Oleh: Agus Sudibyo | Maret 28, 2008

Presiden dan Preseden Buruk Untuk Kebebasan Pers

 

Oleh: Agus Sudibyo

Sejak proklamasi kemerdekaan 1945, bangsa Indonesia telah memiliki 5 presiden. Menariknya, kelima presiden itu mempunyai hubungan yang unik dengan pers. Kelimanya pernah mempunyai hubungan harmonis dengan media, namun juga sama-sama pernah meninggalkan preseden buruk bagi kebebasan pers.

Presiden Soekarno mengawali karier panjangnya kurang-lebih juga sebagai seorang jurnalis. Soekarno memanfaatkan benar efektivitas media sebagai alat propaganda melawan pemerintahan kolonial dan untuk membangkitkan nasionalisme keindonesiaan. Namun ketika berkuasa, Sang Pemimpin Besar Revolusi memenjarakan wartawan dan membreidel penerbitan kritis. Ia gemar melontarkan stigma kepada pers : anti revolusi, antek neo-kolonialis dan lain-lain.

Soeharto setali tiga uang dengan pendahulunya. Soeharto berhutang budi kepada pers yang turut berperan dalam proses penumbangan rejim Orde Lama. Namun hanya selang 5 tahun setelah berkuasa, Soeharto mulai menerapkan kebijakan represif terhadap pers. Orde Baru kemudian menjadi periode panjang yang penuh dengan pembreidelan pers, pemenjaraan wartawan, sensor dan bentuk-bentuk represi lain terhadap pers.

Presiden Habibie sesungguhnya mempunyai catatan positip tentang kebebasan pers. Di masanya, SIUPP sebagai  mekanisme yang sangat ampuh untuk mengontrol penerbitan pers yang anti pemerintah, dihapuskan. UU Pers No 40/1999 yang lebih liberal juga lahir pada era Habibie. Namun sejarah mencatat, Habibie juga ikut berandil dalam pembreidelan Tempo, Editor, Detik Juni 1994.

Pada awal kekuasaannya, Presiden Abdurrahman Wahid secara mengejutkan membubarkan Departemen Penerangan : simbol paling representatif  dari kebijakan represif dan posesif negara (Orde Baru) terhadap pers. Namun pada senja kekuasaannya, Gus Dur merespon kritik media dengan komentar-komentar yang tidak proporsional dan anti kebebasan pers.

Departemen Penerangan dibubarkan Gus Dur, namun mimesis-nya  dibangkitkan lagi oleh Presiden Megawati, dengan membentuk Menteri Komunikasi dan Informasi. Pemerintahan Megawati juga terus memojokkan pers dengan jargon  “pers kebablasan”, “pers tidak patriotik”, “ekses-ekses buruk kebebasan pers” dan lain-lain.

*     *     *

Lalu bagaimana dengan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono? Kemenangan SBY memperebutkan kursi presiden sesungguhnya cermin kemenangan media dalam mempopulerkan tokoh alternatif. SBY berhutang popularitas kepada media, yang terus-menerus mencitrakannya sebagai alternatif ketika tokoh-tokoh nasional lain (Gus Dur, Megawati, Akbar Tanjang, Wiranto, Amien Rais) sedang kehilangan daya-pesona di mata publik.

  Namun fakta ini tidak otomatis membuat Presiden SBY menjadi lebih emphatik terhadap konsep demokratisasi media. Ketika trauma represi rejim Orde Baru terhadap kebebasan pers belum sepenuhnya sembuh, Presiden SBY menaikkan status Kementerian Kominfo menjadi Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo). Depkominfo hendak difungsikan sebagai perangkat sosialisasi dan diseminasi informasi, bukan untuk mengontrol kehidupan media. Namun siapa yang menjamin sejarah  tak terulang lagi: lembaga semacam Depkominfo lebih difungsikan sebagai represive-ideologis state aparatus daripada sebagai information aparatus ?  

Proyeksi Depkominfo sebagai represive-ideologis state aparatus kian jelas ketika Pemerintah mengintrodusir Empat Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Penyiaran Nopember 2005. PP Penyiaran menetapkan Depkominfo sebagai lembaga regulator penyiaran, terutama sekali dengan memegang otoritas perijinan media penyiaran. Sentralisasi penyelenggaraan kekuasaan bidang media kepada pemerintah, yang coba dikoreksi dengan gerakan reformasi, justru hendak dilembagakan lagi.

Kepada Presiden, perlu ditanyakan 3 hal di sini. Pertama, adakah di muka bumi ini negara demokrasi modern yang memberikan otoritas kepada pemerintah untuk mengatur kehidupan media? Dalam alam demokrasi, urusan pers dan penyiaran adalah urusan publik. Media massa adalah alat publik untuk mengawasi proses penyelenggaraan kekuasaan. Maka sebuah kemunduran serius bagi proses demokratisasi di Indonesia jika sekarang pemerintah mencoba menempatkan dirinya sebagai “pembina” kehidupan media.

Kedua, apakah ingatan tentang 32 tahun rejim Orde Baru sudah sama sekali tidak berbekas? Ketika “pembinaan” hampir selalu berubah menjadi “pemberangusan”. Ketika fungsi information aparatus bukan sekedar membangun komunikasi politik pemerintah dengan publik, namun mencakup tindakan-tindakan represif terhadap institusi/individu pers yang kritis terhadap pemerintah. Ketika kebebasan pers dan kebebasan berpendapat  diberi ruang hanya sejauh tak mengganggu establishment kekuasaan. Atau mungkin kita memang terlahir sebagai bangsa pelupa sejarah ?

Pada akhirnya, perlu ditanyakan sejauhmana komitmen pemerintah SBY untuk melanjutkan proses demokratisasi di Indonesia, termasuk demokratisasi media ? Pernyataan ini semakin relevans jika menyimak betapa reaktifnya sikap Presiden-Wakil Presiden terhadap kritik-kritik media belakangan ini. Kritik media dibalas dengan kritik yang tak kalah pedas.

Apakah media harus diam melihat busung lapar, gizi buruk, kelaparan terjadi di berbagai daerah? Apakah masyarakat tahu puluhan orang di Papua meninggal karena lapar, seandainya media tidak memberitakannya? Media telah menjalankan fungsinya dengan baik dalam menyebarkan informasi, memberikan peringatan dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Dan sebuah preseden buruk jika pemerintah alih-alih memberi apresiasi terhadap peran itu, tetapi justru menuduh media tidak nasionalis dan tukang kritik semata.

 

Penulis : Agus Sudibyo, Deputy Direktur Yayasan SET Jakarta

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: