Oleh: Agus Sudibyo | Maret 28, 2008

RUU Penyiaran dan Trauma Kolektif Kita

Kompas, 25 September 2002

Oleh: Agus Sudibyo

Tiga puluh dua tahun di bawah rejim yang represif dan menindas, benar-benar meninggalkan trauma mendalam. Setiap saat selalu muncul rasa was-was dan curiga terhadap ancaman baru bagi kemerdekaan sipil, kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Sejauh berkaitan dengan isu-isu ini, unsur-unsur sipil begitu sensitif dan emosional.

Kecemasan dan kecurigaan itu menyeruak kembali dalam polemik RUU Penyiaran yang semarak belakangan. Reaksi penolakan atau keberatan terhadap RUU Penyiaran datang dari segala penjuru, terus-menerus mewarnai pemberitaan media. Akhirnya, Pemerintah dan DPR sepakat untuk menunda pengesahan RUU yang telah diperjuangkan selama empat tahun ini.

Trauma sejarah itu membuat orang begitu khawatir RUU Penyiaran akan menimbulkan dampak-dampak buruk bagi kebebasan informasi dan kebebasan pers. Di satu sisi, kekhawatiran ini perlu sebagai sebuah peringatan bahwa pembalikkan sejarah menuju otoritarianisme politik dapat terjadi setiap saat. Namun di sisi lain, reaksi itu patut disikapi dengan kritis pula.

KPI dan Kontrol Publik

Reaksi paling besar diberikan kepada pelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga regulasi penyiaran independen dalam RUU Penyiaran. Berbagai pihak menolak jika KPI mendapatkan otoritas penuh dalam menetapkan regulasi penyiaran. KPI dikhawatirkan dapat menjadi monster baru bagi kebebasan pers, ladang KKN baru, kaki-tangan konglomerat, atau alat kekuasaan pemerintah.

Dalam hal ini, persoalannya bukan bagaimana fungsi KPI an sich. Sebagai representasi publik, KPI ideailnya memang mempunyai otoritas yang besar dalam mengatur regulasi penyiaran. Sebagai perbandingan, kita bisa menengok pengalaman negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris atau Australia.

Tanpa otoritas penuh, KPI tidak akan bisa berbuat banyak dalam mengatur kembali sistem penyiaran nasional yang selama ini kurang mengakomodasi kepentingan publik. KPI tidak akan bisa menggantikan fungsi pemerintah yang selama ini secara semena-mena mengalokasikan frekuensi. Kekayaan alam satu ini dibagi-bagi begitu saja untuk keperluan propaganda penguasa sipil dan militer, atau untuk kepentingan bisnis segelintir pemilik modal, tanpa banyak mempertimbangkan pemanfaatannya untuk “sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.”

Persoalannya terletak pada kegamangan RUU penyiaran dalam menetapkan otoritas KPI vis a vis otoritas pemerintah. Pasal-pasal tentang KPI masih memungkinkan terjadinya intervensi pemerintah. KPI masih harus berbagi peran dengan pemerintah dalam mengatur regulasi penyiaran. Tak pelak, yang ideal itu menjadi tak ideal lagi.

Dalam hal ini, yang lebih disoroti mestinya adalah kegagalan Panja RUU penyiaran dalam memberi jaminan hukum bagi independensi KPI dalam menjalankan fungsinya sebagai regulator penyiaran. Mengapa pemerintah tak mengiklaskan alokasi frekuensi sepenuhnya dipegang KPI? Atau jangan-jangan justru DPR kita yang menghendaki campur-tangan pemerintah?

Bahwa KPI berpotensi menjadi ajang penyalahgunaan kekuasaan baru, tak bisa disangkal. Namun ini sebenarnya bukan problem KPI semata. Ini problem umum independent state body yang ada di Indonesia : Komisi Pemilihan Umum, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Bank Indonesia.

Yang perlu diperhatikan adalah dampak buruk jika delegitimasi dan stigmatisasi terhadap KPI terus berlanjut. Di masa depan, kita akan sulit melembagakan KPI yang benar-benar ideal, karena publik sudah terlanjur antipati terhadap segala yang berbau KPI. Kerugian besar bagi cita-cita institusionalisasi lembaga-lembaga publik tentunya.

Akan tetapi, kita perlu memikirkan bagaimana mekanisme banding terhadap keputusan KPI. Di sinilah kelemahan lain dari RUU Penyiaran, yaitu tidak merumuskan mekanisme kontrol publik terhadap wewenang KPI. Akan lebih menjamin rasa keadilan, khususnya kalangan industri penyiaran, jika terdapat pasal-pasal yang mengatur mekanisme banding. Dengan kata lain, otoritas penuh KPI tidak diberikan secara cuma-cuma. Publik dapat menggugatnya jika merasa ada keputusan yang tak adil.

Kepentingan Industri Penyiaran

Penolakan juga dilakukan terhadap klausul pembatasan siaran nasional, kepemilikan silang dan pemusatan kepemilikan media. Pembatasan ini dianggap mengancam kebebasan informasi, mematikan industri televisi, dan tak memberi rasa keadilan terhadap pengegola media.

Filosofi dibalik pembatasan itu adalah untuk mewujudkan diversity of ownership dan diversity of content. Mungkin dua kata itu sudah kehilangan ‘daya-tarik”-nya, karena sudah terlalu sering diucapkan. Akan tetapi jika mau mewujudkan demokratisasi ranah penyiaran, mau tak mau dua kata inilah kuncinya. Ditambah satu nilai lagi, desentralisasi industri penyiaran. Di era otonomi daerah, industri penyiaran seharusnya tidak hanya melihat daerah sebagai pasar. Daerah mesti dikembangkan sebagai sentra-sentra baru industri penyiaran, dan orang-orang daerah perlu diberi kesempatan pertama (namun bukan satu-satunya) untuk mengembangkannya.

Meksipun demikian, tidak otomatis kepentingan industri penyiaran nasional akan tergusur. Dalam RUU Penyiaran, tidak ada klausul yang secara tegas mengubah status televisi swasta nasional menjadi televisi lokal. Pasal 30 ayat 1 berbunyi “Lembaga penyiaran yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi terdiri dari atas stasiun penyiaran jaringan dan/atau stasiun penyiaran lokal.”

Apakah yang dimaksud stasiun penyiaran jaringan? Apa bedanya dengan stasiun penyiaran lokal? Peraturan Pelaksana KPI yang akan merumuskannya. Dengan demikian, masih ada kesempatan bagi kalangan industri penyiaran untuk mmeperjuangkan aspirasinya pada level Peraturan Pelaksana KPI. Misalnya saja, bisa saja mereka memberikan usulan jangkauan siaran diijinkan mencapai 35 persen dari total rumah tangga secara nasional seperti yang berlaku di negeri Paman Sam,atau lebih dari itu dengan pertimbangan tertentu.

Hal yang sama juga berlaku untuk pembatasan pemusatan kepemilikan media dan kepemilikan silang. Batasan-batasan ini bisa dibikin longgar atau ketat, tergantung pada Peraturan Pelaksana yang disusun KPI. Masih ada kesempatan untuk memberi masukan tentang batasan-batasan monopoli media.

Fungsi Penyidik Penyiaran

Penolakan yang tak kalah keras juga terjadi terhadap penetapan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai penyidik tindak pidana penyiaran. Salah satu wewenangnya adalah “menghentikan sementara penggunaan alat dan/atau perangkat penyiaran.”

UU Penyiaran memang membutuhkan fungsi penyidik. Tanpa fungsi penyidik, bagaimana kita membayangkan proses penegakan hukum bisa dilakukan. Bagaimana pelanggaran-pelanggaran terhadap UU Penyiaran harus diusut, terutama di daerah-daerah?

Persoalannya ada dua dalam hal ini. Pertama, penghentian sementara penggunaan perangkat penyiaran seharusnya baru dilakukan setelah ada keputusan dari KPI atau KPID. Sebelum ada keputusan mengikat dari KPI, tertuduh pelanggar UU Penyiaran seharusnya masih tetap diijinkan untuk beroperasi.

Kedua, penggunaan istilah “penyidik pegawai negeri sipil” bertentangan dengan suasana psikologis publik yang masih trauma dengan perilaku buruk pejabat-pejabat publik di masa lalu. Citra pejabat publik yang sewenang-wenang, feodal, korup, nepotis masih belum hilang dari ingatan kolektif masyarakat. Mengapa tidak digunakan istilah yang lebih netral, misalnya pegawai penyidik penyiaran atau pegawai penyidik KPI/KPID?

Namun perlu diperhatikan menolak keberadaan penyidik pegawai sipil tanpa alternatif yang jelas, sama saja dengan mau menyerahkan fungsi penyidikan kepada polisi. Karena hanya polisilah alternatif untuk penyidikan dalam RUU Penyiaran yang baru. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya trauma yang sama terhadap polisi?

Penundaan pengesahan RUU Penyiaran telah disepakati Pemerintah dan DPR. Jika ini dianggap sebagai kesempatan untuk mengubah pasal-pasal kontroversial, maka yang berpotensi untuk berubah bukan hanya pasal-pasal yang “berbahaya”, namun juga pasal-pasal yang sudah mengakomodasi semangat demokratisasi ranah penyiaran. Analog dengan itu, menolak RUU Penyiaran tanpa penyebut pasal-pasal spesifik, berarti menolak seluruh batang tubuh RUU Penyiaran, termasuk pasal-pasal yang positip. Kompleks dan dilematis memang. Semoga saja di saat-saat terakhir yang sempit ini, ada upaya-upaya konkrit untuk menciptakan perubahan dan kompromi-kompromi yang dapat diterima semua pihak.


Penulis : Agus Sudibyo, Peneliti Institut Studi Arus Informasi (ISAI) Jakarta

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: