Oleh: Agus Sudibyo | Maret 28, 2008

Quo Vadis Kebebasan Berekspresi

 

Oleh: Agus Sudibyo

Buku Buloggate: Abdurrahmangate, Akbargate, Megaskandal menghilang dari toko-toko buku setelah kuasa hukum Akbar Tanjung mendesak agar penerbit menghentikan peredarannya pertengahan Juli 2002. Beberapa saat sebelumnya, perupa Dadang Christanto harus menerima kenyataan pahit. Pameran seni instalasinya di Bentara Budaya Jakarta terpaksa “digudangkan” sebelum waktunya karena tuduhan pornografis (dan politis) dari kelompok  masyarakat sekitar. 

Dua peristiwa ini semakin memperpanjang daftar aksi pemberangusan hak-hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi di era reformasi. Pada saat yang hampir bersamaan, aktivis Tri Agus Siswomiharjo kembali menjadi incaran aparat karena dituduh menyebarkan ajaran komunisme lewat kaos yang diproduksinya. Aksi penganiayaan terhadap wartawan juga kerap terjadi belakangan, entah oleh aparat keamanan atau unsur massa. Kasus penganiayaan wartawan terakhir bahkan  dilakukan mahasiswa yang sedang bentrok dengan sesamanya di kampus Universitas Trisakti Jakarta.

Sejarah bangsa Indonesia bisa jadi memang identik dengan sistem dan kultur yang tak ramah terhadap  bentuk-bentuk kebebasan berekspresi. Satu hal yang tak pernah pudar dalam realitas penyelenggaraan kekuasaan kita adalah hasrat untuk tidak membiarkan kebebasan berekspresi bertumbuh-kembang, hingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan politik secara keseluruhan.

Bahwa sistem politik Orde Baru  tak memberi ruang bagi tumbuh-kembangnya gagasan keterbukaan dan kebebasan, semua orang tahu. Yang tak banyak diperhitungkan adalah bahwa perubahan rejim dan kondisi politik yang terjadi sejak Mei 1998 tak otomatis menciptakan iklim kondusif bagi berkembangnya gagasan-gagasan itu secara lebih substansial. Secara empiris, masih ditemukan hambatan-hambatan bagi implementasi kebebasan berekspresi atau kebebasan pers. Di  era Orde Baru, hambatan itu hanya muncul dari perangkat-perangkat kekuasaan negara. Namun sekarang, hambatan itu bisa muncul dari siapa saja: aparat keamanan, ormas, pasukan paramiliter, kelompok keagamaan, elit politik berpengaruh dan lain-lain.

Ruang Publik vs Ruang Privat

Apa yang terjadi dalam ranah kebebasan berekspresi belakangan ini menunjukkan adanya kontinuitas sejarah antara rejim pasca Soeharto dengan rejim-rejim sebelumnya. Rejim yang memelihara ketidakpastian hukum tentang batasan-batasan ranah publik dan ranah privat.  Doktrin hukum kita dari semula tidak cukup mengakomodasi  persoalan ini. Akibatnya, terus terjadi tumpang-tindih antara urusan-urusan yang harus dibuka atau diberitahukan kepada publik, dan urusan-urusan yang tidak boleh dipublikasikan untuk menjaga privasi individu atau kepentingan negara.

Bagaimana membedakan urusan pribadi dan urusan kedinasan? Sejauhmanakah privasi pejabat yang sedang menjalani proses hukum karena dugaan korupsi? Benarkah institusi militer memiliki privilese yang bahkan tidak bisa ditembus oleh proses penegakan hukum sekalipun? Persoalan-persoalan semacam ini belum diatur secara komprehensif dalam perundang-undangan kita. Tanpa terkecuali setelah reformasi hukum terus-menerus digalakkan beberapa tahun terakhir. 

Yang juga belum terlembagakan dengan baik adalah alasan-alasan yang dapat digunakan untuk membatasi implementasi kebebasan berekspresi. Saya sepakat bahwa kebebasan berekspresi bukan suatu hal yang tak bisa dibatasi. Praktek kebebasan berekspresi  tetap perlu memperhatikan koridor moral atau norma budaya setempat.

Persoalannya kemudian, siapa yang boleh memutuskan sebuah pameran seni membahayakan moral anak-anak, sebuah buku mencemari nama baik pihak tertentu, atau sebuah ilustrasi kaos mengandung ajaran-ajaran komunisme? Hal-hal ini tidak bisa hanya didasarkan pada penilaian kelompok atau individu tertentu.

Pasal 19 ayat 3 Konvenan Hak Sipil dan Politik menyatakan hak-hak untuk menyatakan pendapat dan gagasan dapat dikenakan pembatasan tertentu. Namun pembatasan ini harus ditetapkan dengan Undang-Undang dan memang diperlukan untuk menghormati hak atau nama baik orang lain, menjaga keamanan nasional, ketertiban umum (public order) kesehatan atau kesusilaan umum. Lagi-lagi, perundang-undangan kita juga belum mengakomodasi persoalan ini.  

Dalam prakteknya, tafsir tentang berbagai ekspresi kebebasan berpendapat ditentukan  oleh mereka yang secara politik dominan. Klaim tentang “tertib sosial”, “kepentingan umum”, dan “etika publik” ditentukan secara sepihak dan semena-mena. Begitu mudah aparat bersenjata, kekuatan politik, kelompok massa dan tokoh berpengaruh melontarkan tuduhan  pornografis, character assasination, penyebarasan ideologi komunis dan lain-lain kepada pihak-pihak yang mencoba melontarkan gagasan kreatif melalui penerbitan buku, kaos, serta medium yang lain.

Semakin problematis, karena elit politik juga tidak menunjukkan ithikad baik  untuk menyelesaikan sengketa dalam ranah kebebasan bereskpresi melalui jalur hukum. Pada kasus-kasus pelarangan buku misalnya, akan lebih elegan jika pihak-pihak yang merasa dirugikan memperkarakan pengarang dan penerbit buku ke pengadilan. Betapapun buruknya penegakan hukum kita, biarlah perdebatan hukum di pengadilan yang memutuskan apakah terjadi tindak pencemaran nama baik dan lain-lain. Cara ini jauh lebih terhormat dan beradab daripada menghalangi distribusi buku tersebut ke khalayak luas.

Belajar Dari  Sejarah

Melihat aksi-aksi pemberangusan kebebasan bereskpresi, tampaknya kita perlu belajar dari sejarah. Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa tumbuhnya kebebasan pers dan kebebasan berespkresi sebenarnya hanya gejala sementara yang mewarnai setiap pergantian kekuasaan.

Pers Orde Baru sebagai contoh,  pada awalnya dibangun di atas kegairahan semua pihak terhadap paham kebebasan, pembaharuan politik dan keterbukaan. Demikian serasinya gerak langkah pers dengan garis kebijakan politik penguasa waktu itu, sampai-sampai Mochtar Lubis menyatakan terjadinya “bulan madu antara pers dengan penguasa”. Namun  layaknya bulan madu, momentum kebersamaan itu segera berakhir. Awal dekade 1970-an,  rejim Orde Baru mulai memperagakan apa yang telah dilakukan Soekarno, sikap politik yang antikritik dan otoriter. Kebebasan berekspresi kembali dibungkam dengan serangkaian tindakan pembredelan pers, pelarangan buku, seminar dan pertunjukkan seni yang dinilai merongrong kewibawaan pemerintah.

Dibutuhkan apreasiasi memadahi terhadap pengalaman sejarah ini. Bukan tak mungkin, siklus sejarah itu akan terulang lagi. Bulan madu antara unsur-unsur pro demokrasi dengan penguasa segera berakhir dan dimulailah era baru yang semarak dengan praktek pemberangusan kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.

Dalam hal ini, unsur-unsur pro demokrasi seharusnya tidak terjebak dalam gejala lupa sejarah. Lupa sejarah ini sangat mungkin terjadi karena belakangan ini begitu banyak persoalan sosial-politik yang muncul kepermukaan dan membutuhkan perhatian seksama. Akibatnya konsentrasi unsur-unsur pro demokrasi terpolarisasi ke dalam agenda-agenda advokasi yang spesifik dan sektoral, tanpa sempat memikirkan persoalan-persoalan umum  seperti isu kebebasan bereskpresi.

Berbagai pihak memang terperanjat melihat maraknya praktek-praktek pemberangusan kebebasan berekspresi belakangan. Namun belum terlihat respon yang signifikans dan terorganisir dari unsur-unsur civil society. Sejauhmana aksi-aksi pemberangusan kebebasan berekspresi itu dilihat sebagai persoalan serius bagi proses demokratisasi di negeri ini?

*   *   *

Penulis: Agus Sudibyo, Peneliti ISAI Jakarta, Koordinator Kampanye Koalisi Untuk Kebebasan Informasi

Iklan

Responses

  1. kalau kata saya kebebasan adalah g terikat ama materi hanya terikat ama tuhan
    silahkan kunjungi wordpress kami juga di
    http://masamudamasakritis.wordpress.com/


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: