Oleh: Agus Sudibyo | Maret 28, 2008

Perpanjangan Darurat Militer Aceh dan Kegamangan Civil Society

 

Penulis : Agus Sudibyo

Prediksi berbagai pihak tentang perpanjangan status darurat milter di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam benar-benar terbukti. Senin  3 Nopember 2003, Presiden Megawati memutuskannya dihadapan para menteri. Pemerintah tinggal memutuskan jangka waktunya pada sidang kabinet 6 Nopember 2003. Lagi-lagi, pemerintah menempuh cara yang tidak populer dalam hal ini. Keputusan politik diambil secara bottum up, bersandar pada ketentuan hukum yang memberikan wewenang presiden untuk memutuskan status darurat militer. Tidak ada mekanisme konsultasi publik yang memadahi. Tidak ada kesempatan bagi unsur-unsur non pemerintah untuk turut mengevaluasi pelaksanaan darurat militer di Aceh. Bahkan rencana untuk mendengarkan masukan Komnas HAM, baru dilakukan pemerintah setelah keputusan politik itu lahir.

*     *     *

Banyak hal sesungguhnya yang perlu dipertanyakan dari pelaksanaan darurat militer di Aceh. Seberapa berhasilkah opsi darurat militer untuk Aceh? Hingga awal Oktober 2003,  masih ada 11.486 orang warga 8 kabupaten/kota di Aceh yang belum bersedia kembali ke kampung halaman mereka karena situasi keamanan yang belum kondusif (Kompas, 9/10/03). Sebuah fakta yang mengindikasikan bahwa pemerintahan darurat militer sesungguhnya belum sepenuhnya menguasai kondisi di Aceh. Fakta yang sekaligus mementahkan klaim TNI bahwa kondisi di Aceh kian lama kian “aman dan terkendali”.

Secara faktual,  Aceh hingga hari ini masih terus bergolak. GAM belum sepenuhnya ditundukkan dan perlawanan sporadis tetap terjadi. Kekerasan demi kekerasan terus direproduksi, dan warga sipil sesungguhnya tetap dibayangi ketakutan dan teror. Dalam konteks ini, perlu dipertanyakan kembali janji pemerintah untuk menyelesaikan masalah Aceh tanpa banyak mengorbankan warga sipil. Rencana perpanjangan darurat militer di sisi lain justru merupakan cermin kegagalan TNI merealisasikan klaimnya bahwa gerakan-gerakan separatis di Aceh dapat diatasi tak lebih dari 6 bulan.

Tampaknya telah terjadi kesalahan dalam membaca situasi dan memprediksi dinamika konflik di ACeh. Oleh karena itu, status darurat militer untuk Aceh justru pada posisi yang patut dipertanyakan kembali. Pemerintah semestinya lebih kooperatif dalam hal ini. Unsur-unsur publik harus diberi kesempatan untuk turut mengevaluasi. Perlu digarisbawahi, darurat militer bukan  satu-satunya opsi untuk menyelesaikan masalah Aceh. Pemerintah harus membuka diri terhadap opsi-opsi lain. Jika pada akhirnya perpanjangan darurat militer harus dilakukan, sudah dengan pertimbangan bahwa opsi-opsi lain benar-benar tidak lebih efektif daripada opsi darurat militer.

Urgensi untuk membuka diri terhadap opsi lain semakin besar jika mempertimbangkan dampak-dampak darurat militer itu sendiri. Pelaksanaan darurat militer  menimbulkan tragedi kemanusiaan bagi rakyat Aceh. Data Komnas HAM menunjukkan selaam 6 bulan darurat militer, jumlah korban sipil (nonkombatan) yang tewas mencapai 319 orang, 117 orang luka-luka, serta 108 orang hilang. Sebanyak 600 gedung  dan rumah penduduk rusak berat. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Perang juga menimbulkan trauma mendalam bagi segenap rakyat Aceh.

 Pemerintah mestinya menghitung benar dampak-dampak pelaksanaan darurat militer di Aceh itu. Kerugian dan trauma akibat perang, seharusnya menjadi dasar utama untuk menentukan perlu-tidaknya darurat militer dilanjutkan. Bukan sekedar pertimbangan bahwa GAM masih belum sepenuhnya ditundukkan, bahwa TNI belum sepenuhnya menguasai keadaan di Aceh.

Jika dikaitkan dengan pemilu misalnya, opsi perpanjangan darudat militer juga sams sekali tidak kondusif bagi proses pemilu di Aceh. Jika perang terus berlangsung, mustahil terlaksana pemilu  yang bebas dan adil di negeri Serambi Aceh. Sulit membayangkan masyarakat dapat mengekspresikan hak-hak politiknya, sementara secara psikologis mereka merasa terancam dan teraniaya.

*       *       *

Konflik Aceh bisa dilihat sebagai salah-satu titik krusial gerakan reformasi di Indonesia. Pelaksanaan darurat militer di Aceh paling tidak berkaitan erat dengan dua agenda reformasi : penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dan perwujudan pemerintah yang transparans dan partisipatif. Dari aspek penyelesaian kasus pelanggaran HAM, jelas sekali bahwa darurat militer di Aceh adalah sesuatu yang kontraproduktif. Opsi perang untuk menyelesaikan masalah Aceh melahirkan sirkuit pelanggaran HAM baru. Mustahil membayangkan sebuah perang tanpa  jatuhnya korban dari pihak sipil. Pada titik ini, perpanjangan darurat militer memperbesar peluang terjadinya pelanggaran HAM yang lebih buruk terhadap rakyat Aceh. Sebab keputusan ini diambil ketika kontrol publik, terutama media massa, terhadap penyelenggaraan kekuasaan di Aceh mulai mengendor. Ketika fokus terhadap isu Aceh mulai tergusur oleh munculnya persoalan-persoalan baru belakangan ini. 

Di sisi lain, pelaksanaan darurat militer di Aceh juga tidak kondusif bagi perwujudan pemerintahan yang transparansi dan partisipatif. Tidak ada mekanisme konsultasi publik, sebelum status darurat militer Aceh diputuskan pemerintah.  Publik juga tidak dilibatkan dalam proses evaluasi untuk memutuskan kelanjutan status darurat militer. Pelaksanaan darurat militer di Aceh menggunakan dana publik dari APBN, dan menggunakan wewenang negara atas nama undang-undang. Oleh karena itu, jelas sekali bahwa pertanggungjawaban bukan hanya harus dilakukan kepada pemerintah. Yang lebih esensial adalah pertanggungjawaban terhadap publik.

Kesimpulan yang dapat ditarik kemudian adalah masalah Aceh terlalu besar untuk dikesampingkan. Konflik Aceh adalah momentum krusial untuk melihat sejauhmana kita mempunyai proyeksi tentang pemerintahan yang transparans, partisipatif, lebih menghargai hak-hak sipil dan kemanusiaan atau sebaliknya. Oleh karena itu, keberhasilan pemerintah memperpanjang darurat militer di Aceh sesungguhnya merupakan cermin kelemahan unsur-unsur civil society dalam mengawal proses reformasi di Indonesia.

Sangat mengherankan bahwa perhatian unsur-unsur civil society terhadap persoalan Aceh menurun drastis belakangan ini. Padahal konflik masih terus berlangsung, dan opsi yang lebih baik untuk penyelesaian Aceh belum berhasil disepakati. Dari bobot persoalan yang terkandung didalamnya, perpanjangan darurat militer semestinya juga menstimuli wacana perlawanan dari para pegiat demokrasi, khususnya para aktivis HAM. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Unsur-unsur civil society tidak begitu antusias menanggapi perpanjangan darurat militer. Counter-argument  yang muncul secara sporadis, menunjukkan bahwa unsur-unsur civil society tidak mempunyai agenda matang untuk menentang perpanjangan darurat militer. Tidak terasa adanya upaya-upaya serius NGO untuk mendelegitimasi opsi darurat darurat militer dengan memunculkan opsi-opsi lain. Media massa juga tidak memberikan perhatian besar terhadap persoalan ini. Padahal perpanjangan darurat militer sudah dicanangkan pemerintah sejak awal Oktober 2003. Semakin mengherankan karena pada saat-saat sebelumnya unsur-unsur publik begitu gencar mempertanyakan urgansi operasi militer untuk mengatasi masalah Aceh.

Sungguh mengherankan bahwa masalah besar seperti konflik Aceh tiba-tiba tak lagi mendapatkan prioritas memadahi dari unsur-unsur civil society di Indonesia.  Problem reformasi yang begitu rumit dan kompleks tampaknya membuat unsur-unsur civil society mudah kehilangan fokus dan konsentrasi.  Dissorientasi dan inkonsistensi begitu menggejala sehingga ada banyak persoalan demokratisasi yang tidak terselesaikan dengan tuntas.

Koordinator Program Monitoring Aceh, ISAI Jakarta

 

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: