Oleh: Agus Sudibyo | Maret 28, 2008

Scrimmage Terakhir RUU Penyiaran

Oleh: Agus Sudibyo

Eko Patrio dan Ulfa Dwiyanto berpolah jenaka, menggoda pemirsa yang sedang menikmati hidangan sahur, sambil membagi-bagi hadiah lewat kuis. Inilah adegan yang setiap hari lazim ditemukan pada program “Sahur Kita” SCTV selama bulan Rhamadan tahun ini. Namun ada yang istimewa pada “Sahur Kita” Senin 25 Nopember 2002. Di tengah-tengah acara, Eko membacakan sms dari kru SCTV berbunyi : “Teman-teman artis diundang untuk demo pagi ini, pakai baju hitam-hitam, menentang pengesahan RUU Penyiaran”.

Pukul 09.00 WIB, hall Ruang Nusantara V DPR-RI dipenuhi sekitar 500 demonstran berseragam hitam-hitam. Mereka adalah para praktisi penyiaran dan jajaran manajer dari 10 televisi swasta yang tergabung dalam Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Komunitas Televisi Indonesia (Kom TV), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Beberapa artis terkenal seperti Gogon dan Tarzan Srimulat juga tampak hadir. Unsur TVRI dan RRI yang punya kepentingan berbeda juga bergabung. Dengan berbagai atribut dan orasi, mereka menentangkan pengesahan RUU Penyiaran. Barikade dibikin untuk menghadang anggota DPR yang masuk ke ruang sidang paripurna DPR.

Tak ubahnya tayangan telenovela di televisi, perjalanan RUU Penyiaran diwarnai dengan episode-episode yang dramatis dan mencengangkan. Salah satu eposide itu adalah ketika para praktisi penyiaran melakukan show of force untuk menentang RUU Penyiaran, pada detik-detik terakhir RUU ini hendak disahkan. Lebih dari 60 mobil dengan atribut masing-masing televisi swasta berjejer di parkir depan gedung DPR. Demonstrasi pun dilanjutkan dengan pawai menuju monumen nasional di Gambir.

Hebatnya, untuk pertama kali dalam beberapa tahun terakhir, sebuah demonstrasi bisa dilakukan sampai ke depan ruang sidang paripurna DPR-RI. Belakangan, demonstrasi bahkan hanya bisa dilakukan di depan pintu masuk kompleks DPR RI Jalan Gatot Subroto Jakarta. Sebuah move politik tampaknya telah dirancang dengan rapi. Tapi mengapa baru dilakukan pada detik-detik terakhir?

“ATVSI sebenarnya sudah memberikan masukan-masukan ke Menegkominfo dan DPR jauh-jauh hari. Kita pakai cara-cara yang sopan, tidak seperti yang dilakukan unsur MPPI di Bogor beberapa waktu lalu, dengan menyandra para anggota panja RUU Penyiaran. Kita temui pimpinan fraksi secara resmi. Namun ternyata kita ditelikung pada saat-saat terakhir. Masukan kita tidak dipakai sama sekali,””kata juru bicara ATVSI, Zulfiani Lubis.

Keberatan utama ATVSI adalah jika UU Penyiaran mengharuskan televisi swasta nasional untuk berjaringan dengan televisi swasta lokal. Keharusan ini dinilai terlalu memberatkan televisi swasta yang telah berinvestasi milyaran rupiah untuk membangun transmisi di daerah-daerah. AVTSI juga menentang wewenang KPI yang terlalu besar, termasuk dalam mencabut izin siaran dan menyusun code of conduct.

Lubis menambahkan, fraksi-fraksi besar di DPR sendiri merasa kaget dengan rumusan terakhir RUU Penyiaran. “Perumusan RUU Penyiaran telah dikuasai beberapa gelintir orang seperti Djoko Susilo, Paulus Widiyanto, Effendy Choirie dan Bambang Sadono. Mereka ini jalan sendiri dengan sentimen tertentu terhadap televisi swasta. Fraksi-fraksi pun bahkan kaget ketika kita beritahu rumusan terakhir,” kata Lubis.

Djoko Susilo menolak tuduhan itu. Yang terjadi menurutnya adalah sedikit sekali anggota DPR yang peduli terhadap pembahasan RUU Penyiaran. “Harus dicatat, kesalahan ATVSI adalah merasa cukup jika sudah menemui ketua-ketua fraksi. Padahal yang lebih berperan adalah anggota-anggota fraksi yang telah ditunjuk menjadi anggota Komisi I dan Pansus RUU Penyiaran Big mistake. buat ATVSI,” tandas Djoko.

Komentar lebih menarik datang dari Ketua Kom-TV, Gilang Iskandar. Beberapa saat setelah demonstrasi, kepada radio Elshinta FM, Iskandar mengatakan, “”Dulu ketika DPR menurunkan Gus Dur, mereka butuh kami. Kami bantu mereka. Kok sekarang kami orang tv disakiti. Kami sebenarnya dulu yang banyak menyuarakan mereka yang di DPR.” Tanpa sengaja, kisah lama terungkap.

Menariknya, tidak semua yang demonstrasi pagi itu selaras dengan sikap ATVSI dan Kom-TV. “IJTI sebenarnya hanya menolak beberapa pasal saja, bukan RUU Penyiaran secara keseluruhan. Kami sepakat kepemilikan media diatur lagi. Namun karena demonstrasi dilakukan bersama-sama, suara IJTI tenggelam,” kata Syaefurrahman Al-Banjary, Sekretaris Jenderal IJTI.

Dalam demonstrasi itu, unsur TVRI juga terbelah dua: kelompok yang menentang pengesahan RUU Penyiaran dan pelembagaan TVRI sebagai lembaga penyiaran publik, dengan kelompok yang mendukungnya. Dalam kerumunan demontran yang notabene menentang RUU Penyiaran, ada spanduk yang bernada mendukung, “TVRI, TV Publik Yes, TVRI ‘Menjalin Persatuan Indonesia’”.

Gerakan kalangan praktisi penyiaran televisi swasta itu memang dipersiapkan dengan rapi. Begitu menyadari draft terakhir RUU Penyiaran tidak banyak mengakomodasi kepentingan mereka, ATVSI, Kom TV dan IJTI sibuk melakukan konsolidasi. Konsolidasi dan perumusan strategi penolakan dilakukan Jum’at malam hingga Minggu malam, 22-24 Nopember 2002. “Saptu Malam, ATVSI mengundang unsur-unsur Fraksi besar DPR ke Hotel Hilton Jakarta. Di sinilah loby intensif dilakukan. Saya diundang, tapi tak sempat datang,” kata Hinca Panjaitan, mantan ketua Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI).

Loby ini pun berhasil. Rapat paripurna DPR 25 Nopember 2002 tidak memenuhi quorum dan berakibat pada penundaan pengesahan RUU. Dari 496 anggota DPR, hanya 216 orang yang hadir. “Terang aja enggak quorum, karena kita sudah tilponin anggota DPR satu per satu untuk tidak hadir,” celetuk beberapa unsur ATVSI saat demonstrasi berlangsung.

ATVSI memperagakan tak-tik yang digunakan unsur-unsur Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) pada rapat Panitia Kerja RUU Penyiaran di Bogor akhir Agustus yang lalu. Yakni loby dan provokasi via sms. Beberapa jam sebelum rapat paripurna berlangsung, beberapa anggota DPR mendapatkan sms berbunyi: “PAK, PERMINTAAN SOS DR 10 TV SWASTA, BSK, RAPAT PARIPURNA DPR, TLG ANGGOTA PDIP TDK USAH HADIR. SPY TIDAK KUORUM. INI SGT SERIUS, PAK. KAMI MENOLAK RUU ITU. TKS”. Unsur ATVSI juga menyebarkan sms berbunyi : “TK (Taufik Kiemas) UDAH TELP AKU. DIA JANJI 40 ORG PDIP TDK HADIR. TLG DONG PDIP LAIN YG GENG ANDA JGN HADIR JG. TKS.”

Aksi-aksi sms ini cukup efektif untuk membuat rapat paripurna tidak quorum. Dan hal ini tak pelak mengecewakan anggota Panitia Khusus RUU Penyiaran DPR-RI yang telah bekerja keras menyelesaikan RUU Penyiaran. Pukul 15.00 WIB, rapat konsultasi pimpinan fraksi DPR digelar untuk membahas penundaan pengesahan RUU Penyiaran. Pada forum inilah mereka memprotes tindakan pimpinan sidang, AM Fatwa. Fatwa dianggap terburu-buru menyatakan sidang tidak quorum, karena jika ditunggu setengah jam saja, kemungkinan syarat quorum terpenuhi. Anggota Panitia Khusus Pansus RUU penyiaran juga mempersoalkan mengapa demonstran dibiarkan bergerak sampai di depan pintu masuk ruang sidang.

“Saya minta maaf. Saya tadi pagi terpengaruh pemberitaan Media Indonesia yang begitu meyakinkan dalam menolak RUU Penyiaran. Apalagi ketika masuk kompleks DPR, para demonstran begitu banyak,” kata AM Fatwa waktu itu.

Kecaman terhadap kinerja DPR datang dari berbagai pihak. “DPR tidak punya good will untuk menyelesaikan tugasnya membahasa RUU Penyiaran,” kata Dadan Sanusi, inisiator jaringan Radio Komunitas Jawa Barat. ‘RUU Penyiaran tidak menjadi prioritas. DPR lebih tertarik pada RUU Politik, RUU Antiterorisme dan RUU lain yang lebih aktual,” kata Lubis.

Kritik pun datang dari dalam. “Inilah kondisi DPR kita. Para anggota dewan malas untuk mengikuti sidang-sidang, tapi tetap mau tanda-tangan untuk mengambil honor,” kata Djoko Susilo dari Fraksi Reformasi.

Penundaan pengesahan RUU Penyiaran disambut positip kalangan praktisi penyiaran dan media cetak. Tajuk rencana Kompas 26 Nopember 2002 menegaskan, “Saran kita, tangguhkan pengesahan RUU Penyiaran. Bicarakan lagi secara kritis dan komprehensif…….Jika DPR ternyata mengesahkan juga RUU Penyiaran, pemerintah agar menangguhkan menandatanganinya sehingga UU belum berlaku dan ada kesempatan untuk revisi”.

Rabo, 27 Nopember 2002, langkah penting diambil ATVSI. Delegasi ATVSI menemui ketua MPR Amien Rais. Hasil lobby ini segera terasa ketika televisi swasta menggarisbawahi pernyataan Amien Rais sore harinya,“malam nanti sehabis tarawih saya akan mengumpulkan anggota fraksi reformasi yang berkompetens untuk diskusi. Jika ternyata RUU Penyiaran masih banyak kelemahan, ya kita pikirkan penundaannya.” Sehari kemudian, pada halaman pertama, Kompas menampilkan berita berjudul “Amien Rais:Tunda Rancangan Undang-Undang Penyiaran”.

Aksi ATVSI mencapai puncaknya pada demonstrasi menentang pengesahan RUU Penyiaran di pintu masuk DPR, Kamis, 28 Nopember 2002. Aksi ini lagi-lagi diikuti praktisi penyiaran dari 10 televisi swasta di Indonesia. Sebuah TV-Poll bertajuk “Radio dan TV Berduka” dilakukan TPI, ANTEVE dan RCTI selama setengah jam. Metro TV, Indosiar dan TV lain juga menyiarkan demosntrasi itu secara periodik pukul 10.00 – 11.00 WIB.

Televisi swasta mempertontonkan sebuah adegan yang akan dicatat dalam sejarah pers Indonesia. Mereka begitu kompaknya melakukan demonstrasi. Interview dilakukan antara sesama mereka sendiri. Reporter RCTI mewawancarai orang Metro TV, reporter Metro TV mewawancarai orang SCTV, reporter SCTV mewawancarai orang Trans TV, dan seterusnya.

Suatu hal pasti, prinsip cover bothside telah diabaikan dalam hal ini. Semua narasumber yang dimunculkan berasal dari kubu yang menolak RUU Penyiaran. Padahal, pada saat yang sama Jaringan radio Komunitas –salah satu pendukung pengesahan RUU Penyiaran—juga melakukan demonstrasi di sekitar kompleks DPR-RI. Mengapa mereka tidak diliput? Sebuah pertanyaan yang sangat serius. Televisi swasta telah mengesampingkan prosedur peliputan yang benar. Mereka telah menggunakan ruang publik untuk melegitimasi kepentingan dirinya sendiri, dan mendelegitimasi kepentingan pihak lain. Waktu setengah jam tentu bukan waktu yang pendek, apalagi siaran langsung dilakukan banyak televisi.

“Terus terang, dalam hal ini kita memang agak berlebihan,” kata Ishadi SK, salah-satu tokoh ATVSI. Senada dengan Ishadi, Ketua Umum IJTI Ray Wijaya mengakui terjadinya pelanggaran prinsip-prinsip jurnalistik. “Itu bukan berita namanya, itu kampanye orang televisi. Namun harus dipahami bahwa saat itu, kalangan televisi memang dalam kondisi frustasi dan emosional karena semua jalan sudah buntu untuk memperjuangkan aspirasi televisi swasta. Kami sudah mengingatkan agar teman-teman hati-hati. Namun TV Poll itu diputuskan pada tingkat top manajer, sehingga divisi pemberitaan tidak bisa berbuat apa-apa.”

Menarik untuk disimak kisah Henry Subiakto, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga Surabaya. Beberapa saat setelah penundaan pengesahan RUU Penyiaran, Henry mendapat kabar dari koleganya, Kacung Marijan bahwa ia akan diwawancarai SCTV. Tak lama kemudian reporter SCTV Surabaya menanyakan pendapat Henry soal RUU Penyiaran.

“Saya jawab bahwa saya mendukung RUU Penyiaran disahkan. Mereka juga sempat nanya apakah sore harinya saya ada waktu atau tidak. Entah mengapa, mereka kemudian sama-sekali tidak menghubungi saya lagi,” tandas Subiakto.

“Frekuensi itu ranah publik, dan televisi swasta nyata-nyata menggunakannya selama setengah jam untuk mempropagandakan kepentingan mereka sendiri. Ini tidak adil, ini membohongi publik,” kata Kabul Budiono, Kepala divisi pemberitaan RRI. Dalam tubuh RRI, Kabul Budiono berada pada faksiyang mendukung pengesahan RUU Penyiaran dan pelembagaan RRI sebagai radio publik.

Sesungguhnya, bukan hanya kalangan televisi swasta yang menolak pengesahan RUU Penyiaran. Asosiasi Jurnalis Independen (AJI) dan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) juga melakukan hal yang sama dengan alasan yang berbeda. Aliansi Jurnalis Independen mempersoalkan banyaknya pasal-pasal karet dalam UU Penyiaran yang dapat mengancam kelangsungan kebebasan pers. Sementara Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia mempersoalkan klausul-klausul tentang lembaga penyiaran publik yang tidak memberi rasa keadilan bagi radio swasta. Namun sikap kedua institusi itu tidak begitu bergema karena tidak diikuti dengan move-move politik yang nyata sebagaimana dilakukan ATVSI.

Dukungan terhadap pengesahan RUU Penyiaran datang dari poros Kelompok Kerja Rasuna Said (Kreasi), yang terdiri dari Jaringan Radio Komunitas Indonesia, Indonesian Media Law and Policy Centre, Komseni, Institut Studi Arus Informasi, Yayasan Sains Estetika dan Teknologi, Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia dan Yayasan TIFA. Mereka membuat pernyataan bersama mendukung pengesahan RUU Penyiaran sesegera mungkin.

Setelah melalui proses yang panjang dan dramatis, seluruh fraksi DPR-RI akhirnya setuju untuk mengesahkan RUU Penyiaran. Ketok palu dilakukan AM Fatwa sekitar pukul 15.00, dihadapan kelompok pendukung dan penentang RUU Penyiaran yang mulai dilanda kejenuhan. Interupsi dari Enggelina Pattiasina (F-PDIP) dan Alvin Lie (F-Reformasi) tak berhasil menghentikan pengesahan itu. Sebuah pekerjaan berat dan kontroversial akhirnya berhasil diselesaikan oleh DPR-RI, terutama anggota panitia khusus RUU Penyiaran yang terlibat begitu lelah dan tertekan belakangan ini.

Meskipun demikian, bukan berarti pengesahan itu merupakan eposide penutup RUU Penyiaran. Ancaman aksi ‘black-out” dari unsur televisi swasta elah menunggu. “Ide ini sudah ada dalam pikiran kami jika DPR bersikeras mengesahkan RUU Penyiaran. Namun tentu perlu diperhitungkan lagi agar tidak merugikan para pengiklan,” kata Lubis.

“Kalau saya lebih memilih menggunakan jalur Mahkamah Agung untuk menggugat UU Penyiaran yang baru,” kata Ishadi SK.

“UU Penyiaran yang baru bertentangan dengan konstitusi. Kami akan menggunakan jalur Mahkamah Konstitusi untuk memperbaikinya,” kata Leo Batubara, Koordinator Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia.

Apa kata anggota DPR? “Sebaiknya, yang tak puas dengan UU Penyiaran berjuang di tingkat KPI dan penyusuan Peraturan Pelaksana KPI. Ini jauh lebih realistis,” kata Djoko Susilo.

Sejarah akan mencatat, begitu rumit dan kompleksnya perjalanan RUU Penyiaran. Inilah rancangan undang-undang yang awal dicanangkan hingga akhirnya disahkan tak pernah putus dirundung polemik. Semakin banyak pihak yang merasa berkepentingan, semakin keras benturan-benturan untuk memperebutkan versi final UU Penyiaran. Apakah ini yang namanya demokrasi? (dibyo@pantau.or.id)


Responses

  1. Bung Agus. Hari ini saya kembali membaca tulisan anda ini. Rupanya, perjuangan memang belum selesai. Saya ingat benar kata kata Hinca dulu, ketika RUU Penyiaran disyahkan jadi UU Penyiaran kepada saya “Bung, ini baru permulaan. Perjuangan menjadikan Lembaga Penyiaran Publik masih panjang”. Hinca benar. Lebih lima tahun setelah UU Penyiaran disyahkan, 3 tahun sejak berdirinya RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik, saya merasakan bahwa kami ini baru memulai…….

    Salam
    Kabul Budiono


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: