Oleh: Agus Sudibyo | Maret 28, 2008

RUU Penyiaran dan Aspirasi Pengusaha Penyiaran

Koran Tempo, 4 Agustus 2002


Oleh: Agus Sudibyo

Advokasi RUU Penyiaran yang berlangsung hingga saat ini diliputi perkembangan-perkembangan yang dramatis. Tenggat pengesahan sudah ditetapkan bulan Juli 2002. Namun, proses pembahasannya di tingkat Raker Komisi I DPR selama bulan Mei-Juni 2002 berjalan sangat alot. Begitu banyak persoalan krusial penyiaran yang mesti dibahas. Ada sekian banyak pihak yang berkepentingan atasnya. Tak pelak, diaspora pemikiran yang rumit tak bisa dihindari. Konstelasi politik yang melingkupinya juga berubah dinamis, sehingga sulit menebak bagaimana bentuk akhir RUU Penyiaran yang akan lolos.

Tanggal 6 Juni 2002, sejumlah praktisi penyiaran menemui Menteri Perhubungan Agum Gumelar. Mereka menyerahkan memorandum Asosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI), yang mendukung konsep-konsep pemerintah tentang RUU Penyiaran. Sehari kemudian, memorandum yang ditandatangani jajaran orang top dalam bisnis televisi di Indonesia juga diserahkan kepada Menteri Informasi dan Komunikasi, Syamsul Mu’arif.

ATVSI merekomendasikan pemerintah sebagai pemegang otoritas ijin penyiaran. Sedangkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) direkomendasikan sebagai self regulatory body, lembaga pengatur kebijakan penyiaran nasional di luar perijinan dan isi siaran. Fungsi KPI hanya memberikan rekomendasi, sedangkan pencabutan ijin dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan. Untuk keanggotaan KPI, ATVSI mengusulkan terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat dan industri penyiaran.

Langkah “taktis” para pengelola televisi ini sangat mengagetkan unsur-unsur sipil yang selama ini berusaha menentang konsep-konsep pemerintah tentang RUU Penyiaran. Dalam Komunitas Penyiaran Indonesia (Kompeni) misalnya, unsur sipil berusaha menjalin aliansi dengan asosiasi-asosiasi industri penyiaran. Unsur sipil berusaha meyakinkan para pengelola dan praktisi penyiaran bahwa sudah waktunya urusan-urusan penyiaran diserahkan kepada publik. KPI harus menjadi lembaga yang benar-benar independen, dengan fungsi pemegang otoritas alokasi frekuensi, yang sebelumnya dipegang departemen perhubungan.

Kompeni telah berhasil meyakinkan asosiasi seperti Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Pengusaha Periklanan Indonesia (P3I), dan Asosiasi Perusahaan Public Relation Indonesia(APPI) untuk mendukung RUU Penyiaran versi masyarakat sipil. Pendekatan terhadap ATVSI sebenarnya juga dilakukan, namun asosiasi ini memilih jalan lain.

Mengapa pengelola televisi mendukung konsep-konsep pemerintah tentang penyiaran? Suatu hal yang pertama-tama perlu diluruskan di sini, RUU Penyiaran bukan sekedar persoalan antara publik dan pemerintah. Para pelaku bisnis penyiaran komersial juga mengidentifikasi diri sebagai bagian dari publik. Ketika orang ramai menuntut perlindungan hak-hak publik atas sistem penyiaran yang mendidik dan memanusiakan, mereka juga menuntut perlindungan hak-hak sebagai pelaku bisnis penyiaran.

Meminjam istilah John Keane (1989), ada ketegangan yang tak terelakkan antara kebebasan para investor dan pemilik media dalam menjalankan bisnisnya di satu sisi, dengan kebebasan publik untuk mendapatkan informasi yang beragam dan mencerahkan di sisi lain. Advokasi RUU Penyiaran pada gilirannya menjadi arena pertarungan yang dramatis antara kepentingan pemerintah, masyarakat sipil, dan pemodal sekaligus. Unsur masyarakat sipil bukan hanya harus bernegosiasi dengan pemerintah, namun juga dengan para pengusaha penyiaran.

Pemerintah jelas sangat berkepentingan untuk mempertahankan kontrol terhadap dunia penyiaran. Di sana ada potensi politik dan ekonomi yang sangat besar sehingga tak mungkin dilepaskan begitu saja. Di sisi lain, para pengusaha selalu berorientasi agar kepentingan-kepentingan bisnisnya tetap establish, tanpa terganggu perubahan-perubahan politik yang terjadi. Tak begitu dipersoalkan apakah kontrol penyiaran berada di tangan pemerintah atau wakil publik.

Pemerintah dan pengusaha televisi bisa jadi sama-sama merasa tak nyaman ketika unsur-unsur sipil menggulirkan gagasan revisi UU Penyiaran. Mereka telah diuntungkan oleh regulasi dan sistem penyiaran yang ada. Maka usaha-usaha untuk melakukan perubahan dalam konteks ini akan direspon dengan sikap yang hati-hati, bahkan skeptis. Pada titik ini, pendekatan ekonomi politik media meniscayakan terjadinya aliansi antara pemerintah dan pemodal.

Dalam sebuah studinya, Chadwick (1989) menunjukkan bagaimana sejumlah pengusaha televisi di Australia memperagakan taktik aliansi dengan pemerintahan buruh pada akhir 1980-an. Sebuah strategi untuk mempertahankan dukungan politik pejabat pemerintah atas dominasi para pengusaha itu dalam mengontrol bisnis televisi dan media komersial di Australia. Timbal-baliknya, pada pemilu 1987, untuk pertama kalinya dalam sejarah muncul begitu banyak editorial yang melegitimasi partai buruh.

Pada kasus lain, Bagdikian (1990) pernah mempersoalkan sikap para konglomerat media di Amerika Serikat yang cenderung menutup mata atas praktek korupsi pejabat dan kegagalan berbagai program pemerintah selama era Reagen. Bagdikian menuduh para konglomerat media sengaja “memberi perlindungan secara politik” kepada pemerintah karena ada kesepakatan tertentu di antara mereka.

Kita tentu berharap, aliansi semacam ini tidak terjadi di Indoensia, tanpa terkecuali dalam konteks advokasi RUU penyiaran. Namun harus diakui, sulit mengharapkan para pengelola bisnis penyiaran menerima prinsip-prinsip yang ditawarkan unsur masyarakat sipil tentang sistem penyiaran yang demokratis dan ideal. Pertanyaan yang perlu diajukan, seberapajauhkah kompromi-kompromi bisa dicapai antara keduabelah pihak?

Meskipun demikian, agak mengherankan memang para pengelola televisi begitu yakin dengan konsep-konsep yang ditawarkan pemerintah. Tak ada jaminan RUU Penyiaran versi pemerintah akan lebih menguntungkan bagi dunia usaha. Sebaliknya, tak ada indikasi kuat RUU Penyiaran versi masyarakat sipil akan merugikan kepentingan bisnis televisi. Demokratisasi ranah penyiaran tak selalu identik dengan demarginalisasi kepentingan pemodal.

Sikap berdiam diri, wait and see mungkin lebih ideal bagi pengelola penyiaran saat ini. Tanpa merekomendasikan sikap apaths, mereka semestinya tak perlu terlalu jauh melibatkan diri dalam proses-proses politik yang berlangsung terhadap RUU penyiaran. Memihak ke satu pihak dalam hal ini, bisa berarti mengambil jarak dan membuka potensi konflik dengan pihak yang lain.

Penulis : Agus Sudibyo, peneliti Institut Studi Arus Informasi (ISAI) Jakarta.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: