Oleh: Agus Sudibyo | Maret 28, 2008

Sepuluh Agenda Di Bidang Pers Untuk Pemerintahan Baru

Oleh: Agus Sudibyo

Sepanjang sejarah kita sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, kita telah dipimpin oleh lima presiden. Menariknya, kelimanya sama-sama memiliki catatan buruk dalam hubungannya dengan praktik kebebasan pers. Tidak ada presiden kita yang tidak “bermasalah” dengan pers. Soekarno, pemimpin besar revolusi itu di masa mudanya notabene adalah seorang wartawan. Dia menggunakan pena sebagai alat perjuangan melawan pemerintahan kolonial. Namun ketika berada ditampuk kekuasaan, ia tak segan-segan membreidel penerbitan pers dan memenjarakan wartawan. Soekarno diantaranya memenjarakan Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar karena karya jurnalistiknya yang membongkar aib pemerintah.[1]

Soeharto setali tiga uang dengan pendahulunya. Pembreidelan pers dalam skala massal tahun 1974 dan 1978 dengan jelas menunjukkan betapa tak ramahnya Bapak pembangunan itu  terhadap praktek kebebasan pers. Orde Baru juga menjadi era di mana lazim terjadi wartawan masuk bui karena tugas-tugas jurnalistiknya.

Ketika Habibie menjadi pucuk pimpinan tertinggi di negeri ini, mekanisme SIUPP dihapus. Hak untuk mendirikan penerbitan pers tak lagi menjadi privilese segelintir orang. UU Pers No. 40 Tahun 1999 yang lebih demokratis juga lahir pada era Habibie. Namun Habibie juga punya catatan buruk berkaitan dengan kebebasan pers. Habibie marah terhadap pemberitaan Tempo tentang proyek pembelian kapal bekas dari negara Jerman Timur, dan mendesak  Soeharto untuk mengambil tindakan tegas. Sebuah desakan yang bukan hanya berbuah pembreidelen terhadap Tempo, namun juga terhadap majalah Editor dan tabloid Detik Juni 1994.

Tak lama setelah terpilih sebagai presiden RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) melakukan gebrakan fenomenal dengan membubarkan Departemen Penerangan. Gus Dur tak mau Departemen Penerangan menjadi alat pembodohan masyarakat dan menjadi kepanjangan tangan pemerintah untuk membelenggu kebebasan informasi. Sayang, pada akhir kekuasaannya, Gus Dur juga menjadi anti kritik. Ia begitu sering secara tidak proporsional mengecam pers, bahkan disertai dengan ancaman.

Sikap yang sama juga ditunjukkan Megawati Soekarnoputri. Kenaikan Megawati sebagai presiden, untuk sebagian sebenarnya berkat kontribusi media yang terus mengritik kinerja presiden Gus Dur dan mewacanakan pentingnya pemimpin baru. Namun ketika berkuasa,  Megawati hampir selalu menanggapi kritik media dengan sikap yang emosional, spontan dan defensif. Megawati menuduh pers telah “kebablasan”, tidak konstruktif dan hanya bisa mengritik   pemerintah. Pernyataan ini begitu sering disampaikan, sehingga menimbulkan efek delegitimasi terhadap komunitas pers di mata publik.

Jika dicermati lebih seksama, fakta demi fakta di atas menunjukkan sebuah pola yang sama. Pada masa awal kekuasaannya, setiap presiden merasa perlu menjalin hubungan  harmonis dengan pers. Ada rasa berhutang budi kepada pers yang telah menaikkan popularitasnya sebagai calon pemimpin. Mungkin juga karena anggapan bahwa berhubungan baik dengan pers dapat meminimalisir potensi kritisisme pers terhadap kinerja sang presiden.

Maka berlangsunglah bulan madu antara presiden dan pers. Presiden butuh legitimasi dan suasana politik yang kondusif, sementara pers butuh figur pemimpin baru setelah pemimpin yang lama dianggap gagal memenuhi harapan publik. Namun layaknya bulan madu, hubungan harmonis itu tak bertahan lama. Pers tak bisa tinggal diam ketika pada perkembangannya indikasi korupsi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan yang lain mulai menjangkiti tubuh pemerintah.  Pers juga merasa gerah ketika presiden membiarkan orang-orang yang tidak kredibel berkeliaran di sekitarnya dan coba mempengaruhi jalannya pemerintahan. Pada titik inilah pers kembali pada khittah-nya  sebagai anjing penjaga (watch dog).

Sebaliknya, pemerintah mulai menempatkan pers dalam kerangka kepentingan politiknya sendiri. Pers telah menjadi orang lain bagi pemerintah, bukan kawan lagi. Pemerintah tidak pernah sepenuhnya mempunyai niat baik untuk membiarkan iklim kebebasan pers tumbuh secara alami. Sebab iklim kebebasan pers itu hanya akan menyebabkan para perjabat pemerintah tidak pernah tidur nyenyak karena selalu dibombardir oleh tuduhan-tuduhan korupsi, kolusi, penyalahgunaan jabatan dan lain-lain.

Inilah saatnya melakukan power enforcement terhadap pers. Pemerintah menggunakan aparaturnya (Deppen/Kominfo, TNI, Polisi, Pengadilan dll) untuk mendeligitimasi pers, dengan tuduhan-tuduhan tidak nasionalis, anti stabilitas, anti pembangunan, tidak profesional dan melakukan pencemaran nama baik. Jika praktek delegitimasi belum cukup, diambil langkah-langkah yang lebih mematikan : breidel atau pemenjaraan. Bahkan dalam kondisi yang ekstrem, jika perlu dilakukan pembunuhan terencana terhadap wartawan, seperti pada kasus Udin.

Kerangka berpikir ini sangat penting untuk mensikapi setiap momentum pergantian kekuasaan, siapapun figur yang akan menjadi presiden. Apa yang terjadi  dalam proses pemilu 2004 semakin memperkuat kesimpulan di atas. Kita bisa melihat, tidak ada capres/cawapres pun yang serius menempatkan kebebasan pers sebagai prioritas dalam platform yang mereka ajukan.  Para capres/cawapres memang berkunjung ke media cetak dan elektronik, namun lebih karena mereka butuh dukungan media menghadapi persaingan memperebutkan kursi RI 1. Dan ketika dua capres/cawapres maju ke pilpres putaran 2, sebuah bencana terjadi : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 1 tahun penjara untuk Pemimpin Redaksi majalah Tempo, Bambang Hary Murti (BHM) berkaitan dengan sengketa berita berjudul “Ada Tommy di Tenabang”. Satu kemunduran serius bagi proses demokratisasi di negeri ini. Layakkah hukuman penjara dijatuhkan kepada seseorang karena tugas-tugas jurnalistik? Uniknya, publik tak melihat solidaritas ditunjukkan 2 kandidat presiden yang sedang bertarung.

Di sini, terlalu riskan untuk menggantungkan masa depan kebebasan pers (juga kebebasan berekspresi) di negeri hanya kepada niat baik pemerintah. Setiap pemerintahan mempunyai agendanya sendiri yang bisa jadi justru kontraproduktif bagi iklim kebebasan itu. Pada akhirnya, masa depan kebebasan pers itu tergantung pada  “rasa memiliki” masyarakat sendiri. Untuk menjaga iklim kebebasan pers, yang dibutuhkan adalah masyarakat yang mampu  menempatkan pers sebagai bagian yang integral dari kehidupannya sebagai warga negara dan sebagai individu yang senantiasa dihadapkan pada kebutuhan arus informasi. Ketika pers telah menjadi bagian integral dari hidup masyarakat, maka segala bentuk ancaman terhadap iklim kebebasan pers akan dilihat sebagai ancaman bagi kehidupan bersama. Ancaman-ancaman itu akan direspon secara bersama-sama dengan tindakan-tindakan yang riil.

“Rsa memiliki” itu akan mendorong unsur masyarakat untuk bernegosiasi dengan pemerintah guna menentukan apa yang harus dilakukan untuk memelihara iklim kebebasan pers. Unsur masyarakat tidak akan berdiam diri menunggu pemerintah menentukan sendiri agenda-agenda di bidang pers. Namun akan secara pro-aktif merumuskan agenda tersebut dan menegosiasikannya kepada pemerintah. Dengan kata lain, unsur masyarakat membantu pemerintah untuk merumuskan agenda-agenda yang dibutuhkan untuk menjaga iklim kebebasan pers ke depan.

Menurut saya, ada empat masalah besar bagi kehidupan pers di Indonesia saat ini : (1) problem regulasi; (2) problem persepsi; (3) problem kelembagaan; (4) problem profesionalisme. Berikut ini dibahas masalah tersebut satu per satu, berikut rekomendasi-rekomendasi bagi pemerintah yang baru untuk memecahkannya.

 

Problem Regulasi : Ketidakmandirian UU Pers No. 40 Tahun 1999

Vonis terhadap pemimpin redaksi majalah Tempo, Bambang Hary Murti menunjukkan bahwa Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi para jurnalis dalam menjalankan profesinya. Kasus pemidanaan terhadap wartawan atau institusi penerbitan pers  bukan sekali ini saja terjadi. Mengapa itu bisa terjadi? Karena UU Pers bukan satu-satunya produk hukum yang menentukan hitam-putihnya kehidupan pers di Indonesia hingga saat ini. Reformasi yang telah berlangsung sekian lama ternyata belum menyentuh sejumlah produk hukum yang menghambat kinerja pers dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Insan media masih dihantui ancaman penjara atau denda ketika menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya. Pers notabene tak berhasil mengungkapkan kasus KKN dan pelanggaran HAM Orde Baru karena terbentur produk-produk hukum yang mengatur klasifikasi kerahasiaan informasi berikut sanksi-sanksi berat bagi pelanggarnya.[2]

Dalam KUHP misalnya, setidaknya ada 20 pasal yang mengatur ketentuan hukum tentang rahasia jabatan, rahasia pertahanan negara, rahasia dagang, dan sebagainya. Dalam undang-undang ini, secara general dan elastis diatur informasi-informasi yang dianggap rahasia dan dilarang disebarluaskan, termasuk hukuman-hukuman yang berat bagi pelanggarnya. Ketentuan serupa juga terdapat dalam UU Perbankan, UU tentang Rahasia Dagang, UU Kearsipan, dan UU Peradilan Umum.

Pada titik inilah UU Pers kehilangan efektivitasnya dalam melindungi kinerja jurnalis. Para pejabat publik yang terlibat KKN atau pelanggaran HAM, sengaja atau tidak telah menggunakan sejumlah undang-undang itu sebagai tameng untuk melindungi diri dari jerat hukum dan investigasi pers. Akibatnya, UU Pers menjadi tidak efektif untuk memaksa pejabat atau lembaga publik memberi informasi berkait kasus tertentu. Sebagai contoh, UU Pers tidak dapat memaksa KPU memberikan data kekayaan anggota DPR sebelum mereka menjabat, atau memaksa para pejabat dan pebisnis yang terlibat kolusi pada kasus tertentu untuk lebih membuka diri. UU Pers juga tidak cukup kuat memaksa pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Buloggate II untuk memberikan informasi yang dibutuhkan guna mengungkap kebenaran kasus ini.

Berbagai undang-undang yang mengatur kerahasiaan informasi itu sangat berpotensi untuk menyeret jurnalis masuk bui. Sebab, penegak hukumlah  yang akhirnya menentukan dengan undang-undang manakah seorang jurnalis diadili. Mereka jugalah yang memegang monopoli definisi rahasia negara, rahasia militer, rahasia jabatan, dan semacamnya. Monopoli yang dimungkinkan karena klausul-klausul tentang kerahasiaan informasi adalah pasal karet yang dapat diinterpretasikan sesuai kepentingan penguasa.

 

1. Menjadikan UU Pers Sebagai Lex Spesialis

Pada titik inilah, pemerintahan yang baru mempunyai beban untuk memperkuat posisi UU Pers sebagai lex spesialis dalam perkara-perkara di bidang pers. Individu/institusi pers yang melakukan kesalahan tetap layak untuk dihukum. Namun hukuman apa yang paling tepat buat mereka? KUHP jelas tidak memadahi dalam hal ini. Dalam kasus-kasus pencemaran nama baik, KUHP sebagai ketentuan hukum yang bersifat umum (lex generali) menyamaratakan profesi jurnalis dengan pelaku kriminal pada umumnya. Dalam hal ini berlaku asas : Lex spesialis derogat legi lex generali : ketentuan hukum khusus mengesampingkan ketentuan hukum umum.

Perlu ditegaskan bahwa seorang jurnalis dalam menjalankan tugasnya  bukan hanya bertindak atas nama dirinya sendiri, namun juga atas nama kemaslahatan umum, untuk melayani hak-hak publik atas informasi. Praktek-praktek jurnalistik bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak : hak-hak setiap warga negara untuk mengontrol jalannya pemerintahan dengan pertama-tama mendapatkan informasi memadahi tentang pemerintah. Tanpa pers yang bebas, sulit membayangkan kelompok-kelompok marginal : buruh, petani, kaum miskin kota, kelompok perempuan dan lain-lain dapat memperjuangkan nasibnya dan mempengaruhi proses-proses pengambilan kebijakan publik. Tanpa pers yang bebas, pemerintah juga tidak akan tahu apa yang terjadi pada masyarakat hari ke hari. Kebebasan pers dengan demikian terlalu besar untuk dikorbankan hanya demi memenuhi rasa keadilan orang per orang.

Vonis penjara terhadap BHM mungkin akan memenuhi rasa keadilan pihak penggugat. Namun bagaimana rasa keadilan masyarakat  yang merasa berhak untuk mendapatkan informasi-informasi memadahi tentang kasus korupsi, nepotisme, kolusi dan lain-lain? Satu kebutuhan yang sejauh ini terbukti hanya bisa dilayani media-media yang kritis dan non-partisan. Hukum semestinya dapat melayani rasa keadilan semua pihak.

Lembaga peradilan dihadapkan pada masalah yang serius di sini. Bagaimana memenuhi rasa keadilan pihak-pihak yang merasa terugikan oleh pemberitaan pers, tanpa mengorbankan kepentingan umum di balik praktek-praktek media. Persoalan yang sangat spesifik ini semestinya diselesaikan dengan produk hukum yang spesifik pula.  Produk hukum itu semestinya adalah UU Pers. Kecuali jika seorang jurnalis melakukan kesalahan di luar kerja-kerja jurnalistiknya, dia harus diadili dengan undang-undang yang lain.

Ada beberapa cara untuk mempertegas kedudukan UU Pers sebagai lex spesialis. Pertama dengan amandemen UU Pers untuk mempertegas dan memperjelas penyelesaian sengketa pemberitaan serta posisi dan peran Dewan Pers. Namun opsi ini tetap mengandung kelemahan karena hierarkhi hukum kita yang tidak jelas dalam mengatur hubungan antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain. Kedua, melalui amandemen konstitusi, dengan memasukkan klausul seperti yang ada pada Amandemen Pertama Konstitusi negeri Paman Sam : “Kongres tidak boleh membuat undang-undang…yang membatasi kebebasan berbicara, atau pers”. Ini pilihan paling ideal karena konstitusi menduduki posisi tertinggi dalam sistem hukum kita : tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan dengan konstitusi. Namun opsi ini membutuhkan waktu lebih lama dan perjuangan yang lebih berat. namun membutuhkan waktu dan perjaungan yang panjang. Cara kedua, dengan amandemen UU Pers dan undang-undang lain yang menghambat kinerja pers.

 

2. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Tentang Penyelesaian Sengketa di Bidang Pers

 

Langkah yang lebih praktis adalah pemerintah mendesak Mahkamah Agung untuk menyusun Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang menginstruksikan kepada jajaan di bawahnya untuk menggunakan UU Pers dalam mengadili perkara-perkara pers. Langkah ini lebih mendesak untuk dilakukan sehingga Bambang Hary Murti akan menjadi korban kriminalisasi pers yang terakhir. Para penegak hukum harus memperhatikan benar tuntutan berbagai pihak untuk mengakhiri penggunaan KUHP sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa-sengketa pemberitaan. Karena KUHP sekali lagi cenderung menyamaratakan profesi jurnalis dengan profesi-profesi yang lain, dan menafikan adanya kepentingan umum yang lebih besar dibalik praktek-praktek pemberitaan media. Ketua Mahkamah Agung, Profesor Bagir Manan telah memulainya dengan langkah yang sangat simpatik, ketika beberapa saat yang lalu menyerukan agar para hakim tidak memasung kebebasan pers. Pemasungan terhadap kebebasan pers sejauh ini hampir selalu terjadi dengan menggunakan pasal-pasal pencemaran nama baik dalam KUHP. Namun bagaimana agar seruan itu tidak sekedar menjadi “angin surga”? Seruan tersebut harus segera diikuti  dengan langkah-langkah konkrit yang mengikat semua jajaran-jajaran di bawahnya. Mahkamah Agung harus memperhatikan benar tuntutan berbagai pihak agar segera mengeluarkan Perma tentang penyelesaian sengketa di bidang pers.

3. Jangan Melahirkan  Regulasi yang Anti Kebebasan Pers !

Langkah yang juga perlu ditempuh pemerintah adalah menghindari lahirnya ketentuan hukum yang bertentangan dengan semangat kebebasan pers. Ancaman terhadap kebebasan pers bisa datang dari mana saja. Bukan hanya datang dari aksi-aksi massa yang membabi-buta, atau dari lemahnya kualitas SDM dan profesionalisme pers itu sendiri. Ancaman bagi masa depan kebebasan pers juga datang dari sejumlah perundang-undangan yang ternyata memuat ketentuan yang membatasi ruang-gerak pers untuk mencari dan menyajikan informasi. Pengalaman Orde Baru menunjukkan kekerasan negara terhadap pers dan masyarakat sipil pada umumnya dimulai dengan memunculkan produk perundang-undangan yang melegitimasi kekerasan tersebut. 

Di Amerika Serikat, meskipun kebebasan pers telah dilindungi oleh konstitusi, namun pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pers dalam sejarahnya datang dari regulasi yang lebih rendah, misalnya saja  Sedition Act, Espionage Act. Persoalannya kemudian, regulasi itu ternyata tidak semata-mata untuk melindungi kepentingan yang lebih besar dari kebebasan pers, tetapi untuk menutup-nutupi skandal pemerintah atau pejabat tertentu. Maka dari itu, dalam berbagai pengadilan kasus pers, penggunaan kedua produk hukum itu dikesampingkan.

Awal tahun 2002, DPR-RI menerima draf RUU Kerahasiaan Negara yang telah disiapkan Dephankam sejak tahun 1996. RUU ini memuat klausul-klausul tentang berbagai informasi pemerintahan yang dianggap rahasia negara. Namun, klausul-klausul itu terlalu general. Tidak ada batasan yang jelas dan rinci tentang apa itu rahasia negara dan sejauhmana batasannya. Perkara-perkara apa saja yang boleh diketahui oleh publik, perkara mana saja yang boleh disembunyikan pemerintah atas nama kepentingan negara? Lebih membahayakan lagi, wewenang untuk menentukan suatu informasi sebagai rahasia negara diserahkan kepada para pimpinan lembaga pemerintahan. Dapat dibayangkan, betapa repotnya jika setiap lembaga pemerintah berhak merahasiakan informasi-informasi yang dimilikinya. Bisa-bisa, kita akan kembali ke masa lalu di mana birokrasi yang berlapis-lapis sengaja diciptakan untuk membentengi lembaga atau pejabat pemerintah dari usaha-usaha investigasi pers.

Untuk melindungi kepentingan nasional, UU Kerahasiaan Negara boleh jadi memang diperlukan, sebagaimana kita juga membutuhkan UU Intelijen atau UU Anti Terorisme. Namun harus dipastikan regulasi itu tidak mengorbankan kepentingan yang juga penting : hak-hak publik atas informasi dan kebebasan pers. Jika UU Kerahasiaan Negara itu hanya untuk memenuhi kepentingan beberapa pihak saja, lebih baik pembahasannya ditunda. Proses politik terhadap RUU Kerahasiaan Negara, jika pun harus dilanjutkan, harus dilakukan secara transparan dan melibatkan publik luas. Bukan proses politik yang tertutup dan elitis seperti yang sering terjadi. 

RUU Kerahasiaan Negara hanya salah-satu contoh dari regulasi yang berpotensi menghambat “iklim kebebasan dan transparansi.” Sangat mungkin regulasi semacam itu akan diajukan berbagai pihak ke DPR. Kita sesungguhnya telah kecolongan ketika DPR RI 1999-2004 terlanjur mengesahkan undang-undang yang berpotensi menghambat praktek kebebasan pers seperti UU Rahasia Dagang dan UU Anti Terorisme. Kedua undang-undang ini lahir melalui proses yang elitis, tertutup dan tidak partisipatoris.

 4. Pengesahan RUU Kebebasan Informasi

Di samping kebebasan pers, sesungguhnya ada yang tak kalah penting dalam konteks demokratisasi, yakni konsep kebebasan informasi, atau hak-hak publik atas informasi.  Prinsip kebebasan informasi mempunyai paralelisme dengan prinsip open government, dimana  diandaikan bahwa seluruh kegiatan pemerintah harus dapat dipantau oleh masyarakat. Informasi yang dikuasai atau dimiliki pemerintah atau institusi-institusi publik  dapat diakses oleh masyarakat dan pengambilan keputusan (sepanjang menyangkut hajat hidup orang banyak) bersifat terbuka bagi masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Publik mempunyai hak untuk mendapatkan akses memadahi untuk mengetahui segala proses dalam pemerintahan. Dengan kata lain, masyarakat dalam konsep open government memiliki  (1) hak untuk memantau perilaku pejabat publik dalam menjalankan peran publiknya (right to observe); (2) hak untuk memperoleh informasi (right to information); (3) hak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembentukan  kebijakan publik (right to participate); (4) hak untuk dilindungi sebagai saksi, informan, dan pelapor dalam mengungkap fakta dan kebenaran, (5) hak untuk berekspresi (freedom of expression) yang salah satunya terwujud dalam kebebasan pers, dan; (6) hak untuk mengajukan keberatan terhadap penolakan atau tidak dijaminnya hak-hak 1,2, 3, 4, dan 5.”

Kebebasan Informasi hendak memebrikan garansi atas  proses check and balance antara public dan penyelenggara pemerintahan di semua lini. Begitu pentingnya kebebasan informasi, maka dikatakan bahwa, “Informasi adalah oksigen demokrasi. Tanpa jaminan hak-hak publik atas informasi, yang ada hanyalah demokrasi yang mati.” (Article19, 2001).

Jaminan akan kebebasan informasi itu sesungguhnya sudah mendapatkan pengakuan hukum dalam Pasal 28 F Amandemen Kedua UUD 1945, serta  pasal 20 dan 21 Ketetapan (TAP) MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, kita juga mempunyai 17 undang-undang sektoral yang menegaskan pentingnya hak publik atas informasi.  Namun harus diakui bahwa klausul-klausul tentang hak atas informasi dalam undang-undang di atas masih bersifat umum dan  sebatas mengakui hak masyarakat. Undang-undang tersebut tidak berbicara tentang kewajiban lembaga publik. Lebih jauh lagi, undang-undang tersebut tidak mengatur mekanisme yang baku dan jelas tentang informasi apa saja yang dapat diperoleh masyarakat, bagaimana prosedur untuk memperolehnya, lembaga mana yang dapat dimintai informasi, dan sanksi-sanksi apa yang bisa dijatuhkan kepada lembaga yang tidak memberikan informasi. Akibatnya,  undang-undang itu tidak mempunyai kekuatan memaksa terhadap pejabat publik yang tidak melayani permintaan informasi dari masyarakat.

Di sinilah kita membutuhkan hadirnya UU Kebebasan Informasi. Sebab hak public atas informasi bukan hanya membutuhkan pengakuan hukum, namun juga mekanisme akses informasi yang jelas dan rinci, hingga penentuan sanksi-sanksi bagi para pelanggarnya.  Menariknya, UU Kebebasan Informasi tidak mengingkari adanya beberapa jenis informasi yang harus dikecualikan dalam klasifikasi “informasi rahasia”. Misalnya saja informasi yang jika dibuka kepada publik dapat membahayakan kepentingan pertahanan nasional, keselamatan bangsa atau kekayaan intelektual. Informasi-informasi ini yang mungkin selanjutnya akan diatur dalam UU Rahasia Negara atau UU Rahasia Dagang. Namun, pengklasifikasian kerahasiaan sebuah informasi harus bersifat jelas, ketat, terbatas dan mengacu pada kepentingan publik yang lebih besar.  

Pembentukan UU Kebebasan Informasi  sudah diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas).  Oleh karena itu, tidak ada alasan lagi bagi pemerintahan yang baru, baik lembaga legislatif dan eksekutif  untuk menunda-nunda pengesahan UU Kebebasan Informasi. Apalagi, RUU Kebebasan Informasi sudah lama menjadi pembahasan DPR, bahkan terakhir prosesnya sudah sampai di tingkat Panitia Khusus DPR-RI.

Prinsip kedelapan kebebasan informasi versi Artikel 19 menyatakan, “Keterbukaan informasi memerlukan preseden.” Berdasarkan prinsip ini, undang-undang sektoral di atas harus dijabarkan atau diubah sejauh mungkin sehingga sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam UU KEBEBASAN INFORMASI. Dengan kata lain, UU KEBEBASAN INFORMASI menduduki hierarkhi yang lebih tinggi dari undang-undang sektoral yang sama-sama mengatur hak/kewajiban masyarakat atau negara atas informasi pemerintahan. Berdasarkan prinsip undang-undang payung di atas, UU Rahasia Dagang, UU Rahasia Negara dan lain-lain harus dijabarkan atau diubah selaras dengan semangat UU Kebebasan Informasi.

Pada titik inilah UU Kebebasan Informasi sangat urgens bagi pers. UU Kebebasan Informasi merupakan solusi bagi kendala-kendala yang dihadapi pers berkaitan dengan kultur birokrasi yang tertutup dan perundang-undangan yang mengambat akses informasi. Kendala yang niscaya dihadapi pers ketika berusaha mengungkapkan kasus-kasus korupsi atau pelanggaran HAM. Ditemukan urgensi UU KEBEBASAN INFORMASI sebagai produk hukum yang bersifat memayungi dan mengatasi undang-undang lain yang juga mengatur ranah informasi publik. UU KEBEBASAN INFORMASI adalah perangkat koordinasi dan harmonisasi di antara berbagai undang-undang yang terkait dengan hak masyarakat dalam memperoleh informasi pemerintahan, baik yang bersifat membatasi akses informasi, maupun yang bersifat membuka akses informasi.

Pada titik inilah ditemukan koeksistensi –dan bukannya kerancuan- antara UU KEBEBASAN INFORMASI dan UU Pers. Represi terhadap pers tidak selalu mengambil bentuk yang  telanjang dan langsung. Represi bisa juga dilakukan dengan menggunakan kekuatan perundang-undangan, misalnya saja sejumlah undang-undang sektoral yang mengatur kerahasiaan informasi. UU KEBEBASAN INFORMASI memberi landasan hukum yang kuat bagi pers untuk mengatasi  undang-undang sektoral itu, yang niscaya akan digunakan untuk melindungi diri oleh mereka yang terlibat kasus-kasus besar, seperti korupsi atau pelanggaran HAM.

 

5. Independensi UU Penyiaran No 32 Tahun 2002

 

Dalam hal ini, UU Penyiaran No 32 Tahun 2002 masih jauh dari memadahi.  Di satu sisi UU Penyiaran berusaha menyerahkan urusan penyiaran kepada publik, dengan melembagakan komisi penyiaran independen. Namun pada sisi lain  masih membuka peluang bagi intervensi pemerintah dalam pengelolaan frekuensi dan izin penyiaran. Di satu sisi UU Penyiaran ingin melindungi publik dari pengaruh-pengaruh negatif media penyiaran, namun tidak dirumuskan secara tuntas sejauhmana pembatasan-pembatasan perlu dan rasional untuk dilakukan. 

Di satu sisi ada semangat untuk mengatur dunia penyiaran dengan regulasi yang otonom dan terintegrasi. Namun disisi lain tumpang-tindih dengan produk-produk hukum lain masih belum terselesaikan. UU Otonomi Daerah masih memberi wewenang kepada pemimpin daerah untuk memberikan izin penyiaran bagi tv dan radio lokal. UU Perseroan Terbatas masih memungkinkan terjadinya praktek jual-beli frekuensi radio masih terjadi dengan kedok alih-kepemilikan saham perusahaan penyiaran. Bagaimana pula dengan Menteri Negara BUMN yang bersikeras memproyeksikan TVRI dan RRI sebagai perseroan terbatas dengan rujukan PP No 9/2002? Sementara UU Penyiaran memutuskan TVRI/RRI sebagai lembaga penyiaran publik.

Sebagai hasil kompromi antara pemerintah, DPR dan unsur masyarakat, UU Penyiaran adalah senyawa yang unik. Perpaduan antara konsep media  otoritarian dan konsep media yang bertanggung-jawab sosial, sehingga sangat problematis dalam implementasinya. Dengan kata lain, hingga saat ini belum jelas benar seperti apa cetak-biru sistem penyiaran Indonesia ke depan. 

 

II. Problem Persepsi

Problem mendasar yang dihadapi pers Indonesia dalam hubungannya dengan pemerintah bukan hanya problem di tingkat sistem, namun juga problem kultural. Jaman memang sudah berubah. Kondisi politik sudah jauh lebih terbuka. Namun apakah telah terjadi transformasi kultural yang membuat orang-orang pemerintah lebih apresiatif terhadap  hak-hak publik atas informasi, perbedaan pendapat dan fungsi kritik? Apakah telah lahir cara-pandang baru  yang lebih kondusif bagi terciptanya ruang publik yang otonom dan  terbebas dari intervensi negara, serta  akomodatif terhadap fungsi-fungsi pers dalam interaksinya dengan pemerintah dan masyarakat?

Penggunaan wacana nasionalisme dalam mensikapi kinerja pers dalam menyoroti status darurat militer di Aceh, dapat menjawab pertanyaan tersebut. Ketika perang sedang berkecamuk di Serambi Mekah, pemerintah mendesak pers untuk bekerjasama dengan TNI dalam meliput konflik Aceh. Pers diharapkan turut membantu Pemerintah untuk “menyelesaikan permasalahan Aceh” sesegera mungkin. Membantu di sini berarti tidak mempermasalahkan lagi operasi militer di Aceh, karena opsi ini sudah menjadi keputusan politik pemerintahan yang sah.   Pers juga dihimbau untuk memberitakan konflik di Aceh dengan semangat nasionalisme.

Benarkah pers harus bekerja-sama dengan militer dalam kasus Aceh? Benarkah pers harus mendukung keputusan-keputusan pemerintah, termasuk keputusan untuk perang? Benarkah pers bertanggung-jawab terhadap nasionalisme? Pertanyaan penting yang harus dijawab terlebih dahulu dalam hal ini adalah  kehidupan pers macam apakah yang kita kehendaki ke depan. Apakah pers dengan paradigma developmentalis-otoritarian seperti halnya pers Orde Baru? Ataukah pers yang benar-benar lain dan baru, pers yang bercorak profesional dan egaliter terhadap kekuasaan?

Orde Baru adalah periode panjang sejarah dimana pers disubordinasikan kepada kepentingan-kepentingan penguasa. Dengan logika developmentalis, pers dipaksa menjadi perangkat politik untuk mensukseskan program pembangunan dan kebijakan-kebijakan penguasa. Rejim Orde Baru terus-menerus mengintrodusir slogan-slogan seperti “pers Pancasila”, “pers pembangunan”, “pers sebagai pemersatu bangsa”, “pers yang bebas dan bertanggung jawab” sebagai mekanisme untuk membatasi ruang-gerak pers.

Momentum reformasi 1998 kemudian disepakati sebagai titik tolak untuk melakukan “amputasi sejarah”, meninggalkan yang lama dan memulai yang baru. Dalam kehidupan pers, ini berarti menanggalkan sistem pers developmentalis-otoritarian dengan segala dampak buruknya, serta memproyeksikan diri menjadi pers yang benar-benar bebas dan profesional. Jati-diri pers profesional kurang-lebih adalah tidak berpihak kepada siapapun kecuali kepada kebenaran, tidak menjadi alat siapapun kecuali menjadi alat bagi publik untuk mengontrol kekuasaan (ekonomi dan politik). Pers profesional senantiasa menjaga jarak kepada siapapun dan berusaha mengembangkan prinsip-prinsip imparsialitas. Pers profesional senantiasa kritis terhadap keadaan dan peka terhadap segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Jika hal-hal ini bisa disepakati, tentu saja harapan-harapan di atas menjadi kurang relevans. Pada kasus Aceh, jelas sekali bahwa peranan pers adalah mengontrol penyelenggaraan kekuasaan –termasuk kekuasaan militer, dan melaporkan setiap penyalahgunaan wewenang dan kebohongan terhadap publik yang terjadi. Sudah menjadi tugas pers untuk mempertanyakan relevansi perang itu, mengingatkan akan dampak-dampaknya, dan menyoroti setiap kekerasan baik yang dilakukan TNI maupun GAM.

Dengan kata lain, bukan porsi media untuk mendukung keputusan politik  pemerintah dalam kasus Aceh, betapapun telah dilibatkan asumsi-asumsi tentang nasionalisme. Sulit membayangkan misalnya, bagaimana pers harus kritis terhadap militer jika  kedua belah pihak saling bekerja-sama di tengah-tengah bara perang di Aceh.  Dengan demikian, persoalannya bukan terletak pada pers itu sendiri, namun pada ekspetasi dan preferensi tentang pers yang ternyata belum berubah.

 Jaman sudah bergerak maju. Kondisi politik sudah jauh berubah. Ekspektasi dan preferensi pemerintah, termasuk lembaga legislatif dan yudikatif terhadap kebebasan pers belum sepenuhnya berubah. Masih banyak di antara mereka yang memandang pers dengan paradigma lama : pers sebagai alat pemerintah. Masih berkembang ilusi tentang pers sebagai “mitra” pemerintah, perekat kesatuan bangsa, pengabdi kepada nasionalisme dan seterusnya.

Cara pandang yang konservatif terhadap fungsi dan kedudukan pers ini menimbulkan dampak yang serius. Karena dari sanalah muncul dorongan-dorongan untuk mengembalikan fungsi pemerintah sebagai pemegang control atas kehidupan pers. Maka muncullah ide untuk merevisi UU Pers, dengan kembali memasukkan pasal-pasal delik pers atau mengembalikan legitimasi pemerintah sebagai “Pembina” pers.

Kamis 6 Desember 2001, dalam Rapat Kerja antara Menteri Negara Informasi dan Komunikasi Syamsul Muarif dengan anggota Komisi I DPR muncul ide untuk melakukan revisi UU Pokok Pers No. 40 Tahun 1999. Ide ini bermula dari anggapan yang sangat kuat di kalangan anggota dewan, bahwa UU Pers telah gagal mengantisipasi ekses-ekses negatif dari kebebasan pers.

Dalam rapat itu, berkembang wacana yang menyatakan bahwa keberadaan UU Pers belakangan justru menyeret kalangan media untuk melakukan pelanggaran pornografi, penyebaran berita bohong dan provokatif, character assassination serta memperkuat fenomena wartawan gadungan alias wartawan bodreks. Syamsul Muarif menerima ide revisi UU Pers itu, bahkan mengatakan kementeriannya kini telah merangkum 37 aturan yang terkait dengan delik pers yang diharapkan dapat dimasukkan dalam revisi UU Pers.

Penegak hukum menggunakan KUHP untuk mengadili kasus-kasus pers. 

 

(5) Kampanye media literacy untuk kalangan pemerintah

 

Dalam konteks ini, yang sangat dibutuhkan adalah program kampanye media literacy di kalangan pemerintah sendiri. Pemerintah harus mengubah persepsi jajarannya sendiri tentang hubungan antara pers, pemerintah dan masyarakat. Kampanye itu bukan hanya dibutuhkan untuk kalangan birokrasi pemerintah, namun juga kalangan lembaga legislative dan yudikatif. DPR harus berhati-hati dalam mengegolakn ide revisi UU Pers atau membuat peraturan yang berentuhan langsung dengan fungsi pers.

Kalangan peradilan juga harus disadarkan bahwa menggunakan KUHP untuk menyelesaikan sengketa media adalah [ilihan yang salah. UU pers yang harus digunakan.

Pers adalah alat publik untuk mengukur dan menuntut akuntabilitas para pejabat publik dan orang-orang disekitarnya. Pada titik inilah praktek-praktek media sebenarnya bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak : hak-hak setiap warga negara untuk mengontrol jalannya pemerintahan dengan pertama-tama mendapatkan informasi memadahi tentang pemerintah. Tanpa pers yang bebas, sulit membayangkan kelompok-kelompok marginal : buruh, petani, kaum miskin kota, kelompok perempuan dan lain-lain dapat memperjuangkan nasibnya dan mempengaruhi proses-proses pengambilan kebijakan publik. Kebebasan pers dengan demikian terlalu besar untuk dikorbankan hanya demi memenuhi rasa keadilan satu-dua orang.

 

III. Problem Kelembagaan

 

Jika reformasi telah disepakati sebagai konsensus nasional, maka yang harus dilakukan  di bidang pers adalah mengembalikan urusan publik kepada publik. Praktek kebebasan pers adalah urusan publik maka campur-tangan pemerintah sebagai yang lazim terjadi di masalalu harus diminimalisir, meskipun tidak sepenuhnya dihapus. Dalam konteks inilah kita kemudian mengenal istilah independent state body, lembaga negara non pemerintah yang bertanggung jawab kepada DPR dan dibentuk berdasarkan undang-undang untuk membantu (mengambil) peran pemerintah dalam mengatur urusan-urusan publik. Di bidang pers dan penyiaran, lembaga tersebut adalah Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia. Pemerintah mempunyai tanggung-jawab untuk memberdayakan kedua lembaga tersebut karena di samping dibentuk berdasarkan undang-undang, kedua lembaga ini tergantung pada pemerintah dari segi pendanaan.

 

1. Memberdayakan Dewan Pers  

 

Kompleksitas permasalahan dunia pers tidak otomatis berkurang meskipun kondisi politik semakin kondusif, sejak pergantian kekuasaan Mei 1998. Persoalan breidel, sensor dan tekanan-tekanan oleh negara nyaris tak muncul lagi. Rejim yang otoriter dan menindas tak lagi menghantui  insan-insan pers. 

Akan tetapi, kondisi baru menghasilkan sejumlah persoalan baru pula. Dari aksi-aksi massa terhadap media tertentu, kekerasan terhadap wartawan di wilayah konflik, munculnya tuduhan media melakukan provokasi,  character assasination, hingga merebaknya unsur-unsur pornografi media. Meminjam istilah anggora DPR RI, Aisyah Amini, “Pers kita sudah kebablasan”.

Pada titik ini, mau tak mau kita mesti menyebut peran Dewan Pers. Ketika negara tak lagi turut campur-tangan terhadap kehidupan pers, institusi inilah yang  mempunyai peran strategis sebagai “penjaga” moral dan etika praktek jurnalistik. 

Berbagai pihak pun berharap Dewan Pers mampu menyelesaikan kasus-kasus berkaitan dengan kinerja pers. Tak heran, setiap saat mengalir surat protes atau surat aduan ke Gedung Dewan Pers, Jalan Kebun Sirih 32-34 Jakarta. “Kami tak tahu berapa persisnya jumlah pengaduan yang diterima Dewan Pers setiap bulan. Yang jelas, kadang-kadang kami sampai kewalahan menanggapi surat-surat itu,” kata Atmakusumah Astraatmadja, Ketua Dewan Pers.

Pengaduan dari masyarakat, dan perkembangan aktual dunia pers secara umum membutuhkan respon konkrit Dewan Pers. Lembaga ini secara moral bertanggung jawab menyadarkan berbagai pihak agar tidak menggunakan cara kekerasan untuk menghadapi pers yang ‘nakal’, mengampanyekan pentingnya perlindungan atas keselamatan wartawan dalam menjalankan tugasnya, menyadarkan kalangan media agar tidak  bermain-main dengan pornografi, serta mensosialisasikan kebebasan pers secara umum. 

Sanggupkah Dewan Pers memikul beban yang berat itu? Beberapa pihak mengaku spesimis. “Saya melihat sejauh ini Dewan Pers berjalan tertatih-tatih. Sementara problematika pers berjalan begitu dinamis, Dewan Pers tetap saja diurus dengan sambil lalu. Akibatnya, publik kecewa karena mereka tak mampu memberi respon signifikans,” kata Said Budairy, kini Staf Khusus Wakil Presiden untuk Urusan Pers.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) adalah salah-satu pihak yang pernah kecewa terhadap kinerja Dewan Pers. Media Indonesia 8 Juli 2001, memuat berita berjudul  “Wakil Ketua YLKI Terima Rp. 6 Milyar Dana Untuk Sosialisasi Kenaikan Tarif Dasar Listrik.”. YLKI kemudian mengadukan berita ini ke Dewan Pers. Setelah melakukan kajian dan negosiasi, Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) No. 0011/2001 pada 18 September 2001. Dewan Pers menyatakan berita Media Indonesia itu telah memenuhi standart jurnalistik serta tidak mengandung pelanggaran kode etik yang signifikans. Namun Dewan Pers mengakui judul berita itu memang kurang sinkron dengan isinya.

Apak komentar YLKI terhadap penilaian Dewan Pers?. “Saya kira Dewan Pers kurang  konsisten dan tidak transparan. Di satu sisi mereka mengakui berita Media Indonesia tidak konsisten dan merugikan image YLKI, di sisi lain mereka bilang tidak ada pelanggaran prinsipil. Kalau memang dianggap Media Indonesia tidak melanggar kode etik, mestinya secara tegas saja diputuskan begitu. Lagi pula, proses lahirnya PPR itu tidak transparan sehingga publik tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi,” ujar Sudaryatmo, Kepala Bagian Pengkajian Hukum YLKI.

Dewan Pers sejauh ini sebenarnya telah berusaha untuk menangani sengketa-sengketa yang muncul. Namun upaya ini tidak maksimal karena terbentur oleh tidak adanya dana operasional yang memadahi. Dewan Pers tidak bisa memaksa para anggotanya lebih intensif mengurusi kerja-kerja organisasi karena memang tidak ditopang oleh staf yang cukup dan gaji yang memadahi.

Sebagai gambaran, saat ini Dewan Pers mempunyai sepuluh tenaga adminsitrasi. Delapan mantan pegawai Departemen Penerangan yang berstatus pegawai negeri, dua  orang staf yang dibayar honorer.  Di luar mereka, praktis hanya ketua, wakil ketua dan direktur eksekutif yang aktif mengurusi Dewan Pers. Ini pun tidak dengan keaktifan yang tinggi. Dewan Pers tak punya dana untuk memberi kompensasi yang lebih, kecuali uang transport yang jumlahnya tak besar. Dengan demikian sulit mengharapkan mereka kerja  full time untuk Dewan Pers.

Dewan Pers memang mendapat sumbangan dana dari beberapa media. Namun ini bukan sumbangan rutin, dan jumlahnya pun tak besar. Tahun 2000, Dewan Pers mendapat sumbangan dana Kompas sebesar Rp. 100 juta, Jawa Pos Rp 50 juta, Suara Merdeka Rp 25 juta dan Bali Pos Rp 1 juta. Hanya Pikiran Rakyat yang secara rutin memberikan sumbangan, besarnya Rp 1,5 juta perbulan sejak April 2000.   Lembaga seperti Aliansi Jurnalis Independen dan The Asia Foundation juga memberikan sumbangan, namun bukan dalam bentuk dana segar. “The Asia Foundation membantu penerbitan, perlengkapan kantor dan program sosialisasi. Kalau dihitung-hitung, jumlahnya besar juga,” kata Atmakusumah.

Bagaimana dengan dana dari pemerintah? Inilah problem yang dihadapi Dewan Pers saat ini. Jika mengacu pada UU Pers No. 40 Tahun 1999, pemerintah seharusnya membantu pendanaan Dewan Pers. Pasal 15 ayat 7 UU Pers No. 40 tahun 1999 hanya menyebutkan “Sumber Pembiayaan Dewan Pers dari: (a) organisasi pers; (b) perusahaan pers; (c) bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat”. Pengurus Dewan Pers juga telah beberapa mencoba mempertanyakan masalah ini kepada pemerintah.

Kemungkinan mendapatkan dana dari pemerintah itu, misalnya pernah ditanyakan  pengurus Dewan Pers yang lama kepada Direktorat Jenderal Anggaran. Namun ada kendala yang serius di sini. Direktorat Jenderal Anggaran tak bisa mengeluarkan dana itu karena memang tak ada undang-undang yang mengaturnya. Undang Undang Pers tak secara tegas menyatakan bahwa pemerintah harus mendanai Dewan Pers.

“Dirjen Anggaran bilang, harus ada Keppresnya dulu, baru dana untuk Dewan Pers bisa dianggarkan dari APBN. Alternatif lain, ya menginduk kepada lembaga terkait seperti LIN (Lembaga Informasi Nasional). Tapi LIN pun tak mungkin bisa memberi dana yang cukup,” kata Atmakusumah Astraadmadja, mantan Ketua Dewan Pers.

Sinyal positip Keppres ini sudah muncul ketika Dewan Pers audiensi dengan Presiden Megawati akhir Desember 2001. Namun hingga kepengurusan Dewan Pers yang baru terbentuk, dana dari pemerintah tetap belum mengucur. Muncul kesan, pihak pemerintah, terutama Kementrerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) sengaja memperlambat proses pengucuran dana tersebut.

Pemerintahan yang baru mempunyai tanggung-jawab untuk menyelesaikan masalah ini.  Karena sudah dimandatkan oleh undang-undang, dan sudah menjadi kebutuhan nasional, pemerintah harus segera memangkas segala hambatan untuk mengalokasikan dana untuk Dewan Pers. Baik hambatan yang muncul karena mekanisme birokrasi di tingkat presiden, sekretaris negara, Kominfo dan Dirjen Anggaran, maupun hambatan-hambatan yang bersifat psikologis-politik.

 

2. Memberdayakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

 

Problem dana juga dialami oleh KPI. UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 telah memutuskan KPI sebagai lembaga negara yang didanai dengan dana negara. Namun hingga saat ini, pemerintah belum menunjukkan ithikad baik untuk segera melaksanakan perintah undang-undang itu.  Ada kesan, pemerintah merasa dirugikan oleh UU Penyiaran itu yang telah memangkas otoritas pemerintah di bidang penyiaran dan memunculkan KPI sebagai lembaga baru yang mengambil peran-peran pemerintah. Pemerintah mencari celah-celah untuk kembali menegakkan otoritasnya sebagai pemegang kontrol tertinggi atas dunia penyiaran. Salah-satunya adalah dengan memperlemah posisi KPI.

Hal ini terlihat dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Penyiaran antara pihak pemerintah dan KPI. Pemerintah bersikeras untuk memperkuat posisinya dalam mengatur ranah penyiaran : alokasi frekuensi, perijinan, standard perilaku penyiaran, dan lain-lain. Meskipun UU Penyiaran sebenarnya telah menegaskan pengurangan peran-peran pemerintah di bidang penyiaran dan memberikan porsi lebih besar pada peren KPI sebagai representasi masyarakat.

Berbagai alasan diajukan pemerintah untuk melemahkan kedudukan KPI dalam hal ini. Dalam berbagai kesempatan, pihak Pemerintah menegaskan bahwa KPI hanya perwakilan masyarakat, KPI tak ubahnya LSM. Mereka juga menegaskan bahwa Indonesia tidak mengenal istilah independent state body. Fungsi regulator penyiaran tidak bisa diserahkan kepada KPI karena dalam hukum tata negara kita belum mengenal lembaga negara non pemerintah. Fungsi-fungsi eksekutif hanya dapat dijalankan oleh presiden, menteri dan badan publik di bawahnya. Peraturan Pemerintah (PP) hanya bisa dikeluarkan oleh Presiden.

 “Gagasan yang agak aneh. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan, masak tidak mempunyai wewenang. Ini menyimpang dari sistem hukum yang ada,” tandas Menteri Negara Informasi dan Komunikasi, Syamsul Muarif  dalam diskusi  Radio Trijaya FM di atas.

Argumentasi itu menunjukkan arogansi pemerintah yang berusaha menempatkan dirinya sebagai  representasi tunggal dari  entitas penyelenggara negara. Independent  state body jelas bukan sesuatu yang asing bagi kita karena kita juga mempunyai KPU, BPK, BPKP di sisi lain. Mereka adalah lembaga-lembaga negara non pemerintah yang mengambil sebagian otoritas pemerintah atau legislatif pada bidang spesisik tertentu. Kalangan pemerintah tampaknya belum siap menghadapi perubahan politik  yang mengharuskan mereka berbagi otoritas dengan  lembaga-lembaga negara non pemerintah itu.

Perkembangan pembahasan RPP Penyiaran dengan jelas menunjukkan, pemerintah belum menunjukkan good will untuk menyerahkan urusan-urusan penyiaran kepada publik. Jika undang-undang sudah memutuskan KPI sebagai representasi publik untuk mengatur dunia  penyiaran, sebenarnya tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk ikut campur terlalu jauh dalam regulasi bidang penyiaran. Suatu kemubaziran jika regulasi penyiaran harus merujuk pada dua lembaga yang berbeda. Namun sikap pemerintah belum berubah, tetap ingin memegang kontrol atas industri penyiaran nasional.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Penyiaran, pemerintah bertanggung-jawab untuk memberdayakan KPI, terutama sekali dengan segera mengalokasikan dana yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi tersebut. Sungguh ironis jika KPI sudah sejak akhir 2003 terbentuk, namun hingga kini mereka belum mempunyai kantor sekretariat, belum mempunyai staf dalam jumlah yang cukup dan para anggotanya belum mendapatkan gaji yang layak. Sementara ada begitu banyak masalah di bidang penyiaran yang harus segera ditangani oleh KPI.  Pemerintah yang baru harus segera menyelesaikan masalah ini, dengan memangkas segala kendala birokrasi dan kendala psikologis-politik yang muncul, baik di tingkat presiden, setneg, Kementerian Kominfo dan lain-lain.

 

3. Memperjelas Status TVRI dan RRI

 

Dua puluh empat Agustus 2004, Televisi Republik Indonesia (TVRI) akan berulang tahun ke 42. Namun ini bukan saat yang tepat untuk merayakannya  dengan perayaan yang gegap-gempita. Kita justru perlu merenung dan prihatin karena hingga sekarang belum jelas benar mau dibawa kemana masa depan stasiun televisi tertua dan terbesar di Indonesia itu, di tengah pertumbuhan stasiun televisi swasta komersial yang begitu dramatis belakangan ini.

Membaca sejarah TVRI adalah membaca institusi publik yang senantiasa rentan terhadap intervensi politik. Tarik-menarik kepentingan yang melibatkan kekuatan-kekuatan politik dominan, senantiasa membatasi ruang-gerak TVRI untuk menjadi lembaga penyiaran yang benar-benar mengabdi kepada kemaslahatan publik.   Di era Orde Lama, TVRI adalah perangkat propaganda untuk menopang nasionalisme dan demokrasi terpimpin ala Soekarno. Di era Orde Baru, TVRI adalah perangkat politik untuk memaksakan konsensus nasional tentang pembangunan, stabilitas politik dan persatuan bangsa yang menguntungkan Golongan Karya sebagai the ruling party.

 Bagaimana nasib TVRI pasca reformasi 1998? TVRI sejauh ini masih tetap teralienasi dari fungsi-fungsi ideal sebuah lembaga penyiaran milik masyarakat. Problem utama TVRI adalah belum adanya ithikad baik dari pemerintah untuk melepaskan TVRI dari beban-beban politik dan beban-beban ekonomi, yang tidak semestinya dilimpahkan kepada lembaga penyiaran milik masyarakat. 

Selain itu, sulit mengharapkan reformasi dan reposisi dalam tubuh TVRI karena  pemerintah sebagai pemegang kontrol atas institusi tersebut  menunjukkan sikap yang ambigu dan inkonsisten. Dapat dilihat misalnya, berbagai kebijakan  pemerintah berkaitan dengan status dan manajemen TVRI beberapa tahun terakhir saling tumpang-tindih dan justru menciptakan konflik-konflik baru antar berbagai lembaga dan kelompok masyarakat yang merasa berkepentingan terhadap masa depan TVRI.

Pasca pergantian kekuasaan 1998, ada upaya-upaya untuk mengubah   TVRI menjadi lebih provit oriented. Perubahan ini dianggap tak terelakkan karena TVRI tidak bisa selamanya menggantungkan diri pada subsidi pemerintah dan harus bisa bersaing dengan televisi swasta. Dalam kerangka inilah, 16 April 2003, Pemerintah meresmikan perubahan status TVRI dari perusahaan jawatan (perjan) menjadi perseroan terbatas (PT).  Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 9/2002 tentang pengalihan status TVRI dari  perusahaan jawatan menjadi Perusahaan Perseroan (perseroan terbatas).

Persoalan serius muncul kemudian, ketika UU Penyiaran No. 32 tahun 2002 (pasal 14) secara tegas menetapkan status TVRI (dan RRI) sebagai lembaga penyiaran publik. Merujuk pada klausul ini,  TVRI sebagai lembaga penyiaran publik seharusnya berstatus badan hukum milik negara (BHMN). Perubahan status menjadi perseroan terbatas dengan demikian bertentangan dengan proyeksi TVRI sebagai lembaga penyiaran publik.

Status perseroan terbatas akan menimbulkan banyak konsekuensi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip lembaga penyiaran publik. TVRI mau tak mau akan berorientasi pasar, dengan konsekuensi harus menonjolkan tayangan-tayangan yang dapat menghasilkan rating tinggi, menarik iklan sebanyak-banyaknya, serta menghasilkan akumulasi modal secepat mungkin. Ketika TVRI sepenuhnya bersandar pada pendapatan iklan, kepentingan-kepentingan yang berbasis publik dan komunitas tak akan mendapatkan prioritas memadahi. 

Pemerintah meloloskan dua kebijakan yang saling bertentangan dalam mengatur status TVRI. Dan semakin sulit dipahami bahwa pemerintah terkesan membiarkan dualisme status TVRI ini berlarut-larut. Kementerian BUMN dalam berbagai momentum tetap menegaskan tekadnya untuk memproyeksikan TVRI sebagai salah-satu BUMN andalan pemerintah. Di sisi lain, Menegkominfo tetap membayangkan masa depan TVRI dalam skema yang telah digariskan UU Penyiaran No 32/2003, sebagai televisi publik.

Ambiguitas sikap pemerintah menimbulkan kebingungan di tingkat publik. Dalam praktek sehari-hari, TVRI beroperasi layaknya lembaga penyiaran komersial. Sulit membedakan tayangan-tayangan TVRI dengan tayangan televise swasta pada umumnya. Ada iklan komersial, musik, sinetron, kuis dan acara entertainment lainnya yang menunjukkan bahwa TVRI telah menjadi lembaga penyiaran komersial. Namun di sisi lain, media massa terus memberitakan jajaran direksi TVRI mengeluhkan minimnya subsidi dari pemerintah. Sebagai lembaga penyiaran komersial, tentu menjadi kurang relevans lagi jika TVRI masih mengharapkan subsidi maksimal dari pemerintah. Kebingungan publik semakin bertambah karena di sisi lain, unsur-unsur lembaga swadaya masyarakat masih terus menuntut transformasi TVRI menjadi televisi publik sesegera mungkin.

Di samping soal dualisme status TVRI di atas, pemerintah juga tidak cukup berhati-hati dalam melakukan restrukturisasi TVRI. Pencopotan Sumitha Tobing sebagai direktur utama TVRI diiikuti dengan pengangkatan direksi dan komisaris baru April 2003. Namun restrukturisasi ini mengundang kecurigaan berbagai pihak, terutama berkaitan dengan momentum Pemilu 2004. Djoko Susilo, anggota Fraksi Reformasi DPR-RI menyesalkan sangat kentalnya nuansa politik di balik perubahan komisaris dan direksi TVRI. Sejumlah komisaris dan direksi berafiliasi ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar.

 Wakil Ketua Komisi I DPR Effendy Choirie dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB)  mempunyai pendapat lebih keras. Dalam rapat kerja dengan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Syamsul Muarif di Gedung DPR/MPR, 26 Mei 2003, (Kompas, 28/5/2003), Effendy menegaskan, Budi Harsono harus diganti atau melepaskan jabatannya demi kepentingan nasional. Rangkap jabatan antara komisaris eksekutif TVRI dan fungsionaris Partai Golkar dianggap mengingkari perasaan publik yang menginginkan TVRI lebih mandiri dan bersih dari kepentingan-kepentingan politik di masa depan.  

Kekhawatiran berbagai pihak bahwa TVRI akan diperebutkan sebagai kendaraan politik pada pemilu 2004, sesungguhnya sangat masuk akal. Bagi partai-partai politik, TVRI bagaimanapun tetap menggiurkan. Meskipun secara bisnis kalah bersaing dengan televisi swasta, TVRI mempunyai potensi politik yang sangat besar. Di sisi lain, sulit untuk mengharapkan manajamen TVRI lebih hati-hati menghadapi tawaran kerjasama dari kalangan parpol. Setelah subsidi pemerintah menurun drastis, TVRI notabene dihadapkan pada kesulitan keuangan yang sangat serius. Pendapatan iklan sangat tidak memadahi untuk menopang biaya operasional dan maintenance TVRI (pusat dan daerah). Bagi institusi media yang terancam gulung tikar, uluran tangan kalangan parpol tak pelak akan dihadapi dengan sikap yang lebih pragmatis.

Pada titik ini, sangat dibutuhkan good will pemerintah. Secara defacto, pemerintah hingga kini memegang kontrol atas TVRI. Namun ironisnya beberapa kebijakan pemerintah belakangan justru membuka peluang bagi pelibatan TVRI secara langsung maupun tidak langsung dalam pentas politik praktis. Kasus pemecatan 2 direktur TVRI, Hari Sulistyono dan Enny Hardjanto, oleh Meneg BUMN Laksamana Sukarno beberapa waktu yang lalu sangat menarik untuk disimak. Bukan hanya karena keduanya adalah profesional yang sesungguhnya sangat kredibel dan cukup berhasil membenahi perfoma bisnis TVRI. Namun juga karena mereka secara terbuka bicara kepada pers bahwa, selama ini memang muncul banyak tekanan dari unsur-unsur parpol besar untuk menjadikan TVRI sebagai kendaraan politik dalam pemilu 2004.

Pemerintah yang baru mempunyai pekerjaan rumah untuk memperjelas status TVRI sebagai lembaga penyiaran publik dalam hal ini. Tanggung-jawab serupa juga berlaku untuk RRI, yang hingga saat ini statusnya masih belum jelas benar. Transformasi dari radio pemerintah menuju radio publik dalam diri RRI tidak berlangsung dengan mulus, sebagaimana yang juga terjadi pada TVRI. Tugas kabinet Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera menghentikan dualisme pada tubuh dua lembaga penyiaran ini, dan mengarahkannya kepada sebuah institusi baru yang benar-benar mengabdi kepada kepentingan publik luas.

 

IV. Problem Profesionalisme

 

Dalam mengawal proses reformasi enam tahun terakhir, pers memang sering melakukan kesalahan pemberitaan.

Apa yang harus dilakukan pemerintah? Di bidang pengembangan SDM.

 

Industri penyiaran Indonesia berkembang pesat pasca runtuhnya rezim Orde Baru tahun 1998.  Jumlah stasiun televisi dan radio meningkat tajam  seiring dengan semakin longgarnya prosedur perijinan. Jika tahun 1998 Indonesia hanya memiliki 6 stasiun televisi, kini kita memiliki lebih dari 31 stasiun televisi nasional dan lokal. Jumlah stasiun radio juga meningkat dari 700 stasiun radio tahun 1998 menjadi lebih dari 1.000 tahun 2002.

UU  Penyiaran No 32/2002 semakin memperbesar peluang pendirian lembaga penyiaran baru. Jika dulu kita hanya mengenal lembaga penyiaran swasta dan pemerintah, regulasi baru memberi legitimasi bagi pendirian  lembaga penyiaran swasta, publik dan komunitas. Namun pertumbuhan jumlah stasiun televisi dan radio tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas perguruan tinggi (PT) untuk memasok tenaga kerja siap pakai. Terjadi ketimpangan antara demand dan suplay dalam bursa tenaga kerja di bidang media dan penyiaran. Meminjam istilah Direktur Litbang SCTV, Iskandar Siahaan, “lulusan perguruan tinggi yang lolos rekrutmen pegawai baru bukan tenaga yang siap pakai, melainkan tenaga yang siap untuk dididik, untuk di-training.” Industri televisi harus mengeluarkan dana dan waktu untuk membuat mereka menjadi tenaga kerja siap pakai. Proses inhouse training dan praktek lapangan bagi tenaga baru di SCTV misalnya, berlangsung selama 6 bulan 3 minggu.

Apa ada dengan pendidikan tinggi di bidang komunikasi dalam hal ini? Thomas Hanitzsch, seorang kandidat PhD dari Universitas Ilmenau, Jerman, pernah meneliti pendidikan jurnalisme Indonesia. Hanitzsch membandingkan kurikulum, kualifikasi tenaga pengajar, nisbah mahasiswa dan dosen, serta faktor-faktor lain, khususnya pada 5 institusi : (1) Universitas Gadjah Mada; (2) Lembaga Pers Dokter Soetomo; (3) Institut Ilmu Sosial dan Politik; (4) Multi Media Training Center (MMTC); (5) Universitas Indonesia.

Ada beberapa kesimpulan yang didapat Hanitzsch. Pertama, pendidikan
jurnalisme kita masih dihambat oleh “kurikulum nasional.” Mahasiswa menghabiskan cukup banyak waktu untuk mata kuliah Pancasila, Kewiraan, dan semacamnya. Kebanyakan institusi pendidikan komunikasi juga menekankan kurikulum mereka pada pengetahuan “umum” komunikasi, sedangkan mata kuliah praktis di bidang jurnalisme hanya sedikit diajarkan.

Hanitzsch membawa kita pada masalah yang lebih serius : ketidakjelasan paradigma pendidikan komunikasi di Indonesia. Apakah akan mencetak tenaga-tenaga trampil di bidang penyiaran ataukah menghasilkan pakar komunikasi?  Sebagian besar lembaga pendidikan komunikasi di Indonesia belum berhasil menjawab pertanyaan ini.

Mahasiswa program S I Ilmu Komunikasi biasanya kesulitan untuk merumuskan orientasinya karena dihadapkan pada kurikulum yang mengharuskan mereka mempelajari “semua hal”, dari yang paling filosofis hingga yang paling teknis. Mereka juga dihadapkan pada kendala keterbatasan literatur dan dosen pembimbing. Spesialisasi sudah dilakukan pada jenjang D 3, dimana mahasiswa diarahkan untuk spesifik mempelajari Public Relation, Advertising Broadcasting, dan lain-lain. Namun keterbatasan sarana pendukung dan tenaga pengajar berkompetens membuat lulusan D 3 Komunikasi juga belum cakap benar ketika  memasuki bursa tenaga kerja.

Kedua, lembaga pendidikan jurnalistik/komunikasi tak dilengkapi dengan teknologi yang memadai. Dari seluruh institusi pendidikan komunikasi di Indonesia, mungkin hanya MMTC Yogyakarta yang memiliki peralatan praktikum memadai untuk mahasiswa. Meskipun membutuhkan investasi tidak sedikit, pengadaan teknologi broadcasing sudah menjadi resiko PT yang berani membuka program Ilmu Komunikasi dan semacamnya. Setiap tahun, mereka berani menerima ratusan mahasiswa baru dengan “tarif masuk” cukup besar. Oleh karena itu, secara moral mereka mempunyai kewajiban untuk membangun fasilitas laboratorium dan teknologi yang dibutuhkan mahasiswa.

Ketiga, tak ada interaksi antara pendidikan jurnalisme dan industri media. Lembaga pendidikan jurnalistik mempunyai dunianya sendiri, sedangkan industri media berada pada dunia yang lain. Belakangan, sesungguhnya banyak lembaga pendidikan yang coba melibatkan para praktisi penyiaran sebagai tenaga pengajar. Namun intensitasnya belum memadahi dan terkendala oleh keterbatasan teknologi.

Keempat, semua sekolah yang diteliti Hanitzsch mempunyai kelemahan di bidang tenaga pengajar. UGM misalnya, dari 18 dosen tetap, semuanya mempunyai gelar di bidang komunikasi, namun hanya tiga orang yang punya pengalaman di bidang jurnalisme. IISIP mempunyai 10 dosen tetap, namun hanya enam dosen yang pernah punya pengalaman di bidang jurnalisme.

Yang lebih memprihatinkan sebenarnya rasio dosen dan mahasiswa. Dengan jumlah dosen tetap 18 orang, Jurusan Ilmu komunikasi FISIPOL UGM memiliki rasio dosen: mahasiswa (1: 14). Sementara untuk  Program D 3 Komunikasi memiliki dosen 26 orang dengan rasio (1:23). Namun rasio ini belum belum menunjukkan kondisi sebenarnya karena hampir seluruh dosen program S I juga dosen tetap di Program D 3. Hal yang sama terjadi di Jurusan Ilmu Komunikasi UI. Rasio dosen dan mahasiswa (1:3) tidak menggambarkan fakta sesungguhnya karena dari 45 dosen program S I rata-rata juga mengajar di program D 3, S 2, dan S 3.

Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta saat ini hanya memiliki 13 dosen tetap untuk mengasuh 900 mahasiswa. (1 : 69) Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah malang hanya memiliki 13 dosen tetap untuk mengasuh sekitar 1000 mahasiswa. (1:79). Ini fenomena umum di hampir semua institusi pendidikan Ilmu Komunikasi atau semacamnya.  Dalam konteks ini, sulit mengharapkan sistem pengajaran dan bimbingan yang efektif. Apalagi di luar tugas mengajar, para dosen juga disibukkan kegiatan yang lain : riset, konsultan atau mengajar di tempat yang lain.

Akhirnya, kita perlu mempertanyakan ithikad PT untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Bidang studi ilmu komunikasi sedang booming. Dengan tingginya penerimaan mahasiswa baru pendidikan komunikasi, dengan besarnya tarif masuk yang diterapkan, mengapa PT tidak memprioritaskan penambahan  jumlah tenaga pengajar? Mengapa PT tidak memperbaiki kelemahan di bidang teknologi penunjang (laboratorium, peralatan pratikum dll)? Daripada memikirkan sarana penunjang kebutuhan mahasiswa,  kebanyakan PT lebih tertarik untuk memperindah kampus dengan gedung-gedung megah dan fasilitas perkantoran.

 

1.      Merumuskan standard kelayakan pendidikan media dan penyiaran

 

Pada titik inilah pemerintah harus bertindak. Pada akhirnya yang dirugikan bukan hanya lembaga penyiaran. Para orang-tua sudah mengeluarkan dana besar untuk pendidikan anak-anaknya. Mereka telah menjadi konsumen yang baik dengan taat membayar SPP dan biaya-biaya lain. Namun PT tidak cukup peduli dengan problem peningkatan kualitas pendidikan. Akibatnya, ketika anak-anak mereka lulus, tetap sulit mencari pekerjaan sebagai dijanjikan oleh PT sebelum mereka masuk. Agar anak-anak dapat bersaing dalam bursa tenaga kerja, para orang tua harus mengalokasikan dana tambahan untuk pendidikan lebih lanjut, kursus, training, magang dan lain-lain.

Masalah ini sebenarnya lebih tepat untuk disikapi dari perspektif relasi antara konsumen dan produsen. Namun karena berkaitan langsung dengan perkembangan industri media dan penyiaran, dapatlah kita bahas dalam perspektif kebebasan pers ini. Toh pada akhirnya masalah kebebasan pers juga akan ditentukan oleh aspek profesionalisme, dan aspek profesionalisme pada akhirnya ditentukan oleh kualitas pendidikan.

Yang harus dilakukan pemerintah dalam hal ini adalah merumuskan standard kelayakan bagi pendidikan di bidang media dan penyiaran, menyangkup masalah kurikulum, sarana dan prasarana, rasio dosen dan mahasiswa, keterlibatan pihak industri. Pemerintah dapat membantu lemmbaga pendidikan tinggi di bidang media dan penyiaran untuk merumuskan orientasi pendidikan yang lebih jelas dan transparan, khususnya untuk mejawab problem-problem yang muncul baik pada lini industrial maupun pada lini public interest. Lembaga pendidikan tinggi di bidang media dan penyiaran harus bekerja-sama dengan industri, dalam konteks pelibatan intensif para  praktisi penyiaran sebagai tenaga pengajar, serat bentuk-bentuk kerjasama untuk menyiasati kesenjangan teknologi di lembaga-lembaga pendidikan tinggi di bidang media dan penyiaran. Lembaga pendidikan media dan penyiaran, kalangan industri dan pihak pemerintah terkait harus secara intensif mengikuti perkembangan kurikulum media dan penyiaran di negara-negara lain, khususnya yang sudah mempunyai pendidikan media dan penyiaran lebih baik. Sebelum melaksanakan hal-hal di atas, pertama-tama yang harus dilakukan adalah  penelitian secara menyeluruh untuk memetakan kondisi-kondisi lembaga pendidikan penyiaran kita, yang menyangkut aspek : kurikulum pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, ketersediaan SDM, rasio dosen dan mahasiswa, serta keterlibatan pihak-pihak industri.




[1] Dibutuhkan : Publik Yang Sadar Media ! (Jawa Pos, 3 Oktober 2004

[2] Agus Sudibyo, “Kebebasan Pers dan Belenggu Perundang-Undangan”, Kompas, Rabu, 8 Mei 2002

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: