Oleh: Agus Sudibyo | Maret 28, 2008

TENDENSI TOTALITARIANISME DALAM RUU KUHP*

Oleh: Agus Sudibyo

 

I. Reorganizing Power

 “Menjungkirkan rezim otoriter itu relatif mudah. Yang jauh lebih sulit adalah membela kebebasan yang dicita-citakan demokrasi,” demikian komentar Mantan Presiden Philipina, Fidel F. Ramos tentang proses transisi demokrasi yang melanda kawasan Asia pada akhir abad 20. (Asiaweek, 20-27 Agustus 1999). Demokrasi adalah adalah pemerintahan oleh rakyat. Dan pemerintahan semacam ini belum tentu pemerintahan yang baik, efektif dan stabil. Aparat dan institusi demokrasi seperti parlemen, pers bebas dan pengadilan independen mudah diciptakan. Namun persoalannya menurut Ramos adalah bagaimana semua itu dapat berguna untuk rakyat banyak.

Pernyataan Ramos yang terakhir ini membawa kita pada pertanyaan penting lain yang  kerap diajukan, “Apakah demokrasi relevans buat orang kecil? Apakah demokrasi fungsional bagi upaya penyejahteraan rakyat?” Fakta berbicara, transisi menuju demokrasi di berbagai negara justru menyusahkan rakyat kecil. Banyak negara berkembang menanggung tingkat pertumbuhan ekonomi nol bahkan minus selama tahun-tahun transisi tersebut, diwarnai dengan proses pemiskinan penduduk yang parah, reduksi besar-besaran anggaran dan program-program kesejahteraan, kemiskinan, gizi buruk, bahkan ancaman kelaparan.

Depresi ekonomi ini tak pelak membawa konsekuensi-konsekuensi depresi sosial yang meletup dalam berbagai bentuk : kerusuhan sosial, konflik etnis, tumbuhnya masyarakat yang intolerans dan gemar mengambil jalan keekrasan guna menyelesaikan perbedaan. Dalam konteks inilah kiranya  Sindhunata berbicara tentang “sakitnya melahirkan demokrasi” Proses kelahiran demokrasi diumpamakan sebagai proses persalinan, dengan semua penderitaan yang harus dijalani sang ibu  untuk melahirkan “jabang bayi yang mahal”. Proses persalinan diwarnai dengan kesakitan, ketegangan dan kecemasan. Demikian pula proses lahirnya demokrasi di Indonesia, penuh dengan rentetan kisah kekerasan, kerusuhan, dan penderitaan yang harus diderita ibu pertiwi. (Sakitnya Melahirkan Demokrasi, Sindhunata, 13, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2000).

Mengupayakan demokrasi ternyata mahal dan menyita waktu. Sifat memecah-belah secara politis dan sosial yang terkandung dalam kompetisi pemilu, sangat merugikan jika negara-negara itu belum begitu mapan dan identitas nasionalnya nyaris belum berkembang. Dan proses pemiskinan, pengangguran, kerusakan lingkungan, kekerasan, dan konflik yang mengiringi transisi demokrasi, membuat orang berpikir bahwa “kerugian-kerugian demokrasi mungkin lebih besar dari keuntungan-keuntungannya dalam masyarakat-masyarakat yang ekonomi serta sistem pemerintahannya sedang berkembang”. (David Beetham dan Kevin Boyle, Introducing Democracy : 80 Questions and Answers,  Unesco, Paris, 1995, 178-180)

Depresi ekonomi dan sosial sebagai dampak dari demokratisasi itu saat ini sedang melanda Indonesia, sebagaimana juga telah bertahun-tahun menggerogoti Philipina. Perlahan tapi pasti, depresi itu telah menggerogoti kepercayaan terhadap pemerintahan demokrasi. Rakyat kecil yang terhimpit kemiskinan semakin tak sabar menunggu janji-janji perubahan. Rasa frustasi yang mereka hadapi semakin pekat manakala di saat yang sama melihat perilaku pejabat-pejabat negara yang tak malu-malu melakukan korupsi dan memperkaya diri sendiri.

 Maka orang kecil pun mulai rindu Soeharto, yang meskipin anti-demokrasi, namun bisa menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. Sebagaimana banyak orang Philipina merindukan Marcos, yang setali tiga uang dengan Soeharto dalam watak otoriter dan menindasnya.

Ketika gerakan reformasi di berbagai segi mengalami stagnasi, ketika krisis ekonomi semakin menambahkan beban rakyat kecil, dan ketika rakyat kecil semakin jenuh dengan demokrasi, kita menyaksikan sebuah gerak pembalikan sejarah dalam kancah politik dan penyelenggaraan pemerintahan. Richard Robison dan Vedi R. Hadiz menyebutnya sebagai usaha reorganizing power kekuatan-kekuatan politik lama yang berwatak konservatif dan pro status quo. Kekuatan-kekuatan politik itu melakukan konsolidasi melalui berbagai cara : melalui mekanisme parpol, birokrasi, legislasi perundang-undangan dan lain-lain. Dalam buku Reorganizing Power in Indonesia, The Politics of Oligarchy in an age of markets, kedua pakar di atas mengingatkan kita  jangan-jangan reformasi yang berlangsung beberapa tahun terakhir di Indonesia belum melahirkan perubahan signifikans dalam struktur, kultur dan konstelasi politik di Indonesia. Jangan-jangan reformasi politik yang berjalan pada tataran artifisial. (Reorganizing Power in Indonesia, The Politics of Oligarchy in an age of markets (Routledge Curzon, London and New Yorktahun 2004 ).

Dan hari demi hari, kita bisa merasakan betapa konservatisme politik, kecenderungan pro status quo dan anti-perubahan masih sangat kuat dalam struktur pemerintahan kita di semua lini dan semua level. Kita bisa melihatnya dari respon-respon pejabat pemerintah terhadap kritik dari masyarakat, munculnya kebijakan-kebijakan yang tidak populer (impor beras, kenaikan harga bbm, kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR di masa krisis dll), serta adanya upaya untuk menghidupkan kembali lembaga-lembaga lama (Depkominfo, Komando Teritorial TNI dll). Yang ditunggu-tunggu oleh kekuatan-kekuatan politik konservatif itu tampaknya adalah momentum untuk melakukan konsolidasi kekuasaan, untuk melakukan reorganizing power. Mereka disatukan oleh perasaan dan kepentingan yang sama : reformasi politik, kebebasan pers telah menimbulkan banyak kerugian dan penderitaan bagi kekuatan-kekuatan politik lama.

Makalah ini akan menyelidik gerak reorganizing power itu dalam proses legislasi perundang-undangan di DPR. Jika kita menyelidiki banyak Rancangan Undang-Undang (RUU) yang saat ini sedang dibahas DPR, terutama sekali RUU-RUU yang menjadi inisiatif pemerintah, terlihat sekali adanya kepentingan yang dominan bukanlah lagi kepentingan untuk memperkuat kedudukan masyarakat sipil vis avis negara, atau kepentingan untuk melakukan check and balance terhadap negara. Kepentingan-kepentingan demokrasi itu harus bersandingan, bahkan akhirnya kalah dominan dibandingkan dengan kepentingan untuk memperkuat kapasitas negara, yang dalam prakteknya tergelincir pada kepentingan untuk untuk memperluas otoritas  negara hingga menjangkau area-area di mana intervensi negara sesungguhnya tidak relevans lagi. Sebuah deviasi dari konsep “penguatan negara sekaligus perampingan negara” versi Fukuyama.

Dalam mayoritas  draft Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan pemerintah kepada DPR, sangat terasa tendensi pelebaran fungsi-fungsi negara. Melalui berbagai RUU itu, fungsi negara hendak diperluas dengan pelembagaan aktivitas dan otoritas baru, atau peneguhan kembali aktivitas dan otoritas lama yang telah dihapuskan  atas nama reformasi.

RUU Intelijen bisa menjadi contoh pertama. Yang tercermin dalam RUU Intelijen inisiatif pemerintah (seperti halnya UU Anti Terorisme) bukan hanya keinginan untuk membangun kapasitas intelijen negara, namun juga tendensi untuk memperluas otoritas mereka. Dengan alasan memerangi terorisme, lembaga intelijen hendak diijinkan melakukan intervensi jauh ke urusan-urusan pribadi warga negara. Hukum hendak melembagakan wewenang alat negara untuk mengontrol secara ketat kehidupan sipil, dengan menegasikan hak warga negara untuk sebaliknya :  melakukan “counter-intelligence” terhadap penyelenggara negara.

Tendensi pelebaran otoritas dan aktivitas negara juga terasa dalam RUU Kerahasiaan Negara dan RUU Pelayanan Publik. Namun catatan khusus perlu diberikan pada RUU KUHP. RUU ini bukan hanya bermaksud memperkuat kapasitas negara dalam mewujudkan tertib hukum dan keadilan sosial, namun juga bertendensi melegalkan intervensi negara yang terlalu jauh terhadap urusan publik dan privat. RUU KUHP berusaha melakukan over-kriminalisasi atas begitu banyak aspek kehidupan individu : sikap politik, pandangan intelektual, keyakinan beragama, gaya hidup dan bahkan perilaku  seksual. Makalah ini selanjutnya akan membahas beberapa pasal krusial dalam RUU KUHP yang mensiratkan kepentingan untuk memperlebar otoritas negara. Yang juga patut dicuriga di sini adalah tendensi-tendensi totalitatiranisme, di tengah-tengah upaya negara untuk memperlebar jangkauan otoritasnya, sebagaimana terlihat dalam RUU KUHP.

 

II. Tendensi-Tendensi Totaliter

Totalitarianisme adalah suatu rejim baru dalam yang melampaui bentuk-bentuk rejim politik yang pernah ada, tirani atau kediktatoran. Totalitarianisme merujuk pada sistem sosial-politik negara mengintervensi secara otoriter dan tak terbatas terhadap semua aspek kehidupan individu dan masyarakat. Rejim totaliter adalah rejim yang berusaha mengurus segala-galanya dengan menafikan apa yang disebut sebagai kepentingan publik atau kepentingan individu. Sistem ini meletakkan negara sebagai entitas yang paling tinggi dan semua kepentingan harus ditujukan untuk mendukung proyek-proyek politik negara. Negara menguasai semua golongan dalam masyarakat dan segala bidang kehidupan : politik, ekonomi, ilmu, agama dan seterusnya.

Totalitarianisme bertendensi untuk menghapuskan dan mengobyektiviaski semua kepentingan non negara, meletakkan individu-individu dalam proses atomisasi dan massifikasi, menghapuskan kelas sosial dalam proses penyeragaman total. Tidak ada peluang  bagi berkembanganya kebebasan individu. Tidak ada ruang bagi political self-determination. Tidak ada yang namanya ruang publik, karena yang ada adalah monoloyalitas terhadap rejim dengan  wataknya yang  intervensionis dan posesif.

Ciri-ciri totalitarianisme diantaranya adalah : (1) penggunaan sains dan teknologi bukan hanya terbata sebagai sarana kuasa, melainkan juga sebagai karakter kuasa totaliter; (2) penggunaan gerakan massa sebagai strategi mobilisasi; (3) Pemusatan kekuasaan dalam satu partai yang dikemudikan secara sentral menurut prinsip pemimpin; (4) penggunaan metode teror dan kekerasan untuk menakuti-nakuti masyarakat agar setia terhadap negara; (5) Monopoli sarana informasi dan senjata negara; (6) Ekonomi yang dikemudikan secara sentral. (AU, xiv).

Menarik membandingkan rejim diktatorial dengan rejim totaliter. Rejim diktatorial mungkin masih menenggang hak-hak asasi manusia, dan hanya mempunyai kecenderungan kuat untuk melanggar hak-hak politik warga negara. Namun dalam rejim totaliter, bukan hanya hak-hak politik yang tidak dibiarkan bertumbuh-kembang, namun juga hak-hak asasi manusia. Rejim totaliter bukan hanya tidak mengikutsertakan warga negara dalam partisipasi politik, namun juga menguasai kehidupan masyarakat sampai ke hal-hal yang sangat privat, agama dan keyakinan  pribadi misalnya. (AU, xiv).

Maka yang juga khas dari totalitarianisme adalah tendensi kuat peremehan terhadap segala pertimbangan kepentingan realistik (AU, xvii). Peremehan total terhadap pertimbangan biasa, pelarutan semua struktur sosial tradisional, pemimpin fanatik yang tidak peduli terhadap realitas, yang mengorbankan segala-galanya untuk sebuah ide, para pengikut yang fanatik, peleburan kelas-kelas sosial dalam gerakan massa tanpa kelas yang bersedia melakukan apa saja yang diperintahkan pemimpin. (AU, xvi-xvii).

Pada abad 21 ini, totalitarianisme secara kategoris dan sosiologis hanya tinggal tersisakan jejak sejarahnya saja. Rejim terakhir yang dapat mempresentasikan rejim totaliter adalah rejim Khmer Merah di Kamboja. Namun bukan berarti dengan demikian kita boleh terlena. Kecurigaan terhadap totalitarianisme secara kategoris mungkin tidak relevans lagi, namun kita tetap perlu waspada dan selidik terhadap kecenderungan-kecenderungan totaliter dalam berbagai bentuknya. Sebagaimana telah secara kritis telah ditangkap oleh Marcuse dengan mengingatkan kita bahwa sistem kapitalisme modern mengandung bahaya yang sama besarnya dengan rejim-rejim totaliter atas otonomi individu.  Konsumerisme, hedonisme, komodifikasi, dan proses reproduksi kebutuhan melalui propaganda iklan telah menghlangkan efek yang sama dahsyatnya dengan sistem masyarakat totaliter dalam menghilangkan kemampuan subyek untuk mengambil keputusan secara otonom, menentukan diri sendiri dan untuk berjaraka dengan sistem. Kehendak untuk menjadi unik yang kemudian diuniversalkan oleh gerak globalisasi sesungguhnya kongruen dengan proses penyeragaman dan penyamarataan dalam sistem totalitarian.

Dalam kancah politik, tendensi-tendensi totaliter bisa berupa  legitimasi gampang atas praktek pelanggaran hak asasi manusia untuk tujuan-tujuan ideologis seperti pembangunan atau kejayaan bangsa, monopoli informasi dengan alasan bahwa pemerintah lebih tahu baik apa yang boleh dan apa yang tidak boleh diketahui oleh publik, reduksi  pengorganisasian masyarakat pada organisasi-organisasi resmi, iatau penggunaan cara-cara di luar hukum (premanisme?)  untuk mengancam dan menakut-nakuti warga masyarakat agar tidak berani mempertanyakan kebijakan pemerintah. (AU, xx). Tendensi itu juga bisa berupa upaya menetapkan standard-standard moral, etis kelompok tertentu, mungkin mayoritas, sebagai norma yang harus diterima oleh semua pihak.

 

III. Gagasan Pembaruan KUHP

Politik hukum pidana nasional yang berlaku dibanyak negara bertolak pada prinsip bahwa  negara harus diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakan tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Maka fungsi penting hukum pidana adalah memberikan dasar legitimasi bagi tindakan represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau delik.

Namun fakta yang berkembang di negara-negara dunia ketiga, seperti nhalnya Indonesia, ternyata jauh melampaui gambaran ideal itu. Bagi mereka yang mendambakan iklim kebebasan berpikir dan kebebasan berpendapat, politik hukum pidana yang terangkum dalam KUHP adalah hantu yang menakutkan. KUHP bisa menjebak pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah dalam kubangan tuduhan subversif terhadap pemerintah, menghina kepala negara, menghasut masyarakat, mengganggu stabilitas keamanan. KUHP bisa menjebloskan para jurnalis ke bui dengan tuduhan membocorkan rahasia negara, mencemarkan nama baik pemerintah, atau menimbulkan perasaan tidak suka pada kalangan pejabat publik. Ini terjadi karena politik hukum pidana itu lebih bertujuan dimaksudkan untuk mempertahankan establishmen kekuasaan, yang dalam prakteknya membutuhkan perangkat politik untuk menekan kritisisme publik dan untuk memaksakan berbagai konsensus. Dengan kata lain, hukum pidana tidak benar-benar dimaksudkan untuk menciptakan tertib hukum dan keadilan sosial. Kondisi semacam ini berlangsung hampir sepanjang sejarah Indonesia modern, sejak jaman kolonial Belanda hingga era pemerintahan Soeharto.

Pemerintahan Soekarno dan Soeharto sama-sama gemarnya menggunakan pasal-pasal KUHP untuk membelenggu kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. KUHP yang hingga saat ini berlaku di Indonesia, adalah warisan pemerintah kolonial Belanda. Uniknya, beberapa pasal dalam KUHP tersebut yang di negara asalnya sudah dihapuskan, hingga saat ini masih tetap dipertahankan tanpa revisi. Yang paling fenomenal adalah pasal-pasal pencemaran nama baik (hartzai artikelen), yang terus-menerus menimbulkan korban, bahkan di era reformasi saat ini. Kasus terakhir, Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan memperkuat vonis pencemaran nama baik yang dilakukan wrtawan senior Tempo, Gunawan Mohamad atas pengusaha Tomy Winata.

Gagasan untuk merevisi KUHP didasarkan pada semangat untuk untuk menyesuaikan materi hukum pidana nasional dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. KUHP yang baru diharapkan dapat menyerap prinsip-prinsip dan spirit demokrasi, sebagaimana telah menjadi komitmen nasional pasca Mei 1998. Cita-cita pembaruan KUHP adalah penegakan tertib hukum nasinal dengan tetap memperhatikan  perlindungan hukum atas hak asasi manusia, hak-hak politik warga negara, kebebasan-kebebasan sipil, serta keragaman budaya di Indeonesia.

Namun observasi menyeluruh terhadap RUU KUHP yang telah dilakukan berbagai pihak  menunjukkan bahwa semangat pembaruan KUHP tidak diletakkan dalam kerangka politik yang telah berubah tersebut, yang mengarah ke sistem demokrasi. Masih kental terlihat kesadaran atau cara berpikir otoritarian dalam penyusunan RUU tersebut, dengan tetap dominannya tendensi-tendensi untuk  mengendalikan hak-hak kebebasan warga negara serta sebaliknya otoritas negara untuk mengatur kebebasan itu. Alih-alih mau mendemokratisasikan hukum pidana, politik kriminal (criminal law politicy) yang terkandung dalam RUU KUHP justru sebaliknya, berpotensi mengancam kebebasan dasar (civil liberties) dan hak asasi manusia (human rights). Yang tercermin dari batang-tubuh KUHP adalah politik kriminal untuk melindungi kepentingan politik negara dan kelompok masyarakat tertentu. Bukan sintesa antara hak-hak individu (civil liberties), hak-hak masyarakat (communal right) dan kepentingan politik Negara (State’s policy), sebagaimana pernah dikatakan oleh salah-satu anggota perancang RUU KUHP (1987-1993), Prof. Mardjono Reksodiputro

RUU KUHP  memberat kepada perlindungan kepentingan politik negara (State’s policy) dan kepentingan hak-hak (kelompok) masyarakat (communal rights), dan sebaliknya, bertendensi untuk memangkas kebebasan-kebebasan individual (civil liberties). Hal ini terlihat dengan gamblang dari kebijakan kriminalisasinya atas perbuatan yang berada di ranah privat (hak-hak individu), yang cenderung berlebihan atau “overcriminalization”. Negara diberi otoritas  menghidupkan begitu banyak delik yang bercorak “victimless crimes”, yang sudah banyak ditinggalkan negara-negara demokratis. Ketika hampir semua perbuatan di wilayah privat ini dikriminalisasi, tidak berlebihan apabila kita katakan akan terjadi gejala “more laws but less justice!”.

Dengan kata lain, politik kriminal sebagaimana terumuskan dalam batang-tubuh RUU KUHP masih belum mengarahkan kepada demokratisasi hukum pidana yang seharusnya justru mempromosi, menjaga dan melindungi hak asasi manusia. Sebaliknya, muncul tendensi-tendensi totalitarianisme dengan menguatnya kecenderungan untuk memperlebar otoritas negara untuk mengatur dan mengintervensi begitu banyak aspek kehidupan publik dan kehidupan individu. Sebuah kecenderungan yang kontraproduktif bagi prinsip-prinsip demokrasi. Namun fakta-fakta itulah yang kita temukan dalam RUU KUHP, sebagaimana terlihat di bawah ini.

 

IV. Substansialisasi Negara

Kecenderungan pertama yang muncul dalam KUHP adalah substansialisasi dan sakralisasi negara. Negara dianggap sebagai substansi yang lebih tinggi dari warga-negara. Ada upaya pengkultusan negara sebagai entitas tertinggi dalam kehidupan publik, sehingga negara berhak mengatur apa saja dalam domain publik dan individu. (Arendt) Tindakan-tindakan negara dianggap senantiasa benar, legal, demi hukum dan selalu dengan pertimbangan moral yang mengatasi mengatasi pertimbangan moral warga negara. Substansialisasi negara tercermin dalam naskah RUU KUHP, di mana negara secara sepihak dan tanpa batas yang jelas berhak menentukan apakah suatu tindakan layak disebut kriminal atau bukan kriminal.  Berdasarkan hukum yang diciptakannya, negara bahkan melakukan kriminalisasi atas tataran moralitas dan kesopanan, yang tidak semestinya dihadapi dengan hukum pidana. Hampir semua perbuatan yang tak patut (baik dari segi agama, moral atau etika) atau tidak disukai oleh penyelenggara negara dikualifikasi sebagai tindak pidana (delik). Terjadi kriminalisasi besar-besaran di dalam RUU ini, sehingga kita tidak bisa membedakan lagi mana yang merupakan pelanggaran terhadap adab kesopanan, dosa, dan mana yang merupakan delik!

KUHP yang lama banyak bermasalah dengan hak asasi manusia dan hak-hak politik warga negara. Namun RUU KUHP tidak melakukan revisi atas kelemahan KUHP yang lama itu, kecuali pengenalan hukuman sosial yang lebih manusiawi dan mendidik. Disamping mempertahankan tindak pidana yang sudah ada dalam KUHP lama, RUU KUHP  merumuskan pula jenis-jenis tindak pidana baru. Tindak pidana baru tersebut, antara lain adalah : (i) tindak pidana terhadap ideologi negara; (ii) tindak pidana terorisme; (iii) tindak pidana pelanggaran hak asai manusia yang berat; (iv) tindak pidana penyiksaan; (v) tindak pidana kesusilaan dan pornografi; (vi) tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga; (vii) tindak pidana perdagangan manusia; (viii) tindak pidana oleh pers; (ix) tindak pidana lingkungan; (x) tindak pidana terhadap peradilan.

Membaca politik pidana sebagaimana tertuang dalam batang-tubuh RUU KUHP, kita seperti membaca kitab suci, yang mengatur kehidupan manusia dari A sampai Z. Tindak-tindak pidana baru yang dirumuskan, sebagian besar tidak relevans dalam konteks politik dan kultural Indonesia saat ini. Misalnya saja  tindak pidana yang terlalu jauh masuk ke wilayah paling personal dalam kehidupan seseorang (privacy rights), atau ke domain civil liberties, seperti kebebasan berpikir, kebebasan menyampaikan pendapat dan berekspresi, kebebasan beragama, dan kebebasan privat lainnya. Di sini perumusan tindak pidana “baru” telah mencampur-aduk antara moralitas, dosa, adab kesopanan, dengan norma hukum, akibatnya hampir-hampir semua perbuatan dimasukkan sebagai tindak pidana –seperti memberi salam dengan ciuman (yang tentunya dilakukan di depan umum). Kriminalisasi atas perbuatan-perbuatan tersebut bisa jadi akan meningkatkan gejala ‘victimless crime’, selain terampasnya kebebasan fundamental atau civil liberties yang dijamin Konstitusi. (elsam)

Membaca batang-tubuh RUU KUHP, mengingatkan kita gambaran negara totaliter  dimana  semua aspek kehidupan politik, sosial dan budaya hendak dipusatkan ke  tangan negara dan diatur secara seragam. “Kekuasaan negara harus menyeluruh,” demikian prinsip utama totalitarian. Perbedaan lingkungan, budaya, agama, keyakinan politik, orientasi-orientasi individu tidak dipertimbangkan. Masyarakat dibayangkan dibayangkan sebagai kesatuan total di mana bagian-bagiannya, para anggotanya dengan pelbagai pengelompokkan sosial, tidak berarti apa-apa pada dirinya sendiri. Kesatuan total diejawantahkan oleh negara yang secara langsung dan nyata mengatur seluruh bidang kehidupan masyarakat. (EP, 310-311).

Politik pidana sebagaimana dicita-citakan (para perumus) RUU KUHP berpotensi mengarahkan negara untuk merumuskan kepentingannya sendiri yang bisa jadi tidak ada urusannya denga kepentingan warganya. Negara mempunyai wewenang yang besar untuk mengatur kehidupan warganya,  tanpa peduli apakah si warga negara setuju atau tidak, bahagia atau tidak. Ini paralel dengan negara sebagai Sang Leviathan sebagaimana dibayangkan Thomas Hobbes. Dalam pandangan Hobbes, negara harus kuat, stabil dan mampu menuntut kepatuhan warganya. Negara mempunyai hak atas rakyat untuk memaksakan norma-norma dan ketertiban, dan tidak memiliki kewajiban apa pun untuk sebaliknya. Atas nama tertib sosial dan tertib hukum, warna negara harus menyerahkan hak-hak kodratinya kepada negara. (FBH 71-72).  Hukum memiliki kepastian sempurna, karena berlaku mutlak, tanpa kemungkunan bagi warga negara  untuk mempersoalkannya. Hukum Hobbes adalah hukum positip dan negara Hobbes adalah negara hukum menurut paham postivitisme hukum murni : “wewenang, bukan kebenaran yang membuat hukum”.

Absolutisme negara khas Hobbes sebagaimana juga tercermin dalam RUU KUHP menegasikan fakta bahwa manusia secara hakiki bersifat asosial. Manusia sesungguhnya tidak memiliki kerangka untuk memahami bahwa kehidupan bersama dalam satu masyarakat, serta dalam suatu negara, secara primer merupakan realitas positip dalam hidup manusia.  Maka negara sesungguhnya berhadapan dengan suatu tugas yang apriori sudah mustahil : mengintegrasikan individu-individu yang secara individual utuh dan asosial, ke dalam kesatuan suatu masyarakat dan negara. Dengan kata lain, negara sesungguhnya hanya masuk akal sebagai pelengkap kehidupan manusia, apabila manusia secara kodratiah sudah sosial. (EP, 217).

Yang ternegasikan dalam cita-cita positivisme RUU KUP dengan demikian adalah prinsip kedaulatan negara harus diimbangi oleh prinsip, yang juga faktual-fungsional, bahwa negara secara hakiki berfungsi untuk melengkapkan apa yang kurang dalam kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah. Fungsi negara adalah subsidier. Negara bukanlah tujuan pada dirinya sendiri.  Maka tidak masuk akal kalau negara mau melakukan segala-galanya.  Negara yang harus langsung menentukan segala seluk-beluk kehidupan masyarakat itulah yang dimaksud negara totaliter. Totalitarianisme menyangkal fungsi subsidier negara, karena negara membawahkan semua hal terhadap kemahakuasaannya dan menyangkal martabat setiap individu sebagai  manusia bebas. (EP, 178-179).

 

V. Negara Paranoid

Negara yang paranoid, tidak mempercayai masyarakat sipil.

Contoh lainnya adalah terkait dengan kebebasan berpikir (freedom of thought), yang juga berada dalam ranah civil lilberties. Hak politik yang paling dasar ini berpotensi dilanggar dengan ketentuan menngenai “tindak pidana terhadap ideologi negara” yang terdapat dalam Bab I tentang Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara. Persisnya bunyi ketentuannya adalah: “barangsiapa secara melawan hukum menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk, dan perwujudannya” dan “setiap orang yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga keras menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme- dapat dipidana”. Menurut perancang, ketentuan ini dimasukkan sebagai konsekuensi dari TAP MPRS No. XXV/1966 mengenai larangan penyebarluasan paham Komunisme dan Marxisme/Leninisme di Indonesia. Tetapi menurut kami, dimasukkannya ketentuan ini sebagai tindak pidana lebih menunjukkan diakomodasinya kepentingan politik negara (yang diwariskan rezim politik Orde Baru), ketimbang mengakomodasi penghormatan terhadap hak asasi manusia dan civil liberties. (elsam)


Ideologi

Masuknya pasal-pasal ideologi sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Sebab, pasal senada sudah tercantum dalam KUHP yang sekarang masih berlaku. Klausul ideologis yang dimaksud adalah larangan menyebarkan ajaran komunisme atau Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan wujudnya. Paling tidak, terdapat lima pasal (193-197) RUU KUHP yang mengandung larangan tersebut dengan tingkatan berbeda.

Masih dicantumkannya pasal-pasal ideologis ini mendapat kritik keras dari Robertus Robet. Wakil Direktur YLBHI ini menganggap tim penyusun RUU KUHP masih memiliki imajinasi perang dingin. Nuansa rezim Barat lebih mengemuka, padahal, usai perang dingin, komunisme bukan sesuatu hantu yang menakutkan lagi.

Robet justeru khawatir ada mispersepsi tentang makna komunisme. Klausul itu bisa menjebak kalau tidak ada parameter yang jelas. Misalnya, apakah menerbitkan buku biografi tokoh-tokoh yang dulu dituduh PKI bisa dijerat dengan pasal ini? (hukumonline, 17/11/03) 

 

Monopoli informasi : rahasia negara dll

Marilah kita ambil salah satu tindak pidana yangn sebetulnya berada dalam domain civil liberties, yaitu tindak pidana yang terkait dengan pornografi. Dirumuskan sebagai berikut: “dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV, setiap orang yang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik: (a) bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa; (b) ketelanjangan tubuh; (c) tubuh atau bagian-bagian tubuh orang menari erotis atau bergoyang erotis; (d) aktivitas orang berciuman bibir; dan seterusnya”. Tindakan yang dirumuskan di sini terkait dengan medium seni seperti tulisan, film, syair lagu, puisi atau lukisan, yang merupakan medium kebebasan berekspresi. Batasan mengeksploitasi daya tarik dari (a) hingga (d) itu jelas mematikan kebebasan berekspresi dalam seni film, tari, puisi, lukisan, syair lagu dan seterusnya

 

Tidak percaya publik bisa mengatur dirinya sendiri.

 

VI. Negara Yang Moralis

Kepada RUU KUHP dan para penyusunnya, perlu diajukan pertanyaan sebagaimana pernah dirumuskan Frans Magnis Suseno berikut: Apakah negara berwenang untuk menetapkan sesuatu dalam bidang moral, misalnya membuat undang-undang yang mengharuskan warga negara untuk hidup dan bertindak sesuai dengan norma-norma moral tertentu? Pertanyaan ini memuat 2 pertanyaan yang berbeda : (a) apakah penyempurnaan moral para warga negara adalah urusan negara? (b) apakah negara dapat dibenarkan untuk membuat perundangan yang mendukung pandangan-pandangan moral yang memang hidup dalam masyarakat? (EP, 347)

Pertanyaan ini harus diajukan karena RUU KUHP memuat begitu banyak ketentuan yang masuk dalam ranah moralitas dan norma-norma. Jika dalam KUHP lama masalah agama hanya diatur dalam satu pasal, RUU KUHP mengatur masalah agama dalam satu bab tersendiri, yaitu bab VII tentang Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama. Ada delapan pasal dalam RUU yang secara khusus mengatur tindak pidana keagamaan, dengan ancaman hukuman kurungan dari dua hingga tujuh tahun (pasal 290-297). Pasal-pasal itu mengatur tentang penghinaan terhadap suatu agama, membubarkan dengan kekerasan ibadah suatu agama, membuat gaduh di dekat rumah ibadah, dan mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah. Termasuk di dalamnya tindak pidana pengrusakan tempat ibadah, menghasut untuk meniadakan keyakinan seseorang terhadap agama yang dianut di Indonesia, dan menghina Tuhan dan ajarannya.(hukumonline, 17/11/03) Persoalannya adalah, jenis-jenis tindak pidana keagamaan itu dirumuskan secara kategorikal semata, tidak disertai dengan ruang-lingkup dan definisi yang jelas. Apa yang dimaksud dengan penghinaan terhadap agama? Sejauhmana batasannya? Apa yang dimaksud dengan menghina Tuhan, menghasut untuk meniadakan keyakinan? Semua ini dijelaskan secara sumir sehingga rawan terhadpa multi interpretasi.

Bab VII RUU KUHP ini berpotensi menafikan penafian realitas pluralisme dan multikulturalisme sebagai realitas positip di Indonesia, serta mengandung tendensi menonjolkan tafsir moral kelompok agama tertentu saja, yang barangkali cukup dominan  proporsinya di Indonesia. Yang tak kalah serius adalah tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama itu dalam prakteknya dapat merugikan kepentingan yang tak kalah pentingnya bagi keadaban publik : kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi dan kebebasan berbicara. Sangat mungkin pasal-pasal tindak pidana tersebut dimanfaatkan kelompok agama tertentu untuk secara sepihak menghakimi karya-karya seni atau intelektual tertentu sebagai menghina atau melecehkan ajaran agama. Suatu hal yang sudah jamak terjadi di Indonesia belakangan, dan menempatkan banyak seniman, artis dan pegiat budaya sebagai korban aksi-aksi penghakiman sosial atas nama nilai-nilai agama.

Dalam RUU KUHP, masalah kesusilaan juga mendapatkan porsi besar. Lebih dari 30 pasal (411-441) dalam RUU KUHP mengatur tentang  persoalan kumpul kebo (samenleving), tidak pemerkosaan, permukahan dan zina.  Apa itu perzinaan? Sejauhmana batas-batasnya? Norma-norma mana yang dijadikan rujukan? Ini persoalan yang kompleks mengingat begitu beragamnya kultur dan tradisi yang hidup di Indonesia, namun tidak diakomodasi secara komprehensif dalam RUU KUHP. Bagi satu kelompok etnis sesuatu tindakan bisa jadi dianggap sebagai zina, namun bagi kelompok etnis yang lain, tindakan tersebut bisa jadi dianggap sebagai bagian tradisi. RUU KUHP mengandung tendensi untuk menenggelamkan dimensi multikulturalisme, dan menyeragamkannya dengan hanya mengakomodasi norma-norma kelompok tertentu.

Aksi-aksi penghakiman sosial itu juga amat mungkin mendapatkan legitimasi dari pasal-pasal pornografi dalam RUU KUHP……


Dalam mengemban tugasnya menjamin kesejahteraan umum, negara memang perlu menetapkan banyak norma moral : larangan untuk membunuh, menganiaya, memperkosa, mencuri, merampok, menipu, memebrikan kesaksian dusta, dan lain-lain. Negara berhak dan perlu menuntut pelbagai pengorbanan dan ketaatan para warganya atas norma-norma tersebut. Namun yang perlu senantiasa dipersoalkan apakah negara berhak melarang (serta menghukum) orang melakukan sesuatu yang dianggap bertentangan dengan norma-norma moral tertentu, walaupun perbuatan itu tidak terbukti merugikan kesejahteraan umum. Jadi melarang sesuatu semata-mata demi kesempurnaan batiniah seseorang, walaupun dari segi kesejahteraan umum tidak menimbulkan kerugian apapun. (EP, 358-360). Misalnya orientasi seksual tertentu sebagaimana juga berusaha diatur dalam RUU KUHP.

Kesempurnaan rohani seseorang bukan wewenang negara. Negara tidak berhak menentukan segala-galanya. Tugasnya terbatas pada penyelenggaraan kesejahteraan umum. Diluar penyelenggaraan prasyarat, prasarana dan kondisi agar masyarakat dapat hidup dengan adil dan sejahtera, negara tidak berwenang. Negara tidak berwenang untuk menetapkan standard-standard kesempurnaan batin manusia. Asal seseorang memberikan sumbangannya kepada kesejahteraan masyarakat sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam perundangan negara, orang itu bebas untuk mencari atau tidak mencari suatu kesempurnaan batin, dan bebas untuk memakai tolok-ukurnya sendiri untuk menentukan apa yang dianggapnya sebagai kesempurnaan rohaniahnya. Kalaupun dalam hal ini ada yang bisa diatur negara adalah mendukung kondisi-kondisi yang mengizinkan anggota masyarakat untuk berusaha menjadi manusia baik. Tetapi negara tidak berwenang untuk mencampuri sendiri pandangan dan sikap moral para warga masyarakat.

Negara tidak sanggup untuk menyempurnakan seseorang secara moral. Imanuel Kant memperlihatkan bahwa kita harus membedakan moralitas dan legalitas. Kesesuaian sikap dan tindakan lahiriah dengan norma-norma loral belum dapat disebut moralitas, melainkan legalitas. Maka ada pamrih, kemunafikan. Orang berbuat baik karena ingin dapat nama baik. Kualitas moral seseorang tidak pada kepatuhan pada hukum melainkan pada sikap batin.(EP, 358-360).

Kalau negara tetap mencoba menyempurnakan moralitas warganya,  maka yang terjadi sesungguhnya adalah sekelompok orang yang memegang kekuasaan memaksakan pandangan moral mereka sendiri kepada orang-orang lain. Usaha negara untuk memaksakan pandangan moral tertentu kepada masyarakat merupakan penyalahgunaan buruk kekuasaan negara demi tujuan-tujuan pribadi. Kepada para perumus dan pendukung RUU KUP perlu ditegaskan bahwa tidak ada kelompok yang berwenang untuk menetapkan norma-norma moral kepada kelompok lain, tanpa terkecuali jika usaha itu didukung dengan ancaman kekuatan negara. Tanpa terkecuali jika norma-norma yang hendak dipaksakan itu adalah milik kelompok mayoritas.

 

VII. Pengabaian Legitimasi Moral Negara

Direktur Eeksekutif Elsam, Ifdal kasim pernah menyatakan bahwa kriminalisasi besar-besaran dalam RUU KUHP pada gilirannya akan mengarah kepada apa yang disebut “the misuse of criminal sanction”. Hukum pidana tidak lagi dilihat sebagai “ultimatum remedium”, tetapi difungsikan terutama sebagai instrumen “penekan” atau “pembalasan”. Hukum pidana dianggap sebagai ‘panacea’ untuk menjawab semua penyakit masyarakat. (hukumonline, 15/3/05). Pendapat ini mengingatkan kita pada padangan negara absolut Hobbes,  dimana kekuasaan Negara kurang-lebih didasarkan pada kemampuannya untuk mengancam warga negara. Negara ditaati karena tidak taat berarti penjara atau mati. Dalam pandangan Hobbes, negara harus mengerikan justru agar manusia dalam hidup bermasyarakat terhindar dari rasa takut akan kekacauan dan ketidakstabilan politik (FBH, 73). 

Pada titik ini muncul pertanyaan-pertanyaan tentang legitimasi etis dan sosial penggunaan kedaulatan negara. Kedaulatan negara tidak otomatis memberi wewenang moral kepada penyelenggara negara untuk mempergunakan kedaulatan itu secara sewenang-wenang. Secara moral negara tidak berhak untuk membenarkan segala macam tindakan dengan fakta kedaulatannya. Tindakan negara harus dipertanggungjawabkan secara moral. Selain itu, sungguh tidak ideal jika fungsi negara dibatasi pada penertiban masyarakat, tidak berdasarkan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial.  Tidak ideal pula jika penyelenggaraan Negara hanya berdasarkan pada perasaan takut para warga negara, Pengakuan bebas warga negara merupakan hakekat negara itu sendiri. Suatu negara yang kekuasaannya hanya tergantung dari daya pengancam, secara struktural rapuh sifatnya.(EP, 214).

Yang juga perlu dipersoalkan adalh RUU KUHP yang lebih concern masuk ke ranah pribadi warga negara ketimbang meng-update ketentuan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh negara. Perdebatan hukum yang melingkupi pembaruan hukum pidana mestinya juga menjangkau bentuk-bentuk pelanggaran dan kekerasan yang dilakukan negara. Katakanlah pelanggaran-pelanggaran HAM yang selalu menempatkan warga negara sebagai korban. Proporsi pelanggaran HAM oleh negara ini relatif besar dibandingkan dengan bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan warga sipil. Sayang, dimensi kekerasan negara ini tidak diakomodasi dalam RUU KUHP.

Legitimasi moral RUU KUHP juga semakin lemah karena pada sisi lain tidak merumuskan mekanisme koreksi atau umpan-balik atas hukum pidana itu sendiri. Jika mekanisme koreksi tidak dilembagakan, lalu bagaimana jika ternyata dalam prakteknya KUHP terdapat kekurangan-kekurangan, salah-fungsi, dan semacamnya? Bagaimana mengantisipasi abuse of power dalam pelaksanaan KUHP? Pertanyaan-pertanyaan ini tetap perlu diajukan, betapapun misalnya kita dipimpin oleh sosok penguasa yang bermoral dan kredibel.

 Hobbes tidak dapat memberikan jaminan apa pun bahwa penyalahgunaan kekuasaan tidak terjadi. Karena menegasikan pentingnya fungsi check and balance dan mekanisme kontrol, negara absolut yang dibayangkan bisa dipastikan sangat mudah disalahgunakan. Terhadap kesewenangan, semua pintu terbuka lebar. Apabila hukum dapat dibuat dengan sebebas-bebasnya oleh yang memegang kekuasaan, keterikatan kekuasaan dengan hukum hanya bersifat formal belaka. Penguasa bebas untuk menetapkan apa saja sebagai hukum. Maka hukum sebagai pembendung kekuasaan tidak mempunyai arti. Negara dijalankan menurut kekuasaan. Jadi yang menentukan adalah kekuasaan dan bukan hukum. Hukum hanyalah sebagai sarana formal. (EP, 212-213).


VIII. Totalitarianisme Lunak

Berdasarkan pembahasan di atas, apakah dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa totalitarianisme telah mengancam Indonesia? Tentu bukan perkara yang mudah untuk sampai pada kesimpulan itu. Sebagaimana disinggung di atas, pada abad 21 ini, secara kategorikal dan sosiologis, totalitarianisme sudah selesai. Rejim terakhir yang bisa disebut sebagai totaliter adalah rejim Khmer Merah di Kamboja, sebelum ditundukkan oleh militer Vietnam. Rejim Orde Baru di bawah Soeharto, paling jauh bisa diidentifikasi sebagai rejim otoriter, belum menjadi rejim totaliter.

Namun tendensi-tendensi totalitarianisme mungkin lebih tepat untuk mengambarkan apa yang terjadi dalam RUU KUHP, RUU Kerahasiaan Negara, RUU Intelijen, RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi, serta RUU lain yang bertendensi membatasi hak-hak sipil dan memperkuat otoritas negara di berbagai bidang. Meminjam istilah Magnis Suseno, upaya perluasan dan penguatan otoritas Negara itu merupakan indikasi “bentuk lunak totalitarianisme”, yang menurutnya dapat terjadi dalam 2 bentuk : “negara paternalistik” dan pola negara penyelenggara.

Negara paternalistik tidak benar-benar menggunakan sarana-sarana kekuasaan yang represif untuk menertibkan masyarakat. Bagi negara paternalistik semua bidang kehidupan masyarakat dianggap berada di bawah pengawasan negara, namun tidak dicampuri secara langsung dan ketat. Yang ditekankan adalah negara tetap memegang kendali kekuasaan politik, sosial dan ekonomi, tanpa adanya ancaman yang signifikans, tanpa adanya kekuatan politik alternatif yang mampu menandingi. Negara paternalistik bahkan akan berusaha menunjukkan sosok pemerintahan yang punya komitmen menyejahterakan dan melayani kepentingan-kepentingan warga. Ideologi yang keras dengan berbagai represif-ideologies apparatus-nya tidak dibutuhkan juga karena dalam kultur yang paternalistik, masyarakat sendiri selalu diliputi kerinduan akan  figur bapak, figur pemimpin, yang hampir selalu merujuk pada kepala pemerintahan. Dalam suasana krisis yang tidak berkesudahan “akibat” proses demokratisasi, masyarakat membutuhkan figur pemimpin semacam Soeharto, yang meskipun otoriter tapi menyejahterakan. Masyarakat membutuhkan campur-tangan Negara. Momen ini kiranya yang digunakan Negara untuk mengintrodusir berbagai RUU yang bertendensi melembagakan intervensi negara ke ranah publik sebagaimana RUU KUHP.

Karena legitimasi sosialnya lebih kuat –karena watak paternalistik masyarakat sendiri – sistem kekuasaan tidak merasa terancam oleh pelbagai bentuk dinamika sosial  yang berjalan dalam masyarakat. Maka kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan dapat berlangsung tanpa campur-tangan negara terus-menerus. Hanya di bidang politik, dan di bidang-bidang lain sejauh relevan terhadap kekuasaan politis, negara secara efektif akan mempertahankan monopolinya. Maka, kecuali mereka yang berambisi politik, masyarakat dalam negara paternalistik tidak merasa tertekan atau terancam. (EP, 312-313).

Pada sisi lain, negara penyelenggara adalah negara yang beranggapan bahwa apa saja yang terjadi dalam masyarakat harus diselenggarakan oleh negara. Negara adalah pihak yang aktif yang selalu memberikan pelayanan. Sedangkan masyarakat adalah pihak yang pasif dan menerima berbagai bentuk pelayanan lembaga-lembaga publik sebagai anugerah negara. Negara tidak mengurus segala-galanya secara langsung, namun merasa berhak dan wajib untuk dalam segala hal memberikan bimbingan dan pengaturan. Negara memandang dirinya sebagai sumber kebaikan bagi masyarakat. Masyarakat diharapkan mengakui kebaikan negara itu dan menunjukkan terima kasihnya. (EP, 313).

Walaupun paternalisme dan paham negara penyelenggara tidak meneror masyarakat dan menyajikan takaran kebebasan yang lumayan kepada masyarakat- dan kita dapat saja menerima kemungkinan bahwa dalam kondisi sosial ekonomis tertentu dua bentuk kenegaraan itu merupakan optimum yang dapat terlaksana – namun, dilihat secara prinsipiil, dua bentuk itu menomorsatukan negara dan menomorduakan masyarakat. Negara adalah yang pertama, masyarakat yang kedua. Masyarakat adalah demi negara, prestasi-prestasi negara dilihat sebagai anugerah negara dan bukan sebagai kewajibannya. Kebebasan-kebebasan yang dinikmati masyarakat, dan yang dalam dimensi polirik sangat terbatas, tidak dipandang sebagai hak masyarakat, melainkan sebagai tanda kebaikan negara. (EP, 313).

 

*Tugas Akhir Kuliah Totalitarianisme

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: