undang-Undang Darurat Militer.

Aceh akhirnya menjadi tolok ukur. Sejauh mana sebenarnya unsur-unsur civil society, khususnya komunitas pers dan LSM, mampu merepresentasikan kepentingan publik dalam berhadap-hadapan dengan realitas kekuasaan. Apakah mereka mempunyai agenda jelas guna membantu publik menyelesaikan masalah yang muncul? Apakah komitmen mereka hanya muncul pada level wacana, dan tidak dibarengi upaya-upaya advokasi yang konsisten dan tak lekang oleh pergeseran isu?

Agus Sudibyo Peneliti ISAI, Redaktur Aceh News Watch

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: