Oleh: Agus Sudibyo | Maret 28, 2008

Regulator Penyiaran : KPI atau Pemerintah?

Oleh: Agus Sudibyo

Silang-sengkarut tentang regulasi penyiaran tampaknya masih akan berkepanjangan. Kontroversi tentang UU Penyiaran telah lama mereda, dan keberadaan KPI mulai diterima secara luas. Namun masalah baru muncul berkaitan dengan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyiaran sebagai derivasi lebih lanjut dari UU Penyiaran. Debat Publik tentang RPP Penyiaran yang digelar Pemerintah dan KPI (8-9/7/03) berakhir dengan antiklimaks. Ada begitu banyak masalah spesifik dunia penyiaran yang harus segera dirumuskan regulasinya, namun perdebatan berhenti pada satu masalah : siapakah yang akan menjadi lembaga regulator penyiaran?

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyiaran menjadi sangat krusial dalam hal ini, karena UU Penyiaran belum secara tegas merumuskan siapakah yang akan berwenang mengatur alokasi frekuensi, mengeluarkan izin penyiaran dan peraturan-peraturan terkait, apakah KPI atau lembaga pemerintah tertentu. Hingga debat publik dilakukan, forum bersama antara KPI dan pemerintah belum berhasil mencapai kata sepakat. Alih-alih membahas masalah-masalah spesifik dunia penyiaran, debat publik yang digelar justru mempertunjukkan betapa sengit pertarungan antar kedua pihak untuk mendapatkan legitimasi sebagai pemegang otoritas tertinggi di bidang penyiaran itu.

Sistem Penyiaran Nasional

Silang-sengkarut tentang regulator penyiaran ini sesungguhnya tidak akan terjadi jika kita sudah mempunyai konsensus nasional tentang sistem penyiaran yang baru. Kita belum pernah secara tuntas merumuskan sistem penyiaran macam apakah yang dibutuhkan bangsa Indonesia ke depan. Orang ramai bicara soal “demokratisasi ranah penyiaran”. Akan tetapi hanya sampai pada kesimpulan bahwa Indonesia harus meninggalkan sistem penyiaran otoritarian, di mana media penyiaran secara subordinatif sebagai state aparatus untuk menopang proyek-proyek politik pemerintah.

Namun belum dirumuskan secara komprehensif relasi-relasi industrial macam apa yang relevans ke depan antara publik, media penyiaran dan pemerintah? Bagaimana menyeimbangkan kepentingan publik dan kepentingan modal? Sejauhmana peran pemerintah harus dikurangi dalam regulasi penyiaran? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijabarkan pada tataran konseptual hingga tingkat operasional.

Dalam hal ini, UU Penyiaran No 32 Tahun 2002 masih jauh dari memadahi. Di satu sisi UU Penyiaran berusaha menyerahkan urusan penyiaran kepada publik, dengan melembagakan komisi penyiaran independen. Namun pada sisi lain masih membuka peluang bagi intervensi pemerintah dalam pengelolaan frekuensi dan izin penyiaran. Di satu sisi UU Penyiaran ingin melindungi publik dari pengaruh-pengaruh negatif media penyiaran, namun tidak dirumuskan secara tuntas sejauhmana pembatasan-pembatasan perlu dan rasional untuk dilakukan.

Di satu sisi ada semangat untuk mengatur dunia penyiaran dengan regulasi yang otonom dan terintegrasi. Namun disisi lain tumpang-tindih dengan produk-produk hukum lain masih belum terselesaikan. UU Otonomi Daerah masih memberi wewenang kepada pemimpin daerah untuk memberikan izin penyiaran bagi tv dan radio lokal. UU Perseroan Terbatas masih memungkinkan terjadinya praktek jual-beli frekuensi radio masih terjadi dengan kedok alih-kepemilikan saham perusahaan penyiaran. Bagaimana pula dengan Menteri Negara BUMN yang bersikeras memproyeksikan TVRI dan RRI sebagai perseroan terbatas dengan rujukan PP No 9/2002? Sementara UU Penyiaran memutuskan TVRI/RRI sebagai lembaga penyiaran publik.

Sebagai hasil kompromi antara pemerintah, DPR dan unsur masyarakat, UU Penyiaran adalah senyawa yang unik. Perpaduan antara konsep media otoritarian dan konsep media yang bertanggung-jawab sosial, sehingga sangat problematis dalam implementasinya. Dengan kata lain, hingga saat ini belum jelas benar seperti apa cetak-biru sistem penyiaran Indonesia ke depan.

Sikap Pemerintah

Perkembangan pembahasan RPP Penyiaran dengan jelas menunjukkan, pemerintah belum menunjukkan good will untuk menyerahkan urusan-urusan penyiaran kepada publik. Jika undang-undang sudah memutuskan KPI sebagai representasi publik untuk mengatur dunia penyiaran, sebenarnya tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk ikut campur terlalu jauh dalam regulasi bidang penyiaran. Suatu kemubaziran jika regulasi penyiaran harus merujuk pada dua lembaga yang berbeda. Namun sikap pemerintah belum berubah, tetap ingin memegang kontrol atas industri penyiaran nasional.

Dunia penyiaran memang mempunyai potensi yang sangat strategis. Secara ekonomi, paling tidak hal ini menyangkut alokasi ribuan frekuensi radio dan televisi yang dalam prakteknya dapat menghasilkan keuntungan bisnis sangat signifikan. Sekedar gambaran, harga satu frekuensi radio FM di Jabotabek, saat ini bisa mencapai lebih dari 3,5 milyar rupiah. “Nilai jual” frekuensi bervariasi menurut potensi ekonomi setiap radio. Selama ini, frekuensi itu diperjualbelikan dengan cara-cara yang kolutif, non prosedural dan tidak transparans.

Di sisi lain, potensi politik media penyiaran juga mempunyai juga sangat menggiurkan. Di masa lalu, pemerintah Orde Baru secara efektif menggunakan televisi dan radio sebagai mesin mobilisasi suara bagi partai Golkar. Fakta yang lain, televise mempunyai peran dominan dalam penggalangan opini publik pada proses pemilu legislatif dan pilpres beberapa saat lalu Dari sisi ini, bisa dipahami jika pemerintah bersikeras untuk mempertahankan fungsi regulator penyiaran.

Menarik untuk disimak bahwa argumentasi yang diajukan pemerintah adalah, fungsi regulator penyiaran tidak bisa diserahkan kepada KPI karena dalam hukum tata negara kita belum mengenal lembaga negara non pemerintah. Fungsi-fungsi eksekutif hanya dapat dijalankan oleh presiden, menteri dan badan publik di bawahnya. Peraturan Pemerintah (PP) hanya bisa dikeluarkan oleh Presiden.

Argumentasi ini menunjukkan arogansi birokrasi pemerintah yang berusaha menempatkan dirinya sebagai representasi tunggal dari entitas penyelenggara negara. Sikap yang sama juga muncul ketika pemerintah dihadapkan pada DPR yang menjadi sangat powerful dan egaliter beberapa tahun terakhir. Kalangan pemerintah belum siap menghadapi perubahan politik yang mengharuskan mereka berbagi otoritas dengan DPR dan lembaga-lembaga negara non pemerintah, seperti BPK, BPKP, KPI dan lain-lain.

Opini Publik

Namun pada sisi lain diskusi dan sosialisasi tentang relevansi lembaga-lembaga negara non pemerintah sendiri memang belum secara optimal dilakukan. Sejauhmanakah system hukum kita memungkinkan pembentukan independent state body? Sejauhmana independent state body itu dapat mengambil-alih fungsi eksekutif dalam kerangka check and balance ? Diskursus tentang masalah ini bukan hanya tidak berkembang di kalangan pemerintahan, namun juga di tengah-tengah unsur publik yang selama ini bergulat dengan upaya-upaya melakukan check and balance terhadap kekuasaan eksekutif.

Tanpa terkecuali dalam hal ini adalah KPI. Debat Publik tentang RPP Penyiaran itu menunjukkan, KPI dan simpatisannya secara konseptual belum siap untuk memperjuangkan konsep independent state body sebagai lembaga regulator penyiaran. Sementara pemerintah senantiasa siap dengan kontra-argumen yang kaya, didukung dengan tim ahli yang sangat berkompetens dan berpengalaman.

Problem KPI yang lain, publik sudah mulai melupakan isu-isu penyiaran. Bahkan sebagian besar publik masih melihat UU Penyiaran dan KPI sebagai ancaman bagi kebebasan mereka untuk menikmati tayangan-tayangan televisi. Profiling KPI sebagai “monster baru” media penyiaran oleh unsur-unsur anti UU Penyiaran beberapa tahun lalu bagaimanapun berpengaruh buruk terhadap preferensi sebagian publik tentang KPI.

Padahal, tanpa adanya public demand yang memadahi, rasanya sulit untuk memperjuangkan KPI sebagai satu-satunya regulator penyiaran, karena. Menghadapi pemerintah yang bersikeras untuk memegang peran regulator penyiaran, KPI tidak bisa dibiarkan sendirian. Berbagai isu bisa digunakan untuk menekan KPI agar menerima opsi-opsi pemerintah. KPI membutuhkan dukungan opini publik.

Penulis : Agus Sudibyo, Koordinator Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, Peneliti ISAI

.


Responses

  1. mas agus a ingin menayakan sebenaranya carut marutnya masalah proses perijinan siapakah yang paling berhak mengatur regulasi, KPI ataukah pemerintah…….???

    sistem regulasi apakah erat kaitanya dengan sistem kapitalisme, ekonomi politik media massa….???

    Edhy Kurniawinta SS.
    Ilmu Komunikasi (FISIP UMM) semsetet VI
    Bahan skripsi….
    moga mas agus berkenan menjawab…..mengasih masukan atas judul skripsi a….terimakasih

  2. lebih tepatnya mas agus kayakny lagi mumet bikin tulisaan.
    jdi inilah. hehe


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: