Oleh: Agus Sudibyo | Maret 28, 2008

SBY Sebagai The Media Made Reality

Oleh: Agus Sudibyo

Ketika berbagai polling menempatkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai kandidat presiden nomor satu pilihan publik, Taufik Kiemas disebut-menyebut sebagai orang yang berjasa mengangkat popularitas SBY. Saat masih menjabat sebagai Menko Polkam, SBY beberapa kali menjadi sasaran serangan politik Taufik Kiemas. SBY dituduh tidak jujur dengan ambisi politiknya untuk maju dalam bursa pencalonan presiden. Kiemas menantang SBY untuk secara terbuka menyatakan ambisinya itu kepada publik dan segera mundur dari Kabinet Megawati. Serangan politik ini uniknya justru menaikkan popularitas SBY. Publik lebih banyak melihat SBY sebagai korban dari politik nepotisme di sekitar presiden Megawati.

Namun SBY sesungguhnya pertama-tama bukan harus berterima kasih kepada Taufik Kiemas, melainkan kepada media massa. Apa-jadinya jika konflik SBY-Kiemas tidak diberitakan secara intensif oleh media? Apa-jadinya jika momentum mundurnya SBY dari kabinet Abdurrahman Wahid tidak menjadi fokus pemberitaan media? Popularitas SBY mungkin tidak sefenomenal seperti sekarang ini. SBY mendapatkan keuntungan politis dari konfliknya dengan Taufik Kiemas, Megawati dan juga Abdurrahman Wahid karena media secara intensif memberitakan konflik tersebut dan menempatkan SBY pada sisi yang favourable bagi publik. Media adalah faktor determinan dalam mengatrol preferensi publik terhadap SBY.

Medium Kritik

Seperti halnya kelompok masyarakat yang lain, komunitas media juga menginginkan figur pemimpin baru. Namun bukan berarti bisa dikatakan ada unsur kesengajaan media untuk mengatrol popularitas SBY. Jika dicermati dengan seksama, media tidak menunjukkan kecenderungan kuat untuk menampilkan SBY sebagai satu-satunya pemimpin alternatif. Agenda utama media sejauh ini belum beranjak dari upaya-upaya untuk melakukan kritik terhadap pemerintah. Fokus perhatian media adalah kegagalan Kabinet Megawati dalam menjalankan agenda-agenda reformasi. Pers dihadapkan pada kebutuhan untuk mengritik penyelenggaraan pemerintahan, namun manifestasi kritik ini kemudian menghasilkan efek legitimasi kepada figur seperti SBY.

Realitas politik tentang SBY, termasuk realitas hubungannya dengan pemerintahan Megawati atau Abdurrahman Wahid sesungguhnya merupakan realitas yang kompleks. Namun realitas itu tidak seluruhnya ditampilkan media. Media menyeleksi realitas itu, lalu menonjolkan sisi-sisi yang relevans untuk kebutuhan kritik terhadap pemerintah. Mengutip Gamson (1987), untuk mewujudkan agenda politis tertentu, media lazim melakukan proses seleksi, reduksi, generalisasi dan simplifikasi atas fakta-fakta yang sesungguhnya multidimensi. Kebenaran tentang suatu peristiwa tidak diingkari sepenuhnya, melainkan dibelokkan secara halus, dengan memberikan sorotan pada aspek tertentu. Proses inilah yang kemudian disebut sebagai media framing.

Keputusan SBY mengundurkan diri dari Kabinet Abdurrahman Wahid pada pertengahan 2001 misalnya, bisa saja dilihat sebagai manisfestasi inkonsistensi SBY terhadap kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Ketika presiden Wahid sedang menghadapi krisis politik, SBY semestinya tetap berada dalam barisan. Namun pers umumnya menonjolkan frame yang lain dalam memotret peristiwa itu : pemerintahan Wahid semakin goyah dan tidak krebidel, sehingga keputusan SBY untuk mundur adalah keputusan yang tepat.

Provokasi politik Taufik Kiemas terhadap SBY di sisi lain sebenarnya juga bukan peristiwa aneh dalam kehidupan politik. Kiemas bahkan melontarkan fatsun politik : SBY sebaiknya secara jujur menyatakan ambisinya untuk maju sebagai kandidat presiden dan segera mundur dari jabatan sebagai menteri. Namun mayoritas media memotret kasus ini dari frame yang lain : Kiemas telah melakukan tindakan yang secara politis tidak etis dan arogan. Media melihat SBY sebagai korban dari nepotisme politik diseputar presiden Megawati.

Ada proses seleksi dan simplifikasi fakta dalam hal ini. Sisi tertentu dari fakta tentang SBY dikedepankan dengan mengabaikan sisi yang lain. Akumulasi dari proses media framing ini telah memberikan kontribusi positip bagi popularitas SBY. Proses delegitimasi terhadap Abdurrahman Wahid dan Megawati dalam banyak kasus menghasilkan efek legitimasi terhadap SBY. Namun bagi media yang lebih penting adalah bagaimana menjalankan fungsi watch-dog dengan baik. Dengan mekanisme di atas, dengan menggunakan figur SBY sebagai perangkat kritik, media berhasil mengabarkan kepada publik betapa centang-perenangnya pemerintah dalam mengawal agenda-agenda reformasi.

Delegitimasi dan Legitimasi

Sulit untuk disangkal bahwa SBY mampu mengembangkan sikap pribadi yang simpatik di mata publik. Pada banyak segi, sikap-sikap SBY merupakan kontras dari sikap presiden Abdurrahman Wahid serta Megawati. Media menyadari hal ini, dan menggunakannya sebagai medium kritik terhadap presiden Wahid atau Megawati. SBY yang terbuka dan inteleks dibandingkan dengan Megawati yang tertutup dan miskin gagasan. SBY yang tenang, terukur dan bijak dibandingkan dengan Abdurrahman Wahid yang emosional dan reaktif. SBY adalah pemimpin yang reformis dan berprospek cerah di masa depan. Sementara Gus Dur dan Megawati banyak digambarkan sebagai tokoh out of date yang gagal menjalankan cita-cita reformasi.

Perbandingan yang tidak sepenuhnya salah, namun juga tidak bisa dikatakan fair. Jika mau jujur, banyak pula yang perlu dikritik pada diri SBY. Peran SBY dalam proses penyelesaian konflik Aceh bisa menjadi contoh menarik. Penetapan darurat militer untuk Aceh membuka potensi baru bagi pelanggaran HAM di Aceh. Sebuah kebijakan yang kontraproduktif bagi agenda reformasi di bidang HAM. Namun sasaran kritik tentang kebijakan ini lebih banyak ditujukan pada Megawati dan institusi militer secara langsung.

Citra SBY juga relatif terselamatkan karena komunitas media menunjukkan sensibilitas berbeda dalam melihat kasus ini. Sebagian media melihat kasus Aceh dengan perspektif HAM, namun sebagian yang lain menggunakan perspektif nasionalisme. Banyak media terpengaruh oleh propaganda NKRI yang dihembuskan TNI. Jika frame NKRI yang digunakan, status darurat militer, dengan SBY sebagai salah-satu inisiatornya, adalah keputusan yang legitimate.

Di sini terlihat ada kondisi-kondisi spesifik dimana media tidak menampilkan realitas tentang SBY secara utuh. Cukup mengejutkan juga mengapa SBY relatif jarang diidentifikasi sebagai representasi militer. Sementara figur seperti Wiranto dan Agum Gumelar selalu dihadapkan pada stigma-stigma militeristik. Meminjam istilah Pippa Norris (1996) ada bias sistemik (the systemic bias) dalam praktek penentuan fakta mana yang perlu ditonjolkan atau sebaliknya ditenggelamkan. Bias yang menyebabkan kesenjangan antara realitas sesungguhnya (the riil reality) dengan realitas bentukan media (the media made reality).

Pertanyaannya kemudian, sejauhmana SBY sebagai the media made reality mempengaruhi persepsi publik ? Khalayak tidak selalu tergantung pada tafsir media dalam memahami realitas. Para teoritisi mengemukakan konsep tentang kemandirian khalayak. Namun ada beberapa kondisi yang memungkinkan tafsir media mempengaruhi persepsi publik : ketika media menjadi satu-satunya sumber informasi, ketika tidak ada latar sejarah dan pengalaman yang menjadi informasi alternatif, dan ketika publik tidak mempunyai kapasitas untuk membangun perspektif sendiri. (Jisuk Woo, 1996)

Fakta menunjukkan, sejauh ini publik sangat tergantung pada media dalam mengenali para calon pemimpinnya. Ketika pola kampanye langsung semakin mahal dan dibatasi oleh regulasi yang baru, arus informasi tentang pemilu dan komunikasi politik antara calon presiden dan publik semakin memusat pada media. Dalam konteks ini, pencitraan media atas SBY niscaya akan berpengaruh terhadap preferensi politik publik.

Kultur masyarakat yang masih paternalistik dan feodal di sisi lain juga menguntungkan SBY. Dibandingkan dengan capres yang lain, sosok SBY lebih memenuhi harapan-harapan dalam alam bawah sadar mayoritas masyarakat tentang pemimpin yang kharismatik dan kebapakan. Apalagi SBY tampaknya sadar benar bagaimana harus tampil di depan publik, baik secara langsung maupun melalui layar media.

Penulis : Agus Sudibyo, Peneliti dari ISAI dan Koordinator Koalisi Untuk Kebebasan Informasi.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: