Oleh: Agus Sudibyo | Maret 28, 2008

Tak Putus Dirundung Polemik, Empat Tahun RUU Penyiaran Diperjuangkan, Empat Tahun Menjadi Kontroversi

Oleh: Agus Sudibyo

“Dari Senayan, lonceng kematian seperti mulai berdentang-dentang buat stasiun televisi swasta. Jika tak ada aral melintang, Rancangan Undang-Undang Penyiaran, yang segera disahkan 23 September ini, bakal memenggal leher tiap TV Swasta yang beroperasi secara nasional. Pedangnya telah dihunus dalam pasal 20, yang menyatakan hanya lembaga penyiaran lokal yang boleh beroperasi…”

Demikian majalah Tempo edisi 15 September 2002 mendeskripsikan perkembangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran. Dramatis, bahkan hiperbolis. Benarkah RUU Penyiaran yang baru menghadirkan ancaman seserius itu terhadap eksistensi televisi swasta?

Tempo tampaknya perlu memeriksa kembali kesimpulannya itu. Pasal 20 draft RUU Penyiaran hasil rapat Panja menyatakan “Lembaga penyiaran yang menyelenggarakan jasa peyiaran radio atau jasa penyiaran televisi terdiri dari atas stasiun penyiaran jaringan dan/atau penyiaran lokal.” Merujuk pada pasal ini, tak benar jika dikatakan hanya televisi lokal yang boleh beroperasi.

Tempo juga salah tebak. Sungguh mengada-ada jika Tempo mengklaim draft RUU Penyiaran yang menjadi rujukannya adalah draft final. Pada saat laporan itu dipublikasikan, proses perumusan RUU Penyiaran belum selesai. Sebelum ketok-palu dalam rapat paripurna DPR, hasil-hasil rapat panitia kerja (Panja) RUU Penyiaran harus melewati perumusan di tingkat Tim Perumus, Tim Sinkronisasi, Tim Kecil dan rapat kerja Pansus RUU Penyiaran. Tak ada draft final sebelum proses-proses ini berlalu, dan perubahan-perubahan masih mungkin terjadi.

Riuh-rendah polemik RUU Penyiaran selama bulan September 2002, sarat oleh adegan salah baca dan salah tebak seperti itu. Pernyataan yang emosional dan reaktif silih-berganti mewarnai pemberitaan media. Media massa kurang menghadirkan diskusi yang komprehensif dan jernih. Kompleksitas RUU Penyiaran kerap didekati dari sudut pandang yang sempit, mungkin sesuai dengan kepentingan masing-masing.

Nasib RUU Penyiaran saat ini ibarat scrimmage dalam permainan sepak-bola. Bola sudah beberapa lama berada dikotak pinalti, namun gol tak kunjung tercipta. Bola berputar-putar tak tentu arah, para pemain berjibaku memperebutkannya. Keributan di depan gawang itu begitu rumit dan seru, sehingga penonton pun tak tahu bagaimana hasil akhir pertandingan.

NOVOTEL Bogor pertengahan Agustus 2002. Hotel termewah di kota hujan itu, tiba-tiba didatangi segerombolan orang yang membikin suasana sedikit gaduh. Mereka muncul setiap hari. Dari pagi sampai malam, mondar-mandir di lorong-lorong hotel dan kongkow-kongkow di cafetaria atau loby hotel. Para petugas hotel merasa gerah karena mereka harus menjaga privasi para penghuni. Apalagi orang-orang itu, seringkali kelihatan mengintip-intip kamar hotel dan memasukkan sesuatu lewat bawah pintu.

Penampilan mereka tak mencerminkan penghuni hotel. Anak-anak muda yang berpakaian sederhana, berambut gondrong, dan menenteng tas lusuh dan spanduk kemana saja beranjak. Bapak-bapak yang selalu tertawa lepas dan tak jemu-jemu ngobrol soal-soal politik yang membikin pusing kepala para petugas hotel.

Siapakah mereka? Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat, mahasiswa, dan asosiasi penyiaran yang sedang memantau jalannya rapat panitia kerja (Panja) RUU Penyiaran. Panja merupakan forum antara unsur DPR dan perwakilan pemerintah, yang dibentuk setelah pembahasan RUU Penyiaran gagal diselesaikan di tingkat rapat kerja Panitia Khusus DPR. Selama seminggu penuh, mereka berdiskusi, adu argumentasi dan akhirnya mencapai berbagai kompromi tentang pasal-pasal RUU Penyiaran.

Forum yang paling menentukan bagi RUU Penyiaran itu berstatus tertutup. Namun Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI), sebuah koalisi unsur-unsur non pemerintah untuk RUU Penyiaran bersikukuh untuk memantaunya secara langsung. Tarif kamar yang selangit, serta lokasi hotel yang jauh dari keramaian, tak menyurutkan semangat mereka.

“Gila, DPR cari hotel mahal banget sih, Rp 700 ribu permalam. Berat bagi kami untuk menginap di sini. Terpaksa siang kami tongkrongin Panja di sini, malamnya keluar untuk cari penginapan yang lebih murah,” kata Asep Sunara, aktivis MPPI.

Untuk memudahkan pemantauan, Indonesia Media Law and Policy Center menyewa satu kamar untuk dijadikan posko pemantauan. Dari posko inilah, Hinca Panjaitan dan kawan-kawan menyusun strategi loby terhadap unsur-unsur Panja.

Menggunakan medium sms, Panjaitan tak henti-henti memberikan masukan kepada koleganya di DPR. Masukan itu ibarat amunisi bagi unsur DPR yang sedang berdebat dengan wakil pemerintah. Panjaitan dan kawan-kawan juga meneror wakil pemerintah dengan pesan-pesan moral tertentu lewat sms, pamflet atau spanduk. Waktu-waktu jeda rapat Panja, digunakan untuk mengorek perkembangan rapat Panja dari unsur DPR yang dekat dengan MPPI.

“Jika situasi sudah genting, lewat sms saya sering meminta mereka keluar dari rapat, katakanlah dengan alasan mau ke toilet. Dengan modal satu batang rokok, saya bisa mendapatkan perkembangan panja. Lalu kita memberikan masukan apakah mereka harus fight atau kompromi dengan wakil pemerintah,” tandas Panjaitan.

Setiap hari kongkow-kongkow di hotel tanpa menginap, membuat unsur MPPI tak enak hati juga. Rasa sungkan ini berusaha dinetralisir dengan makan-minum di cafetaria. Persoalan muncul ketika disadari biaya makanan selangit. Tak ada anggaran khusus untuk makan-makan, yang ada adalah uang dari kantong-kantong pribadi.

Pada suatu malam Paulus Widiyanto, Djoko Susilo dan Effendy Choirie tak menemukan kolega MPPI-nya di cafetaria. Ternyata tempat kongkow-kongkow telah dipindah dari cafetaria ke loby hotel. “Hari pertama makan di cafetaria hotel, hari kedua minum-minum saja, hari ketiga kongkow-kongkow saja di loby,” demikian guyonan para anggota DPR itu. “Loby sandal jepit,” celetuk Choirie meledek teman-temannya di MPPI. “Ini hanya guyonan saja lho. Saya tetap salut sama semangat mereka mengawal Panja, dan kami tetap membutuhkan masukan,” kata Widiyanto.

Selama rapat Panja berlangsung, anggota Panja dikejutkan oleh pamflet-pamflet yang selalu muncul setiap saat di kamar mereka. Adalah unsur Jaringan Radio Komunitas yang berperan dalam aksi penyebaran pamflet ini. Sebuah jaringan yang terbentuk oleh persamaan kepentingan untuk menuntut pelembagaan eksistensi lembaga penyiaran komunitas dalam UU Penyiaran yang baru. Jairngan Radio Komunitas sangat berkepentingan terhadap hasil-hasil Panja RUU Penyiaran sehingga turut melakukan pemantauan.

Setiap malam mereka bergerilya ke kamar-kamar anggota Panja untuk menyebarkan pamflet dengan pesan tertentu. Malam-malam pertama rapat Panja, disebarkan pamflet berbunyi UU Penyiaran jangan sampai represif!”,UU Penyiaran jangan sampai fasis!”. Ada juga pamflet pendek yang penuh makna “PANJA?

Menjelang pembahasan pasal-pasal lembaga penyiaran komunitas, kamar anggota Panja diserbu dengan pamflet bertuliskan “Komunitas itu rakyat pinggiran, jangan semakin dipinggirkan! “. Sehari kemudian, ketika perkembangan Panja kurang memuaskan, gerilya diteruskan untuk menyebarkan pesan moral “Kok bikin radio komunitas lebih sulit tinimbang bikin radio swasta

Suatu ketika, unsur Jaringan Radio Komunitas melihat gelagat pemerintah hendak mengebiri fungsi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Maka menyebarlah pamflet berbunyi Bebaskan KPI dari interpensi pemerintah!” di seantero hotel.

“Lebih dari 500 lembar pamflet telah kami sebarkan. Dan setelah saya cek, pesan-pesan yang kami sampaikan benar-benar dibicarakan di rapat Panja,” kata Dadan S. Sanusi, Inisiator Jaringan Radio Komunitas Jawa Barat.

Menyebarkan pamflet secara rutin di hotel berbintang, ternyata bukan pekerjaan yang mudah. Sanusi dan kawan-kawan harus mengendap-endap menghindari temu-muka dengan pegawai hotel yang dari awal sudah curiga. Belum lagi jika harus berpapasan dengan anggota Panja dari unsur pemerintah yang rata-rata sinis dan tak ramah.

Untuk mengelimir kecurigaan petugas, penyebaran pamflet dilakukan secara bergilirannya. Celakanya, penerima giliran sering lupa membawa daftar kamar anggota Panja. Suatu malam, Sanusi ragu-ragu memasukkan pamflet ke sebuah kamar.

“Ini bukan kamar Oka Mahendra” kata Sanusi kepada temannya. “Kenapa?”, sahut temannya. “Di kamar ada 4 orang remaja,” bisik Sanusi.

Setelah dicek ke posko, kamar tadi memang kamarnya Oka Mahendra, staf ahli Menteri Kehakiman dan HAM. “Jangan-jangan banyak juga anggota Panja yang memboyong keluarganya. Jadi tidak jelas nih antara rapat Panja dan wisata keluarga. Dari mana biayanya?” tanya Sanusi kepada teman-temannya.

Jum’at 23 Agustus 2002, Jaringan radio Komunitas dan unsur Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) mengadakan demonstrasi. Di depan ruang “Pangrango”, tempat pelaksanaan rapat Panja, mereka menggelar berbagai spanduk dan poster. Aksi ini dilakukan beberapa saat sebelum anggota panja memasuki ruangan untuk melanjutkan pembahasan.

Untuk menghindari teguran atau tindakan yang lebih keras lagi dari manajemen hotel, aksi dilakukan secepatnya. Karena terburu-buru, ada skenario yang gagal dilaksanakan. Beberapa wartawan yang hadir sebenarnya telah ditugasi untuk “mengerjai” anggota Panja yang konservatif dengan pertanyaan-pertanyaan kritis. Sayangnya, sang wartawan ternyata tak kenal satu per satu nama-nama yang telah diberikan.

“Mana sih yang namanya Yoseph Umar Hadi, Suharsoyo dan Hardi Susilo?”, “Marwah Daud itu laki atau perempuan?”, “Chaerul Zen sudah lewat belum?”. Pertanyaan-pertanyaan ini terlontar dari mulut mereka. Karuan saja anggota Panja yang merasa menjadi sasaran mengambil langkah-seribu setelah mencium gelagat tak mengenakkan. Apa mau dikata, narasumber lebih mengenal wartawan daripada sebaliknya.

“Mengapa aksi seperti itu baru dilakukan menjelang rapat panja berakhir. Mengapa tidak dari awal, padahal kami sudah berikan informasinya. Mereka menyampaikan informasi pada saat-saat akhir, bagaimana kami bisa memperjuangkannya,” kritik Djoko Susilo, anggota Panja dari Fraksi Reformasi.

Efendy Choirie mengeluhkan minimnya liputan media terhadap jalannya Panja. “RUU Penyiaran inikan juga sangat menentukan hijau-kuningnya kehidupan media. Dan Rapat panja ini merupakan momentum krusial bagi sebuah produk undang-undang. Ironis sekali kalau media menganggap remeh momentum ini,” kata anggota Panja dari Fraksi Kebangkitan Bangsa itu.

Rabo, 21 Agustus 2002, datang reporter dan kameramen SCTV untuk meliput jalannya rapat Panja. Mereka tampaknya baru sadar bahwa rapat Panja ternyata tidak bisa diliput media massa. Aktivis MPPI, Kukuh Sanyoto lantas memberikan gambaran tentang persoalan-persoalan yang perlu ditanyakan kepada anggota Panja. Namun mereka tak tertarik lagi untuk berlama-lama di Novotel.

“Saya sudah berusaha menahan mereka, tapi pergi juga akhirnya. Mereka bilang, enggak ada isu menarik. Mereka lebih memilih mengejar berita lahirnya kambing berkepala manusia di sebuah desa di Bogor. Aneh, wartawan lebih peduli pada kisah takhayul ternyata,” kata Kukuh.

KEBERADAAN KPI menjadi isu paling krusial dalam perdebatan tentang RUU Penyiaran. Anggota DPR seperti Djoko Susilo, Effendy Choirie, Bambang Sadono, Paulus Widiyanto dan Astrid S Susanto berhasil meyakinkan wakil pemerintah untuk menerima opsi KPI sebagai lembaga regulator penyiaran yang independen. Pasal 10 draft RUU penyiaran hasil rumusan Panja menyatakan anggota KPI tidak bolah berasal dari unsur pemerintah, legislatif dan praktisi penyiaran yang masih aktif menjalankan profesinya.

Secara umum prinsip-prinsip pelembagaan penyiaran komunitas juga disepakati dalam pasal 20 hingga 23. Keberatan wakil pemerintah terhadap eksistensi lembaga penyiaran komunitas berhasil dimentahkan dengan argumen-argumen yang meyakinkan. Namun masih ada satu rumusan Panja yang cukup mengganggu, bahwa “penyelenggara penyiaran komunitas tidak boleh terlibat dalam organisasi terlarang”. Rumusan ini terasa out of date dalam konteks reformasi, dan bisa kontraproduktif bagi perspektif penegakan Hak Asasi Manusia.

Panja juga memutuskan jangkaun televisi dan radio swasta nasional harus dibatasi. Pasal 30 menyatakan jasa penyiaran terdiri dari penyiaran jaringan dan/atau penyiaran lokal. Untuk menjangkau coverage area yang lebih luas dan lintas daerah, televisi dan radio swasta harus melakukan kerjasama (networking) dengan televisi atau radio lokal. Detail peraturannya, akan dirumuskan lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksana KPI.

Pemusatan kepemilikan media dan kepemilikan silang media dibatasi. Demikian bunyi pasal 17 draft RUU Penyiaran hasil rumusan Panja. Meskipun demikian, memang perlu penjelasan lebih detail sejauhmana suatu pihak bisa dinilai melakukan monopoli media, dan sejauhmana kepemilikan silang harus dibatasi. Perumusannya sekali-lagi akan dilakukan dalam Peraturan Pelaksana KPI.

Rumusan-rumusan Panja ini sebenarnya cukup mengejutkan. Sebelum rapat Panja berlangsung, kalangan MPPI dihinggapi spesimisme. Panja dibentuk setelah pembahasan di tingkat Rapat Kerja Panitia Khusus RUU Penyiaran dan Pemerintah mengalami dead-lock. Persoalannya adalah adalah rapat panja berstatus tertutup bagi publik. “Kita sudah kalah di tingkat Pansus, sementara Panja tidak memungkinkan kita untuk terlibat lebih jauh,” kata Suryana, kata Direktur Eksekutif Serikat Penerbit Surat Kabar Pusat.

Kedua, sususan Panja kurang menguntungkan. Beberapa anggota DPR yang getol memperjuangkan RUU Penyiaran versi masyarakat sipil tak masuk dalam Panja. Mereka adalah Anwar Arifin dan Esmita Asmalda, keduanya dari Golkar. “Iris Indira Murti dari Golkar yang pemikirannya pro pemerintah justru masuk ke Panja. Posisi Bambang Sadono (F-Golkar) dan Paulus Widiyanto (F-PDIP) juga sempat digoyang,” kata Suryana.

Ketiga, opini yang dominan menjelang pelaksanaan rapat Panja juga kurang menguntungkan. Unsur pemerintah dan beberapa kalangan di DPR tetap menghendaki regulasi penyiaran berada di tangan pemerintah. Selain itu juga penolakan yang signifikans terhadap pelembagaan penyiaran komunitas, terutama dari kalangan industri televisi.

Pada saat yang bersamaan, loby Asosiasi Televisi Siaran Indonesia gecar melakukan loby. Tanggal 28 Mei 2002, asosiasi ini mengeluarkan memorandum yang diserahkan ke Menteri Perhubungan dan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi. Memorandum ini ditandatangani top manajer televisi swasta seperti :Wisnu Hadi (RCTI), Agus Mulyanto (SCTV), Dandy Nugroho R (TPI), Anindya Bakrie (ANTV), Handoko (Indosiar), Ishadi SK (Trans TV), Surya Paloh (Metro TV), August Parengkuan (TV7), Usman Dja’far (LATIVI) dan Adji Gunawan (Global TV).

Mereka meminta agar ijin penyiaran sebaiknya diberikan pemerintah. KPI hanya direkomendasikan sebagai lembaga pengatur regulasi penyiaran diluar perijinan dan isi siaran. Mereka juga mengusulkan anggota KPI terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat dan industri penyiaran.

Memorandum ini memperlihatkan bahwa dalam beberapa hal, kalangan industri penyiaran setali tiga uang dengan pemerintah. Mereka sebenarnya disatukan oleh kepentingan yang sama : mempertahankan kepentingan ekonomi dan politik yang telah terakomodasi dalam UU Penyiaran yang lama. Mereka sama-sama terancam oleh RUU Penyiaran yang digagas unsur-unsur sipil.

Oleh karena itu, wakil pemerintah diperkirakan akan berusaha untuk menjegal pasal-pasal pembatasan monopoli dan kepemilikan silang dalam rapat Panja. “Pokoknya, sikap DPR, Pemerintah dan pelaku penyiaran sama-sama tidak kondusifnya waktu itu,” tandas Ridlo ‘Eisy, aktivis MPPI dari Harian Pikiran Rakyat Bandung.

Akan tetapi, rapat panja juga menghasilkan kompromi-kompromi yang membahayakan prinsip-prinsip penyiaran demokratis. Panja RUU Penyiaran masih mengakomodasi kehendak untuk melakukan sensor terhadap isi siaran. Rumusannya berbunyi, “Isi siaran dalam bentuk film dan atau iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang”. Perlu dipertanyakan, apakah rumusan ini tidak akan menimbulkan dampak-dampak negatif terhadap ranah kebebasan berekspresi?

Independensi keanggotaan KPI telah berhasil disepakati di tingkat Panja. Namun tidak demikian halnya ketika Panja membahas fungsi KPI. Pemerintah tetap menghendaki otoritas distribusi perijinan penyiaran berada di tangannya. Pada akhirnya, tercapai sebuah kompromi pada pasal 32 : “ Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara, setelah tercapai kesepakatan dalam forum rapat bersama antara Komisi Penyiaran Indonesia dengan Pemerintah”.

Kompromi ini bisa-jadi hanya menghasilkan cek kosong belaka. Memang KPI yang akan melakukan fit and proper test terhadap pemohon izin perijinan. Namun pengesahannya tetap harus melibatkan otoritas pemerintah.

Sejauhmana forum bersama itu dapat mementahkan hasil kerja KPI? Sejauhmana wewenang wakil pemerintah untuk meng-veto izin penyiaran yang direkomendasikan KPI? Pertanyaan ini harus benar-benar terjawab, sebelum DPR-RI mengesahkan UU Penyiaran yang baru. Apalagi, karena alasan teknis, peta frekuensi masih akan dipegang Pemerintah.

Satu klausul lagi yang harus diwaspadai pada pasal 61 yang berbunyi “Ketentutan-ketentutan yang disusun oleh KPI bersama Pemerintah, seperti tersebut dalam Pasal 17 ayat (4), Pasal 28 ayat (2)…….ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,” Pasal ini seakan-akan disembunyikan untuk menjebak KPI di bawah kontrol dan otoritas pemerintah.

Pembahasan soal KPI dalam rapat Panja berjalan sangat alot. Wakil pemerintah bersikeras memangkas otoritas KPI. Mereka selalu mempertanyakan dasar hukum untuk memberikan wewenang KPI seperti halnya wewenang eksekutif. Namun unsur DPR berhasil mementahkannya dengan argumentasi yang meyakinkan. Lembaga negara tidak selalu berupa lembaga pemerintah. Contohnya adalah Bank Indonesia, KPU dan Komnas HAM yang bertanggungjawab langsung ke DPR.

Pada suatu titik ini, wakil pemerintah terlihat kelelahan dan kehabisan amunisi. Mereka tidak bisa membuat keputusan apa-apa soal KPI dan ingin berkonsultasi dulu dengan atasannya. “Buat apa anda hadir di sini kalau tidak dengan otoritas penuh? Buat apa anda menjadi wakil pemerintah kalau tidak berani mengambil keputusan?” kata Djoko Susilo dengan marah.

Tak punya argumentasi yang meyakinkan, tak punya cukup bekal untuk berdebat secara spartan, wakil pemerintah akhirnya bersedia mendrop usulan-usulannya tentang KPI. Mereka menerima rumusan kompromistis yang diajukan Djoko Susilo dan kawan-kawan bahwa “Ijin dan perpanjangan izin penyiaran diberikan oleh negara melalui KPI…”.

Ironisnya, justru anggota DPR sendiri yang kemudian mementahkan opsi ini. “Saya ingat, Yoseph Umar Hadi, Suharsoyo dan Iris Indira Murti, yang menggagalkan opsi kita tetap otoritas penuh KPI soal ijin penyiaran. Mereka malah meminta dikembalikannya campur-tangan pemerintah dalam soal izin penyiaran,” kata Susilo menyebut para koleganya di Komisi I DPR-RI.

“Pemerintah harus tetap dilibatkan, tidak bisa KPI menentukan regulasi penyiaran sendiri. Dalam persidangan ITU, Indonesia diwakili oleh pemerintah. Maka sudah semestinya alokasi frekuensi tetap dipegang pemerintah,” kata Murti menjelaskan sikapnya.

Tak pelak, wakil pemerintah merasa berada di atas angin. Mereka kemudian berhasil memaksakan kompromi izin penyiaran diputuskan bersama-sama antara KPI dan Pemerintah..

DALAM konteks inilah Susilo membagi anggota DPR menjadi dua kubu: kelompok progresif dan kelompok konservatif. Rapat Panja RUU Penyiaran digambarkan sebagai arena pertarungan antara kelomok progresif melawan kelompok konservatif plus wakil pemerintah. Dalam beberapa hal, wakil pemerintah bahkan lebih moderat dibandingkan kelompok konservatif.

“Saya tidak tahu apa maksud Djoko membuat kategori-kategori semacamnya itu,” tandas Iris.

Namun Susilo mempunyai contoh lain. Pasal 55 draft RUU Penyiaran hasil Panja menetapkan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai penyidik tindak pidana penyiaran. Salah satu wewenangnya adalah “menghentikan sementara penggunaan alat dan/atau perangkat penyiaran.”

Unsur-unsur progresif DPR menentang fungsi penyidik pegawai negeri sipil ini. Dalam perdebatan di Panja, wakil pemerintah akhirnya menerima keberatan ini. Namun pada perkembangan lebih lanjut, unsur konservatif, terutama Hardi Susilo dari F-PDIP, justru mendukung keberadaan fungsi penyidik pegawai negeri sipil itu.

“Ya sudah, kita jadi susah memperjuangkannya. Pemerintah lagi-lagi merasa mendapat legitimasi. Padahal mereka sebelumnya sudah bersedia ngedrop 5 point berbahaya tentang penyidik pegawai negeri sipil itu,” kata Djoko Susilo.

Nasib Bambang Sadono menjadi contoh berikutnya. Anggota Fraksi Golkar yang getol mementahkan argumentasi wakil pemerintah dalam rapat Panja ini, tercoret dari keanggotaan Tim Perumus. Tim ini dibentuk untuk merumuskan hasil rapat Panja ke dalam pasal-pasal undang-undang. Pencoretan ini cukup mengherankan, karena Sadono yang berlatar-belakang pendidikan hukum mempunyai kualifikasi sangat memadahi untuk masuk Tim Perumus. Sejak awal Sadono juga aktif dalam proses pembahasan RUU Penyiaran.

“Saya tidak tahu ini by design atau tidak. Saudara Suharsoyo dalam rapat tiba-tiba memutuskan saya masuk dalam Tim Sinkronisasi, bukan Tim Perumus. Sebuah kecerobohan bahwa ketua Panja mengambil keputusan sendiri tanpa konsultasi lebih dulu. Ini namanya otoriter. Saya semakin kesal, karena kami sama-sama dari fraksi Golkar, ” tandas Sadono.

Tim Perumus beranggotakan 13 anggota Panja yang diusulkan masing-masing fraksi. Dalam Komisi I DPR yang membidangi RUU Penyiaran, Suharsoyo adalah ketua unsur fraksi Golkar, sedangkan Bambang Sadono wakilnya.

“Ini benar-benar soal bagi tugas saja. Saya sebagai ketua dari fraksi Golkar sudah berada di Tim Perumus, masak mas Bambang juga diletakkan di sana. Makanya saya berinisiatif menggesernya ke Tim Sinkronisasi. Saya tidak konsultasi dulu karena saya pikir sudah sama-sama dipahami. Di PDIP yang terjadi juga begitu,” kata Suharsoyo.

Suharsoyo sempat meminta maaf dan menawarkan posisinya sebagai Ketua Tim Perumus kepada Sadono. Tapi Sadono menolak. “Saya tak mau. Kalau memang tidak dipercaya lagi, ya sudah. Saya tak mau ada kesan cari-cari kerjaan,” tandas Sadono.

Sadono menambahkan proses legislasi di DPR memang sering diwarnai aksi sodok-menyodok seperti itu. Entah untuk tujuan yang jelas, misalnya untuk mengegolkan klausul-klausul tertentu sehingga harus menyingkirkan anggota DPR yang dianggap berpotensi menggagalkan klausul tersebut. Atau sekedar tindakan iseng orang-orang yang tidak menyukai anggota DPR tertentu.

“Di Golkar ini kadang-kadang memang aneh. Mentang-mentang menterinya kader Golkar, kita tidak boleh kritis sama gagasan sang menteri. Dan selalu saja ada yang melapor ke pimpinan partai bahwa saya membikin repot fraksi, Menegkominfo dan sebagainya” tambah Sadono.

Dalam rapat-kerja Pansus RUU Penyiaran, Bambang Sadono memang sering berdebat seru dengan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, Syamsul Muarif, serta dengan rekannya sendiri seama anggota fraksi Golkar. Hal ini membuatnya menjadi bermasalah dengan fraksi. “Dia sudah dua kali kena kartu kuning dari fraksi,” tandas Suryana.

MENGAPA rapat Panja RUU penyiaran berhasil meloloskan klausul pembatasan siaran nasional bagi penyiaran swasta, pemusatan kepemilikan media dan kepemilikan silang atas media yang berbeda? Kesalahan Asosiasi Televisi Siaran Indonesia dalam hal ini adalah terlalu mengandalkan pendekatan yang strukturalis. Mereka merasa segala urusan selesai kalau sudah bertemu dengan pimpinan DPR, fraksi atau Pansus.

“Mereka mestinya memetakan anggota pansus itu siapa saja, siapa yang leading, dan fraksi mana yang dominan. Mentang-mentang punya duit banyak, merasa dirinya bos, merasa cukup bertemu dengan Akbar Tanjung, AM Fatwa dan jajaran pimpinan DPR yang lain. Big mistake telah mereka buat, karena para pimpinan hanya memberikan garis besar, detailnya gimana tergantung improvisasi anggota Pansus,” kata Susilo.

Para pengelola televisi juga terlalu yakin dengan loby-nya terhadap jajaran kabinet. Padahal menteri-menteri tidak terlibat langsung dalam Panja RUU Penyiaran. “Mestinya kan mereka mendekati individu-individu anggota tim interdept yang terjun langsung dalam rapat panja,” tambah Djoko.

Uniknya Menteri Negara Komunikasi dan Informasi yang selama ini secara diametral berbeda pandangan dengan unsur sipil soal RUU Penyiaran, belakangan berubah sikap. Minggu 25 Agustus 2002, Muarif datang ke Novotel Bogor, memantau hari terakhir rapat Panja RUU Penyiaran. Muarif membaur dengan unsur-unsur MPPI, dan terlibat dalam perbincangan yang hangat.

Tak lama kemudian datang reporter Metro TV mengajukan pertanyaan,” Pak Syamsul, pembatasan siaran nasional akan membahayakan kebebasan informasi, mengapa tetap diloloskan?”

Dengan berapi-rapi Muarif menjawab,” Siapa bilang mengganggu kebebasan informasi. Anda harus tahu, konsep televisi nasional sekarang ini menimbulkan sentralisasi informasi. Indonesia itu bukan Jakarta saja bung, informasi-informasi di daerah juga mesti diberitakan. Untuk itu kita harus berdayakan TV-TV lokal. Orang daerah harus diberi kesempatan.”

“Untuk pertama kalinya saya setuju dengan Pak Syamsul. Mungkin dia sudah membaca kecenderungan dominan di Panja,” celetuk Kukuh Sanyoto.

Kalangan industri media ramai-ramai menolak rumusan-rumusan rapat Panja. Ketua Komunitas Televisi Indonesia, Gilang Iskandar mempertanyakan komposisi keanggotaan KPI yang tidak melibatkan unsur industri penyiaran. “Kalau begini, KPI akan menjadi super body yang betul-betul akan menzalimi para pelaku dan lembaga-lembaga penyiaran. …bukan tidak mungkin kebebasan berekspresi dan kebebasan pers akan kembali terancam,” kata Iskandar kepada Kompas, 7 September 2002.

Dalam “Tajuk Rencana” 10 September 2002, Kompas melihat RUU Penyiaran dapat memunculkan ancaman terhadap kebebasan informasi. Sebab klausul bahwa KPI/KPID bertanggung jawab terhadap DPR/DPR sangat memungkinkan terjadinya intervensi pemerintah. Kompas juga mempertanyakan efektivitas pembatasan pemusatan kepemilikan media dan siaran nasional.

Di sisi lain, juru bicara Asosiasi Televisi Siaran Indonesia, Ishadi SK juga mempertanyakan rencana pemerintah melembagakan jaringan televisi lokal. “RUU penyiaran perlu diperjelas, karena ini menyangkut masalah kepentingan industri penyiaran di Indonesia. Apalagi, sepuluh lembaga penyiaran swasta nasional yang ada saat ini sudah mengantongi izin sebagai penyelenggaraan penyiaran nasional,” kata Ishadi kepada Koran Tempo, 9 September 2002.

Suara yang lebih keras datang dari Koordinator MPPI Leo Batubara. Tokoh yang sejak lama vokal menyuarakan demokratisasasi ranah penyiaran ini justru secara lantang menyuarakan aspirasi pemodal televisi. Menurut Leo Batubara, rencana pemerintah untuk mengubah televisi swasta nasional menjadi televisi lokal merupakan kebijakan nasionalisme yang salah kaprah.

Leo menjelaskan, sepuluh stasiun televisi swasta nasional yang ada sekarang dibangun dengan investasi antara Rp 500 milyar hingga Rp 1 trilyun. Wajar jika mereka ingin pengembalian invetasi dalam waktu cepat dan itu hanya bisa dilakukan dengan mengembangkan sayap ssmpai ke daerah-daerah.

“Bisa anda bayangkan, kalau kebijakan itu diterapkan, berarti televisi nasional harus diciutkan jadi televisi lokal. Itu sama saja mau mengerdilkan lembaga penyiaran televisi swasta nasional yang ada sekarang,” kata Batubara kepada Koran Tempo 10 September 2002. Batubara mengulangi lagi pendapatnya itu sehari kemudian di koran yang sama.

“Itu suara Leo Batubara pribadi, walau dia membawa-bawa nama MPPI. Pak Leo lebih berbicara dari pendekatan bisnis. Sikap MPPI jelas, frekuensi adalah ranah publik yang harus digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan publik. Untuk melindungi kepentingan publik, pembatasan siaran nasional, kepemilikan silang dan pemusatan kepemilikan media sudah semestinya dilakukan,” tandas Kukuh Sanyoto.

Pendapat Batubara itu memang mengherankan. Konsep media berjaringan dan media lokal sebenarnya didasari oleh semangat otonomi daerah, semangat desentralisasi. Kendala besar permediamassaan kita selama ini adalah sentralisasi kepemilikan, pendapatan iklan dan informasi di Jakarta. Untuk itulah konsep siaran nasional perlu ditinjau kembali. Jika tidak, suatu saat mungkin Indonesia menjadi satu-satunya negara yag mempunyai media siaran swasta berjangkauan nasional.

Lagi pula untuk mengembalikan modalnya dalam waktu cepat, televisi swasta tak harus menggarap pasar daerah. Tolok ukurnya jelas, Sirkulasi uang nasional 80 persen berada di Jakarta. Kurang-lebih demikian juga komposisi belanja iklan media nasional. Lebih spesifik lagi, Riset AC Nielsen yang selama ini menjadi acuan utama televisi swasta untuk melihat share of audience dan rating acara televisi hanya menjangkau tujuh kota besar.

“Buat apa mau ngotot siaran nasional? Emangnya televisi swasta itu memasang transmisi di Merauke sana? Apa benar secara bisnis menguntungkan?” kata Zainal Abidin Soeryokusumo.

GELOMBANG penolakan terhadap RUU Penyiaran semakin kencang. Kecaman terhadap kinerja Panja RUU Penyiaran datang dari berbagai pijak : Aliansi Jurnalis Independen, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Civitas Akademika Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan lain-lain. Media massa rajin mengutip sumber-sumber yang anti RUU Penyiaran, tanpa menampilkan sumber alternatif.

Sekretaris Jenderal Serikat Penerbit Surat Kabar Pusat, Amir Efendy Siregar berpendapat, sesungguhnya ada beberapa kemajuan dalam RUU Penyiaran yang baru. Yang perlu dilakukan menurutnya adalah memaksimalkan upaya untuk mengubah pasal-pasal yang masih bermasalah. “Kita lakukan dulu upaya itu. Jika pada suatu titik upaya ini tidak berhasil, baru kita menentukan sikap yang tegas,” kata Siregar.

Dalam Media Indonesia 13 September 2002, praktisi hukum Todung Mulya Lubis dengan keras menyerukan penolakan terhadap RUU Penyiaran. “RUU Penyiaran memberi kekuasaan yang tak terbatas kepada KPI. KPI bisa menjadi alat para konglomerat. KPI akan jadi monster berkekuasaan besar dan disalahgunakan oleh anggotanya,” tandas Lubis.

Soeryokusumo tak sependapat dengan Lubis. Menurutnya KPI sebagai badan regulasi penyiaran memang seharusnya mempunyai wewenang besar. Namun wewenang ini tidak diberikan mentah-mentah. Publik dapat mengontrolnya. Di Inggris dan Amerika Serikat, lembaga semacam KPI bahkan bisa digugat ke pengadilan.

“Orang-orang yang takut pada KPI, termasuk tokoh-tokoh elit itu, karena tidak paham, pura-pura tidak paham, atau memang punya kepentingan. Menolak KPI tanpa memberikan alternatif yang jelas, sama saja dengan ingin mengembalikan regulasi penyiaran ke pemerintah,” kata Soeryokusumo.

Dunia penyiaran tak menjadi lebih baik jika berjalan tanpa hukum sama sekali. Oleh karena itu, Soeryokusumo mengingatkan penolakan terhadap RUU Penyiaran harus disertai dengan alternatif yang jelas. Perlu dipertimbangkan pengalaman di Inggris, dimana broadcasting law harus melewati beberapa kali amandemen sebelum mencapai format ideal.

Sangat menarik bahwa di satu sisi berbagai pihak menolak pemberian otoritas penuh kepada KPI sebagai lembaga regulasi penyiaran independen. Sementara di sisi lain, kekecewaan MPPI justru berpangkal pada kegagalan rapat Panja RUU Penyiaran dalam menetapkan otoritas penuh KPI, tanpa campur-tangan pemerintah.

Persoalannya bukan terletak bagaimana seharusnya fungsi KPI. Sebagai representasi publik, KPI ideailnya memang mempunyai otoritas yang besar dalam mengatur regulasi penyiaran. Tanpa otoritas ini, KPI tidak akan bisa berbuat banyak dalam mengatur kembali sistem penyiaran nasional yang selama ini kurang mengakomodasi kepentingan publik. Sebagai perbandingan, kita bisa menengok pengalaman negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris atau Australia.

Persoalannya terletak pada kegamangan RUU penyiaran dalam menetapkan otoritas KPI vis a vis otoritas pemerintah. Pasal-pasal tentang KPI masih memungkinkan terjadinya intervensi pemerintah. KPI terpaksa harus berbagi peran dengan pemerintah dalam mengatur regulasi penyiaran. Tak pelak, yang ideal itu menjadi tak ideal lagi.

Dalam hal ini, yang lebih disoroti mestinya adalah kegagalan Panja RUU penyiaran dalam menetapkan jaminan hukum bagi independensi KPI dalam menjalankan fungsinya sebagai regulator penyiaran. Mengapa DPR dan Pemerintah tidak menyepakati hal ini?

Bahwa KPI berpotensi menjadi ajang penyalahgunaan kekuasaan baru, tak bisa disangkal. Namun ini sebenarnya bukan problem KPI semata. Ini problem umum independence state body yang ada di Indonesia saat ini : Komisi Pemilihan Umum, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Bank Indonesia.

Paulus Widiyanto, ketua Pansus RUU penyiaran menangkap kesan beberapa pihak merespon RUU Penyiaran tanpa terlebih dahulu membaca pasal demi pasal draft RUU Penyiaran secara seksama.

Widiyanto memberi contoh, PRSSNI menolak RUU Penyiaran karena mereka menganggap masih menerapkan perijinan dua pintu: izin penyiaran ke KPI dan izin frekuensi ke pemerintah. Pemahaman ini tidak benar. Menurut Widiyanto, pemerintah memang tetap akan memegang akolasi frekuensi. Namun frekuensi itu diberikan kepada KPI untuk didistribusikan kepada para pemohon izin penyiaran yang lolos seleksi.

“Jadi menurut saya perijinan penyiaran tetap satu pintu, yaitu melalui KPI. Pemerintah tidak akan membagi-bagi frekuensi itu secara langsung. Kalau tidak jelas, mestinya mereka menemui kami langsung,” kata Widiyanto.

Salah-paham juga terjadi ketika muncul isu larangan relai media asing. Media memberitakan isu ini secara serentak, dan memicu kecaman dari berbagai pihak. Harian Kompas 2 September 2002 sempat memuat berita “Relai Siaran Luar Negeri Dilarang”. Koran Tempo sehari kemudian juga menampilkan liputan berjudul “RUU Penyiaran: TV dan Radio Dilarang pancar Ulang Program Siaran Asing.”

Isu ini ternyata tidak sepenuhnya benar. Dalam pasal 39, Panja RUU penyiaran hanya merekomendasikan “pembatasan durasi, jenis, dan jumlah relai media asing untuk siaran berita, olahraga yang mengandung kekerasan dan musik yang tak memenuhi kepantasan umum”.

JIKA mau jujur, pemberitaan media terhadap RUU Penyiaran memang patut dikritik. RUU Penyiaran adalah hal yang sangat kompleks, baik dari sisi substansi maupun proses politiknya. Namun media melihatnya secara sepotong-potong dan parsial. Media juga tidak menghadirkan keberagaman sumber untuk persoalan yang jelas-jelas menyangkut kepentingan banyak pihak.

Ambil contoh, ketika menyoroti isu televisi swasta nasional versus televisi lokal, Kompas dan Koran Tempo hanya mengutip sumber pengelola dan praktisi penyiaran swasta nasional. Mengapa pengelola televisi lokal tidak diwawancarai? Bukankah aspirasi mereka juga perlu ditampilkan? Hal ini paling tidak dapat dilihat dalam laporan Koran Tempo edisi 6, 9 dan 10 September 2002, serta berita harian Kompas edisi 7 dan 10 September 2002.

Hal yang sama juga terjadi ketika dua harian ini menyoroti keberadaan KPI dalam RUU penyiaran. Mereka mengutip sumber-sumber yang menolak otoritas KPI sebagai lembaga regulator penyiaran independen. Sumber-sumber yang dengan emosional menganggap KPI dapat sebagai “monster baru”, kaki tangan konglomerat, kaki-tangan pemerintah dan ancaman baru bagi kebebasan berekspresi.

Mengapa tidak terlihat sumber-sumber alternatif sebagai second-opinion? Mengapa tidak diwawancarai pihak-pihak yang benar-benar memahami persoalan regulasi penyiaran dan/atau yang terlibat intens dalam pergulatan memperjuangkan RUU Penyiaran?

Akurasi liputan media juga perlu dipertanyakan. Ambil contoh laporan majalah Tempo 15 September 2002 berjudul “Pasung dari Senayan”. Tempo menampilkan bagan yang menunjukkan konsekuensi beberapa pasal krusial RUU penyiaran. Disimpulkan bahwa pembatasan kepemilikan silang media penyiaran dan media cetak yang diatur dalam pasal 16 menimbulkan konsekuensi “dapat digunakan pemerintah untuk melakukan tawar-menawar tertentu dengan pihak media.”

Analisis ini saya kira agak menyesatkan. Pembatasan kepemilikan silang media adalah untuk mewujudkan diversity of ownership dan diversity of content. Sebuah antisipasi terhadap praktek monopoli media yang akan berdampak serius terhadap hak-hak publik untuk mendapatkan informasi yang beragam dan berkualitas. Dalam konteks ini, penetapan pembatasan itu dalam RUU Penyiaran justru merupakan capaian yang harus diberi apresiasi positip. Paling tidak, jika mau berimbang, Tempo mestinya juga menyinggung dampak positip ini.

Tempo melakukan dramatisasi fakta. Di bagian akhir laporan di atas, Tempo ada pernyataan Atmakusumah Astraatmadja berbunyi, “Jika (RUU Penyiaran) ngotot digolkan, kami akan melawan sampai tetes darah penghabisan.” “Seingat saya, waktu diwawancarai Tempo saya tak bicara sampai sejauh itu,” kata Ketua Dewan Pers itu ketika saya konfirmasi.

Koran Tempo tak kalah kerasnya dalam mensikapi RUU Penyiaran hasil Panja.

Harian ini menampilkan editorial yang cukup provokatif pada 9 September 2002 berjudul “Undang-Undang Paranoid”. Bandingkan dengan Tajuk Rencana Kompas sehari kemudian yang lebih persuasif “Jika Belum Mantap Benar, RUU Siaran Lebih Baik Ditunda”.

Majalah Gatra 21 September 2002 menampilkan laporan berjudul “Pasal Karet masih Nyerempet”. Gatra menyimpulkan, pembatasan kepemilikan silang dalam RUU Penyiatan tidak sesuai dengan UU Nomor 5/1955 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat. Menurut undang-undang ini, monopoli media terjadi jika sebuah media menguasai lebih dari 50 persen pasar produk atau jasa yang sejenis.

Tak ada alasan untuk mengatakan pembatasan monopoli media tidak sejalan dengan UU Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kecuali jika RUU Penyiaran yang baru sudah menetapkan persentase penguasaan pasar yang berbeda dari yang ditetapkan UU Persaingan Usaha Tidak Sehat. Detail ketentuan ini baru akan diatur dalam Peraturan Pelaksana KPI.

Kesalahan lebih serius terjadi ketika Gatra menyatakan Dewan Pers, MPPI, Serikat Penerbit Pers, dan Indonesian Media Law and Policy Centre kecewa atas penetapan KPI sebagai lembaga independen. Penyataan ini dibantah oleh pimpinan lembaga-lembaga yang disebut. “Ngacau sekali Gatra, dari awal justru otoritas penuh KPI yang kita perjuangkan,” kata Amir Efendy Siregar, Sekretaris Jenderal Serikat Penerbit Surat Kabar Pusat.

“Salah besar, MPPI justru menghendaki KPI lembaga negara independen yang punya otoritas penuh mengatur ranah penyiaran. Darimana dapat informasi itu, kenapa Gatra bisa membikin kesalahan seperti itu,” kata Ridlo ‘Eisy.

Gatra juga mempersoalkan rencana menjadikan TVRI sebagai lembaga penyiaran publik dengan berbagai privilese-nya. Karena TVRI sudah berstatus perseroan terbatas, sehingga rencana itu dianggap bertentangan dengan RUU Perseroan.

Gatra tidak sadar bahwa alih status TVRI menjadi perseroan terbatas adalah sebuah kesalahan. “Justru di situ blunder TVRI, karena sebagai lembaga penyiaran publik, dia tak boleh menjadi persero. Nantinya, TVRI harus dikasih privilese dalam soal anggaran dan iklan agar dapat memaksimalkan fungsi public service, suatu hal yang tak bisa dilakukan televisi komersial,” kata Siregar.

RUU Penyiaran menyatakan lembaga penyiaran publik dapat menyiarkan iklan 15 persen dari total siaran, sementara untuk penyiaran swasta dijinkan 20 persen. Menurut Siregar ketentuan iklan untuk penyiaran publik itu memang terlalu besar. Namun angka 20 persen untuk untuk televisi swasta sudah tepat. “ Untuk televisi publik cukup lima persen saja, sedangkan televisi swasta idealnya antara 20 hingga 25 persen,” tandas Siregar.

Jika pembatasan iklan itu diterapkan, tak pelak pemirsa televisi yang diuntungkan. Mereka selama ini tak pernah dibiarkan menikmati tayangan televisi favorit. Bagaimana tidak? Semakin favorit sebuah acara, semakin deras banjir iklannya. Karena itulah sempat ada yang memplesetkan kepanjangan RCTI dan TPI menjadi “Rangkaian Cerita Terputus Iklan” dan “Televisi Penuh Iklan”.

DALAM Rapat Kerja dengan Komisi I DPR 11 September 2002, Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Syamsul Muarif meminta penundaan pengesahan RUU Penyiaran. Pengesahan sedianya dilakukan 23 September 2002. “Banyak terjadi deviasi pemahanan tentang RUU Penyiaran, sehingga perlu sosialisasi lebih dulu,” ujar Muarif.

Paulus Widiyanto selaku Ketua Pansus RUU Penyiaran tidak keberatan dengan usulan itu. Apakah ini berarti masih ada kesempatan untuk mengubah klausul-klausul dalam RUU Penyiaran yang belum sesuai dengan prinsip demokratisasi penyiaran? Upaya loby dan pembentukan opini publik masih mungkin dilakukan unsur-unsur non pemerintah.

Namun cerita seperti berikut ini, perlu diwaspadai. Tanggal 6 September 2002, sebuah pertemuan wartawan-wartawan senior digelar di kantor pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk membahas perkembangan politik terakhir. Djafar Assegaf, aktivis Asosiasi Televisi Siaran Indonesia hadir dalam pertemuan itu.

Ketika membicarakan moralitas para pemimpin negara, Assegaf sempat nyeletuk “Begitu memprihatinkannya DPR kita. Saya tahu betul bagaimana kami di ATVSI harus menyogok anggota parlemen dengan biaya perjalanan dan lain-lain, untuk mendapatkan pasal-pasal yang menguntungkan kami,” kata Assegaf.

Ketika dikonfirmasi, Assegaf mengoreksi penyataannya itu. “Itu cerita lama, ketika menjelang pengesahan UU Penyiaran yang dulu, tahun 1997. Untuk UU Penyiaran yang sekarang saya tak tahu persisnya. Saya sudah tidak aktif lagi di ATVSI belakangan,” kata Assegaf.

Sanggahan Assegaf kurang masuk akal. Asosiasi Televisi Siaran Swasta Indonesia baru berdiri tahun 2001. Jadi jika praktek sogok-menyogok itu benar-benar ada, tak mungkin terjadi sebelum 2001. “Tahun 1997 Assegaf juga belum menjadi orang televisi,” kata Asep Sunara, aktivis MPPI. Maunya mengorek keburukan pihak lain, namun keburukan sendiri malah tersingkap.

Dalam masa tunda pengesahan RUU penyiaran, banyak kemungkinan bisa terjadi. Bisa saja pihak-pihak yang merasa oleh klausul tertentu melakukan rekayasa tertentu, termasuk praktek suap. Tak ada garansi capaian-capaian positip rapat Panja RUU Penyiaran bisa dipertahankan: pelembagaan media penyiaran komunitas, pembatasan siaran nasional, pemusatan kepemilikan media dan kepemilikan silang, serta independensi keanggotaan KPI. Sebagaimana tak ada garansi pasal-pasal yang berbahaya bisa disingkirkan.

Suatu hal yang pasti, RUU Penyiaran senantiasa memunculkan kontroversi. Sejak tahun 1998 RUU ini digagas dan diupayakan legislasinya. Empat tahun diperjuangkan, empat tahun pula tak putus dirundung polemik.

(dibyo@isai.or.id)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: