Oleh: Agus Sudibyo | Maret 28, 2008

Penundaan SSJ dan Partikularitas Kepentingan

Oleh: Agus Sudibyo

Dalam sebuah studi, Bagdikian (1990) mempersoalkan sikap para konglomerat media Amerika Serikat yang cenderung menutup mata atas praktek korupsi pejabat dan kegagalan berbagai program pemerintah selama era Reagen. Bagdikian berkesimpulan para konglomerat media sengaja “memberi perlindungan secara politik” kepada pemerintah karena ada kesepakatan tertentu di antara mereka.

Dalam studi lain, Chadwick (1989) menunjukkan bagaimana sejumlah pengusaha televisi Australia memperagakan taktik aliansi dengan pemerintahan buruh pada akhir 1980-an. Sebuah strategi untuk mempertahankan dukungan politik pejabat pemerintah atas dominasi para pengusaha itu dalam mengontrol bisnis televisi. Timbal-baliknya, pada pemilu 1987, untuk pertama kalinya dalam sejarah muncul begitu banyak editorial dan analisis yang melegitimasi partai buruh di Australia.

Apakah “drama” serupa akan terjadi di Indonesia ? Waktu yang akan membuktikan. Namun dalam berbagai hal, sikap pemerintah belakangan memang sangat favourable terhadap industri penyiaran dibandingkan dengan terhadap unsur-unsur masyarakat. Sebaliknya, kalangan industri penyiaran tidak segan-segan mendukung pelembagaan kembali intervensi pemerintah di bidang penyiaran, dengan menganggap sepi kedudukan KPI. Industri penyiaran dan pemerintah tampaknya bersatu dalam prinsip : demokratisasi penyiaran boleh, mau reformasi silahkan, asal tidak menganggu kontinuitas kepentingan modal dan proyek rebirokratisasi ranah media. Jika sampai mengusik dua kepentingan ini, berbagai keganjilan akan terjadi untuk mementahkan proses demokratisasi yang sedang berlangsung.

* * *

Penundaan pelaksanaan Sistem Siaran Berjaringan (SSJ) menjadi salah-satu keganjilan itu. Bagaimana kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip fundamental, dimentahkan pemerintah sendiri dengan alasan-alasan yang kurang-lebih partikular dan sektoral. Penerapan SSJ sebagaimana juga diatur dalam Pasal 70 PP No 50 Tahun 2005, adalah salah-satu capaian penting UU Penyiaran No. 32, yakni mengakomodasi konsep desentralisasi ekonomi di bidang media dan pengelolaan ranah publik berbasis kepentingan komunitas. Selama ini, daerah hanya dilihat sebagai pasar bisnis media penyiaran, hanya diperhitungkan dalam kerangka rating. Sementara siaran televisi nasional itu menggunakan spektrum frekuensi, kekayaan publik yang berdimensi lokalitas geografis dan demografis. Surplus ekonomi dalam bisnis media penyiaran hanya dinikmati para pebisnis ibukota. Dan terus-menerus terjadi kekerasan simbolik dalam wujud pemaksaan hegemonik selera, kebutuhan dan standard nilai “Jakarta/Jawa/Perkotaan” kepada suatu masyarakat yang begitu plural dan multikultural.

Penundaan SSJ hanya rasional jika bersandar pada evaluasi atas itkhikat baik industri penyiaran untuk mengurai masalah-masalah di atas. Apakah televisi-televisi nasional telah mereduksi kekerasan simbolik tayangan-tayangan televisi terhadap komunitas-komunitas lokal ? Apakah telah dimulai suatu mekanisme untuk membagi surplus ekonomi bisnis penyiaran untuk pengembangan ekonomi daerah ?

Penundaan SSJ yang dilakukan Pemerintah tidak berdasar pada evaluasi tersebut. SSJ ditunda karena alasan : peninjauan kembali atas UU Penyiaran dan PP No 50 Tahun 2005, besarnya investasi pembentukan stasiun penyiaran lokal, keterbatasan potensi iklan, keterbatasan teknologi, dan kerumitan dalam memecah aset perusahaan.

Satu fakta terlupakan di sini : ketika proses judicial review atas PP Penyiaran No. 49, 50, 51, tahun 2005 sedang berlangsung dan belum ada hasilnya, Pemerintah jalan terus melaksanakan PP Penyiaran itu, tanpa mempedulikan keberatan masyarakat sipil, KPI bahkan DPR. Lalu kenapa sekarang judicial review digunakan sebagai alasan untuk menunda pelaksanaan SSJ sebagai salah-satu perintah PP Penyiaran itu ? Aneh tapi nyata, dan hanya menunjukkan betapa besar keberpihakan pemerintah terhadap stasiun televisi besar.

Benarkah masa transisi lima tahun pemberlakuan SSJ yang diberikan UU Penyiaran tidak cukup ? Apakah pemerintah hanya memaklumi dan tidak menjatuhkan konsekuensi apapun jika selama masa transisi itu, televisi-televisi nasional tidak melakukan persiapan menuju pemberlakuan SSJ ? PP No 50 Tahun 2005 eksplisit memberikan tenggat waktu 28 Desember 2007 untuk pemberlakuan SSJ. Sangat tidak masuk akal jika penentuan tenggat waktu ini tidak didasarkan pada asumsi-asumsi persiapan teknis, permodalan, bisnis dan ketentuan peraturan pemberlakuan SSJ.

* * *

Persoalan SSJ yang sesungguhnya fundamental, direduksi sekedar sebagai persoalan investasi dan teknologi, diputuskan berdasarkan matra yang sangat partikular : akumulasi modal, komersialisasi dan komodifikasi. Rencana pemberlakuan SSJ berhenti pada hitungan-hitungan akumulasi modal para pengusaha ibu-kota. Industri penyiaran nasional dan Pemerintah sudah menghitung apa kerugiannya jika SSJ dilaksanakan sekarang sesuai dengan perundang-undangan. Namun mereka sama sekali tidak menghitung, apa dan sejauhmana kerugian bagi publik, bagi daerah jika SSJ yang bertolak dari prinsip penyiaran yang adil dan demokratis itu ditunda-tunda pemberlakuannya sampai batas waktu 2 tahun ?

Di sini, kita sedang dihadapkan pada trend semakin terabaikannya prinsip-prinsip utama demokratisasi penyiaran: otonomi publik, diversity of ownership, diversity of content, desentralisasi dalam kehidupan media penyiaran di Indonesia. Realitas kebijakan, kepemilikan dan praktek media penyiaran semakin kurang berurusan dengan nilai keutamaan publik dan hanya mengarah kepada re-establishmen kepentingan investasi dan kekuasaan birokrasi atas ranah media.

* * *

Penulis : Agus Sudibyo, Deputi Direktur Yayasan SET Jakarta


Responses

  1. tv swasta ga mau kehilangan pendapatan. tv lokal berjuang sendirian


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: